Hanuang.com – Upaya pemerintah menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran kembali diuji. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah membongkar tiga perkara penyalahgunaan barang bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Kebumen, dan Demak.
Dari tiga perkara tersebut, polisi memperkirakan nilai subsidi pemerintah yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar Rp10,818 miliar atau dibulatkan menjadi Rp10,8 miliar.
Pengungkapan tiga kasus itu disampaikan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Semarang, Jumat (4/9/2026).
Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Djoko Julianto mengatakan, pengungkapan bermula dari laporan serta informasi masyarakat. Polisi kemudian melakukan monitoring, penyelidikan, dan pengawasan hingga menemukan sejumlah praktik penyalahgunaan subsidi dengan modus yang berbeda.
“Meski motifnya sama yakni memperoleh keuntungan ekonomi dengan menyalahgunakan barang bersubsidi dari pemerintah, ketiga perkara tersebut memiliki modus operandi yang berbeda,” kata Djoko.
Kasus pertama terungkap di Kabupaten Sukoharjo. Polisi membongkar praktik pengalihan isi LPG subsidi 3 kilogram ke tabung LPG nonsubsidi berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram.
Penggerebekan dilakukan di sebuah gudang di Kecamatan Mojolaban pada 2 September 2026. Di lokasi, petugas menemukan aktivitas pemindahan isi LPG menggunakan regulator, selang, serta sejumlah peralatan yang telah dimodifikasi.
Berdasarkan penyidikan, LPG subsidi tersebut diperoleh dalam jumlah besar melalui jaringan distribusi tertentu. Isinya kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual kembali dengan memanfaatkan selisih harga.
Polisi memperkirakan kapasitas pengalihan mencapai sekitar 29.000 tabung LPG 3 kilogram setiap bulan, atau sekitar 232.000 tabung selama periode kegiatan.
Nilai subsidi yang diduga disalahgunakan dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp6,96 miliar.
Kasus kedua terungkap di Kabupaten Kebumen. Polisi menemukan praktik penyalahgunaan Bio Solar subsidi di sebuah SPBU di Kecamatan Sruweng.
Dalam perkara ini, satu orang pelaku diamankan bersama barang bukti berupa satu unit Isuzu Panther yang telah dimodifikasi. Kendaraan tersebut dilengkapi 12 jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter yang terhubung dengan pompa elektrik.
Modifikasi itu diduga digunakan untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar dari kapasitas penggunaan kendaraan sebagaimana mestinya.
Polisi juga menyita 10 barcode BBM subsidi dan 13 pasang pelat nomor kendaraan. Barang-barang tersebut diduga digunakan untuk melakukan pembelian Bio Solar secara berulang di sejumlah SPBU dengan menggunakan identitas kendaraan berbeda.
“Dari hasil pemeriksaan, kendaraan tersebut oleh pelaku tidak digunakan sebagaimana mestinya, tetapi sudah dipersiapkan untuk menampung BBM dalam jumlah lebih banyak,” jelas Djoko.
Selama sekitar 75 hari, polisi memperkirakan terdapat penyalahgunaan sekitar 27.000 liter Bio Solar dengan nilai subsidi yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar Rp390 juta.
Modus berbeda ditemukan polisi di Kabupaten Demak. Dalam perkara ini, dua orang pelaku diamankan karena diduga menyalahgunakan pembelian BBM subsidi.
Polisi menyita satu unit truk Toyota Dyna yang telah dimodifikasi dengan tangki besi berkapasitas sekitar 6.000 liter.
Saat diamankan pada 26 Mei 2026, truk tersebut membawa sekitar 2.000 liter Bio Solar subsidi. Kendaraan juga dilengkapi alat ukur tangki dan mesin pompa yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penyalahgunaan BBM.
Penyidikan kemudian berkembang ke sebuah gudang di Desa Bungo, Kecamatan Wedung. Lokasi tersebut diduga menjadi tempat penampungan sementara sebelum BBM kembali dipasarkan.
Menurut polisi, pelaku memperoleh Bio Solar menggunakan surat rekomendasi nelayan. Sebagian BBM disalurkan kepada nelayan, sementara sebagian lainnya diduga dijual kepada pihak yang tidak berhak.
Praktik tersebut diperkirakan telah berlangsung sekitar satu tahun, dengan volume penyalahgunaan mencapai sekitar 240.000 liter.
Nilai subsidi yang diduga disalahgunakan dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp3,468 miliar.
Jika tiga perkara tersebut digabungkan, nilai subsidi pemerintah yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar Rp10,818 miliar.
Rinciannya, kasus LPG di Sukoharjo mencapai Rp6,96 miliar, kasus Bio Solar di Kebumen sekitar Rp390 juta, dan perkara Bio Solar di Demak sekitar Rp3,468 miliar.
Para tersangka dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023.
Mereka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Rifqi, mengapresiasi langkah Ditreskrimsus Polda Jateng tersebut. Menurutnya, pengungkapan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan barang bersubsidi dapat dilakukan dengan berbagai modus.
“Kami bersama Ditreskrimsus menegaskan akan terus melakukan monitoring dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi agar distribusinya tetap tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, pangkalan LPG, agen penyalur, serta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi energi bersubsidi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga diminta tidak tinggal diam apabila menemukan dugaan penimbunan, pengoplosan, pengangkutan ilegal, maupun bentuk penyalahgunaan subsidi lainnya.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar sampai kepada yang berhak,” demikian Yuliyanto.
Di balik tiga perkara tersebut, polisi menemukan satu pola yang sama: subsidi yang seharusnya membantu masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Penindakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa celah dalam distribusi energi bersubsidi terus menjadi perhatian aparat penegak hukum. (Arya)