Hanuang.com – Ratusan tenaga honorer siluman di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diduga merupakan titipan pejabat menjelang akhir masa jabatan (AMJ), Gubernur M. Ridho Ficardo, (02/06/19).
Bahkan, menurut salah satu pejabat di satuan kerja, banyaknya penambahan tenaga honorer dinilai tidak sesuai dengan peruntukan kinerja di instansi terkait.
Penumpukan tenaga honorer tersebut, terkesan terjadi karena tidak adanya evaluasi kinerja. Mengacu pada proses perekrutan tenaga honor, dinilai bisa menjadi persoalan dikemudian hari.
“Ya (bumerang) buat teman yang masukin (honorer) itu. Kalau kita tidak ada masalah jika ada yang tidak digaji, karena tidak dianggarkan,” ujarnya.
Berikut data tenaga honorer baru di Instansi-instansi yang ada di Pemprov Lampung :
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung sebanyak 20 orang
- Satuan Polisi Pamong praja (Pol PP) berjumlah 30 orang
- Bagian Umum dan Perlengkapan tercatat sebanyak 25 orang
Menyikapi hal tersebut, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Roby Cahyadi mengatakan banyak pegawai honorer di pemerintahan lebih bersifat bisnis dan jual beli Surat Keputusan (SK) saja.
“Tenaga honor saat ini hanya bisnis saja tanpa evaluasi kebutuhan yang ada di daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, Kesediaan pegawai harus berdasarkan kebutuhan bidang tertentu atau jenis layanan yang diperlukan saja.
“Jika kurang ditambah, jika cukup ya tidak perlu. Penambahan pegawai khususnya honorer tidak perlu dilakukan jika tidak ada kebutuhan,” kata dosen FISIP Unila itu.
Roby juga menambahkan bahwa pegawai honorer filosofinya adalah tambahan yang dikhususkan karena kekurangan tenaga pada bidang tertentu.
“Mereka (honorer) nantinya akan dihapus bila kebutuhan sudah cukup dan ditiadakan,” tandasnya. (*)
Sumber : http://www.sumaterapost.co
