Connect with us

Nasional

Kasetukpa Lemdiklat Polri pimpin Apel Keberangkatan 44 Dokter BKO Pengamanan PON XX Papua

Published

on

Hanuang.com – Bertempat di lapangan Sutadi ronodipuro, Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K.,M.Hum pimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan BKO Polda Papua dalam rangka pengamanan PON XX Tahun 2021 di Provinsi Papua, Sukabumi – 24/09/2021.

Sebanyak 44 orang Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Khusus Dokter T.A. 2021 dan 6 Personel Setukpa Lemdiklat Polri diberangkatkan BKO ke Polda papua dalam rangka pengamanan PON XX Papua yang tergabung dalam Sub Satgas Kesehatan sebagai tenaga tambahan vaksinator diarena PON XX Papua yang terbagi di empat Kabupaten dan kota di Provinsi Papua yang menjadi Venue cabang olah raga yang dipertandingkan, diantaranya Kota dan kabupaten jayapura, Mimika dan meraoke.

Dalam apel pemberangkatan tersebut Kasetukpa Brigjen Mardiaz menegaskan beberapa atensi sebagai berikut, laksanakan tugas dengan sungguh sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, jaga kehormatan dan kode etik profesi baik sebagai seorang dokter ataupun sebagai seorang anggota Polri, Waspada terhadap segala ancaman kerawanan, selalu bersinergi dengan satuan samping dan instansi lain juga dengan siswa Bakomsus perawat yang sama sama terlibat dalam kegiatan ini, jaga kedisiplinan patuhi komando, jangan bertindak diluar komando, saling menjaga dan melindungi serta saling mengingatkan satu sama lain untuk keselamatan bersama, jangan lupa selalu berdoa dan jadikan penugasan ini sebagai kebanggaan.

Apel keberangkatan dihadiri oleh seluruh pejabat utama Setukpa Lemdiklat Polri dan siswa SIPSS Khusus Dokter TA. 2021. (*)

 2,517 total views,  4 views today

Nasional

Kapolri : ‘Jangan Ragu Pecat dan Pidanakan Anggota Yang Melanggar’

Published

on

By

Hanuang.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Sigit menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

“Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).

Menurut mantan Kapolda Banten ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sigit berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

“Saya tidak mau kedepan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras yang menjaga nama baik institusi, serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap, perilaku oknum tersebut tak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.

“Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan dilapangan benar sesuai SOP. Namun bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, kedepannya seluruh jajaran Polri harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis, dan kapan harus melakukan tindakan tegas.

“Jadi lakukan langkah-langkah kapan rekan-rekan harus humanis, kapan rekan-rekan laksanakan langkah-langkah tegas dilapangan sebagaimana SOP yang berlaku. Itu semua ada ukuran,” tutur Sigit.

Sementara itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

Sigit memastikan, Polri lembaga yang terbuka, sehingga tidak anti-kritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya.

“Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik,” tutup Sigit. (*)

 529 total views,  100 views today

Continue Reading

Nasional

Presiden Mahasiswa DEMA IAIN Metro Lampung Apresiasi Langkah Solutif Presiden & POLRI Rekrut 56 Pegawai KPK

Published

on

By

Hanuang.com – Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir untuk memberikan solusi terhadap polemik 56 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Solusinya adalah dengan merekrut 56 pegawai itu untuk menjadi pegawai di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bareskrim.

Untuk itu Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Seluruh Indonesia (DEMA PTKIN SE INDONESIA) mendorong agar langkah solutif tersebut direalisasikan. Hal itu disampaikan oleh Presma IAIN Metro Lampung Didi Pranata yang mendukung atas langkah solutif yang diberikan oleh Kapolri untuk 56 pegawai KPK tersebut harus di realisasikan ditengah situasi hari ini.

Mengingat bahwa persoalan TWK KPK ini sudah sangat berlarut dan panjang sehingga akan berdampak terhadap kondisi internal dan kinerja KPK

“Kita ingat bahwa kasus twk ini sudah sangat panjang sehingga ke kekhawatiran muncul terhadap situasi internal dan kinerja KPK, untuk itu ini merupakan langkah tegas cepat dan tepat dari KAPOLRI” ujarnya. (*)

 2,649 total views,  98 views today

Continue Reading

Nasional

Kirim Surat ke Jokowi, Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN di Bareskrim

Published

on

By

Hanuang.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu ditariknya 56 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri. Sigit pun menyebut rencana perekrutan 56 orang tersebut guna memperkuat organisasi Polri, khususnya di bidang tindak pidana korupsi (tipikor).

“Rekam jejak dan pengalaman di tipikor sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang sedang kita kembangkan,” kata Listyo di Papua, Selasa (28/9/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan awal mula rencana perekrutan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri. Dirinya awalnya berkirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai rencana tersebut.

Sigit menyebut 56 pegawai KPK tersebut dibutuhkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan strategis yang lain.

“Oleh karena itu kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dan tak dilantik jadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut jadi ASN Polri,” katanya.

Lebih lanjut, surat permohonan tersebut sudah direspons Presiden Jokowi melalui Mensesneg dan menyatakan kesetujuan akan rencana tersebut.

“Kemarin tanggal 27 kami dapat surat jawaban dari pak Presiden melalui mensesneg secara tertulis prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri,” ucapnya.

Setelah itu, Presiden Jokowi meminta Polri menindaklanjuti rencana tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Proses sedang berlangsung mekanismenya seperti apa sedang kita diskusikan bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri,” katanya. (*)

 2,712 total views,  98 views today

Continue Reading

Trending Topic