Hanuang.com – Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan (Lamsel) menggelar Press Release tentang ungkap kasus Peredaran Benih Lobster Ilegal.

Acara yang digelar di Mapolres Lamsel sementara di GOR Way Handak (GWH) Kalianda, Lamsel, dipimpin langsung oleh Kapolres Lamsel, AKBP. Mohamad Syarhan SIK, Senin, (24/06/19).

AKBP. Mohamad Syarhan, menjelaskan bahwa penyelundupan benih lobster tersebut dari pulau Jawa tujuan Sumatera dan berhasil digagalkan di Dermaga II, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Bakauheni, dengan modus diangkut menggunakan kendaraan pribadi.

“Barang Ilegal ini diangkut dari Pandeglang, Banten, dengan tujuan Jambi, adapun modusnya yakni dimasukkan plastik yang sudah diberi oksigen, selanjutnya dimasukkan box dan dikirim menggunakan kendaraan pribadi, beruntung anggota dapat mengamankan barang Ilegal tersebut dengan kejeliannya” ungkapnya.

Sedikitnya, jajaran Polres Lamsel berhasil mengamankan 14 Box berisi benih lobster atau sebanyak 65. 075 ekor, dan mengamankan satu kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna metalik dengan nomor polisi (Nopol) B 1373 PRI.

Selain mengamankan pelaku dan barang bukti, pihak Polres juga mengamankan satu buah kendaraan jenis Toyota Avanza warna silver dengan Nopol A 1866 KS beserta pengendaranya yang diduga merupakan salah satu gerombolan yang bertugas dalam pengawalan.

Adapun para pelaku yakni EN, GI, NW, GH, warga Provinsi Banten, dan kini keemapt pelaku diamankan di Mapolres Lamsel dan diancam dengan Pasal 88 Jo Pasal 16 UU No. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Milyar. (Arya)

5,055 kali dilihat, 18 kali dilihat hari ini

Hanuang.com – Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria & Tata Ruang (ATR) dianggap sangat membantu bagi masyarakat kalangan bawah yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam bentuk sertifikat.

Namun berbeda di wilayah Lampung Selatan (Lamsel), tepatnya di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lamsel yang mana PTSL tersebut diduga seperti menjadi bisnis oleh oknum Kades dan Pemerintahannya.

Dimana Tahun 2018 di Desa tersebut, untuk mendaftarkan tanah menjadi sertifikat tidak sesuai dengan peraturan dari ATR BPN yang sebesar Rp. 200.000.

Diketahui Desa Sukatani mendapatkan 250 bantuan dalam pembuatan sertifikat melalui PTSL, dan peserta ditarif lebih besar dari aturan yang berlaku.

“Saya salah satu pemohon untuk pembuatan sertipikat PTSL Tahun 2018 Desa Sukatani yang diminta biaya oleh bapak ketua RT sebagai panitia desa sukatani sebesar Rp 1.500.000” ungkap salah seorang peserta yang enggan disebut namanya.

“Saya membuat 2 sertifikat yang satu sertifikat atas nama saya sendiri dan yang satunya atas nama istri saya diminta biaya Rp 1.500.000 /bidang, jadi jumlah biaya dua sertipikat tersebut Rp 3.000.000 tetapi saya baru bayar Rp 1.100.000 sisanya Rp 1.900.000 kalau sertifikat sudah jadi kata pak RT” bebernya.

Terpisah, Sanudin ketua RT/RW 02/02, Dusun Sukajadi, Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lamsel, sebagai salah satu Panitia penyelenggara program sertipikat PTSL Tahun anggaran 2018 Desa Sukatani saat dikonfirmasi dikediamannya menjelaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan program tersebut sesuai dengan hasil musyawarah Kelompok Masyarakat (Pokmas).

“Kalau biaya pembuatan sertipikat PTSL Rp 1.500.000/sertipikat itu tidak benar karena hasil musyawarah dengan Pokmas kemaren untuk biaya pembuatan sertpikat PTSL pemohon hanya dikenakan biaya pembuatan sertipikat Rp. 700.000 dan biaya Sporadik Rp 500.000 jadi jumlahnya Rp 1.200.000 bukan Rp 1.500.000” jelas Pak RT.

“Untuk di wilayah RT saya hanya ada 28 pemohon dan biaya Sporadik Rp 500.000/lembar sudah lunas dan sudah saya setorkan lunas dengan Kepala Desa, kalau biaya sertipikat Rp 700.000/lembar banyak yang belum lunas tetapi sebagian dananya sudah saya setorkan dengan ketua pokmas (rian)” tutup pak RT.

Sedangkan menurut Kades setempat, Lagiman, yang mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah selesai semua (Tahun 2018_red) dan tidak ada masalah.

“Sporadik itu memang kita tarik biaya Rp. 500.000, dan untuk sertifikatnya cuma Rp. 200.000, bahkan ada yang tidak bayar hingga sekarang” jelasnya.

“Itu hanya akal-akalan lawan politik saya saja karena sekarang lagi tahun politik, dan saya kembali maju mencalonkan diri di Pilkades 2019 untuk Desa Sukatani” bebernya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, diduga ungkapan Kades tersebut berbeda dengan kenyataannya, dimana hingga saat ini masih ada warga yang belum menerima sertifikat bahkan terus menjerit akan tingginya biaya PTSL tersebut. (Arya)

9,110 kali dilihat, 18 kali dilihat hari ini

Hanuang.com – Jelang arus mudik 2019, Polres Lampung Selatan (Lamsel) kembali membentuk tim anti begal yang akan beroperasi di jalan lintas timur dan tengah di wilayah hukum Lamsel, Selasa, (21/05/19).

Diketahui bahwa Tim anti begal yang dibentuk oleh Polres Lamsel tersebut beranggotakan gabungan dari semua satuan yang ada di Polres Lamsel.

Kapolres Lamsel AKBP. Mohamad Syarhan, SIK, mengatakan bahwa tim anti begal dibentuk khusus untuk membuat para pemudik yang melintas di jalan lintas Timur dan Tengah Lamsel merasa aman dan nyaman.

“Kegiatan ini kita lakukan dalam rangka antisipasi gangguan kriminal arus mudik dan arus balik. Saya membentuk tim ini untuk di jalur lintas timur dan tengah,” kata Syarhan, (21/05/19).

Ia menerangkan, nantinya team anti begal yang sudah mulai beroperasi hari ini hingga akhir masa arus balik akan bekerja 24 jam mengamankan para pemudik dengan perlengkapan senjata lengkap.

“Ini (tim anti begal, red) akan bekerja 1 x 24 jam selama operasi ketupat berjalan dan memastikan jalur untuk mudik bebas dari tindak kriminalitas, teknisnya di lapangan nanti dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, AKP. Tri Maradona dan Kasat Intel, IPTU Andi Nuraya” bebernya.

Tim anti begal juga tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang tegas terukur (tembak ditempat_red) jika ada aksi kejahatan atau kriminal yang dirasa membahayakan pemudik maupun anggota kita sendiri.

“Apabila ada pelaku melalukan tindakan kejahatan petugas kepolisian tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas terukur. Kami akan memberikan keamanan dan kenyamanan sehingga pemudik bisa berkumpul dengan keluarga,” tutupnya. (Arya/Kur)

25,308 kali dilihat, 72 kali dilihat hari ini