Connect with us

Lampung Selatan

Tuntut Keadilan Warga Ketapang, GML Geruduk Kantor Kejari Lamsel

Published

on

Hanuang.com – Organisasi Masyarakat (Ormas) Gema Masyarakat Lokal (GML) Lampung, menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan (Lamsel), Rabu, (09/09/20).

Demo tersebut yakni dalam mengawal hak dari masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang yang diduga terzolimi oleh oknum Kepala Desa (Hamsin_red).

Sebelumnya pihak dari Ormas GML telah memberikan surat yang pertama dan surat kedua Berupa somasi kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (beberapa bulan yang Lalu), namun hingga saat ini belum juga ada tanggapan atau respon yang positif dari pihak terkait.

“GML menuntut agar segera menindaklanjuti perihal Laporan dugaan telah terjadinya penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh sang Kades Tahun Anggaran 2019” bebernya.

Warga desa Ketapang beserta Ormas GML akan tetap mengawasi proses Laporan yang telah dilaporkan kepada pihak penegak hukum yaitu Kejaksaan Negeri Kalianda.

Diketahui bahwa sang oknum diduga telah melakukan praktek pencucian uang dengan modus mengambil uang dengan Bendahara desa, lalu dimasukan ke rekening pribadi istrinya Atas nama Masruroh, dan telah me MARK-AP semua RAB Pembelanjaan material dan upah HOK oleh Hamsin, juga dalam pembuatan RAPBDES TA 2019 tidak melibatkan pihak lain dalam musyawarah, seperti masyarakat desa dan Ketua BPD Ketapang.

Rizal Anwar, selaku Ketua umum (Ketum) Ormas GML menjelaskan bahwa hal itu akan terus dilakukan dan selalu dalam pengawalan sesuai dengan salah satu tupoksi Ormas GML yakni membela, memperjuangkan, serta menuntut keadilan warga yang terzolimi.

”Kami sudah dua kali memberikan laporan somasi kepada kejaksaan tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan atau tanggapan dari pihak terkait, bagaimana penyelesaiannya terkait dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum Kades” jelasnya.

”Kami sangat menyayangkan dengan pihak kejaksaan, ada apa?, apa yang terjadi dengan keadilan yang ada di bumi khagom mufakat ini, kenapa laporan masyarakat tidak segera ditanggapi dan disikapi secara cepat “ tambahnya.

Dirinya berharap agar semua pihak, baik dari LSM, Ormas, Jurnalis, atau yang lainnya dapat berperan aktif dalam mengawal kebijakan serta menegakkan keadilan di Kabupaten gerbang Sumatera ini.

“Alhamdulillah, setelah pertemuan tadi, Hari Senin mendatang pihak kejaksaan akan segera menyikapi laporan masyarakat terkait penyalah gunaan dana desa Ketapang TA 2019, yang dilakukan oleh oknum Kades” tuturnya.

Hal senada diucapkan oleh Slamet Riadi selaku Koordinator aksi yang menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal hal itu, bahkan pihaknya akan siap menerjunkan massa lagi jika tak ada tanggapan yang jelas dari pihak Kejari Lamsel dan Inspektorat.

Terpisah, Kajari Lamsel, Hutamrin, SH, MH, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pekan depan Ormas GML akan kembali diundang dalam hal dugaan penyelewengan DD oleh Oknum Kades tersebut.

”Hari ini kami kedatangan dari Ormas Gema Masyarakat Lokal, untuk mempertanyakan tindak lanjut atas laporan laporan dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa Ketapang, Hari Senin depan kami akan undang Ormas GML untuk duduk bersama membahas permasalahan itu” bebernya.

”Data yang dikirimkan kepada kami kurang mencukupi, dalam arti harus ada pengumpulan data-data selanjutnya, dimana setiap laporan akan kami tindakan lanjuti baik laporan itu skala kecil maupun skala besar, dimana dalam penugasan kejaksaan di Lampung Selatan ini memiliki 13 Jaksa termasuk para Kasi dan Kajarinya, dimana jaksa ditunjuk ada dua orang intel. Dengan banyak laporan yang diterima kejakasaan maka kami harus memilah dahulu mana yang prioritas dengan kemampuan atas SDM kita yang ada, dan untuk laporan dari GML akan kita tidak lanjuti dengan laporan laporan yang akan tambahkan “ tutupnya. (*)

 2,257 total views,  4 views today

Lampung Selatan

Uji Publik DPS, Bagian Dari Keterbukaan KPUD Lampung Selatan

Published

on

By

Hanuang.com – KPU Kabupaten Lampung Selatan menggelar uji publik Data Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Lampung Selatan tahun 2020. Agenda tersebut merupakan upaya KPU dalam upaya mendapatkan tanggapan dan masukkan dari masyarakat terhadap jumlah daftar pemilih sementara (DPS) yang sebelumnya telah ditetapkan sebanyak 702.310 pemilih.

Ketua KPU Lampung Selatan, dalam Sambutannya mengatakan uji publik yang dilangsungkan di Aula Pertemuan Kantor KPU Kab. Lampung Selatan, Senin, 28 September 2020.

“ koreksi dan masukan dari stakeholder terkait jadi poin yang diharapkan pada pelaksanaan agenda tersebut” ujarnya.

Selanjutnya Uji Publik disampaikan oleh Anggota KPU Kab. Lam-Sel Divisi Program, Data dan Informasi Asma Emilia menjelaskan kronologi penetapan Daftar Jumlah pemilih (A.KWK) sejumlah 744.681, data A.KWK didapat dari hasil Sinkronisasi dan penyandingan data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap DPT Pileg terakhir 2019, dengan jumlah pemilih tersebut sebagai dasar dilakukannya pencocokan dan penelitian oleh PPDP. Lanjut asma, setelah di lakukan pencoklitan oleh PPDP tersebut dan telah ditetapkan dalam rapat pleno berjenjang menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 702.310 pemilih.

“Ini bagian dari pengumuman DPS untuk mendapat tanggapan dan masukkan masyarakat. Kami berharap ada tanggapan dan masukkan sebab bisa jadi masih ada masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih,” ujar Asma Emilia, S.E, Komsioner KPU Lampung Selatan Divisi Program, Data dan Informasi itu.

Dijelaskan Asma, direntang waktu 29 September sampai 3 Oktober 2020 nanti, proses perbaikan data pemilih akan memasuki tahap pleno terbuka DPS hasil perbaikan oleh PPS, tanggal 4-6 Oktober 2020 pleno terbuka DPSHP di PPK, sedangkan di Kabupaten akan pleno terbuka tanggal 7-9 Oktober 2020 untuk menetapkan DPT. Ia mengatakan DPS memerlukan pencermatan bersama dari semua pihak.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadis Kerpendudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan, Edy Firnandi, Perwakilan Kesbangpol Lampung Selatan, Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda Chotimatuzzahra,S.E.M.M, Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda, Subagyo, S.H.M.H, Ketua STAI YASBA Kalianda, Drs, Yakub Yuhira, M.Pd, Tim Kampanye Pasangan Calon, Mahasiswa serta elemen lainnya

“Tujuan utamanya untuk validitas DPS. Ini bagian dari keterbukaan penyelenggara Pemilu kepada pemilih atau masyarakat bagi perbaikan data yang transparan dan akuntabel,” ujar asma.

Uji publik ini menjadi sangat penting untuk menjamin seluruh masyarakat yang memenuhi syarat terakomoidir dalam daftar pemilih. KPU Lampung Selatan juga membuka posko pelayanan Melindungi hak Pilih baik di tingkat PPS, PPK maupun KPU untuk menyempurnakan data pemilih. (*)

 413 total views,  413 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pemdes Sukaratu Gelar Musrenbangdes 2020, Berikut Bidang Yang Diusulkan

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaratu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Camat Kalianda, Zaidan, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi beserta jajaran, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Dalam usulan E-planning, kita mengusulkan Infrastruktur yakni diantaranya Rabat beton/talut di Dusun VI, Irigasi sabah juyu, Talut Way Itom, Bedah rumah dan Pamsimas,” ungkapnya.

Selain bidang infrastruktur, pihaknya juga mengusulkan bidang ekonomi diantaranya yakni pengadaan hewan ternak, pengadaan bibit pertanian, dan pengadaan alat tenun.

Selain dalam usulan E-planning, pihaknya telah mengusulkan berbagai poin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2021. Adapun bidang diantaranya :

  1. Bidang Pembangunan
  2. Bidang pemberdayaan
  3. Bidang Penanggulangan Bencana Mendesak Desa

Terpisah, Camat Kalianda, Zaidan, menjelaskan bahwa tahun ini masyarakat akan mengahadapi pesta demokrasi dalam Pemilu Kepala Daerah.

Dirinya berharap agar masyarakat dapat menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi oleh hal-hal yang memantik kerusuhan.

“Ayo kita sukseskan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga kondusifitas di desa kita” ucapnya. (Arya)

 519 total views,  519 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Gelar Musrenbangdes 2020, Desa Kedaton Prioritaskan Infrastruktur, Ekonomi, dan Sosial

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Kedaton, Junaidi beserta jajaran, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, beserta warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Kedaton, Junaidi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Semuanya sudah kita rumuskan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), dan kita sampaikan disini, Selain itu juga kita sampaikan untuk usulan melalui APBD Tahun Anggaran 2022” ucapnya.

“Dalam E-planning dimana format usulannya telah ditentukan dan disepakati yakni 4 Infrastruktur, 2 Ekonomi, dan 2 Sosial” jelasnya.

“Kita juga sudah mengusulkan yang lain diluar dari E-planning kepada wakil rakyat yang nantinya akan dimasukkan melalui Pokok pikiran (Pokir)” tutupnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes tetap menggunakan standar Covid-19.

“Standar Covid-19 tetap diterapkan, mengingat virus Corona ini sudah menjadi Pandemi” ucapnya.

Selain itu dirinya mengimbau, dalam memasuki tahapan Pilkada tetap menjaga kondusifitas agar pelaksanaan berjalan lancar dan sukses.

“Menyambut Pemilu kepala daerah, mari kita sukseskan dengan menjaga kondusifitas diwilayahnya masing-masing” tambahnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2021 tetap mengacu kepada Permendes No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Yang mana didalamnya mengatur 18 bidang kriteria diantaranya yakni :

  1. Desa tanpa kemiskinan
  2. Desa tanpa kelaparan
  3. Desa sehat dan sejahtera
  4. Pendidikan desa berkualitas
  5. Keterlibatan perempuan desa
  6. Desa layak air bersih dan sanitasi
  7. Desa bersinergi bersih dan terbarukan
  8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
  9. Infrastruktur dan Inovasi desa sesuai kebutuhan
  10. Dena tanpa kesenjangan
  11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
  12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
  13. Desa tanggap perubahan iklim
  14. Desa peduli lingkungan laut
  15. Desa peduli lingkungan darat
  16. Desa damai berkeadilan
  17. Kemitraan untuk pembangunan desa
  18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (Arya)

 511 total views,  510 views today

Continue Reading

Trending Topic