Connect with us

Lampung Selatan

Putus Mata Rantai COVID-19, Pemkab Lamsel Akan Rapid Tes Pegawainya

Published

on

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Lampung Selatan akan melakukan rapid test massal bagi pegawai yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Tindakan ini guna mencegah kemunculan kluster baru virus korona atau COVID-19 dilingkungan perkantoran Pemkab Lampung Selatan. Sehingga penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) bulanan pejabat Pemkab Lampung Selatan yang digelar di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, pada Rabu siang (29/7/2020).

Rakor yang dipimpin Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto serta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin itu, diikuti seluruh pejabat utama dan Kepala OPD serta seluruh camat.

Nanang mengatakan, upaya rapid test itu sebagai langkah untuk memutus penularan COVID-19 dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada sektor pelayanan publik. Menurutnya, rapid test disini hanya sebagai skrining dan bukan untuk mendiagnosa COVID-19.

“Saya tidak ingin di Lampung Selatan terjadi kluster baru, seperti yang terjadi di perkantoran di Jakarta. Nanti diagendakan secara bertahap untuk melakukan rapid test,” kata Nanang dalam arahannya.

Dikarenakan pemeriksaan rapid test tidak dapat dilakukan serentak, kriteria ASN yang diprioritaskan untuk rapid test adalah pegawai yang memang kesehariannya bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Jadi upayakan perkantoran pelayanan publik saja dulu. Nanti bila perlu camat-camat dan semua Kepala OPD, termasuk saya juga di rapid test. Karena saya sering turun kemana-mana,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, dr. Jimmy Baggas Hutapea, MARS menjelaskan, sebagai antisipasi kemunculan kluster baru di perkantoran, pihaknya telah melakukan rapid test massal pada pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (diskdukcapil) kabupaten setemapt.

“Kita sudah memulai di Disdukcapil. 72 orang telah kita rapid test. Hasilnya bersih semua tidak ada yang reaktif,” terang Jimmy ditemui tim ini usai rakor tersebut.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan rapid test di OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Mungkin nanti dari Dinas Sosial dulu. Kita agendakan lebih lanjut, nanti dikoordinasikan dengan teman-teman OPD yang lain. Kalau rumah sakit dan sebagian Puskesmas juga sudah,” kata Jimmy.

Selain melakukan rapid test dilingkungan perkantoran Pemkab Lampung Selatan, pihaknya juga beberapa kali telah melayani permintaan rapid test di lembaga atau instansi lainnya yang ada di Lampung Selatan.

“Untuk itu kita upayakan rapid test di OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik masyarakat. Karena ada juga permintaan dari Bakamla, Kodim, serta BNN dan Polri. Kemarin juga dari Bawaslu dan KPU sudah kita lakukan rapid test,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Seksi Surveilans Imunisasi, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Periode Pemantauan Tanggal 7 Juli s.d 20 Juli 2020 sebagai berikut :

Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 1 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 1 orang, dan Orang Tanpa Gejala (OTG) = 0 orang. Untuk Positif COVID-19 sebanyak 26 orang, rinciannya 15 orang sembuh, 10 orang masih dirawat atau isolasi, dan meninggal dunia 1 orang. (Aziz/Arya)

 1,844 total views,  4 views today

Lampung Selatan

Uji Publik DPS, Bagian Dari Keterbukaan KPUD Lampung Selatan

Published

on

By

Hanuang.com – KPU Kabupaten Lampung Selatan menggelar uji publik Data Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Lampung Selatan tahun 2020. Agenda tersebut merupakan upaya KPU dalam upaya mendapatkan tanggapan dan masukkan dari masyarakat terhadap jumlah daftar pemilih sementara (DPS) yang sebelumnya telah ditetapkan sebanyak 702.310 pemilih.

Ketua KPU Lampung Selatan, dalam Sambutannya mengatakan uji publik yang dilangsungkan di Aula Pertemuan Kantor KPU Kab. Lampung Selatan, Senin, 28 September 2020.

“ koreksi dan masukan dari stakeholder terkait jadi poin yang diharapkan pada pelaksanaan agenda tersebut” ujarnya.

Selanjutnya Uji Publik disampaikan oleh Anggota KPU Kab. Lam-Sel Divisi Program, Data dan Informasi Asma Emilia menjelaskan kronologi penetapan Daftar Jumlah pemilih (A.KWK) sejumlah 744.681, data A.KWK didapat dari hasil Sinkronisasi dan penyandingan data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap DPT Pileg terakhir 2019, dengan jumlah pemilih tersebut sebagai dasar dilakukannya pencocokan dan penelitian oleh PPDP. Lanjut asma, setelah di lakukan pencoklitan oleh PPDP tersebut dan telah ditetapkan dalam rapat pleno berjenjang menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 702.310 pemilih.

“Ini bagian dari pengumuman DPS untuk mendapat tanggapan dan masukkan masyarakat. Kami berharap ada tanggapan dan masukkan sebab bisa jadi masih ada masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih,” ujar Asma Emilia, S.E, Komsioner KPU Lampung Selatan Divisi Program, Data dan Informasi itu.

Dijelaskan Asma, direntang waktu 29 September sampai 3 Oktober 2020 nanti, proses perbaikan data pemilih akan memasuki tahap pleno terbuka DPS hasil perbaikan oleh PPS, tanggal 4-6 Oktober 2020 pleno terbuka DPSHP di PPK, sedangkan di Kabupaten akan pleno terbuka tanggal 7-9 Oktober 2020 untuk menetapkan DPT. Ia mengatakan DPS memerlukan pencermatan bersama dari semua pihak.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadis Kerpendudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan, Edy Firnandi, Perwakilan Kesbangpol Lampung Selatan, Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda Chotimatuzzahra,S.E.M.M, Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda, Subagyo, S.H.M.H, Ketua STAI YASBA Kalianda, Drs, Yakub Yuhira, M.Pd, Tim Kampanye Pasangan Calon, Mahasiswa serta elemen lainnya

“Tujuan utamanya untuk validitas DPS. Ini bagian dari keterbukaan penyelenggara Pemilu kepada pemilih atau masyarakat bagi perbaikan data yang transparan dan akuntabel,” ujar asma.

Uji publik ini menjadi sangat penting untuk menjamin seluruh masyarakat yang memenuhi syarat terakomoidir dalam daftar pemilih. KPU Lampung Selatan juga membuka posko pelayanan Melindungi hak Pilih baik di tingkat PPS, PPK maupun KPU untuk menyempurnakan data pemilih. (*)

 474 total views,  474 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pemdes Sukaratu Gelar Musrenbangdes 2020, Berikut Bidang Yang Diusulkan

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaratu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Camat Kalianda, Zaidan, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi beserta jajaran, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Dalam usulan E-planning, kita mengusulkan Infrastruktur yakni diantaranya Rabat beton/talut di Dusun VI, Irigasi sabah juyu, Talut Way Itom, Bedah rumah dan Pamsimas,” ungkapnya.

Selain bidang infrastruktur, pihaknya juga mengusulkan bidang ekonomi diantaranya yakni pengadaan hewan ternak, pengadaan bibit pertanian, dan pengadaan alat tenun.

Selain dalam usulan E-planning, pihaknya telah mengusulkan berbagai poin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2021. Adapun bidang diantaranya :

  1. Bidang Pembangunan
  2. Bidang pemberdayaan
  3. Bidang Penanggulangan Bencana Mendesak Desa

Terpisah, Camat Kalianda, Zaidan, menjelaskan bahwa tahun ini masyarakat akan mengahadapi pesta demokrasi dalam Pemilu Kepala Daerah.

Dirinya berharap agar masyarakat dapat menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi oleh hal-hal yang memantik kerusuhan.

“Ayo kita sukseskan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga kondusifitas di desa kita” ucapnya. (Arya)

 588 total views,  588 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Gelar Musrenbangdes 2020, Desa Kedaton Prioritaskan Infrastruktur, Ekonomi, dan Sosial

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Kedaton, Junaidi beserta jajaran, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, beserta warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Kedaton, Junaidi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Semuanya sudah kita rumuskan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), dan kita sampaikan disini, Selain itu juga kita sampaikan untuk usulan melalui APBD Tahun Anggaran 2022” ucapnya.

“Dalam E-planning dimana format usulannya telah ditentukan dan disepakati yakni 4 Infrastruktur, 2 Ekonomi, dan 2 Sosial” jelasnya.

“Kita juga sudah mengusulkan yang lain diluar dari E-planning kepada wakil rakyat yang nantinya akan dimasukkan melalui Pokok pikiran (Pokir)” tutupnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes tetap menggunakan standar Covid-19.

“Standar Covid-19 tetap diterapkan, mengingat virus Corona ini sudah menjadi Pandemi” ucapnya.

Selain itu dirinya mengimbau, dalam memasuki tahapan Pilkada tetap menjaga kondusifitas agar pelaksanaan berjalan lancar dan sukses.

“Menyambut Pemilu kepala daerah, mari kita sukseskan dengan menjaga kondusifitas diwilayahnya masing-masing” tambahnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2021 tetap mengacu kepada Permendes No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Yang mana didalamnya mengatur 18 bidang kriteria diantaranya yakni :

  1. Desa tanpa kemiskinan
  2. Desa tanpa kelaparan
  3. Desa sehat dan sejahtera
  4. Pendidikan desa berkualitas
  5. Keterlibatan perempuan desa
  6. Desa layak air bersih dan sanitasi
  7. Desa bersinergi bersih dan terbarukan
  8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
  9. Infrastruktur dan Inovasi desa sesuai kebutuhan
  10. Dena tanpa kesenjangan
  11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
  12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
  13. Desa tanggap perubahan iklim
  14. Desa peduli lingkungan laut
  15. Desa peduli lingkungan darat
  16. Desa damai berkeadilan
  17. Kemitraan untuk pembangunan desa
  18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (Arya)

 565 total views,  564 views today

Continue Reading

Trending Topic