Connect with us

Bandar Lampung

Nanang Bantah Terima Proyek Dari Dinas PUPR Lamsel

Published

on

Hanuang.com – Plt. Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto bantah menerima sejumlah proyek dari Bupati Non Aktif, Zainudin Hasan, melalui terdakwa Agus Bhakti Nugroho & Anjar Asmara.

Bantahan tersebut ditegaskan oleh Nanang saat dirinya ditanya oleh Hakim Ketua Mansyur Bustami dalam sidang suap fee proyek Dinas PUPR Lamsel yang digelar di ruang Garuda Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandar Lampung, Kamis, (24/01/19).

“Apakah saudara pernah menerima sejumlah proyek dari Anjar Asmara & Agus Bhakti Nugroho…?” tegas Ketua Majelis Hakim.

“Tidak pernah yang mulia, saya selama menjabat wakil bupati selalu komitmen dengan pak Zainudin Hasan bahwa dinda (Nanang_red) jangan main-main proyek, kalau buntu ngomong smaa abang” jawab Nanang.

“Apakah ada orang lain saat itu waktu bupati bicara seperti itu dengan anda?” tanya Mansyur Bustami.

“Ada yang mulia, waktu itu ada kami bertiga, saya, pak Zainudin, dan pak Hendry Rosyadi selaku ketua DPRD” ucap Nanang.

“Apakah saudara pernah menerima sejumlah uang dari Zainudin ataupun kedua terdakwa?” cecar Hakim Ketua.

“Pernah yang mulia, waktu itu saat orang tua istri saya meninggal, kata Agus ini ada uang duka dari bapak” jawab Nanang lagi.

“Berapa yang sudah pernah anda terima dari mereka, Terus anda pernah atau sudah mengembalikan uang ke KPK” tanya Ketua Hakim Ketua lagi.

“Kalau saya tidak salah sekitar 400-an juta yang mulia, itu tahun 2017 dan 2018 yang mulia, dan saya sudah mengembalikan kepada KPK, kalau dulu saya sering dikasih Zainudin yang mulia waktu beliau belum menjabat Bupati yang mulia” tutup Nanang.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun sidang dimulai sekitar pukul 10.40 WIB. (Arya)

 3,564 total views,  4 views today

Bandar Lampung

Bambang Eka Wijaya : “UU ITE Harus Segera Direvisi”

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah dan DPR harus segera merevisi pasal-pasal dalam UU ITE, yang mengancam kemerdekaan Pers dalam berkarya dan masyarakat dalam UU 1945 Pasal 28 Tentang kemerdekaan berpendapat.

Selain itu, acap kali pasal pasal UU ITE dijadikan alat untuk memenjarakan orang dengan dalih perbuatan tidak menyenangkan atau penghinaan.

“Sangsi pasal UU ITE menempatkan manusia bak malaikat, yang tidak bisa salah. Salah kata masuk penjara. Padahal manusia itu tempatnya salah. Sementara dalam UU Pers, UU KIP informasi bagian dari sain yang itu produk manusia. Harusnya ada pasal pasal lain di dalam UU ITE yang mengatur Falsifikasi, karya atau tulisan yang jika salah bisa diralat, ” kata tokoh Pers Lampung, H. Bambang Eka Wijaya, saat menjadi pembicara diskusi menulis kolom, now open Warta Kopi, PWI Lampung, Selasa, (07/07/20).

Menurut penulis Buras Lampungpost ini, bagi pers, UU ITE menakutkan apalagi bagi masyarakat umum. Tidak sedikit masyarakat termasuk wartawan yang masuk penjara hanya karena tulisan bahkan kalimat.

“Ahmad Dhany misalnya, hanya karena satu kata idiot harus masuk penjara dan di vonis enam bulan, bayangkan mahalnya harga dalam proses hukum, hingga penjara enam bulan,” katanya.

Padahal UU 1945 jelas menjamin kemerdekaan berpendapat termasuk kemerdekaan Pers, termasuk di dunia. Awalnya UU ITE adalah tujuan baik untuk menjamin dan melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektrik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional.

“Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang kini terus merosot.” katanya.

Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Lampung, Juniardi mengatakan organisasi pengawas independen untuk demokrasi dan kebebasan freedom house menyatakan status Indonesia turun dari bebas menjadi separuh bebas menjelang akhir pemerintahan SBY pada 2014.

Kondisi ini bertambah buruk pada Pemerintahan saat ini, figur negarawan yang diharapkan dapat membawa perubahan baru dalam lanskap kebebasan berekspresi di Indonesia dengan latar belakang yang bebas dari militer dan politik.

“Memang di bawah pemerintahan saat ini, indikator kebebasan sipil turun dari 34 pada 2018 menjadi 32 pada 2019. Sementara indeks kebebasan berekspresi turun dari 12 dari tahun 2015 menjadi 11 pada 2019. Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan saat ini,” katanya.

Menurut Juniardi, data yang dari Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara SAFEnet dan Amnesty International menunjukkan kasus kebebasan berekspresi yang terkait UU ITE naik dari 74 kasus pada masa pemerintahan tahun 2009-2014 menjadi 233 kasus pada pemerintahan 2014-2019, atau naik lebih dari tiga kali lipat.

“Penyalahgunaan UU ITE bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya karena pengaturannya yang terlalu luas dan tidak terdefinisikan baik. Misalnya istilah “informasi elektronik” dalam UU ITE yang mudah sekali dipelintir. Apakah itu juga termasuk informasi yang disampaikan lewat surat elektronik dan pesan singkat lewat telepon seluler? Padahal keduanya masuk dalam ranah privat,” ujarnya.

Lalu, jelas Juniardi, UU ITE juga tidak dengan jelas membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik. Padahal kedua hal itu sudah diatur secara jelas di KUHP. Sebelum UU ITE berlaku, pelaku pencemaran nama baik dijerat dengan menggunakan Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Keberadaan UU ITE yang rancu membuat UU ini rentan disalahgunakan. Rumusan yang longgar tersebut juga mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian. Jadi kita setuju usulkan merevisi UU ITE, dengan memasukkan pasal pasal yang menjamin kemerdekaan berpendapat, dengan katagori bukan sangsi pidana, ” katanya. (red)

 562 total views,  76 views today

Continue Reading

Bandar Lampung

Di Mahan Agung, Nanang Hadiri Syukuran Arjuna Lampung

Published

on

By

Hanuang.com – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menghadiri Pengajian dan Syukuran Serta Pemberian Bantuan Kepada Hafizh dan Hafizah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Kamis malam (25/6/2020).

Kegiatan yang dilakukan di Mahan Agung (Rumah Dinas Gubernur Lampung) tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Darminto, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, para Pejabat Teras Pemprov Lampung, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat se-Provinsi Lampung.

Dalam silaturahminya Gubernur Lampung, Arinal Junaidi (Arjuna) mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berbenah diri untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor kehidupan.

“Saya berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, Salah satunya dibidang keagamaan yakni dengan memberikan bantuan kepada Hafizh dan Hafizhah,” katanya.

“Bantuan ini adalah sebagai wujud perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan perkembangan para Hafizh dan Hafizhah, serta ucapan terima kasih atas dedikasi para hafidz/hafidzoh yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” ujar Arinal.

Arinal juga menjelaskan tentang perkembangan covid-19 yang sedang mewabah di Indonesia dimana berdasarkan data terakhir Provinsi Lampung termasuk urutan ke-5 dengan tingkat penyebaran covid-19 terendah.

“Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT Provinsi Lampung mampu mengendalikan penyebaran covid-19, tentunya hal ini merupakan berkat usaha dan kerjasama seluruh pihak terkait terutama masyarakat Lampung”, imbuh Arinal.

“Keberhasilan ini adalah upaya dan kerja keras para Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung akan tetapi hendaknya keberhasilan ini tidak membuat kita lengah. Namun sebaliknya kewaspadaan harus terus kita tingkatkan, karena angka penyebaran covid-19 yang masih terus bergerak”, pungkas Arinal.

Arinal juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Lampung agar tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. (Us/Kmf)

 1,891 total views,  73 views today

Continue Reading

Bandar Lampung

Menunggu Kepastian Hukum Selama 2 Tahun, Perbuatan Ibu Sri Bukan Perbuatan Pidana

Published

on

By

Hanuang.com, Bandarlampung – Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Cabang Peradi Bandar Lampung menyerahkan salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung di kediaman Ibu Sri Sukaisih yang berlamat di Jalan Endro Suratmin Way Dadi Bandar Lampung tanggal 20 Juni 2020.

Ketua tim perkara Rustamaji, S.H.,M.H, dan Anggota Tim Perkara Nurddin, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., dan Wahyu,S.H.
Perkara ini berawal laporan Korban Edwar Horison atas tindakan ibu Sri Sukaisih yang menyewakan ruko kepada Ahmad Budiman pada tanggal 26 September 2017.

Tim Penasihat Hukum PBH DPC Peradi Bandar Lampung dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 26 September 2018 telah menyampaikan bukti Bahwa sebelumnya ada perkara sengketa kepemilikan antara Korban sebagai Penggugat dengan ibu Sri Sukaisih sebagai Tergugat sebagaiamana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 167/PDT.G/20/2015/PN.Tjk tanggal 16 Maret 2016 yang menyatakan sah kwitansi jual beli antara ibu Sri Sukaisih dengan Hi.Sahrowardi bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada tanggal 4 Oktober 2018 Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan dengan nomor 728/Pid.B/2018/PN.Tjk yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  • menyatakan Terdakwa Sri Sukaisih Binti Muhammad Shar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Penyerobotan tanah”;
  • menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  • menyatakan berupa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi (leges) sebagai bukti sewa dari Sri Sukaisih ke Ahmad Budiman tanggal 25 September 2017 sampai dengan 25 September 2018 dengan sewa Rp. 24.000.000.

B. 1 (satu) exemplar fotocopy (leges) SHM Nomor 9025/Sukarame atas nama Edwar Harison yang dikeluarkan di Teluk Betung Bandar Lampung tanggal 8 Desember 1986 dengan nomor surat ukur nomor 3076/1986 dengan luas 1080 M².

C. 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.

Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Bandar Lampung tanggal 22 Oktober 2018 Mengajukan Banding atas putusan nomor 728/Pid.B/2018/PN.Tjk dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 107/PID/2018/PT.TJK, tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa).
  • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang tanggal 4 Oktober 2018 nomor 728/Pid.B/2018/PN.Tjk yang diminjtkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

  • Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
  • Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van Rechtvervolging).
  • Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
  • Menetapkan barang bhukti berupa :

A. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi (leges) sebagai bukti sewa dari Sri Sukaisih ke Ahmad Budiman tanggal 25 September 2017 sampai dengan 25 September 2018 dengan sewa Rp. 24.000.000.

B. 1 (satu) exemplar fotocopy (leges) SHM Nomor 9025/Sukarame atas nama Edwar Harison yang dikeluarkan di Teluk Betung Bandar Lampung tanggal 8 Desember 1986 dengan nomor surat ukur nomor 3076/1986 dengan luas 1080 M².

C. 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa; Tetap terlampir dalam berkas

  • Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara

Dalam putusan banding, ibu Sri Sukaisih dinyatakan bahwa perbuatan sewa ruko yang dilakukannya bukanlah perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September dengan Pasal 385 ke-4 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 107/PID/2018/PT.TJK, tanggal 15 November 2018b dan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 233 K/Pid/2019 : mengadili Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut; dan membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradila dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara.

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut, Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facte yang menyatakan perbuatan Terdakwa pada dakwaan tungaal telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mesrtinya serta mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, terdakwa menyatakan bahwa tanah yang terletak di jala Endro Suratmin Kelurahan Way Dadi-Bandar Lampung dikuasai karena diperoleh dengan cara membeli dari saksi Syahrowardi seharga Rp. 123.000.000, pada tanggal 29 September 2000, sedangkan saksi Syahrowardi menyatakan tidak pernah menjual tanahnya yang telah SHM nya tersebut kepada Terdakwa, saksi hanya menjual tanahnya tersebut kepada Saksi Hendra Muyawan yang kemudian SHMnya dibalik nama menjadi atas nama anaknya yaitu Edwar Horison.

Pertimbangan dan fakta hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung yang relevan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan atas sebidang tanah antara Terdakwa Ibu Sri Sukaisih dengan Saksi Korban Edwar Horison, permasalahan kepemilikan tanah sedemikian rupa itu adalah erupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan hakim perdata.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung Putusan Banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor 107/PID/2018/PT.TJK tidak bertentangan dengan hukum dan atau/undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan di tolak.

Dengan Demikian Pputusan perkara tersebut telah inkrah, sehingga klien kami Ibu Sri Sukaisih telah sangat jelas dan nyata tidak melakukan tindakan pidana seperti yang didakwakan dan di tuntut Jaksa Penuntut Umum. (Rilis)

 2,541 total views,  76 views today

Continue Reading

Trending Topic