Connect with us

Nasional

Terbang di atas Laut Natuna Utara, Pangkoarmada I Pastikan 4 Kapal Perang RI Ada Disana

Published

on

Hanuang.com – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P. melakukan patroli udara guna memastikan kehadiran unsur TNI AL di Laut Natuna Utara, Jumat (17/9/2021).

Dalam konferensi persnya saat mendarat di Bandar udara Ranai, Pangkoarmada I kembali menyinggung tugas TNI AL berdasarkan pada pasal 9 undang-undang no 34 tahun 2004 tentang TNI, dan atas dasar tersebut, TNI AL dalam hal ini Koarmada I melaksanakan tugas mengamankan perairan Laut Natuna Utara, dengan menggelar operasi “Siaga Segara 21”.

Dalam mengamankan Laut Natuna Utara dituntut kehadiran KRI selalu ada 1 X 24 jam, oleh karena itu TNI AL mengerahkan sampai dengan 5 KRI, secara bergantian paling tidak ada 3 atau 4 KRI berada di laut sementara lainnya melaksanakan bekal ulang, sehingga dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan yurisdiksi Indonesia.

“Selain KRI, Operasi di Laut Natuna Utara juga melibatkan pesawat udara TNI AL untuk melakukan patroli udara maritim secara rutin di wilayah tersebut, seperti yang kita lakukan hari ini. Dari hasil patroli udara hari ini, saya meyakinkan bahwa unsur TNI AL dalam hal ini 4 KRI berada di Laut Natuna utara untuk menjaga keamanan laut dan memberikan rasa aman bagi para pengguna laut khususnya nelayan kita,” ungkap Laksda TNI Arsyad Abdullah.

Lebih lanjut Pangkoarmada I mengatakan bahwa selama melakukan patroli udara tadi tidak dijumpai adanya kapal perang ataupun coast guard negara asing, demikian pula dengan kapal ikan asing (KIA), ada beberpa kontak yang kita temui selain kapal perang (KRI) kita sendiri adalah kapal nelayan lokal (KII) dan beberapa kapal niaga jenis tangker dan kontainer yang sedang melintas di ZEEI.

“Anda lihat sendiri ada 4 Kapal yang Sedang melintas di perairan internasional karena ZEE adalah perairan internasional dimana merupakan hak lintas damai dari negara-negara yang akan melintas di perairan tersebut,” ucapnya kepada awak media yang diajak ikut meliput situasi patroli udara maritim di Laut Natuna Utara.

Terkait video viral, tentang kapal nelayan yang memvideokan keberadaan kapal perang asing, Pangkoarmada I memberikan tanggapan bahwa itu bisa saja terjadi, karena diatas ZEEI tersebut juga ada hak pelayaran internasional atau freedom of navigation, dimana semua negara memiliki hak lintas damai disana. Kapal perang yang viral dalam video tersebut mungkin sedang melakukan hak lintas damai atau sedang melintas di Laut Natuna Utara. (*)

 912 total views,  6 views today

Nasional

Kapolri : ‘Jangan Ragu Pecat dan Pidanakan Anggota Yang Melanggar’

Published

on

By

Hanuang.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Sigit menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

“Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).

Menurut mantan Kapolda Banten ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sigit berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

“Saya tidak mau kedepan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras yang menjaga nama baik institusi, serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap, perilaku oknum tersebut tak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.

“Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan dilapangan benar sesuai SOP. Namun bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, kedepannya seluruh jajaran Polri harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis, dan kapan harus melakukan tindakan tegas.

“Jadi lakukan langkah-langkah kapan rekan-rekan harus humanis, kapan rekan-rekan laksanakan langkah-langkah tegas dilapangan sebagaimana SOP yang berlaku. Itu semua ada ukuran,” tutur Sigit.

Sementara itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

Sigit memastikan, Polri lembaga yang terbuka, sehingga tidak anti-kritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya.

“Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik,” tutup Sigit. (*)

 564 total views,  26 views today

Continue Reading

Nasional

Presiden Mahasiswa DEMA IAIN Metro Lampung Apresiasi Langkah Solutif Presiden & POLRI Rekrut 56 Pegawai KPK

Published

on

By

Hanuang.com – Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir untuk memberikan solusi terhadap polemik 56 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Solusinya adalah dengan merekrut 56 pegawai itu untuk menjadi pegawai di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bareskrim.

Untuk itu Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Seluruh Indonesia (DEMA PTKIN SE INDONESIA) mendorong agar langkah solutif tersebut direalisasikan. Hal itu disampaikan oleh Presma IAIN Metro Lampung Didi Pranata yang mendukung atas langkah solutif yang diberikan oleh Kapolri untuk 56 pegawai KPK tersebut harus di realisasikan ditengah situasi hari ini.

Mengingat bahwa persoalan TWK KPK ini sudah sangat berlarut dan panjang sehingga akan berdampak terhadap kondisi internal dan kinerja KPK

“Kita ingat bahwa kasus twk ini sudah sangat panjang sehingga ke kekhawatiran muncul terhadap situasi internal dan kinerja KPK, untuk itu ini merupakan langkah tegas cepat dan tepat dari KAPOLRI” ujarnya. (*)

 2,684 total views,  26 views today

Continue Reading

Nasional

Kirim Surat ke Jokowi, Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN di Bareskrim

Published

on

By

Hanuang.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu ditariknya 56 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri. Sigit pun menyebut rencana perekrutan 56 orang tersebut guna memperkuat organisasi Polri, khususnya di bidang tindak pidana korupsi (tipikor).

“Rekam jejak dan pengalaman di tipikor sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang sedang kita kembangkan,” kata Listyo di Papua, Selasa (28/9/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan awal mula rencana perekrutan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri. Dirinya awalnya berkirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai rencana tersebut.

Sigit menyebut 56 pegawai KPK tersebut dibutuhkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan strategis yang lain.

“Oleh karena itu kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dan tak dilantik jadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut jadi ASN Polri,” katanya.

Lebih lanjut, surat permohonan tersebut sudah direspons Presiden Jokowi melalui Mensesneg dan menyatakan kesetujuan akan rencana tersebut.

“Kemarin tanggal 27 kami dapat surat jawaban dari pak Presiden melalui mensesneg secara tertulis prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri,” ucapnya.

Setelah itu, Presiden Jokowi meminta Polri menindaklanjuti rencana tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Proses sedang berlangsung mekanismenya seperti apa sedang kita diskusikan bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri,” katanya. (*)

 2,747 total views,  26 views today

Continue Reading

Trending Topic