Connect with us

Bandar Lampung

Sidang Zainudin Hasan Munculkan Kode “Kue” Terkait Fee Proyek

Published

on

Majelis Hakim & JPU KPK Saat Membeberkan Barang Bukti Yang Disaksikan Langsung Oleh Terdakwa & Para Saksi

Hanuang.com – Persidangan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Lampung Selatan (Lamsel), dengan terdakwa Bupati Lamsel Non Aktif, Zainudin Hasan, hadirkan fakta baru, Senin, (14/01/19).

Terdakwa Zainudin Hasan diberikan kesempatan melakukan tanya jawab dengan saksi Agus Bhakti Nugroho (ABN_red).

“Saya ingin bertanya. Apakah pernah saya meminta saudara untuk mengambil uang-uang kepada Syahroni dan Anjar Asmara?” tanya Zainudin di Pengadilan Tipikor PN Tanjung Karang.

Agus Bhakti Nugroho (ABN) terlihat gugup, dan enggan menjawab pertanyaan terdakwa Zainudin Hasan. Lalu terdakwa Zainudin Hasan terkesan memaksa Agus Bhakti Nugroho untuk menjawab.

“Silakan dijawab saja apa adanya. Jujur saja, tidak apa-apa,” kata Zainudin Hasan.

Akhirnya Agus Bhakti Nugroho menjawab bahwa tidak ada permintaan dari Zainudin Hasan untuk meminta uang dari Anjar Asmara dan Syahroni terkait hasil fee proyek Dinas PUPR Lamsel.

“Memang tidak ada bahasa seperti itu. Tapi saya ada tugas. Coba dicek dulu, masih ada kuenya apa enggak?” terang Agus Bhakti Nugroho.

Lalu Zainudin Hasan menekankan kembali, bahwa sebenarnya ia tidak pernah memberikan perintah kepada Agus secara spesifik terkait pemungutan aliran uang fee proyek.

“Yang pasti saya tidak ada memberikan perintah. Cukup yang mulia,” singkat Zainudin Hasan.

Dalam persidangan ini, ada tujuh orang saksi. Di antaranya, mantan Kadis PUPR Anjar Asmara, Kabid Pengairan PUPR Syahroni, mantan anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho, Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi, Kadisdik Lampung Selatan, Thomas Amirico, dan Plt Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, serta Ketua DPRD Lampung Selatan, Hendri Rosyadi.

Di dalam dakwaan jaksa, Agus Bhakti Nugroho diduga sebagai pihak yang memungut hasil fee proyek dari Anjar Asmara dan Syahroni untuk disetorkan kepada Zainudin Hasan. (Arya)

Sumber : Ficardo, Kupas Tuntas

 4,945 total views,  4 views today

Bandar Lampung

Di Mahan Agung, Nanang Hadiri Syukuran Arjuna Lampung

Published

on

By

Hanuang.com – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menghadiri Pengajian dan Syukuran Serta Pemberian Bantuan Kepada Hafizh dan Hafizah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Kamis malam (25/6/2020).

Kegiatan yang dilakukan di Mahan Agung (Rumah Dinas Gubernur Lampung) tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Darminto, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, para Pejabat Teras Pemprov Lampung, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat se-Provinsi Lampung.

Dalam silaturahminya Gubernur Lampung, Arinal Junaidi (Arjuna) mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berbenah diri untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor kehidupan.

“Saya berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, Salah satunya dibidang keagamaan yakni dengan memberikan bantuan kepada Hafizh dan Hafizhah,” katanya.

“Bantuan ini adalah sebagai wujud perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan perkembangan para Hafizh dan Hafizhah, serta ucapan terima kasih atas dedikasi para hafidz/hafidzoh yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” ujar Arinal.

Arinal juga menjelaskan tentang perkembangan covid-19 yang sedang mewabah di Indonesia dimana berdasarkan data terakhir Provinsi Lampung termasuk urutan ke-5 dengan tingkat penyebaran covid-19 terendah.

“Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT Provinsi Lampung mampu mengendalikan penyebaran covid-19, tentunya hal ini merupakan berkat usaha dan kerjasama seluruh pihak terkait terutama masyarakat Lampung”, imbuh Arinal.

“Keberhasilan ini adalah upaya dan kerja keras para Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung akan tetapi hendaknya keberhasilan ini tidak membuat kita lengah. Namun sebaliknya kewaspadaan harus terus kita tingkatkan, karena angka penyebaran covid-19 yang masih terus bergerak”, pungkas Arinal.

Arinal juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Lampung agar tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. (Us/Kmf)

 1,304 total views,  93 views today

Continue Reading

Bandar Lampung

Menunggu Kepastian Hukum Selama 2 Tahun, Perbuatan Ibu Sri Bukan Perbuatan Pidana

Published

on

By

Hanuang.com, Bandarlampung – Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Cabang Peradi Bandar Lampung menyerahkan salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung di kediaman Ibu Sri Sukaisih yang berlamat di Jalan Endro Suratmin Way Dadi Bandar Lampung tanggal 20 Juni 2020.

Ketua tim perkara Rustamaji, S.H.,M.H, dan Anggota Tim Perkara Nurddin, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., dan Wahyu,S.H.
Perkara ini berawal laporan Korban Edwar Horison atas tindakan ibu Sri Sukaisih yang menyewakan ruko kepada Ahmad Budiman pada tanggal 26 September 2017.

Tim Penasihat Hukum PBH DPC Peradi Bandar Lampung dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 26 September 2018 telah menyampaikan bukti Bahwa sebelumnya ada perkara sengketa kepemilikan antara Korban sebagai Penggugat dengan ibu Sri Sukaisih sebagai Tergugat sebagaiamana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 167/PDT.G/20/2015/PN.Tjk tanggal 16 Maret 2016 yang menyatakan sah kwitansi jual beli antara ibu Sri Sukaisih dengan Hi.Sahrowardi bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada tanggal 4 Oktober 2018 Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan dengan nomor 728/Pid.B/2018/PN.Tjk yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  • menyatakan Terdakwa Sri Sukaisih Binti Muhammad Shar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Penyerobotan tanah”;
  • menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  • menyatakan berupa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi (leges) sebagai bukti sewa dari Sri Sukaisih ke Ahmad Budiman tanggal 25 September 2017 sampai dengan 25 September 2018 dengan sewa Rp. 24.000.000.

B. 1 (satu) exemplar fotocopy (leges) SHM Nomor 9025/Sukarame atas nama Edwar Harison yang dikeluarkan di Teluk Betung Bandar Lampung tanggal 8 Desember 1986 dengan nomor surat ukur nomor 3076/1986 dengan luas 1080 M².

C. 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.

Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Bandar Lampung tanggal 22 Oktober 2018 Mengajukan Banding atas putusan nomor 728/Pid.B/2018/PN.Tjk dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 107/PID/2018/PT.TJK, tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa).
  • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang tanggal 4 Oktober 2018 nomor 728/Pid.B/2018/PN.Tjk yang diminjtkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

  • Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
  • Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van Rechtvervolging).
  • Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
  • Menetapkan barang bhukti berupa :

A. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi (leges) sebagai bukti sewa dari Sri Sukaisih ke Ahmad Budiman tanggal 25 September 2017 sampai dengan 25 September 2018 dengan sewa Rp. 24.000.000.

B. 1 (satu) exemplar fotocopy (leges) SHM Nomor 9025/Sukarame atas nama Edwar Harison yang dikeluarkan di Teluk Betung Bandar Lampung tanggal 8 Desember 1986 dengan nomor surat ukur nomor 3076/1986 dengan luas 1080 M².

C. 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa; Tetap terlampir dalam berkas

  • Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara

Dalam putusan banding, ibu Sri Sukaisih dinyatakan bahwa perbuatan sewa ruko yang dilakukannya bukanlah perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September dengan Pasal 385 ke-4 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 107/PID/2018/PT.TJK, tanggal 15 November 2018b dan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 233 K/Pid/2019 : mengadili Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut; dan membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradila dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara.

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut, Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facte yang menyatakan perbuatan Terdakwa pada dakwaan tungaal telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mesrtinya serta mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, terdakwa menyatakan bahwa tanah yang terletak di jala Endro Suratmin Kelurahan Way Dadi-Bandar Lampung dikuasai karena diperoleh dengan cara membeli dari saksi Syahrowardi seharga Rp. 123.000.000, pada tanggal 29 September 2000, sedangkan saksi Syahrowardi menyatakan tidak pernah menjual tanahnya yang telah SHM nya tersebut kepada Terdakwa, saksi hanya menjual tanahnya tersebut kepada Saksi Hendra Muyawan yang kemudian SHMnya dibalik nama menjadi atas nama anaknya yaitu Edwar Horison.

Pertimbangan dan fakta hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung yang relevan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan atas sebidang tanah antara Terdakwa Ibu Sri Sukaisih dengan Saksi Korban Edwar Horison, permasalahan kepemilikan tanah sedemikian rupa itu adalah erupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan hakim perdata.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung Putusan Banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor 107/PID/2018/PT.TJK tidak bertentangan dengan hukum dan atau/undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan di tolak.

Dengan Demikian Pputusan perkara tersebut telah inkrah, sehingga klien kami Ibu Sri Sukaisih telah sangat jelas dan nyata tidak melakukan tindakan pidana seperti yang didakwakan dan di tuntut Jaksa Penuntut Umum. (Rilis)

 1,945 total views,  87 views today

Continue Reading

Bandar Lampung

Talk Show, Dari Nakalnya Nanang Saat Sekolah Hingga Menjadi Bupati Lamsel

Published

on

By

Hanuang.com – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto bincang santai bersama Bang Aca, di Warkop Aspirasi Rakyat Lampung, Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (20-6-2020).

Acara yang berlangsung ba’da maghrib terbagi dalam tiga sessions tersebut, diawali dengan perbincangan perjalanan hidup Nanang Ermanto belasan tahun yang lalu hingga menjadi seorang Bupati.

Chairman Radar Lampung Group, H. Ardiansyah yang akrab disapa Bang Aca, begitu terkesan dengan perjalanan hidup seorang Nanang Ermanto yang belasan tahun lalu lebih dikenal sebagai “anak nakal” kini menjadi seorang Bupati dengan berbagai prestasi yang telah diraih dibawah kepemimpinannya.

Nanang menuturkan, dirinya menjadi Bupati selain merupakan Anugerah Allah SWT, juga tak lepas dari peran kedua orang tuanya yang sangat luar biasa, tidak menyerah dengan sifat, sikap dan kelakuan Nanang Ermanto sewaktu kecil.

Sempat 5 (lima) kali pindah sekolah dibangku SD, akhirnya Nanang Ermanto menyelesaikan sekolahnya jenjang SMP di Jakarta pada sekolah Khusus Anak Nakal yang merupakan sekolah binaan Dinas Sosial.

“Era-nya dulu, kalo gak nakal gak ngetop,”ujar Nanang yang membuat suasana semakin hangat.

Setelah menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta, Nanang kembali ke Lampung guna melanjutkan sekolahnya ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Lebel “Sekolah Khusus Anak Nakal” sempat membuatnya sulit untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Namun, Nanang tidak lantas putus asa. Baginya, untuk merubah kehidupan, sekolah merupakan keharusan. Akhirnya, dengan semangat tak putus asa, Nanang diterima dan menyelesaikan sekolahnya di SMA Tunas Harapan, Tegineneng.

“Lebel “Sekolah Khusus Anak Nakal” membuat saya kesulitan untuk melanjutkan ke SMA. Kepala Sekolah pada nolak,”ujar Nanang disertai tawa kecil.

Memasuki session kedua, bang Aca lebih mengupas pada program kerja serta kebijakan yang diambil Nanang Ermanto dalam memimpin Kabupaten Lampung Selatan.

Nanang menjelaskan, usai dirinya menerima amanah pada 2 Agustus 2018 silam sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati, dirinya langsung dihadapi pada tiga persoalan besar yang terjadi di tahun yang sama.

Banjir Bandang pada April 2018 yang merusak sejumlah infrastruktur di pusat Kota Kalianda, pembenahan birokrasi pasca OTT hingga bencana tsunami pada 22 Desember 2018 akibat longsornya Anak Gunung Krakatau yang meluluh lantakkan pesisir di wilayah Kecamatan Rajabasa hingga menelan 123 korban jiwa.

“Tiga persoalan besar terjadi di Tahun 2018. Nyaris bersamaan. Banjir bandang, tsunami birokrasi hingga tsunami beneran pada 22 Desember 2018,”ujar Nanang.

Namun, lewat perjalanan hidup serta pengalamannya dalam berorganisasi, akhirnya Nanang Ermanto berhasil mengurai permasalahan satu demi satu.

Jembatan Patriot sebagai urat nadi perekonomian di kota Kalianda, akhirnya tuntas dibangun tanpa menggunkan dana APBD. Dengan kepiawaiannya, Nanang mampu menggandeng para Pelaku Usaha di Lampung Selatan untuk turut berkontribusi membangun Lampung Selatan, bukan hanya pembangunan jembatan patroit, namun di sektor lainnya juga.

Demikian halnya dengan bencana tsunami, Nanang Ermanto berhasil meyakinkan semua elemen masyarakat untuk bahu membahu menuntaskan musibah yang terjadi di penghujung Tahun 2018.

Keterlibatan elemen masyarakat, Dunia Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, TNI, Polri serta elemen lainnya, secara perlahan dapat menuntaskan persoalan tsunami. Dan saat ini, sedang dalam proses pembangunan hunian tetap (huntap).

Lebih lanjut Nanang Ermanto menuturkan, untuk menuntaskan semua persoalan, Nanang lebih mengutamakan kebersamaan dan kegotong royongan. Dikalangan Birokrasi, Nanang membangun pola kebersamaan dan kegotong royongan. Berkali-kali dia mengingatkan jajarannya untuk menyingkirkan ego sektoral. Baginya, kebersamaan dan kegotong royongan akan mampu menuntaskan semua persoalan yang terjadi.

“Yang dirasakan setelah ada kebersamaan adalah hasil yang luar biasa. Ketegangan tidak akan menginspirasi kita untuk menciptakan inovasi,” ujar Nanang.

Termasuk yang sedang kita lakukan saat ini, dengan kebersamaan, kami dapat membangun ruang terbuka hijau di GOR Way Handak, Kalianda, dengan tidak menggunakan dana APBD. Membangun Agrowisata serta Agrowisata Edukasi di lahan sekitar 2 hektar lebih di area Rumah Dinas,” tambah Nanang.

“Saat ini, kami pun akan memanfaatkan lahan tidur milik kami untuk dikembangkan menjadi kebun pembenihan (nursery) untuk tanaman perkebunan,”tambah Nanang lagi.

Disinggung mengenai penanganan Covid-19 di Lampung Selatan, Nanang Ermanto kembali menjelaskan semangat tak kenal lelah serta kekompakan berbagai elemen merupakan kunci utama yang membuat Lampung Selatan Nol Kasus Covid-19 sejak 12 Juni hingga sekarang.

“Kami kompak. TNI, Polri, DPRD serta Forkopimda lainnya kompak. Penanganan Covid-19 dilakukan secara bersama mulai dari tim Gugus Tugas Desa hingga Tim Gugus Tugas Kabupaten,” jelas Nanang.

“Nol kasus Covid-19 sejak 12 Juni 2020 merupakan kerja keras semua pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada tim Gugus Tugas dari mulai tingkat Dusun hingga tingkat Kabupaten,” imbuhnya.

Memasuki session ketiga atau session akhir, perbincangan lebih mengarah pada tema politik seputar Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Nanang menjelaskan, pengalamannya selama hampir dua tahun yang di ibaratkan menakhodai kapal yang nyaris tenggelam hingga akhirnya mampu berlabuh dengan selamat, menjadikannya modal untuk maju mengikuti kontestasi yang akan dihelat di 270 Daerah di Indonesia secara serentak pada 9 Desember 2020.

“Semoga semuanya berjalan lancar. Pesta Demokrasi tidak menjadikan perpecahan pada masyarakat Lampung Selatan,” tutup Nanang yang kemudian acara dilanjutkan dengan membubuhkan tanda tangan pada banner “Ngopi Bareng Bang Aca” yang terpasang pada dinding sebagai background bincang santai. (Arya)

 2,066 total views,  87 views today

Continue Reading

Trending Topic