Connect with us

Lampung Selatan

Cegah Korupsi, Pemkab Lamsel keluarkan Perbub Nomor 7 Tahun 2021

Published

on

Hanuang.com, Lampung Selatan – Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, adil serta transparan, diperlukan tindakan mencegah dan mengatasi benturan kepentingan penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Dengan pertimbangan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan yang ditetapkan serta diundangkan pada 6 Januari 2021 tersebut, menjelaskan mengenai sumber, jenis, prinsip dasar penanganan, tata cara, serta pembinaan dan monitoring benturan kepentingan.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Lampung Selatan, Puji Sukanto menjelaskan, dengan Perbup itu diharapkan dapat tercipta budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien.

Kemudian, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara dan menegakkan integritas dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Perbub ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi pegawai negeri dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan,” terang Puji sapaan akrab pria berkacamata ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/4/2021).

Lebih lanjut Puji menjelaskan, dalam bidang layanan kepada masyarakat, bisa saja terjadi bahwa aparat pelayan publik melakukan komersialisasi pelayanan publik, pengeluaran ijin yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran tehadap persyaratan perijinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang berpihak, akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi.

Puji menambahkan, sebagai upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan, perlu untuk terus dilakukan budaya kerja yang mengutamakan kepentingan umum, menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, serta menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan dan harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu kata dia, diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang pegawai.

Menurutnya, para pemimpin atau pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain.

“Implementasi kebijakan ini membutuhkan keterlibatan para pegawai. Para pegawai harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan,” tutur Puji.

Disamping itu lanjut Puji, sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimplementasikan delapan area intervensi sebagai fokus perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah.

Delapan area intervensi itu kata dia mencakup beberapa kegiatan. Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

“BKD mendapat peran pada area peningkatan kualitas manajemen ASN. Meliputi, evaluasi jabatan, penilaian kinerja, kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi, pola rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, pemberhentian pejabat ASN dan yang terakhir adalah penanganan benturan kepentingan,” ungkap Puji.

Puji menyebut, pada area manajemen ASN tersebut, capaian yang diperoleh sebesar 62,85 persen. Hal itu menurutnya, masih perlu ditingkatkan lagi, terutama persentase yang pencapaiannya masih rendah pada penanganan benturan kepentingan.

“Untu itu Bupati Lampung Selatan telah menandatangani Perbup Nomor 7 Tahun 2021. Dimana Peraturan Bupati ini perlu disosialisasikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi pedoman,” pungkasnya. (Az)

 424 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Secara Virtual, Pemkab Lamsel Ikuti Rakor Evaluasi Pelaksanaan PPKM Mikro

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang digelar secara virtual.

Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI), Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Hadir juga dalam Rakor itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonsia Maju, Jaksa Agung, Kasatgas Covid-19 Nasional, serta kepala daerah mulai dari gubernur, bupati/wali kota dari berbagai provinsi di Indonesia.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, S.Sos, MM, bersama sejumlah pejabat utama serta Kepala OPD terkait, mengikuti Rakor tersebut melalui zoom meeting dari Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Senin malam (14/6/2021).

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah mengumumkan perpanjangan PPKM Mikro dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2021.

PPKM merupakan kebijakan baru pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. Istilah ini berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mekanisme PPKM dan PSBB berbeda. Kebijakan penerapan PSBB merupakan inisiatif awal berupa pengajuan pembatasan ada di Pemerintah Daerah. Sementara, pembatasan PPKM ada di tangan Pemerintah Pusat.

Dengan berakhirnya pemberlakuan PPKM Mikro pada hari ini, 14 Juni 2021, pemerintah melaksanakan evaluasi dengan seluruh kementerian, lembaga, serta daerah yang ditetapkan melaksanakan PPKM.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, M. Darmawan mengatakan, dari hasil Rakor tersebut pemerintah kembali akan memperpanjang penerapan PPKM Mikro.

Adapun lanjut Darmawan, kebijakan PPKM Mikro diterapkan untuk menekan kasus positif serta melandaikan kurva penyebaran Covid-19.

“Intinya, pemerintah meminta untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan PPKM di daerah. Dan ini (PPKM) akan terus diperpanjang lagi,” ujarnya ditemui usai Rakor. (Az)

 305 total views,  178 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pasuruan Wakili Lamsel Ikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung

Published

on

By

Hanuang.com – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, meminta seluruh masyarakat Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan proaktif dalam berbagai program pembangunan maupun kegiatan di desa.

Menurut Nanang, semua program desa yang telah dibangun akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat.

Demikian disampaikan Nanang Ermanto pada rapat koordinasi (Rakor) jelang penilaian lomba desa tingkat Provinsi Lampung tahun 2021 di Aula Balai Desa Pasuruan, Senin (14/6/2021).

“Partisipasi masyarakat yang mempunyai kemauan, memiliki nilai tinggi dalam penilaian. Dengan adanya lomba desa ini, ambil positifnya. Saya harap Desa Pasuruan menjadi lebih mandiri,” katan Nanang dalam arahannya.

Dengan telah dilakukannya berbagai persiapan dan inovasi menjelang penilaian lomba desa, Nanang juga berharap Desa Pasuruan mampu menjadi pemenang dalam ajang lomba tingkat provinsi tersebut.

“Kalau kita hanya mengikuti lomba ini untuk seremoni, untuk apa kita berbulan-bulan memperbaiki. Apapun semua sudah kita benahi. Pemerintah daerah memfasilitasi desa supaya ada suatu perubahan,” tukasnya.

Nanang juga mengungkapkan beberapa inovasi yang akan menjadi fokus tim penilai terhadap Desa Pasuruan. Diantaranya, kegiatan kampung tangguh, kegiatan bumdes dengan berbagai turunannya, kampung literasi, lumbung gizi desa (Bugisa), smart village, jurnalis desa, dan lainnya.

Untuk itu, Nanang meminta agar seluruh inovasi tersebut dapat benar-benar dipersiapkan dengan baik. Sehingga nantinya tim penilai provinsi tidak mempunyai celah untuk meruntuhkan inovasi yang telah dilakukan.

“Ini (inovasi) yang akan dinilai oleh provinsi. Pada hari ini harus benar siap-siap sampai besok penilaian. Jangan apa yang akan dinilai ini, ada beberapa yang mampu merontokkan 10 inovasi yang ada,” imbuh Nanang.

Nanang juga berharap kepada seluruh pendamping di enam dinas, agar dapat benar-benar mempersiapkan tim. 

Hal itu dilakukan agar pendamping dapat lebih fokus dalam menjelang penilaian lomba desa yang akan berlangsung pada hari Rabu, 16 Juni 2021 mendatang.

“Dua hari ini tidak ada main-main. Kita konsentrasi mempersiapkan semaksimal mungkin. Saya yakin dan percaya kalau Lampung Selatan ini sudah cukup berpengalaman dalam lomba desa ini,” katanya.

Pada kesempatan itu, Nanang juga berpesan agar seluruh aparatur desa beserta masyarakat dapat terus menjaga nilai kreatifitas, inovasi dan juga kebersihan di desa tersebut. Meski nantinya penilaian lomba telah berakhir.

“Jangan nanti setelah lomba, udah blukar lagi, bukan desa tangguh lagi. Nah ini saya sudah senang melihat desa bersih, terus dijaga desanya,” pesan Nanang. (ptm)

 923 total views,  178 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Dinas Damkar dan Penyelamatan Lamsel, Evakuasi Ular Sanca di SDN 1 Way Urang

Published

on

By

Hanuang.com – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) melakukan evakuasi terhadap hewan melata jenis Pyton (Sanca) di SDN 1 Way Urang, Senin, (14/06/21).

Ular yang sudah cukup besar dan panjang tersebut diketahui berada di garasi yang filihat oleh salah satu dewan guru.

Hal itu dibenarkan oleh Rully Fikriansyah selaku Kabid Damkar dan Penyelamatan Pemkab Lamsel, yang menjelaskan bahwa pihaknya menerjunkan 1 regu untuk melakukan evakuasi.

“Kita dapat telpon langsung dari salah seorang dewan guru bahwa ada ular di dalam lingkungan sekolahnya, kita langsung terjunkan 1 regu dari pokso Kalianda menuju lokasi” jelasnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, saat ini hewan melata tersebut sudah dipastikan aman dan jauh dari pemukiman warga. (*)

 1,248 total views,  178 views today

Continue Reading

Trending Topic