Hanuang.com – Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, M. Sefri Masdian menghadiri rapat koordinasi dan sinkronisasi Dinas Kominfo kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi yang digelar di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, pada Kamis (13/2/2020) pagi itu, dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, Taufik Hidayat didampingi Kadis Kominfo dan Statistik Chrisna Putra.

Selain dihadiri para Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang Dinas Kominfo kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, acara itu turut dihadiri juga Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo RI, Bambang Dwi Anggono.

Hadir juga Kepala Bidang Layanan Statistik Struktural Dinas kominfo Sumatera Barat Oni Fajar Syahdi, dan Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK Widya Prima Hatta.

Menyampaikan amanat Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Taufik Hidayat mengatakan, keberadaan Dinas Kominfo dan Statistik memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Lampung.

“Dinas Kominfo memiliki peran dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, professional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Taufik menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mewujudkan salah satu program prioritas pemerintah pusat yakni, tata kelola atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Pemerintah Provinsi terus berupaya menciptakan, mendorong dan mempercepat tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik. Mengingat saat ini semua institusi diharuskan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” katanya.

Sementara, mewakili Kadis Kominfo dan Statistik, Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Antri Astuti Natalina mengatakan, dilaksanakannya rapat koordinasi tersebut untuk menyinkronkan program kerja Dinas Kominfo kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung sesuai dengan pedoman program kegiatan bidang Kementerian Kominfo RI.

“Harapannya program atau kegiatan Dinas Kominfo di kabupaten dan kota dapat disusun sesuai pedoman yang telah ditentukan. Serta dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan memenuhi ketentuan yang ada,” terangnya.

Sementara itu, usai acara pembukaan, rapat itu dilanjutkan diskusi dan tanya jawab seputar sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan narasumber Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo RI, Bambang Dwi Anggono. (Arya)

808 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Hanuang.com – 111 orang peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lampung Selatan tereliminir dihari pertama pelaksanaan tes.

Dari 111 orang tersebut, sebanyak 106 peserta tidak hadir dilokasi. Sementara 5 orang sisanya hadir tidak tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia seleksi CPNS Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Puji Sukanto menjelaskan, dari total 1.000 peserta SKD, hanya 889 orang yang mengikuti tes.

“Hari pertama kita terbagi dua sesi, IV dan V. Tadi sesi IV ada dua orang yang telat. Dan sesi V tiga orang yang telat. Sedangkan 106 tidak hadir di lokasi tanpa keterangan. Otomatis ya langsung gugur,” ujar Puji sapaan akrabnya, ditemui tim ini.

Puji menambahkan, panitia tidak bisa memberikan toleransi kepada peserta yang hadir tidak tepat waktu. Sebab kata dia, jauh-jauh hari panitia telah mengumumkan agar peserta datang satu jam sebelum pelaksanaan tes dimulai.

“Ya itu (sistem) otomatis terkunci. Karena begitu tes dimulai, registrasi peserta tidak bisa dilakukan, kita gak bisa lagi login mengecek nomor pin peserta,” ungkapnya.

Salah seorang peserta yang terlambat hadir sedang mendapatkan penjelasan dari panitia seleksi CPNS.
Mantan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ini pun berharap, dihari berikutnya tak ada lagi peserta yang datang terlambat.

“Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada kendala yang cukup berarti. Selain peserta yang telat dan tidak hadir, semuanya berjalan lancar. Bahkan hasil tes tadi ada peserta yang mencapai nilai 432,” tutur Puji.

Selain datang tepat waktu, Puji juga meminta agar peserta bisa memahami tata tertib yang telah ditetapkan panitia.

“Kami juga mengimbau, sekira barang-barang yang tidak perlu dibawa bisa dititipkan kepada saudara atau teman yang mengantar. Bisa juga ke panitia penitipan barang. Jadi yang dibawa masuk ke dalam ruang tes hanya KTP dan nomor peserta,” imbuhnya.

Sementara itu, pelaksanaan SKD Kabupaten Lampung Selatan akan digelar hingga Jumat, 7 Februari 2020. Dari total pelamar yang lulus seleksi administrasi, 4.914 berhak mengikuti tes SKD. Sementara, 4 orang lainnya merupakan peserta P1/TL tidak mengikuti tes SKD. (Arya/Aziz)

2,533 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Hanuang.com – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto bersama kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan kejaksaan.

Mou tersebut merupakan kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Provinsi Lampung.

Adapun, penandatanganan MoU yang diawali antara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Diah Srikanti, dilaksanakan di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (5/2/2020).

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Diah Srikanti mengatakan, bahwa secara historis institusi kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam rangka pelaksanaan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara.

Menurutnya, eksistensi Kejaksaan dibidang hukum perdata masih berlangsung hingga saat ini dan diberi alas hukum dengan undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan RI yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 16 tahun 2004 dimana di dalam pasal 30 ayat (2).

“Dengan peningkatan kualitas hukum, diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi pihak yang melakukan pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintah. Dan penegakan hukum berlaku sama bagi semua organisasi untuk menyelamatkan aset negara,” kata Diah Srikanti.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan itu.

Arinal berharap, kesepakatan bersama itu tidak hanya terbatas pada masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada pemerintahan kabupaten/kota. Akan tetapi juga diperluas ke pemerintahan desa.

Kedepan, dirinya juga berharap, kesepakatan tersebut bukan hanya dalam hal penanganan masalah hukum saja. Tetapi juga dalam hal batuan atau konsultasi terkait permasalahan hukum.

“Saya berharap kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat memanfaatkan dengan optimal MoU ini. Apabila ingin berkonsultasi atau membutuhkan bantuan masalah hukum, bisa dikoordinasikan dengan Kejaksaan Negeri setempat,” tandasnya. (Arya)

1,596 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini