Connect with us

Lampung Selatan

Ketua Repdem : “Yang Mempertanyakan Ijazah Nanang, Berarti Mempertanyakan Kinerja KPU”

Published

on

Hanuang.com – Tudingan dari Kades Margodadi, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan (Lamsel), Sutrimo atas penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Nanang Ermanto, sepertinya berbuntut panjang.

Karenanya, sebagai respon dari Nanang, LBH Sai Bumi Selatan (Sabusel) mengadukan tudingan yang disampaikan Sutrimo ke beberapa media online itu, ke Polres Lamsel.

Pengaduan tersebut disampaikan 7 orang pengacara yang tergabung dalam LBH Sabusel, ke SPKT Polres Lamsel, Rabu (29/7/2020). Sebagai pelapornya yakni Bupati Lamsel, Nanang Ermanto.

“Kami melaporkan Sutrimo selaku Kades Margodadi Jati Agung yang telah diduga memberikan keterangan ke beberapa media online bahwa klien kami (Nanang Ermanto, red) memalsukan ijazah,” ungkap Ketua LBH Sabusel, Hasanudin, SH kepada sejumlah wartawan di Mapolres Lamsel.

Ia melanjutkan, berdasarkan keterang klien mereka, bahwa yang disampaikan Kades Sutrimo adalah keterangan tidak benar. “Klien kami siap membuktikan, jika ijazah yang ia miliki adalah asli,” lanjutnya.

Ketua Divisi Investigasi LBH Sabusel, Merik Havit, SH menambahkan, isu ijazah palsu kerap muncul pada masa menjelang Pilkada Lamsel. Menurut Merik, hal tersebut sangat merugikan kliennya. Karenaya, Kades Sutrimo di polisikan.

“Kita selesaikan masalah ini dengan secara tepat. Untuk itu, kita laporkan Kades Sutrimo ke Polres Lamsel. Apakah data yang disampaikan Sutrimo ke media tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau klien kami, siap mempertanggungjawabkannya. Siap menghadirkan saksi-saksi bahwa ijazah tersebut asli,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, pada Senin (27/7/2920) beberapa media online telah menerbitkan pernyataan dari Kades Sutrimo yang menuding bahwa Nanang Ermanto telah diduga memalsukan ijazah.

Dilansir dari salah satu media online lantainews.com, Sutrimo memiliki sejumlah bukti kuat mengenai dugaan ijazah palsu milik Nanang Ermanto.

Dikatakannya, bukti-bukti itu ia dapatkan saat ia menjabat sebagai Ketua DPD Libas. Saat itu, ada seorang anggota DPRD Lamsel yang mendatanginya untuk meminta bantuan untuk membantu menyelidiki keabsahan ijazah SMA Tunas Harapan milik Nanang Ermanto.

Alhasil, setelah dilakukan penyelidikan, Ia mendapatkan sejumlah temuan yang dijadikan dasar atas dugaan pemalsuan ijazah oleh Nanang Ermanto. Diantaranya yakni :

  • Sidik jari dibagian foto Nanang Ermanto tidak ada.
  • Surat Keterangan Lulus ditandatangani Kepala SMA Tunas Harapan Sri widiyati, Spd. Padahal, yang berhak mengeluarkan Surat tersebut adalah SMA N 5 yang menjadi Rayon. Karena SMA Tunas Harapan belum mengadakan ujian Nasional kala itu, lantaran baru terakreditasi di tahun 2016.
  • Pernyataan Mujiono yang dulu sebagai siswa di SMA Tunas Harapan yang lulus tahun 1987, menyatakan tidak kenal dan tahu ada siswa alumni 1987 bernama Nanang Ermanto.

Sejumlah poin tersebut membuat Trimo yakin indikasi penggunaan ijazah palsu oleh Nanang Ermanto sangat kuat. Bahkan, Trimo siap bertanggung jawab jika pihak Nanang Ermanto yang menjabat Bupati Lampung Selatan membawa masalah ini keranah hukum.

Terpisah, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Lampung Selatan (Lamsel), Nurul Ikhwan menjelaskan agar sang Kades bijaksana dalam berpolitik menjelang pilkada 2020. Ia juga berharap agar semua pihak tidak menghalalkan segala cara nantinya.

“Bijaklah dalam berpolitik jangan karena ambisi kekuasaan maka menghalalkan segala cara dan bagi pihak-pihak yang terkait ingin mendegradasi Nanang Ermanto seharusnya menggunakan cara-cara yang beretika dan elegan, karena dengan mempertanyakan ijazah nanang berarti mempertanyakan kinerja KPU dan Bawaslu sementara Nanang Ermanto mulai dari tahapan anggota dewan sampai dengan tahapan KPU sudah melalui proses yang ketat baik administrasi maupun yang sesuai dengan undang” jelasnya.

“Saya sebagai ketua repdem menyayangkan pihak-pihak baik yang terkait dengan cabup maupun tidak menggunakan cara-cara yang tidak beretika dan elegan” tambah Nurul Ikhwan, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dan juga sebagai BP Pemilu DPD Provinsi Lampung.

“KPU itu lembaga negara dan memiliki seleksi ketat, dan hal yang tidak mungkin KPU tidak memiliki alasan yang kuat baik administrasi dan legalitas jadi ketika cabup dan cawabup diloloskan secara administratif maka bisa dipastikan secara hukum memiliki dasar yang kuat” tutupnya. (Arya)

 2,602 total views,  4 views today

Lampung Selatan

Lamsel Jadi Kabupaten Pertama Terapkan LP2B Sebagai Syarat Investasi & Perizinan

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Penetapan Perda itu sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan lahan untuk pangan. Terlebih Lampung Selatan adalah salah satu sentra pangan di Provinsi Lampung sekaligus sebagai daerah penyangga pangan ibukota.

Hal tersebut dikatakan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dalam Rapat Koordinasi Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 dilingkungan Pemkab Lampung Selatan yang digelar di Aula Krakatau kantor bupati setempat, Rabu (12/8/2020).

Nanang menegaskan, Perda tersebut harus nyata operasi dan implementasinya ditingkat lapangan dalam pelaksanaan tugas stakeholder terkait seperti Dinas Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal sampai ke tingkat camat dan kepala desa.

Menurutnya, penerapan PLP2B di Kabupaten Lampung Selatan dapat terwujud dengan komitmen dan kebrsamaan dari semua stakeholder terkait.

“Saat ini Perda PLP2B telah digunakan dalam proses investasi dan perizinan di Kabupaten Lampung Selatan. Dimana setiap investor yang akan berinvestasi, lahan calon lokasi harus dipastikan berada diluar LP2B melalui pengecekan titik koordinat,” ujar Nanang dalam arahannya.

Lebih lanjut Nanang menyampaikan, saat ini Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang telah menjadikan LP2B sebagai salah satu persyaratan investasi dan perizinan.

“Diharapkan hal ini dapat ditiru oleh kabupaten/kota yang lain. Agar lahan pertanian dapat terus terlindungi dan penataan ruang untuk investasi tetap dapat dilaksanakan,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Kabupaten Lampung Selatan, Bibit Purwanto mengatakan, Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Perda PLP2B sejak tahun 2017.

Dia menyebut, lahan yang dilindungi seluas 36.052 Hektar. Lahan ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi petani untuk memprodukasi pangan untuk kebutuhan daerahnya maupun untuk cadangan nasional.

“Dengan adanya Perda PLP2B, maka ketersediaan lahan untuk pangan terjamin. Dan pada akhirnya pangan untuk Kabupaten Lampung Selatan, provinsi maupun nasional juga dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” terang Bibit.

Disamping itu dia mengatakan, Perda tersebut juga telah dilengkapi dengan peta geospasial. Sehingga hal ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan arahan Bupati Lampung Selatan agar Perda ini diterapkan secara operasional dan implementatif.

“Meskipun secara nasional kita nomor dua setelah Kabupaten Lumajang, tetapi Perda kita telah ditetapkan sejak tahun 2017. Sedangkan Kabupaten Lumajang Perdanya ditetapkan pada tahun 2018,” tandasnya. (Arya/Aziz)

 573 total views,  573 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pemkab Akan Gelar Lomba Melukis Diatas Media Dinding Bertema Kebun Edukasi

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan mengadakan lomba mural (melukis diatas media dinding).

Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto usai memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 yang digelar di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (12/8/2020).

Nanang mengatakan, lomba mural akan difokuskan di Kebun Edukasi yang berada di areal rumah dinas bupati setempat. Kegiatan ini untuk menyemarakkan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 tingkat Kabupaten Lampung Selatan.

“Biasanya kan kalau 17 Agustus kita adakan perlombaan. Tetapi tahun ini kita fokus saja lomba mural di Kebun Edukasi. Bagaimana kita perindah Kebun Edukasi sehingga menjadi sarana edukasi,” ujar Nanang.

Lebih lanjut Nanang mengungkapkan, kegiatan lomba mural yang baru pertama kali diadakan itu, diikuti peserta mulai dari tingkat SMP, SMA, mahasiswa dan umum.

Dengan seni mural diharapkan dapat memperindah lokasi lahan yang diproyeksi sebagai Kebun Edukasi bagi mayarakat itu.

“Untuk area gambarnya di dinding yang berada di Kebun Edukasi. Nanti gambarnya yang penting tidak ada unsur pornografi dan kekerasan,” tukasnya. (Arya/Aziz)

 547 total views,  547 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Siap Peringati HUT RI Ke-75, Masyarakat Diminta Hentikan Aktivitas Selama 3 Menit

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2020 secara sederhana dan minimalis.

Pelaksanaan upacara dimasa pandemi ini tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan virus Corona. Nantinya, peserta upacara pun akan dibatasi sekitar 20 orang ditambah petugas pengibar bendera.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, S.Sos, MM mengatakan, upacara peringatan HUT RI ke-75 tingkat Kabupaten Lampung Selatan dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan peserta lebih kurang 20 orang.

“Upacara akan dilaksanakan di Pelataran Kantor Bupati Lampung Selatan dipimpin langsung oleh pak bupati. Dimulai tepat pukul 07.00 WIB,” ujar Thamrin saat memimpin rapat HUT RI di Aula Krakatau kantor bupati, Rabu (12/8/2020).

Setelah pelaksanaan upacara tingkat Kabupaten Lampung Selatan, rangkaian HUT RI ke-75 dilanjutkan dengan mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara pada pukul 10.00 WIB.

“Setelah upacara, seluruh peserta menuju Aula Rajabasa untuk mengikuti upacara peringatan ke-75 detik-detik Proklmasi Kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta bersama jajaran Forkopimda,” tuturnya.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra, Supriyanto menambahkan, upacara peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dan Penurunan Bendera pada Senin, 17 Agustus 2020 akan dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis, dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Untuk peserta upacara sebanyak 20 orang, ditambah petugas pengibar bendera 3 orang dan komandan upacara. Dimulai pukul 07.00 WIB sebelum pelaksanaan upacara di Istana Negara,” kata Supriyanto.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan, seluruh OPD dan camat untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat menghentikan sejenak seluruh kegiatan dan mengambil sikap sempurna pada 17 Agustus 2020 pukul 10.17 WIB.

“Nanti tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 sampai 10.20 atau selama 3 menit masyarakat wajib menghentikan seluruh aktivitas. Supaya ikut melaksanakan upacara secara mandiri dengan dibantu oleh TNI/Polri ditandai sirine dari Dinas Kesehatan maupun semua sirine lainnya yang ada,” ungkapnya.

Supriyanto juga menjelaskan perihal perubahan jadwal pidato presiden dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020.

“Nanti bersama-sama menyaksikan pidato presiden tanggal 14 Agustus. Pelaksanaannya di DPRD dengan tim Sekwan sebagai leading sektornya. Dimulai pukul 08.20 WIB dengan menggunakan seragam PSL,” terangnya.

Lebih lanjut Supriyanto menjelaskan, kegiatan taptu atau pawai obor yang biasa dilakukan, untuk tahun ini ditiadakan. Namun acara renungan suci akan tetap dilaksanakan dengan Kodim 0421/LS selaku penanggungjawab.

Kemudian, rangkaian kegiatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020 dilanjutkan dengan upacara tabur bunga dan ramah tamah dengan Veteran. Kemudian pada sore harinya ditutup dengan upacara penurunan bendera merah putih.

“Diminta seluruh OPD untuk memasang bendera di setiap kantornya masing-masing. Para camat juga diimbau agar memastikan di desa-desa sampai ke pelosok sudah terpasang bendera,” tandasnya. (Kmf)

 540 total views,  540 views today

Continue Reading

Trending Topic