Connect with us

Lampung Selatan

Imer Darius Dituntut Diskualifikasi, Mislamudin : “Silahkan Lapor Ke DKPP Jika Ada Bukti”

Published

on

Hanuang.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Rakyat Lampung Hari ini mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Dilanjut ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu( Lampung Selatan (Lamsel), Kamis, (29/11/18).

Kedatangan pengunjuk rasa ini mendesak KPUD dan Bawaslu Lamsel mengusut adanya indikasi pengkondisian yang dilakukan salah satu caleg DPR-RI Nomor Urut 2 Dapil 1 Lampung Imer Darius terhadap pihak penyelenggara Pemilu (PPS dan PPK).

Hal tersebut ditegaskan, Aqrobin selaku kordinator aksi damai dalam orasinya dihadapan pendemo dipintu masuk kantor KPUD Lamsel.

Dalam tuntutanya, Aqrobin mengatakan, meminta pihak KPU profesional dalam menerima laporan dan segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Jika dalam waktu 1 minggu ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kami yang menunggu anda (KPU) di DKPP atau anda (KPU) yang menunggu kami di DKPP,” tegasnya saat sorakan orasinya di tengah ratusan pendemo.

Aqrobin menyayangkan pihak KPUD Lamsel tidak tanggap dan terkesan pembiaran, sebab mereka telah dipanggil pihak KPU Provinsi terkait dalam dugaan keterlibatan unsur PPS dan PPK yang mendukung salah satu calon DPR-RI Imer Darius.

“Artinya KPU Buta dan Tuli, ada apa KPU Provinsi Lampung turun langsung?. Untuk itu kami minta KPU Lamsel segera proses dugaan pelanggaran tersebut. Jika tidak segera, kami berencana akan menggelar aksi yang lebih besar lagi,” ungkapnya.

Kemudian kata dia, adanya pelanggaran ini jelas, pihak penyelenggara terkesan tidak netral dan mencederai demokrasi tahunan. Maka pihaknya meminta agar Caleg tersebut dipanggil dan tindak tegas.

“Jika KPU bersih kenapa harus risih, Jika KPU benar kenapa harus ragu. Panggil Imer Darius, Diskualifikasi Imer Darius,” pintanya.

Pantauan dilapangan, tidak ada pihak KPU yang menemui para pendemo, sehingga pendemo berasumsi adanya dugaan keterlibatan dari pihak KPU.

“Setelah lama tidak keluar, maka kuat dugaan pihak KPU ini Bahwa mereka terlibat dalam kasus ini, KPU ternyata Banci,” tutupnya seraya mencetuskan aksi dilanjutkan ke kantor Bawaslu Lamsel.

Sementara itu, menanggapi aksi massa yang menuding KPU terlibat didalamnya, Perwakilan KPU Lamsel Mislamudin menegaskan bahwa jika ada bukti yang jelas silahkan laporkan ke DKPP.

“Kalo memang ada bukti terus ada saksi silakan saja laporkan ke DKPP, kita siap aja,” tegasnya kepada media.

Mislamudin menambahkan, dalam persoalan ini tentu kita tidak bisa memvonis tetap praduga tak bersalah, Itukan sudah di laporkan ke Panwaslu dan Bawaslu Kabupaten kita harus menghormati sesama penyelenggar, kita harus menghormati itu.

“Ituka ada dugaan pelanggaran kode etik, kita tunggu proses klarifikasi dan rekomendasi Bawaslu. Apakah memang terbukti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK dan PPS Rajabasa,” tutupnya usai demo di kantor KPU Lamsel. (Arya/Yogi)

 3,333 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Pam Gakplin Prokes Covid-19 Diwilayah Natar Terus Digalakkan

Published

on

By

Hanuang.com – Koramil Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus menggelar Pam New Normal dan Patroli Diwilayahnya, Rabu, (28/07/21).

Kali ini giat tersebut digelar di Pasar Natar dan Mall Candra dengan memberikan himbauan terkait penegakan disiplin Protokol Kesehatan.

“Kita juga memberikan peringatan atau sanksi kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan” ujar salah seorang Babinsa. (*)

 424 total views,  424 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Satreskrim Polres Lamsel Amankan Pelaku Pemalsuan Surat Rapit Antigen di Bakauheni

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan (Lamsel) menggelar ungkap kasus Tindak Pidana Pemerasan dan pemalsuan surat Rapid Test Antigen yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Rabu, (28/07/21).

Sedikitnya dua pelaku dengan inisial W (37) karyawan kontrak ASDP dan Inisial D (29) selaku Travel gelap ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Kapolres Lamsel, AKBP. Edwin menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan pasal berbeda. Dimana W disangkakan Pasal 368 KUHPidana dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 Tahun.

Sedangkan tersangka Inisal D dikenakan Pasal 263 KUHPidana atau Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 268 ayat (2) dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

“Pada 21 Juli 2021 telah dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pungli, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasi penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui modus operandi para pelaku tindak pidana tersebut diantaranya dengan cara menggunakan surat Rapid Test Antigen palsu dan memasukkan penumpang melalui jalur Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni tanpa menggunakan Rapid Test dengan membayar Sejumlah uang” ujar AKBP. Edwin.

Sebelumya tim yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP. Enrico D. Sidauruk, melakukan penindakan diawali dengan under cover dengan menunjuk dua personil untuk menjadi penumpang yang akan menyebrang ke Merak dan belum mempunyai surat Rapid Test Antigen.

Pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB berhasil diamankan dua orang tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pemalsuan Surat Rapid Test.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, para pelaku menggunakan Rapit Test Antigen dari nama Klinik Budi Pratama asal Lampung, yang mana diketahui bahwa klinik tersebut tidak ditemukan keberadaannya di Bumi Ruwa Jurai. (*)

 771 total views,  771 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pastikan Ketersediaan Pangan, DKP Lamsel Gelar Pertemuan Teknis Dengan UPT Pertanian

Published

on

By

Hanuang.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan menggelar pertemuan teknis dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian dan Petugas Pengumpul Data Lumbung Pangan (PPL), di Aula DKP setempat, Selasa (27/7/2021).

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti para Kepala UPT Pertanian dan PPL dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala DKP Lampung Selatan, Yansen Mulia mengatakan, maksud diadakannya pertemuan teknis itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang cadangan pangan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan stoknya di lapangan.

“Pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap menurunya produksi pertanian. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan ingin mendata ketersediaan pangan di daerah-daerah,” ujar Yansen.

Disamping itu kata Yansen, yang tak kalah penting pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan disetiap desa dalam wilayah kecamatan masing-masing.

“Jadi saya minta betul data lumbung pangan yang disampaikan nanti benar-benar update dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengisi data yang dibuat-buat, harus akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Baik itu lumbung pangan swadaya masyarakat atau lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah,” kata Yansen.

Yansen berharap, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya dapat mengetahui sebaran lumbung pangan yang ada di masyarakat. Sehingga memudahkan pemerintah daerah mengetahui kondisi lumbung pangan untuk dikembangkan pembangunan berikutnya.

“Jadi ketika saya, atau dari provinsi bahkan dari pusat datang, kelompoknya memang betul-betul ada, dan lumbung pangannya juga ada. Sekalipun dalam kondisi baik atau rusak ringan. Dan yang tahu kondisinya, ya PPL dan UPT di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Yansen mengatakan, pada kesempatan itu dirinya juga meminta kepada UPT Pertanian dan PPL untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nmor 31 Tahun 2017 kepada pengusaha penggilingan padi di Lampung Selatan.

Yansen menyebut, setiap pengusaha yang memproduksi beras kemasan dan bermerek wajib melakukan registrasi produk dagangannya guna mendapatkan sertifikat.

“Jadi mulai sekarang kita melakukan pendataan untuk meregistrasi (pendaftaran) penggilingan padi. Karena nanti tidak ada lagi penggilingan padi yang mengeluarkan produk beras yang berkualitas tetapi dengan merk orang lain,” tuturnya.

Yansen mengungkapkan, dengan pendataan penggilingan padi itu diharapkan akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan untuk masyarakat selaku konsumen dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk.

Dia berharap, setiap kecamatan ada satu contoh penggilingan padi yang telah memenuhi syarat bisa mengeluarkan beras berkualitas secara resmi dan punya merk dagang sendiri.

“Karena saya lihat kita punya banyak penggilingan padi yang bagus. Tetapi hasilnya dikirm keluar daerah dan kembali lagi kesini sudah dikemas dengan merk orang lain,” tandasnya. (Az)

 1,987 total views,  963 views today

Continue Reading

Trending Topic