Connect with us

Lampung Selatan

Tunggakan PKB Capai Rp. 1,2 Triliun, Bapenda Lampung Sosialisasi & Verifikasi

Published

on

Hanuang.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melalui UPTD Wilayah II Kantor Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kalianda mengadakan sosialisasi pendataan dan verifikasi potensi Pajak Kendaraan Bemrotor (PKB) secara door to door di wilayah Kabupaten Lamppung Selatan.

Acara yang dilaksanakan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan itu, dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan Supriyanto, S.Sos, MM, pada Selasa (23/7/2018).

Turut hadir, Kepala UPTD Wilayah II Samsat Kalianda Agustami, M.Si, unsur dari Satlantas Polres Lampung Selatan, Jasa Raharja, camat, lurah/kepala desa, serta para petugas pemungut pajak dari Kecamatan Kalianda, Natar, dan Tanjung Bintang.

Mewakili Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Agustami mengatakan, salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung adalah dari sektor pajak daerah, salah satu diantaranya adalah PKB yang merupakan penyumbang tertinggi penerimaan daerah.

Namun katanya, dalam kenyataannya belum semua potensi penerimaan PKB tergali secara optimal. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendaraan bermotor yang menunggak membayar PKB dan dapat dihitung sebagai potensi PKB yang dapat ditagih.

Agustami menyebut, hingga 31 Desember 2018, terdapat potensi penerimaan PKB Provinsi Lampung dari tunggakan PKB sebesar Rp1,297 triliun dari 1.964.925 unit kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Untuk kata dia, data potensi PKB tersebut perlu diverifikasi guna memastikan kendaraan bermotor tersebut benar-benar ada dan dapat dipungut pajaknya.

“Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah telah melakukan pendataan secara door to door dengan cara mendatangi langsung alamat wajib pajak untuk dilakukan pendataan dan verifikasi. Dan kemudian dilakukan pemilihan potensi pajak yang masih aktif dan menyisihkan data yang tidak dapat lagi dianggap sebagai potensi,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Bapenda Provinsi Lampung, kegiatan door to door di Kabupaten Lampung Selatan meliputi Kecamatan Kalianda, dengan potensi tunggakan sebanyak 10.691 unit, Kecamatan Natar sebanyak 15.178 unit, dan Kecamatan Tanjung Bintang 8.676 unit.

Agar perolehan tersebut dapat tercapai, Agustami menambahkan, diperlukan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota khususnya kepala daerah untuk dapat menugaskan aparatur pemerintahannya mulai dari tingkat desa/kelurahan sebagai koordinator pendataan dan aparatur di tingkat RT sebagai petugas pendataan di lapangan.

“Hal ini sebagai wujud komitmen kita untuk bersama-sama mendukung upaya optimalisasi penerimaan daerah. Karena, pada gilirannya manfaatnya akan kita rasakan bersama melalui mekanisme dana bagi hasil untuk pemerintah kab/kota sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya,” terangnya.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lampung Selatan, Supriyanto berharap, melalui sosialisasi itu dapat memebrikan manfaat dan wawasan bagi para wajib pajak dalam membayar pajak, serta meminimalisir tunggakan.

Selain itu, dia juga berharap, melalui sosialisasi itu dapat mengingatkan para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, sehingga lebih praktis, cepat dan mudah bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

“Karena tingginya angka yang belum membayar pajak kendaraan, sangat berpengaruh terhadap capaian target pendapatan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan,” kajta Supriyanto.

Untuk itu, dia mengimbau para peserta dapat mengikuti kegiatan itu dengan penuh kesungguhan hati dan menyimak apa yang disampaikan narasumber.

“Sehingga pasca mengikuti sosialisasi ini, para peserta diharapkan dapat mengetahui mekanisme pendataan dan verifikasi potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara door to door,” pungkasnya. (Arya/Aziz)

 1,160 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Pam Gakplin Prokes Covid-19 Diwilayah Natar Terus Digalakkan

Published

on

By

Hanuang.com – Koramil Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus menggelar Pam New Normal dan Patroli Diwilayahnya, Rabu, (28/07/21).

Kali ini giat tersebut digelar di Pasar Natar dan Mall Candra dengan memberikan himbauan terkait penegakan disiplin Protokol Kesehatan.

“Kita juga memberikan peringatan atau sanksi kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan” ujar salah seorang Babinsa. (*)

 487 total views,  487 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Satreskrim Polres Lamsel Amankan Pelaku Pemalsuan Surat Rapit Antigen di Bakauheni

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan (Lamsel) menggelar ungkap kasus Tindak Pidana Pemerasan dan pemalsuan surat Rapid Test Antigen yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Rabu, (28/07/21).

Sedikitnya dua pelaku dengan inisial W (37) karyawan kontrak ASDP dan Inisial D (29) selaku Travel gelap ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Kapolres Lamsel, AKBP. Edwin menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan pasal berbeda. Dimana W disangkakan Pasal 368 KUHPidana dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 Tahun.

Sedangkan tersangka Inisal D dikenakan Pasal 263 KUHPidana atau Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 268 ayat (2) dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

“Pada 21 Juli 2021 telah dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pungli, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasi penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui modus operandi para pelaku tindak pidana tersebut diantaranya dengan cara menggunakan surat Rapid Test Antigen palsu dan memasukkan penumpang melalui jalur Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni tanpa menggunakan Rapid Test dengan membayar Sejumlah uang” ujar AKBP. Edwin.

Sebelumya tim yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP. Enrico D. Sidauruk, melakukan penindakan diawali dengan under cover dengan menunjuk dua personil untuk menjadi penumpang yang akan menyebrang ke Merak dan belum mempunyai surat Rapid Test Antigen.

Pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB berhasil diamankan dua orang tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pemalsuan Surat Rapid Test.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, para pelaku menggunakan Rapit Test Antigen dari nama Klinik Budi Pratama asal Lampung, yang mana diketahui bahwa klinik tersebut tidak ditemukan keberadaannya di Bumi Ruwa Jurai. (*)

 833 total views,  833 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pastikan Ketersediaan Pangan, DKP Lamsel Gelar Pertemuan Teknis Dengan UPT Pertanian

Published

on

By

Hanuang.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan menggelar pertemuan teknis dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian dan Petugas Pengumpul Data Lumbung Pangan (PPL), di Aula DKP setempat, Selasa (27/7/2021).

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti para Kepala UPT Pertanian dan PPL dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala DKP Lampung Selatan, Yansen Mulia mengatakan, maksud diadakannya pertemuan teknis itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang cadangan pangan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan stoknya di lapangan.

“Pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap menurunya produksi pertanian. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan ingin mendata ketersediaan pangan di daerah-daerah,” ujar Yansen.

Disamping itu kata Yansen, yang tak kalah penting pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan disetiap desa dalam wilayah kecamatan masing-masing.

“Jadi saya minta betul data lumbung pangan yang disampaikan nanti benar-benar update dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengisi data yang dibuat-buat, harus akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Baik itu lumbung pangan swadaya masyarakat atau lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah,” kata Yansen.

Yansen berharap, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya dapat mengetahui sebaran lumbung pangan yang ada di masyarakat. Sehingga memudahkan pemerintah daerah mengetahui kondisi lumbung pangan untuk dikembangkan pembangunan berikutnya.

“Jadi ketika saya, atau dari provinsi bahkan dari pusat datang, kelompoknya memang betul-betul ada, dan lumbung pangannya juga ada. Sekalipun dalam kondisi baik atau rusak ringan. Dan yang tahu kondisinya, ya PPL dan UPT di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Yansen mengatakan, pada kesempatan itu dirinya juga meminta kepada UPT Pertanian dan PPL untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nmor 31 Tahun 2017 kepada pengusaha penggilingan padi di Lampung Selatan.

Yansen menyebut, setiap pengusaha yang memproduksi beras kemasan dan bermerek wajib melakukan registrasi produk dagangannya guna mendapatkan sertifikat.

“Jadi mulai sekarang kita melakukan pendataan untuk meregistrasi (pendaftaran) penggilingan padi. Karena nanti tidak ada lagi penggilingan padi yang mengeluarkan produk beras yang berkualitas tetapi dengan merk orang lain,” tuturnya.

Yansen mengungkapkan, dengan pendataan penggilingan padi itu diharapkan akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan untuk masyarakat selaku konsumen dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk.

Dia berharap, setiap kecamatan ada satu contoh penggilingan padi yang telah memenuhi syarat bisa mengeluarkan beras berkualitas secara resmi dan punya merk dagang sendiri.

“Karena saya lihat kita punya banyak penggilingan padi yang bagus. Tetapi hasilnya dikirm keluar daerah dan kembali lagi kesini sudah dikemas dengan merk orang lain,” tandasnya. (Az)

 2,049 total views,  1,025 views today

Continue Reading

Trending Topic