Hanuang.com – Setelah mendengarkan penyampaian Bupati Lampung Selatan, H Nanang Ermanto, secara Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lampung Selatan berpandangan bahwa KUA-APBD dan PPAS-APBD tahun Anggaran 2022 ini merupakan langkah awal untuk menuju keuangan APBD tahun 2022 yang akan dibahas pada rapat-rapat selanjutnya.
Dalam proses penyusunan Anggaran bukanlah hanya sekedar menaikan atau menurunkan nilai anggaran akan tetapi lebih menitik beratkan terhadap pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 serta membandingkan dengan Tahun 2022 pada periode yang sama seharusnya menjadi barometer dalam penyusunan KUA-PPAS APBD tahun 2022 ini.
“Sehingga dalam pembahasan dan pendalaman pada rapat-rapat selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa akan mengkaji secara mendalam agar APBD 2022 benar-benar sesuai kebutuhan” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB DPRD Lampung Selatan, H, Romli saat menyampaikan pandangan umum Fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dalam rangka penyampaian KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022 yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Jumat (5/11/21).
Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Selatan berpendapat. Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.161.305.990.000,sedangkan pada APBDP Tahuan Anggaran 2021 Rp.2.104.048.986.823,sehingga terdapat kenaikan Rp.57.257.003.117,
“Oleh karena itu Fraksi Kebangkitan Bangsa Kabupaten memandang bahwa sesungguhnya Pendapatan Daerah dan atau Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan masih dapat ditingkatkan Kembali dengan menggali berbagai potensi yang ada” kata Romli dalam penyampaiannya.
Menurutnya Retribusi Parkir masih sangat memungkinkan untuk terus digali, sebab saat ini terdapat berbagai tempat parkir yang belum ditertibkan oleh Pemerintah Daerah. Lampung Selatan memiliki banyak Tenaga Kerja Asing, akan tetapi masih belum banyak memberikan kontribusi buat Pemerintah Daerah.
“Apabila hal ini dilakukan maka akan mampu memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan” ujar juru bicara Fraksi PKB itu.
Disisi lain Fraksi PKB juga memandang, Pandemi Covid-19 yang menimpa Bangsa Indonesia memiliki dampak luar biasa bagi perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Lampung Selatan.
“Untuk itu dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat dibutuhkan bantuan nyata dari pemerintah salah satu diantaranya adalah dengan memberikan bantuan antara lain, Bibit ternak, baik unggas, kambing ataupun sapi. Bibit/benih ikan Bibit buah-buahan Dan bantuan penunjang pertanian lainnya” ungkapnya.
Disampingi itu dengan banyaknya jalan yang rusak harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah, sarana infrastruktur yang rusak apa bila terus dibiarkan maka akan semakin menambah parah kerusakannya dan mengakibatkan pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan, maka Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan E-Pokir anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Anggota DPRD merupakan representatif dari masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD adalah saluran aspirasi bagi masyrakat dan E-Pokir merupakan perintah peraturan perundangan yang berlaku di NKRI” tegas juru bicara Fraksi PKB DPRD Lampung Selatan, H Romli diujung penyampaian pandangan umum Fraksinya itu. (Ari)
