Connect with us

Lampung Selatan

Sebesar Rp : 2,360 Triliun APBD Lamsel Tahun 2019, Disetujui DPRD

Published

on

Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019

Hanuang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamsel tahun 2019.

Dalam Raperda tersebut, belanja APBD tahun 2019 yang diajukan Pemkab Lamsel sebesar Rp2,360 triliun.

Setelah disetujui, Raperda APBD akan segera dikirim ke Pemerintah Provinsi Lampung untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ranperda APBD Kabupaten Lamsel disahkan dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD setempat, Senin (26/11/2018). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosyadi, dihadiri 41 dari 50 orang jumlah anggota DPRD Lamsel.

Dalam sidang tersebut, Badan Anggaran DPRD melaporkan komposisi Raperda APBD 2019 yakni, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,209 triliun. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp.2,360 triliun.

FB_IMG_1543225906288-1-1024x639 Sebesar Rp : 2,360 Triliun APBD Lamsel Tahun 2019, Disetujui DPRD

“Pembiayaan sebesar Rp.150.985.119.209. Rinciannya, penerimaan pembiayaan sebesar Rp.174.147.119.209, pengeluaran Rp24.192.000.000. Sehingga Silpa Rp0,” ujar juru bicara Badan Anggaran Jenggis Khan Haikal.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel, Nanang Ermanto mengucapkan apresiasi tinggi kepada dewan yang telah menyetujui Raperda tersebut.

“Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dewan yang terhormat, khususnya Badan Anggaran yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga Ranperda ini telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Nanang, Senin (26/11/18).

Menurut Nanang, APBD 2019 merupakan manifestasi keinginan dari seluruh rakyat Lampung Selatan.

Maka katanya, sedari awal penyusunan APBD tahun 2019, pemerintah daerah sebisa dan sekuat mungkin berupaya untuk mewujudkan harapan rakyat tentang keberadaan pemerintah dalam pembangunan yang pro rakyat.

FB_IMG_1543225930571-1-1024x639 Sebesar Rp : 2,360 Triliun APBD Lamsel Tahun 2019, Disetujui DPRD

Berdasarkan pada keinginan itulah, arah pembangunan Lampung Selatan pada tahun 2019 masih berfokus pada penguatan infrastruktur. Terlebih pihaknya berpandangan, infrastruktur jalan adalah sumber kehidupan dari sebuah peradaban.

“Meski begitu, porsi anggaran infrastruktur tahun 2019 tetap mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Anggaran infrastruktur ini kita sesuaikan mengingat kebutuhan-kebutuhan pembangunan disektor lainnya juga tak kalah penting,” terang Nanang.

Nanang menambahkan, arah pembangunan itu memang dirasa belum maksimal, karena belum memadainya anggaran yang ada.

Meskipun katanya, pendapatan asli daerah (PAD) Lamsel mengalami kenaikan sebesar Rp20 miliar pada tahun 2019 jika dibandingkan dari tahun 2018 sebesar Rp240 miliar, namun angka itu belum bisa memenuhi semua keinginan masyarakat.

Karena itu, dirinya berharap adanya dukungan penuh dan peran serta anggota dewan yang terhormat, untuk bersama-sama berupaya meningkatkan PAD Kabupaten Lamsel dimasa masa yang akan datang.

FB_IMG_1543225932490-1-1024x639 Sebesar Rp : 2,360 Triliun APBD Lamsel Tahun 2019, Disetujui DPRD

“Namun ditengah keterbatasan anggaran, kami mencoba menggali seluruh potensi yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari CSR para pelaku usaha di Lampung Selatan,” ungkapnya.

Adapun, persetujuan Ranperda APBD Lamsel tersebut, ditandai dengan penandatanagan berita acara pengesahan Ranperda APBD menjadi Perda oleh Plt. Bupati Lamsel, beserta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Lamsel. (Arya/Kmf)

 1,105 total views,  4 views today

Lampung Selatan

Lamsel Jadi Kabupaten Pertama Terapkan LP2B Sebagai Syarat Investasi & Perizinan

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Penetapan Perda itu sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan lahan untuk pangan. Terlebih Lampung Selatan adalah salah satu sentra pangan di Provinsi Lampung sekaligus sebagai daerah penyangga pangan ibukota.

Hal tersebut dikatakan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dalam Rapat Koordinasi Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 dilingkungan Pemkab Lampung Selatan yang digelar di Aula Krakatau kantor bupati setempat, Rabu (12/8/2020).

Nanang menegaskan, Perda tersebut harus nyata operasi dan implementasinya ditingkat lapangan dalam pelaksanaan tugas stakeholder terkait seperti Dinas Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal sampai ke tingkat camat dan kepala desa.

Menurutnya, penerapan PLP2B di Kabupaten Lampung Selatan dapat terwujud dengan komitmen dan kebrsamaan dari semua stakeholder terkait.

“Saat ini Perda PLP2B telah digunakan dalam proses investasi dan perizinan di Kabupaten Lampung Selatan. Dimana setiap investor yang akan berinvestasi, lahan calon lokasi harus dipastikan berada diluar LP2B melalui pengecekan titik koordinat,” ujar Nanang dalam arahannya.

Lebih lanjut Nanang menyampaikan, saat ini Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang telah menjadikan LP2B sebagai salah satu persyaratan investasi dan perizinan.

“Diharapkan hal ini dapat ditiru oleh kabupaten/kota yang lain. Agar lahan pertanian dapat terus terlindungi dan penataan ruang untuk investasi tetap dapat dilaksanakan,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Kabupaten Lampung Selatan, Bibit Purwanto mengatakan, Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Perda PLP2B sejak tahun 2017.

Dia menyebut, lahan yang dilindungi seluas 36.052 Hektar. Lahan ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi petani untuk memprodukasi pangan untuk kebutuhan daerahnya maupun untuk cadangan nasional.

“Dengan adanya Perda PLP2B, maka ketersediaan lahan untuk pangan terjamin. Dan pada akhirnya pangan untuk Kabupaten Lampung Selatan, provinsi maupun nasional juga dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” terang Bibit.

Disamping itu dia mengatakan, Perda tersebut juga telah dilengkapi dengan peta geospasial. Sehingga hal ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan arahan Bupati Lampung Selatan agar Perda ini diterapkan secara operasional dan implementatif.

“Meskipun secara nasional kita nomor dua setelah Kabupaten Lumajang, tetapi Perda kita telah ditetapkan sejak tahun 2017. Sedangkan Kabupaten Lumajang Perdanya ditetapkan pada tahun 2018,” tandasnya. (Arya/Aziz)

 602 total views,  602 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pemkab Akan Gelar Lomba Melukis Diatas Media Dinding Bertema Kebun Edukasi

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan mengadakan lomba mural (melukis diatas media dinding).

Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto usai memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 yang digelar di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (12/8/2020).

Nanang mengatakan, lomba mural akan difokuskan di Kebun Edukasi yang berada di areal rumah dinas bupati setempat. Kegiatan ini untuk menyemarakkan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 tingkat Kabupaten Lampung Selatan.

“Biasanya kan kalau 17 Agustus kita adakan perlombaan. Tetapi tahun ini kita fokus saja lomba mural di Kebun Edukasi. Bagaimana kita perindah Kebun Edukasi sehingga menjadi sarana edukasi,” ujar Nanang.

Lebih lanjut Nanang mengungkapkan, kegiatan lomba mural yang baru pertama kali diadakan itu, diikuti peserta mulai dari tingkat SMP, SMA, mahasiswa dan umum.

Dengan seni mural diharapkan dapat memperindah lokasi lahan yang diproyeksi sebagai Kebun Edukasi bagi mayarakat itu.

“Untuk area gambarnya di dinding yang berada di Kebun Edukasi. Nanti gambarnya yang penting tidak ada unsur pornografi dan kekerasan,” tukasnya. (Arya/Aziz)

 570 total views,  570 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Siap Peringati HUT RI Ke-75, Masyarakat Diminta Hentikan Aktivitas Selama 3 Menit

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2020 secara sederhana dan minimalis.

Pelaksanaan upacara dimasa pandemi ini tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan virus Corona. Nantinya, peserta upacara pun akan dibatasi sekitar 20 orang ditambah petugas pengibar bendera.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, S.Sos, MM mengatakan, upacara peringatan HUT RI ke-75 tingkat Kabupaten Lampung Selatan dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan peserta lebih kurang 20 orang.

“Upacara akan dilaksanakan di Pelataran Kantor Bupati Lampung Selatan dipimpin langsung oleh pak bupati. Dimulai tepat pukul 07.00 WIB,” ujar Thamrin saat memimpin rapat HUT RI di Aula Krakatau kantor bupati, Rabu (12/8/2020).

Setelah pelaksanaan upacara tingkat Kabupaten Lampung Selatan, rangkaian HUT RI ke-75 dilanjutkan dengan mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara pada pukul 10.00 WIB.

“Setelah upacara, seluruh peserta menuju Aula Rajabasa untuk mengikuti upacara peringatan ke-75 detik-detik Proklmasi Kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta bersama jajaran Forkopimda,” tuturnya.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra, Supriyanto menambahkan, upacara peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dan Penurunan Bendera pada Senin, 17 Agustus 2020 akan dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis, dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Untuk peserta upacara sebanyak 20 orang, ditambah petugas pengibar bendera 3 orang dan komandan upacara. Dimulai pukul 07.00 WIB sebelum pelaksanaan upacara di Istana Negara,” kata Supriyanto.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan, seluruh OPD dan camat untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat menghentikan sejenak seluruh kegiatan dan mengambil sikap sempurna pada 17 Agustus 2020 pukul 10.17 WIB.

“Nanti tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 sampai 10.20 atau selama 3 menit masyarakat wajib menghentikan seluruh aktivitas. Supaya ikut melaksanakan upacara secara mandiri dengan dibantu oleh TNI/Polri ditandai sirine dari Dinas Kesehatan maupun semua sirine lainnya yang ada,” ungkapnya.

Supriyanto juga menjelaskan perihal perubahan jadwal pidato presiden dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020.

“Nanti bersama-sama menyaksikan pidato presiden tanggal 14 Agustus. Pelaksanaannya di DPRD dengan tim Sekwan sebagai leading sektornya. Dimulai pukul 08.20 WIB dengan menggunakan seragam PSL,” terangnya.

Lebih lanjut Supriyanto menjelaskan, kegiatan taptu atau pawai obor yang biasa dilakukan, untuk tahun ini ditiadakan. Namun acara renungan suci akan tetap dilaksanakan dengan Kodim 0421/LS selaku penanggungjawab.

Kemudian, rangkaian kegiatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020 dilanjutkan dengan upacara tabur bunga dan ramah tamah dengan Veteran. Kemudian pada sore harinya ditutup dengan upacara penurunan bendera merah putih.

“Diminta seluruh OPD untuk memasang bendera di setiap kantornya masing-masing. Para camat juga diimbau agar memastikan di desa-desa sampai ke pelosok sudah terpasang bendera,” tandasnya. (Kmf)

 563 total views,  563 views today

Continue Reading

Trending Topic