Connect with us

Lampung Selatan

Sambangi Pemkab Lamsel, Ini Yang Disampaikan KPK RI

Published

on

Hanuang.com – Sebagai upaya mencegah korupsi kembali terulang, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan arahan kepada seluruh pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (18/10/2019), di Aula Krakatau Pemkab Lampung Selatan itu, dilakukan guna mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan yang bersih bebas KKN.

Hadir dalam acara itu, Pelaksana tugas(Plt) Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Agus Sartono dan Darol Kutni, serta Ketua Tim Korsupgah KPK RI Wilayah III Dian Patria serta anggota Oding Juharudin.

Ketua Tim Korsupgah KPK RI Wilayah III Dian Patria mengatakan, kegiatan itu merupakan program KPK yakni penindakan terintegrasi setelah adanya OTT yang terjadi pada bulan Juli tahun 2018 lalu.

Sehingga kata Dian Patria, Tim Korsupgah perlu melakukan pembinaan untuk mencegah terjadinya hal serupa di pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.

“Kita mencoba mendorong agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Disini kita berbicara terbuka, bukan berarti mencari-cari kesalahan orang perorang atau mengorek luka lama. Tetapi bagaimana kita mencari solusi bersama,” ujar Dian Patria.

Dian Patria mengungkapkan, di Provinsi Lampung terdapat 5 kasus yang ditangani KPK, dimana 4 diantaranya terjaring OTT dengan modus yang sama melalui proyek infrastruktur.

“Statistik KPK menyebutkan 60 persen kasus KPK itu dari suap menyuap, lalu 23 persen dari pengadaan barang dan jasa. Jadi dari data ini nyambung dengan fakta yang ada di lapangan dan modus-modusnya masih konvensional,” bebernya.

Sementara, Plt Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menyambut baik upaya pencegahan yang dilakukan Tim KPK.

Nanang berharap, dengan hadirnya Tim Korsupgah KPK, dapat membuat kondisi birokrasi Pemkab Kabupaten Lampung Selatan lebih baik lagi.

Sedangkan, menindaklanjuti arahan KPK, Nanang mengatakan, pasca kejadian OTT, jajaran Pemkab Lampung Selatan telah melakukan langkah-langkah perbaikan maupun rencana aksi pemberantasan korupsi.

“Sebagai contoh masalah tender di Dinas PU kami tidak ada intervensi oleh pihak manapun. Begitu juga ULP sudah independen, dari tidak ada tunjangan sekarang sudah kami beri tunjangan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja dan mencegah terjadinya korupsi,” ujar Nanang.

Nanang menambahkan, meskipun semua proses tender proyek telah dilakukan secara terbuka dan transparan melalui sistem online, peretas (hacker) menjadi kendala proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Selatan.

“Jadi ketika semua sudah terbuka, kami mengalami masalah dengan adanya hacker. Ini yang menjadi kendala saat ini,” katanya. (Arya)

3,094 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Lampung Selatan

Ini 9 Ranperda Yang Disampaikan Fredy Dalam Paripurna DPRD Lamsel

Published

on

By

Hanuang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan, di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Selasa (12/11/2019) siang.

Rapat paripurna yang dihadiri 39 orang dewan dari 50 anggota DPRD itu, dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Agus Sutanto didampingi Wakil Ketua I Agus Sartono dan Wakil Ketua III Darol Kutni.

Hadir dalam paripurna itu Sekretaris Daerah Ir. Fredy SM, MM beserta para Kepala OPD dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, perwakilan anggota Forkopimda Lampung Selatan, anggota PKK dan DWP Lampung Selatan, pimpinan partai politik dan ormas.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Fredy menyampaikan sembilan Ranperda Kabupaten Lampung Selatan. Fredy mewakili Plt Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto yang menghadiri acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019 bersama Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi di Sentul International Convention Center, Jakarta.

Sembilan Ranperda itu yakni, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perubahan Pertama Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Kepemudaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Kemudian Ranperda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Penyelenggaraan Pendidikan, Penanggulangan Bencana, serta Perubahan Pertama Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Usai disampaikan dan dijelaskan secara rinci oleh Sekretaris Daerah Lampung Selatan, delapan Fraksi yang ada di DPRD Lampung Selatan menyatakan siap untuk membahas dtingkat selanjutnya. Meskipun terdapat masukan dan catatan dari sejumlah Fraksi.

Sementara, menanggapi masukan, arahan dan saran terkait Ranperda dimaksud, Fredy pun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada delapan Fraksi DPRD Lampung Selatan.

“Kami selaku eksekutif senantiasa terbuka menerima masukan dan saran yang disampaikan. Dengan harapan semoga sembilan paket Ranperda yang kami sampaikan dapat dibahas bersama dengan pihak legislatif dan terbit menjadi produk hukum berupa Peraturan Daerah yang tersusun secara sempurna, sistematis dan dapat dilaksanakan untuk menunjang pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” ujar Fredy.

Sementara itu, sebelum agenda penyampaian sembilan Ranperda tersebut, DPRD Lampung Selatan juga menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda Hak Inisiatif DPRD tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Arya)

645 kali dilihat, 645 kali dilihat hari ini

Continue Reading

Lampung Selatan

Diskominfo Lamsel Gelar Sosialisasi Bagi OPD

Published

on

By

Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfo Lampung Selatan Gelar Sosialisasi Bagi OPD

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Selasa (12/11/2019).

Acara yang bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lampung Selatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekobang) dan Kemasarakatan Burhanuddin, SH.

Menyampaikan sambutan Plt Bupati Lampung Selatan, Burhanuddin berharap, melalui pelaksanaan sosialisasi tersebut, akan terwujud pemahaman Pelayanan Informasi Publik diseluruh OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

“Sehingga kedepan pelayanan informasi publik akan berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas di Kabupaten Lampung Selatan dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Dikatakan Burhanuddin, salah satu tugas Badan Publik adalah menyediakan informasi dan dokumentasi sesuai kewenangannya untuk diakses oleh masyarakat, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Maka saudara-saudara yang nantinya akan menjadi pengelola Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) diharapkan dapat menjadi corong pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait program kerja, capaian prestasi, kegiatan maupun pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah berupaya mewujudkan transparansi terhadap semua kegiatan dan program. Karena menurutnya, transparansi informasi merupakan konsekuensi dan alternatif guna menyukseskan dan mewujudkan pemerintah yang baik pada masa sekarang dan masa-masa yang akan datang.

“Sekarang ini tidak ada lagi yang kita sembunyikan dan ditutup-tutupi. Semua orang dapat mengakses untuk mengetahui program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara online. Misalnya untuk melihat kegiatan atau lelang proyek, semua bisa dilihat di ULP dan LPSE yang sudah transparan,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya berharap kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti sosialisasi tersebut dengan sungguh-sungguh. Dia juga memingimbau kepada masing-masing OPD agar segera membentuk PPID pembantu dan melakukan Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk selanjutnya menetapkan data informasi publik dengan baik.

“Karena terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, akan dapat meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dan diharapkan ini akan berdampak positif bagi daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Pemkab Lampung Selatan M. Sefri Masdian, S.Sos menjelaskan, dilaksanakannya kegiatan itu dalam rangka sosialisasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lampung Selatan.

“Khususnya untuk memberikan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, hak dan kewajiban Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah seperti, jenis-jenis informasi, pelayanan informasi dan sengketa informasi,” terangnya.

Sedangkan, tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan itu kata dia, untuk mendorong agar PPID Pembantu ditingkat OPD dapat segera terbentuk serta pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkup Pemkab Lampung Selatan dapat dilaksabakan dengan baik.

“Sehingga pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang ada,” katanya.

Adapun, kegiatan yang mengangkat tema Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, menghadirkan pemateri dan narasumber yakni, Dery Hendriyan, SIP, MH selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung dan Yurita Sirya, SE, MM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung. (Arya)

872 kali dilihat, 872 kali dilihat hari ini

Continue Reading

Lampung Selatan

KAHMI Lamsel Berikan Pelatihan Manajemen Kepada Risma Al-Huda

Published

on

By

Hanuang.com – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menggelar pelatihan Manajemen, Senin, (11/11/19).

Kegiatan tersebut digelar di Masjid Nurul Huda, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Lamsel, yang diikuti puluhan peserta dari berbagai Risma yang ada di seputaran Lamsel.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Indra Zulqodri dari Kemenag Lamsel beserta almaarif Setaf, dari KAHMI selaku pengisi materi. Selain itu hadir juga Camat Kalianda, Zaidan, Ketua Takmir Masjid setempat, Yakub Yuhira, Koordinator Presidium KAHMI Lamsel, Erdiyansyah, beserta undangan lainnya.

Menurut Ketua Pelaksana, Edi, menjelaskan bahwa kegiatan itu sebagai bentuk pembelajaran dan program kerja KAHMI Lamsel.

IMG-20191111-WA0051-1024x344 KAHMI Lamsel Berikan Pelatihan Manajemen Kepada Risma Al-Huda

“Ini merupakan program kerja KAHMI untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan masjid bagi Takmir masjid dan juga keterlibatan Risma, agar masjid-masjid dapat hidup dan memakmurkan masyarakat disekitarnya. Kegiatan ini juga merupakan upaya KAHMI dalam program kemasyarakatan khususnya bidang agama bersinergi dengan pemerintah daerah, dimana selama ini masjid-masjid diberikan bantuan, sehingga perlu juga diberikan pembinaan takmir dalam memanajemen masjid” ungkapnya.

“Bagaimanapun juga, masjid merupakan pusat kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus juga membangkitkan regenerasi risma karena risma pernah hidup era 80-90an, dan sangat berperan dalam menghidupkan kegiatan-kegiatan di masjid-masjid yang ada di Desa” tambahnya.

Hal senada diungkapkan Takmir Masjid, Yakub Yuhira, menyambut baik diadakannya kegiatan ini dan berharap dapat dijadikan binaan bagi para pengurus masjid Al-Huda beserta Risma.

“Mudah-mudahan dapat dijadikan pembinaan bagi masjid-masjid yang ada di Lamsel, KAHMI melalui HMI juga diharapkan dapat membina masjid Nurul Huda untuk dijadikan masjid Binaan” tutupnya. (Arya)

1,703 kali dilihat, 1,210 kali dilihat hari ini

Continue Reading

Trending