Connect with us

Nasional

Adi Ferdian Pimpin Ops Yustisi Hinga Gelar Patroli Corona Mobile Patrol Di Bandara Soetta

Published

on

Keterangan Gambar : Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol. Adi Ferdian Saputra

Hanuang.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), gelar Ops Yustisi diwilayah hukumnya, Senin, (14/09/20).

Giat tersebut dalam rangka peningkatan pelaksanaan disiplin serta penegakan hukum Protokol Kesehatan, yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops, Kompol Lambe P Birana, mewakili Kapolresta Soetta.

Menurutnya Kapolresta Bandara Soetta, Kombes Pol Adi Ferdian Saputra, menjelaskan bahwa, Operasi Yustisi dilakukan dibeberapa tempat umum atau tempat keramaian, diantaranya yakni wilayah Perkantoran, Parkiran, Hotel, Terminal, Cargo, dan lainnya.

“Dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan ini, kita juga memberikan sanksi bagi yang melanggar, berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda Administratif, penghentian atau penutupan usaha sementara, dan sanksi gisik dengan Push Up dan lainnya” ungkapnya.

Dalam Ops Yustisi tersebut, Pihak Polresta menggandeng berbagai komunitas dalam mensosialisasikan bahayanya Covid-19 yang sudah menjadi Pandemi di wilayah Indonesia.

Berbagai komunitas turut serta berdampingan dengan pihak aparat penegak hukum seraya memberikan masker untuk pelindung wajah (mulut dan hidung_red).

IMG-20200915-WA0037 Adi Ferdian Pimpin Ops Yustisi Hinga Gelar Patroli Corona Mobile Patrol Di Bandara Soetta
(Keterangan Gambar : Patroli Corona Mobile Patrol Bandara Soekarno-Hatta)

“Berbagai komunitas juga ikut, yakni Helper/Porter, Komunitas Truck, Ojek Pekerja Cargo, komunitas parkir, cleaning service, dan juga para marbot masjid kita libatkan dalam Ops Yustisi in” tambahnya.

Pihaknya berharap dengan adanya giat tersebut, dapat menekan penyebaran COVID-19, bahkan dapat memutus mata rantai virus yang sangat berbahaya itu.

Sebelumnya pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta juga gencar melakukan patroli melalui Corona Mobile Patrol dalam menekan penyebaran COVID-19.

Kendaraan tersebut bertujuan melakukan imbauan taat protokol kesehatan Covid-19 kepada para pengguna jasa di wilayah bandara dan sekitarnya dengan ajakan ‘Ayo Pakai Masker’. (Arya)

 770 total views,  4 views today

Nasional

RUU Kejaksaan, Pakar Hukum Pidana : “Balik Lagi ke Zaman Kolonial Belanda”

Published

on

By


Hanuang.com, Jakarta – Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir mengatakan apabila jaksa diberi wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Maka, hal itu akan balik lagi ke zaman kolonial Belanda.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan, bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

“Kalau sekarang jaksa diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya kita kembali pada HIR (Herzien Inlandsch Reglement), KUHAP zaman Belanda dulu. Jadi balik lagi kesono,” kata Mudzakir kepada wartawan pada Minggu, 27 September 2020.

Menurut dia, dulu pada prinsipnya jaksa adalah sebagai penuntut sekaligus berwenang melakukan penyidikan. Sedangkan, kepolisian adalah sebagai pembantu jaksa. Tentu, hal itu tidak bagus apabila balik lagi pada zaman HIR dimana jaksa berfungsi sebagai penyidik dan polisi sebagai pembantu jaksa.

“Karena kepolisian sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit, tahap demi tahap sudah proporsional. Cuma zaman Jokowi ini saja menjadi masalah, karena dicampur-campur politik dan cara penegakan hukum diskriminatif. Dimana hanya mengabdi pada penguasa, bukan penegak hukum yang independen. Maka, polisi harus berubah dan tidak boleh main-main politik penguasa,” jelas dia.

Kemudian, Mudzakir menceritakan kembali bagaimana kepolisian bisa memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Saat itu, Kapolri Jenderal Awaloeddin Djamin (Awaluddin Djamin) dipanggil oleh Soeharto dan ditanya tentang kesiapan polisi untuk melakukan penyidikan.

“Jawaban Pak Awaluddin saat itu, siap bapak.Karena dia (Kapolri Awaluddin Djamin) siap, akhirnya Pak Harto langsung setuju. Sudah, sekarang jaksa sebagai penuntut. Sedangkan, polisi sebagai penyelidik dan penyidik. KUHAP itu ACC-nya Pak Harto, masa transisinya 2 tahun pada saat itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Mudzakir berpendapat bahwa jaksa memang perlu juga ikut turut ke lapangan mengawasi kerja kepolisian yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana umum. Misalnya, jaksa tidak lagi berada di belakang meja tapi harus sama-sama turun ke lapangan.

Kalau jaksa di belakang meja, kata dia, tentu tidak mengerti suasana kebatinan suatu perkara sehingga bagaimana bisa menuntut adil karena tidak mengerti suasana kebatinan. Sementara, lanjut dia, polisi mengerti suasana kebatinan karena turun ke lapangan misalnya ada pembunuhan dan lainnya.

”Jaksa tidak lagi di belakang meja, tapi harus di depan meja dan dia harus mengerti jiwa suatu perkara. Menjiwai suatu perkara, ya harus melihat perkara pada saat kejadian, bukan saat di berkas,” tandasnya. (*)

 290 total views,  290 views today

Continue Reading

Nasional

Jaksa Memburu Diistimewakan dalam RUU Kejaksaan

Published

on

By

Hanuang.com, Jakarta, 27 September 2020 – Sorotan publik terhadap lembaga Kejaksaan terus berlanjut, setelah kasus Djoko Tjandra diikuti pembakaran gedung utama Jaksa Agung, kini lembaga peradilan tempat mengeksekusi kasus-kasus yang telah inkracht itu ramai diperbincangkan karena mengusulkan revisi UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sorotan mengenai hal ini terutama dilatari mulusnya RUU Kejaksaan dari pembahasan di Badan Legislasi DPR RI pada pekan lalu, Kamis, (17/09/2020).

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi yang memimpin jalannya rapat menilai semua fraksi di DPR tidak keberatan RUU Kejaksaan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR.

“Setelah kita mendengarkan pendapat, pandangan fraksi-fraksi tentu dengan segala catatan-catatanya. Semua fraksi pada intinya tidak keberatan, untuk diteruskan pada proses yang lebih lanjut sesuai dengan ketentuan DPR, apakah setuju?” tanya Baidowi kepada tiap perwakilan fraksi, seketika dijawab “setuju” oleh para Anggota Baleg DPR RI.

Proses yang begitu mulus di DPR ini membuat sejumlah pengamat mempertanyakan esensi pembahasan harmonisasi yang sama sekali tidak banyak menggodok catatan kritis draft RUU. Seperti disampaikan Andrea H Poeloengan selaku Praktisi Hukum dan Anggota Mahupiki.

Dalam keterangannya kepada sejumlah media, ia mengemukakan perubahan yang sangat signifikan hampir di seluruh pasal ini berpotensi memicu konflik antar lembaga penegak hukum.

“Beberapa poin perubahan menyangkut perluasan kewenangan Jaksa yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Perluasan kewenangan ini akhirnya akan mempersulit kontrol antar Criminal Justice System (CJS) dan mengarah kepada kemutlakan kewenangan Jaksa dalam penegakan hukum,” kata Andrea yang juga Komisioner Kompolnas periode 2016-2020.

Ia memerinci perluasan kewenangan tersebut mencakup masuknya Jaksa pada fungsi pengembangan penyidikan dan penyelidikan; penyadapan; dan melaksanakan mediasi penal. Perluasan kewenangan tersebut juga banyak tercecer pada berbagai pasal, jika dirinci kata Andrea, misalnya pada penanganan isu HAM berat.

“Menjadi multitafsir pada definisi Jaksa Agung di pasal 18, disitu disebutkan Jaksa Agung dapat mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara. Ketentuan ini mengarah kepada “kemutlakan” kewenangan Jaksa dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Andrea menekankan, “Kemutlakan” atau absolut kewenangan Jaksa tersebut malah membuat bahaya, karena jika mengutip Sir John Dalberg-Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”

Hal senada diutarakan Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo yang mengemukakan berbagai keistimewaan yang diajukan dalam RUU Kejaksaan sangat tidak berimbang dengan situasi dan kondisi kinerja penegakan hukum Kejaksaan.

Berbagai tunggakan perkara yang menumpuk dan permasalahan yang dihadapi Korps Adhyaksa, menurut Hermawan seharusnya melahirkan introspeksi dan lebih mengedepankan reformasi.

“Pembenahan internal untuk perbaikan institusi Adhyaksa agar lebih baik lagi saat ini lebih penting, ketimbang memburu berbagai keistimewaan dan kewenangan besar,” ucapnya yang ditemui secara terpisah.

Jika selama ini jaksa menjalankan kewajiban dan kewenangannya sebagai Penuntut Umum, maka perlindungan yang diusulkan dalam RUU Kejaksaan tidak dibutuhkan.

“Jika dalam tugasnya jaksa minta dilindungi, lalu bagaimana dengan polisi dan KPK yang justru dalam menjalankan tugasnya bersentuhan langsung dengan para pelaku kejahatan. Bahkan, polisi lebih mengerikan resiko tugasnya,” ujar pria yang akrab disapa Kiki ini.

Lebih lanjut Kiki memberikan kritik terhadap permintaan kewenangan untuk melakukan penyidikan lanjutan yang diusulkan dalam RUU Kejaksaan, menunjukkan indikasi adanya deal politik di Senayan. Hal tersebut mengarah pada, jika perkara-perkara dimajukan oleh penyidik polri, maka jaksa dapat menggunakan kewenangan diskresi dan kewenangan deponering (pengesampingan perkara demi kepentingan umum) untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Bahkan, dengan kewenangan penyidikan lanjutan jaksa dapat melakukan penyidikan tersendiri.

“Para pembuat undang-undang harus menyadari bahwa jaksa bukan penegak hukum sendirian, jangan benturkan jaksa dengan penegak hukum lain dengan cara yang tidak benar,” tegasnya.

Kejaksaan Agung, Kepolisian, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakat merupakan bagian dalam Criminal Justice System yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terkait dalam hal system penegakan hukum Pidana di Indonesia. Kiki menerangkan, salah satu subsistem mengalami perubahan atau dalam hal ini penambahan dan perluasan kewenangan maka akan berdampak pada subsistem yang lainnya.

“Jaksa bukanlah penegak hukum yang berdiri sendiri sehingga dari mulai penyidikan dan penuntutan bahkan memutuskan sendiri terhadap suatu permasalahan hukum. Jika RUU ini terjadi, maka keberadaan penegak hukum lain mungkin saja lama kelamaan akan dibubarkan karena Jaksa sudah dapat menyidik, menuntut dan memutus sendiri suatu permasalahan hukum,” tambahnya.

Di akhir penuturannya, Kiki menekankan pembagian kewenangan dan tanggungjawab pada proses penegakan hukum dalam Criminal Justice System merupakan bentuk saling kontrol antar penegak hukum, untuk menghasilkan proses penegakan hukum yang berimbang. Jika saat ini akan diambil alih oleh salah satu penegak hukum saja, maka akan membahayakan bagi keberlangsungan penegakan hukum yang berkeadilan dan berimbang.

“Poin kritis bagi masyarakat, berbagai perluasan kewenangan Kejaksaan tidak memberikan asas kepastian hukum bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

 469 total views,  227 views today

Continue Reading

Nasional

Hermawan Sulistyo Soroti Potensi Penyalahgunaan Wewenang di RUU Kejaksaan

Published

on

By

Hanuang.com, Jakarta – Usulan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan yang saat ini dalam pembahasan bahkan mendekati detik-detik pengesahan banyak memuat usulan-usulan penambahan keistimewaan dan perluasan kewenangan bagi Jaksa. Pengamat menilai jika RUU ini disahkan, bisa berakibat fatal. Kenapa?

“Saya heran RUU Kejaksaan ini prosesnya kok cepat sekali. Saya curiga ini ada kepentingan-kepentingan politik,” kata pengamat politik Hermawan Sulistyo kepada wartawan, Minggu (27/9/2020).

Sosok yang akrab disapa Kikiek ini menyampaikan sejumlah catatan krusial dalam usulan RUU yang harus diwaspadai. Ada 6 hal yang dia soroti yaitu:

  1. Perlindungan dan jaminan keamanan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugasnya.
  2. Kewenangan pengesampingan perkara yang dilimpahkan dari Jaksa Agung kepada Jaksa Penuntut Umum.
  3. Kewenangan Diskresi dan kewenangan melakukan mediasi penal.
  4. Pemeriksaan terhadap jaksa baik sebagai saksi maupun tersangka serta tidak dapatnya dilakukan penegakan hukum perdata maupun pidana harus seijin jaksa agung.
  5. Perluasan kewenangan terhadap jaksa dalam peradilan militer.
  6. Kewenangan penyadapan yang diberikan kepada jaksa dalam keterlibatan pada pengawasan ketertiban umum.

Perlindungan terhadap jaksa menurut Kikiek menggambarkan bahwa jaksa adalah sosok penegak hukum yang wajib diberikan perlindungan karena khusus. Dia pun mempertanyakan apa kekhususan tersebut? Menurutnya jika selama ini jaksa menjalankan kewajiban dan kewenangannya sebagai penuntut umum, maka perlindungan tersebut belumlah dibutuhkan.

“jika dalam tugasnya jaksa minta dilindungi, lalu bagaimana dengan polisi dan KPK yang justru dalam menjalankan tugasnya bersentuhan langsung dengan para pelaku kejahatan, bahkan polisi lebih mengerikan resiko tugasnya,” ucapnya.

Kikiek menyatakan, berbagai kewenangan dan kelebihan yang diajukan dalam RUU Kejaksaan tersebut telah berpotensi mereduksi kewenangan penegak hukum lainnya. Lebih lanjut menurut dia, ini bahkan dapat memicu penyalahgunaan kewenangan serta berpotensi beririsan dengan kewenangan penegak hukum lainnya.

Permintaan kewenangan untuk melakukan penyidikan lanjutan yang diusulkan dalam RUU Kejaksaan menurut dia ada indikasi terjadi deal-deal politik di Senayan. Dia menduga, jika perkara-perkara dimajukan oleh penyidik polri, maka jaksa dapat menggunakan kewenangan diskresi dan kewenangan deponering untuk tidak melanjutkan perkara tersebut bahkan dengan kewenangan penyidikan lanjutan maka jaksa dapat melakukan penyidikan tersendiri.

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan cenderung disalahgunakan. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan untuk disalahgunakan,” kata Kikiek.

“Para pembuat undang-undang harus menyadari bahwa jaksa bukan penegak hukum sendirian, jangan benturkan jaksa dengan penegak hukum lain dengan cara yang tidak benar,” sambungnya.

Kikiek menjelaskan, Kejaksaan Agung, Polri, pengadilan, serta lembaga pemasyarakat merupakan bagian dalam criminal justice system yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terkait dalam hal system penegakan hukum pidana di Indonesia. Jika salah satu subsistem mengalami perubahan atau dalam hal ini penambahan dan perluasan kewenangan maka akan berdampak pada subsitem yang lainnya.

Jaksa, lanjut Kikiek, bukanlah penegak hukum yang berdiri sendiri. Jika RUU ini disahkan maka keberadaan penegak hukum lain mungkin saja lama kelamaan akan dibubarkan karena jaksa sudah dapat menyidik, menuntut dan memutus sendiri suatu permasalahan hukum.

“Pembagian kewenangan dan tanggung jawab pada proses penegakan hukum dalam criminal justice system merupakan bentuk saling kontrol antar penegak hukum sehingga menghasilkan proses penegakan hukum yang berimbang. Jika saat ini akan diambil alih salah satu penegak hukum saja maka akan membahayakan bagi keberlangsungan penegakan hukum yang berkeadilan dan berimbang,” jelasnya.

Ditambahkan Kikiek, berbagai permintaan keistimewaan yang diajukan dalam RUU Kejaksaan sangat tidak berimbang dengan situasi dan kondisi kinerja penegakan hukum yang saat ini dilakukan Korps Adhyaksa. Dia menyarankan sebaiknya Kejaksaan Agung berintrospeksi dan lebih mengedepankan reformasi serta pembenahan internal. Selain itu juga menyelesaikan kasus Jiwasraya dan sederet kasus korupsi besar lainnya yang belum tuntas. (*)

Sumber : detik.com

 450 total views,  191 views today

Continue Reading

Trending Topic