Connect with us

Nasional

Ribuan Personel Ikuti Apel Kesiapsiagaan TNI AU Tahun 2020

Published

on

Hanuang.com – Koarmada I sebagai penyelenggara acara menggelar Apel Kesiapsiagaan TNI Angatan Laut Tahun 2020 dengan Penerima Apel Kepala Staf Angakatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, SE, M.M., dengan Komandan Apel Danlantamal III Laksma TNI Hermanto, S.E., M.M., di Dermaga JICT II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Senin (23/11/2020).

Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting untuk mengukur kesiapsiagaan kesatuan TNI AL dalam melaksanakan tugas sebagai bagian integral dari TNI yang merupakan komponen utama pertahanan negara.

“Sebagai prajurit yang memiliki naluri yang tajam, kita harus mampu mencermati situasi perkembangan lingkungan strategis yang tengah terjadi saat ini baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, kita mampu memperhitungkan apa yang tengah dan akan terjadi serta dampak apa yang kita hadapi,” ujarnya.

“Kita juga tetap harus memperhitungkan dampak covid 19 yang saat ini terus berlanjut diikuti dengan maraknya pemberitaan yang hoax berupa disinformasi dan mis integrasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maupun munculnya kelompok yang dapat memprofokasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya.

“Ini semua berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dalam negeri dan menimbulkan situasi yang kurang menguntungkan terutama bagi TNI/ Polri yang memiliki tugas pokok memberikan rasa aman kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu, saya instruksikan kepada seluruh Pangkotama, Komandan Satuan dan Komandan Unsur agar bertanggung jawab penuh terhadap seluruh jajarannya untuk melaksanakan tugas.Tidak ada satu pun individu atau kelompok yang melaksanakan pergerakan tanpa ada perintah yang jelas dari Komando atas,” tegasnya.

Apel Gelar Pasukan diikuti sebanyak 1.500 personel terdiri dari 1 Kompi Koarmada I, 1 Kompi Lantamal III, 1 Kompi Kolinlamil, 1 Kompi Gabungan Seskoal dan Pushidrosal, 1 Kompi Marinir, 1 Kompi Pomal, 1 Pleton Denjaka, 1 Pleton Satkopaska.Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakasal, Irjenal Kasal, Aspers Kasal, Aslog Kasal, Asrena Kasal, Irops Kasal, Pangkoarmada I, Pangkolinlamil, Danseskoal, Kapushidrosal, Dankormar, Danpuspomal, Danlantamal III, Danpasmar I, Kadisminpersal, Kadisdikal. (*)

 991 total views,  3 views today

Nasional

Demo Buruh di Surabaya, Polisi Terjunkan 3.600 Personel

Published

on

By

Hanuang.com – Ribuan personel gabungan disiagakan menjaga dan mengamankan aksi buruh hari ini. 3600 personel gabungan disiagakan. Jumlah ini lebih banyak dari kemarin yang menyiagakan 2.500 personel gabungan.

“Saya berpesan kepada seluruh anggota pengamanan untuk bertindak secara profesional serta mengedepankan tindakan simpatik dan humanis. Dan untuk hari ini kami menambah pasukan pengamanan dari 2.500 personel menjadi 3.600 personil ,” ujar Kapolrestabes Surabaya Kombes Akhmad Yusep Gunawan kepada detik.com, Selasa (30/11/2021).

Yusep mengatakan personel ini tidak hanya dari Polrestabes Surabaya saja, namun juga dari Polsek jajaran dan polres-polres di wilayah Jawa Timur. Pengamanan juga dibantu oleh petugas dari Korem 084 Bhaskara Jaya dan Marinir serta Satpol PP, Linmas, hingga Dinas Perhubungan (Dishub).

“Kami minta semua anggota pengamanan mengawal kegiatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab agar penyampaian pendapat rekan buruh ini bisa berjalan tertib dan baik,” ujar Yusep.

Yusep menambahkan pihaknya sudah melakukan evaluasi terkait kegiatan pengamanan sebelumnya. Jika memang ada sesuatu pada demo nanti, pihaknya akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh kendali pengamanan berada di Kapolrestabes Surabaya.

“Jika terjadi sesuatu yang membutuhkan tindakan lebih, kami menunggu perintah Kapolda Jatim,” pungkas Yusep. (*)

 221 total views,  41 views today

Continue Reading

Nasional

Mulai 1 Desember 2021, Empat Pelabuhan Ini Hanya Berlakukan E-Ticket, Salah Satunya ASDP Bakauheni

Published

on

By

Hanuang.com, Jakarta, 21 November 2021Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan aspek keselamatan perjalanan pengguna jasa ferry, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan melakukan pengetatan persyaratan menyeberang yaitu hanya menerima e-ticket Ferizy berisi data lengkap sesuai Kartu Identitas dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta dokumen Vaksin dan hasil negatit Antigen/PCR yang valid, ditunjukkan melalui Aplikasi PeduliLindungi.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin, mengatakan bahwa bagi pengguna jasa ferry agar mengisi data penumpang dan kendaraan dengan benar sesuai Kartu Identitas dan STNK saat melakukan reservasi tiket online di Ferizy. Untuk proses Check In, pengguna jasa diminta agar menyiapkan dokumen e-ticket berisi data lengkap dan Kartu Identitas masing-masing penumpang dimana akan dilakukan verifikasi data oleh petugas di pelabuhan.

Hal ini mengacu pada UU 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang juncto Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket, dan PM 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan secara Elektronik.

Dalam PM 19 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 3-4 dan PM 28 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2 menegaskan bahwa pengguna jasa harus mengisi data sesuai identitas penumpang dan kendaraan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa karena datanya terdata dengan baik dan benar di dalam data manifest penyeberangan sebagai jaminan asuransi kepada setiap penumpang.

“Mulai 1 Desember 2021, kami hanya menerima e-ticket berisi data lengkap sesuai identitas penumpang dan kendaraan. Ketentuan ini berlaku bagi pengguna jasa di Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk. Sesuai aturan, penumpang yang berhak atas santunan asuransi adalah penumpang yang terdata sesuai tanda identitas yang sah juga,” tutur Shelvy.

Dalam setiap perjalanan ferry, pengguna jasa diimbau agar membeli tiket secara mandiri melalui www.ferizy.com / aplikasi Ferizy dan Sales Channel resmi Ferizy yaitu Gerai Alfamart dan/ Agen BRILink. Dalam proses pengisian data agar mengisi identitas diri dan kendaraan secara lengkap sesuai KTP dan STNK, serta pastikan seluruh jumlah penumpang dalam kendaraan terdata di dalam tiket agar terdata dengan baik dan benar di dalam data manifest kapal. “Jika pengguna jasa hanya melampirkan QR code tanpa data perjalanan, serta e-ticket tidak mencantumkan identitas diri, jumlah penumpang, golongan kendaraan, dan nomor polisi kendaraan sesuai dengan kartu identitas dan STNK, maka tidak akan dilayani di loket,” ujar Shelvy menambahkan.

Patuhi Syarat Perjalanan
Sementara itu, selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa – Bali hingga 29 November 2021, ASDP tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jasa penyeberangan, khususnya di Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk, agar melakukan reservasi tiket online secara mandiri via Ferizy dan mematuhi syarat perjalanan yang ditetapkan termasuk menunjukkan data vaksin dan antigen/PCR di Aplikasi PeduliLindungi.

Dalam menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah tetap melanjutkan penerapan PPKM dengan menetapkan syarat perjalanan penyeberangan wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan hasil negatif Rapid Test PCR yang berlaku 3×24 jam atau Antigen yang berlaku 1×24 jam. Di masa PPKM saat ini, pengecualian diberikan kepada pengguna jasa 12 tahun ke bawah yang dibebaskan menunjukkan kartu vaksin, dan juga pengguna jasa dengan kondisi kesehatan khusus ataupun komorbid dengan melampirkan surat keterangan dokter dari RS Pemerintah.

“Sesuai dengan SE Menhub No. 94, SE Satgas Covid No 22, dan Imendagri No 57 bagi pengemudi kendaraan logistik juga diberikan pengecualian, jika sudah vaksin 2 kali maka syarat hasil negatif antigen berlaku 14×24 jam sebelum masuk pelabuhan, jika sudah vaksin 1 kali maka hasil negatif antigen berlaku 7×24 jam sebelum masuk pelabuhan, dan jika belum vaksin, maka wajib melampirkan hasil negatif antigen 1 x 24 jam sebelum masuk pelabuhan. Mohon pastikan syarat perjalanan ini sudah disiapkan lengkap saat akan berangkat dari rumah,” tutur Shelvy lagi.

Seperti disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa dalam persyaratan perjalanan telah diatur bahwa vaksinasi dan hasil negatif test Covid-19 adalah keharusan bagi setiap masyarakat yang akan melakukan perjalanan, utamanya menggunakan transportasi publik. “Syarat telah melakukan vaksinasi adalah keharusan, kita harus selalu waspada, dan selalu menjaga, jangan karena keadaan sudah semakin membaik, kita menjadi lupa,” tutur Menteri Erick. (*)

 1,276 total views,  39 views today

Continue Reading

Nasional

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Sebagai Tersangka

Published

on

By

Hanuang.com, Jakarta, 18 November 2021 – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan AW selaku  Bupati Hulu Sungai Utara periode 2017 s.d 2022 sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021-2022.

Perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK pada 15 September 2021. Pada kegiatan tersebut KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai Tersangka yakni MK selaku Plt. Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus PPK dan KPA, MRH selaku Direktur CV Hanamas, dan FH selaku Direktur CV Kalpataru.

Tersangka AW diduga telah menerima penyerahan sejumlah uang dari MK atas penunjukkannya sebagai Plt. Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU melalui perantara Ajudan AW pada Desember 2018.

Kemudian pada sekitar awal tahun 2021, MK menemui AW untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP tahun 2021. MK telah menyusun nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek dimaksud.

Tersangka AW menyetujui plotting tersebut dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10% untuk AW dan 5% untuk MK.

Komitmen fee yang diduga telah diterima AW melalui MK sejumlah sekitar Rp500 juta dari MRH dan FH.

Selain itu, Tersangka AW juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut :

  • Tahun 2019 sejumlah sekitar Rp4,6 Miliar
  • Tahun 2020 sejumlah sekitar Rp12 Miliar
  • Tahun 2021 sejumlah sekitar Rp1,8 Miliar

Atas perbuatannya, Tersangka AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK kemudian melakukan penahanan terhadap AW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 18 November 2021 s.d 7 Desember 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

KPK berharap seorang kepala daerah sebagai penyelenggara negara yang digaji dari uang rakyat dapat menjadi teladan baik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntable di wilayahnya. Bukan justru mengingkari amanah jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya melalui praktik-praktik korupsi.

Tindak pidana korupsi pada suatu proyek pembangunan mengakibatkan terdegradasinya kualitas hasil pengadaan barang dan jasa, sekaligus menghambat upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Sehingga masyarakat sebagai penerima manfaatnya menjadi pihak yang paling dirugikan.

KPK mengingatkan seluruh kepala daerah untuk teguh menjaga amanah dan tanggung jawab yang diberikan, dan bekerja penuh Integritas menjauhi praktik-praktik korupsi, demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat. (*)

 1,352 total views,  39 views today

Continue Reading

Trending Topic