Connect with us

Lampung Selatan

Rapat Paripurna, DPRD Lamsel Setujui Ranperda APBD 2019 Jadi Perda

Published

on

Plt. Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, Bersama Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi Saat Melakukan Penandatanganan Ranperda APBD 2019 Menjadi Perda

Hanuang.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tahun anggaran 2019, telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Kepastian itu terungkap, setelah 8 Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamsel menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda dalam sidang paripurna DPRD setempat.

Adapun, sidang paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Lamsel tahun 2019 itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamsel, Hendry Rosyadi, SH, MH, serta didampingi tiga orang wakilnya, Senin, (26/11/18).

Hendry menyampaikan, 8 Fraksi yang menerima dan menyetujui Ranperda itu yakni, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, serta Fraksi Hanura dan PKB.

“Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2019 untuk disahkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Hendry menyampaikan hasil keputusan sidang.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel, Nanang Ermanto dalam sambutannya menyampaikan, bahwa APBD Lamsel tahun 2019 masuk kedalam kategori sehat.

Meskipun katanya, adanya besaran anggaran belanja tidak langsung sebesar 53,96 persen, karena dibebani anggaran dana desa sebesar 13,39 persen. Sedangkan belanja langsung sebesar 46,04 persen.

“Kita sangat berharap apa yang telah kita susun dalam APBD 2019 ini merupakan langkah dan cara pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan,” kata Nanang.

Selanjutnya, Nanang juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan tinggi kepada seluruh anggota dewan, khususnya Badan Anggaran yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga Ranperda tersebut telah ditetapkan menjadi Perda.

“Kami yakin, bahwa persetujuan yang diberikan tersebut didasari oleh pandangan dan pengamatan yang realistis dari para anggota dewan yang terhormat, dalam rangka melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.

Sementara, menanggapi masukan, baik yang bersifat usulan, himbauan, saran dan permintaan yang disampaikan para anggota dewan dalam kata akhir Fraksi, dirinya menyatakan akan segera menindaklanjuti dan menjadi perhatian.

“Dengan terciptanya kerja sama yang baik dan harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan mempercepat pencapaian visi dan misi serta tujuan pembangunan yang kita cita-citakan,” kata Nanang diakhir sambutannya.

Turur hadir pula dalam kesempatan itu, anggota Forkopimda Lamsel, Sekretaris Daerah beserta seluruh Kepala OPD dilingkup Pemkab Lamsel, Ketua TP PKK Lamsel, serta sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat. (Arya/Kmf)

 1,923 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Pemkab Lamsel Kembali Keluarkan Surat Edaran Tunda KBM Tatap Muka

Published

on

By

Hanuang.com – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto memutuskan menunda rencana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka di seluruh satuan pendidikan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lampung Selatan.

Direncanakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dijadwalkan akan melaksanakan KBM secara tatap muka mulai tanggal 1 Februari 2021.

Mengingat penyebaran Covid-19 yang semakin masif dan tak terkendali, Pemkab Lampung Selatan menunda KBM tatap muka hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat karena penyebarannya yang semakin masif dan tak terkendali,” ujar Kepala Dinas Kominfo, M. Sefri Masdian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/1/2021).

Sefri menjelaskan, dalam SE Bupati Nomor 1 Tahun 2021 itu juga disampaikan, bahwa kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan orang banyak dengan jumlah maksimal 50 orang, dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari kepolisian.

Kemudian, seluruh warga masyarakat wajib dan patuh dalam menerapkan protokol kesehtan (prokes), antara lain : memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan handsanitizer.

Sefri melanjutkan, dalam SE Bupati Nomor 1 Tahun 2021 itu juga diimbau kepada pelaku usaha atau fasilitas publik, wajib menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan.

“Posko Satgas Covid-19 tingkat kecamatan, kelurahan dan desa juga diaktifkan kembali. Apabila terdapat pelanggaran protokol kesehatan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sefri.

Selain itu, untuk memutus rantai penyebaran Covis-19, Bupati Lampung Selatan juga mengeluarkan SE Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas Sukarela.

Dalam SE Nomor 2 Tahun 2021 itu dijelaskan bahwa, dilakukan perubahan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dilingkungan Pemkab Lampung Selatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin masif dan tidak terkendali dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Bagi perangkat daerah yang melakukan pelaksanaan kedinasan di rumah atau tempat tinggal (work from home) pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah,” kata Sefri menerangkan.

Sementara, bagi perangkat daerah yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, tetap melaksanakan tugasnya dengan pengaturan sesuai dengan kekhususan masing-masing (SOP selama masa pandemi).

Selanjutnya, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) yang terkonfirmasi atau ada gejala Covid-19, agar Kepala Perangkat Daerah dapat melaporkan ke Satuan Tugas Covid-19 dan ASN yang kontak langsung dengan ASN yang terkonfirmasi Covid-19, agar dapat melakukan tes Antigen/PCR/SWAB.

“Terkait dengan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah agar dapat melakukan penutupan kantor sementara selama tiga hari dan melaksanakan tugas di rumah (work from home). Untuk selanjutnya agar dilakukan penyemprotan disinfektan,” tutur Sefri.

Diketahui, berdasarkan data Seksi Surveilans Imunisasi Dinas Kesehatan Lampung Selatan, update Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan periode 18 Maret 2020 sampai dengan 25 Januari 2021, jumlah kasus konfrimasi (positif) sebanyak 587 kasus.

Rinciannya, kasus suspek : 0 kasus, kasus probable : 5 kasus, kasus konfirmasi (positif) : 587 kasus, kematian konfirmasi : 30 kasus, konfirmasi positif masih isolasi : 123 orang, selesai isolasi (sembuh/negatif) : 895 orang, dan discarded (bukan Covid-19) : 895 orang. (Aziz)

Download SE Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2021 : disini

Download SE Bupati Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 : disini

 484 total views,  484 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Ciptakan Lamsel Religi, Pemkot Bengkulu Gelar MoU Dengan Kabupaten Gerbang Sumatera

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menerima kunjungan Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan beserta jajaran di Aula Sebuku, rumah dinas bupati Lampung Selatan, Kamis (28/1/2021).

Tiba di rumah dinas bupati Lampung Selatan, Helmi Hasan disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin beserta pejabat utama dan Kepala OPD terkait, serta Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Agus Sartono.

Kedatangan adik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan itu dalam rangka menjalin kerjasama terkait pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

Adapun, ruang lingkup Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemkab Lampung Selatan meliputi empat poin.

Pertama, koordinasi dan komunikasi antara kedua belah pihak. Kedua, harmoniasi dan sinkronisasi program dan kegiatan. Ketiga, penyediaan data dan informasi program unggulan daerah yang mendukung peningkatan kehidupan masyarakat yang relius.

Kemudian keempat, kerjasama meliputi bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, investasi dan penanaman modal.

Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perdagangan dan perindustrian, serta bidang lainnya yang disepakati antara kedua belah pihak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin menyambut baik adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemkab Lampung Selatan dalam rangka pendayagunaan potensi daerah guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

Untuk itu, dirinya menyatakan, Kesepakatan Bersama (MoU) tersebut harus ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD terkait dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“OPD harus segera menyiapkan dokumen Perjanjian Kerja Sama mengenai teknis pelaksanaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak,” ujar Thamrin yang menyampaikan sambutan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto.

Dalam kesempatan itu, Thamrin juga sempat memaparkan selayang pandang Kabupaten Lampung Selatan serta capaian program unggulan daerah yang telah dan atau akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Diantaranya, pembangunan Agro Wisata Way Handak dengan luas 5 Hektar, yang bertujuan sebagai salah satu sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa dibidang pertanian dan perikanan.

Kemudian, ada juga pembangunan Taman dan Kebun Edukasi bagi masyarakat yang terletak di areal Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan. Lalu, pengembangan Kawasan Industri yang berada di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Katibung.

“Kabupaten Lampung Selatan juga menjadi daerah pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi Bakauheni yang didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Lampung, sekaligus sebagai salah satu program strategis nasional,” ungkap Thamrin.

Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan, Thamrin mengatakan, pihaknya telah menerapkan sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online (PAKE OLI).

“Sistem PAKE OLI merupakan aplikasi perangkat lunak yang berbasis website. Aplikasi ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Capil,” katanya.

Diakhir, Thamrin berharap, dengan adanya Kesepakatan Bersama itu, dapat saling menguntungkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua belah pihak.

Sementara, dalam sambutannya, Helmi Hasan menyampaikan, tujuan dari kerja sama itu adalah untuk saling berbagi kebaikan terkait program unggulan di masing-masing daerah.

Sebab menurutnya, disetiap daerah pasti memilki program unggulan yang dapat diterapkan guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

“Inilah kenapa harus ada kerja sama antar daerah. Karena kebaikan disuatu daerah bisa kita ambil, sehingga kebaikan yang ada di satu daerah juga akan dirasakan oleh masyarakat di daerah lainnya,” ujar walikota yang terkenal religius ini.

Helmi Hasan menambakan, saat ini antara pemerintah daerah tidak lagi berbicara mengenai kompetisi. Akan tetapi kata dia, antara daerah satu dan daerah lainnya harus saling berkolaborasi dan bersinergi dalam setiap program unggulan.

“Sehingga harapannya daerah diseluruh NKRI akan lahir program-program yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Maka hari ini kami mengajak para kepala OPD untuk banyak melihat Kabupaten Lampung Selatan. Kita ingin berkolaborasi dan bersinergi yang diharapkan berdampak positif bagi masyarakat Bengkulu,” kata Helmi Hasan. (Aziz)

 490 total views,  490 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Polsek Katibung Tangkap Pelaku Penganiayaan di Showroom Motor

Published

on

By

Hanuang.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Katibung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan dan mengamankan satu orang tersangka.

Diketahui, pelaku tunggal penganiayaan Rizki Aprian (33) warga Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Lamsel.

Sedangkan korban Adiansah (29), warga Dusun Pardasuka, RT/RW 001/002, Kecamatan Katibung, Lamsel.

Kapolsek Katibung AKP Defrison menerangkan, pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 17.30 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap korban Adiansah (29).

“Tempat kejadian perkara (TKP) penganiayaan di show room motor milik pelaku Rizki Aprian (33) di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung,” cetus AKP Defrison, Rabu (27/1/2021).

AKP Defrison melanjutkan, sekira pukul 17.20 WIB, korban Adiansah (29) datang ke show room milik Rizki Aprian (33). Dengan maksud, mengundang untuk datang kerumah korban menyelesaikan secara kekeluargaan peristiwa pemukulan yang terjadi sebelumnya yakni Minggu pagi (24/1/2021), sekira pukul 10.30 WIB.

“Pelaku tidak terima lalu secara tiba-tiba langsung memukul hidung korban hingga jatuh tersungkur dan menginjak bagian dada korban,” sebut AKP Defrison.

Korban tidak berusaha melawan malahan mencoba menghindari keributan, namun pelaku yang merasa belum puas kembali memukul korban pada bagian wajah dan hidung hingga mengeluarkan darah.

“Warga sempat melerai kejadian penganiayaan itu, sehingga korban dapat meninggalkan TKP dan pulang kerumah. Setelah menceritakan kejadian kepada keluarga, lalu korban melapor ke Mapolsek Katibung,” rinci AKP Defrison.

Berdasarkan laporan itu, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 januari 2021, sekira jam 13.30 WIB, anggota Reskrim Polsek Katibung melakukan penangkapan terhadap tersangka Rizki Aprian (33) dikediamannya yang berada di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung.

Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa baju dan masker yang dipakai oleh korban ketika terjadi penganiayaan. Juga, hasil visum et repertum guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.

“Tersangka dijerat pasal 351 KUHPidana, dengan ancaman kurungan penjara paling lama dua tahun delapan bulan,” pungkas AKP Defrison. (*)

 870 total views,  870 views today

Continue Reading

Trending Topic