Connect with us

Luar Daerah

Polres Lebak Laksanakan FGD tentang Keragaman dan Khebinekaan Masyarakat

Published

on

Hanuang.com – Polres Lebak Polda Banten laksanakan kegiatan Fokus Group Discussions (FGD) tentang Keragaman dan Khebinekaan masyarakat Kabupaten Lebak menuju Pemilu 2019, Aman, Damai dan Sejuk demi keutuhan NKRI, yang digelar di Aula Hotel Mutiara, Selasa, (09/04/19).

Kapolda Banten, Irjen Pol Drs. Tomsi Tohir, Msi melalui Kabid Humas, AKBP. Edy Sumardi, P, SIK, MH, membenarkan atas kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Polres Lebak menuju Pemilu 2019 yang Damai, Aman dan Sejuk tersebut.

Dalam FGD kali ini, Kapolres lebak yang diwakili Wakapolres, Kompol Wendy Andrianto, S.I.K, Kordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Lebak, Ade Jurkoni, Ketua KPU Lebak, Nikmatullah, Kepala Kesbangpol, Linmas Yusuf, Ketua MUI Kabupaten Lebak, KH. Pupu Mahpudin, Beberapa Perangkat Desa, Para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kompol Wendy SIK menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan sarana untuk menjalin silaturahmi dan kehaangatan antar warga masyarakat baik yang berasal dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang memiliki satu tujuan untuk menciptakan situasi yang aman, damai dan sejuk dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Pelaksanaan Pemilu tinggal beberapa hari lagi, tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan, diharapkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan. Semoga do’a kita semua dikabulkan oleh Allah SWT. Amin,” terang Wakapolres.

Sementara ketua KPU Lebak Nikmatullah memberikan materi tentang Terkait tugas pokok KPU Lebak selaku penyelengara Pemilu. Hal – hal yang berkaitan dengan teknis Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan menjelaskan tentang PKPU 09 tahun  2019.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu Lebak Ade Jurkoni sampaikan tentang tugas Pokok dan fungsi Bawaslu. terus, melakukan pengawasan pada saat pendiatribusian logistik Pemilu. Pemetaan wilayah yang dianggap rawan. Dalam Pemilu 2019 telah ada pelaporan terkait adanya dugaan Money Politik yang dilakukan oleh salah satu Caleg di wilayab Kabupaten Lebak.

Ditambahkan Ade, bahwa Bawaslu Lebak telah membentuk Tim terpadu dengan pihak Kepolisian dalam rangka melakukan penindakan pelanggaran hukum dalam Pemilu 2019.

Dari Bawaslu Kabupaten Lebak akan terus lebih intensif dalam melakukan pengawasan sampai kepada tinggkat Kecamatan.

“Kami dari Bawaslu Kabupaten Lebak telah berupaya dengan cara  melakukan MOU dengan pihak – piahk terkait dalam rangka sukseskan Pemilu 2019 yang baik, aman dan damai,” imbuh Ade.

Terakhir kegiatan, materi disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Linmas Yusuf yang menyampaikan tentang pengelompokan dari masyarakat pemilih diantaranya ada pemilih khusus penyandang disabilitas. Mengajak Warga masyarakat harus membantu mensosilalisasikan untuk menggunakan Hak pilihnya. Kepada para ASN agar menjaga Netralitas dalam Pemilu.

Bagi para ASN tidak diperbolehkan untuk menunjukan pendukungan terhadap salah satu Calon (tidak boleh terlibat dalam Politik Praktis). Ada beberapa ASN yang telah dilakukan proses penindakan pelanggaran dikarenakan telah terlibat dalam Praktik Politik Praktis.

Kepada para alim ulama diharapkan bisa menetralisir adanya potensi konflik menjelang Pemilu 2019. Kerawanan menjelang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemili 2019.

“Alhamdulillah selama kegiatan berjalan lancar dan kondusif. Menutup kegiatan dilaksanakan foto bersama dan doa bersama agar pemilu 2019 berjalan dengan lancar, Aman, Damai dan Sejuk, Amin,”tutup Edy (Arya)

 905 total views,  3 views today

Luar Daerah

ASDP Gandeng BRILink Dalam Perluasan Pelayanan Penjualan Tiket

Published

on

By

Hanuang.com, Merak, 19 Juni 2021Dalam rangka memperkuat digitalisasi penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam perluasan layanan penjualan tiket melalui AgenBRILink atau agen laku pandai, sehingga pengguna jasa akan semakin cepat, mudah dan nyaman saat membeli tiket ferry, khususnya pengguna jasa penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.

Direktur Keuangan, IT dan Manajemen Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Djunia Satriawan mengapresiasi telah terjalinnya sinergi BUMN dalam perluasan layanan penjualan tiket ferry melalui AgenBRILink ini, karena menambah alternatif layanan penjualan tiket bagi pengguna jasa di pelabuhan utama.  “Sinergi ASDP-BRI dengan hadirnya perluasan sales channel AgenBRILink ini sejalan dengan slogan BUMN untuk Indonesia, yakni memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat, kepastian harga dan keamanan dalam bertransaksi,” tutur Djunia lagi.

Sejak 1 Mei 2020 penjualan  tiket penyeberangan Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk menggunakan online ticketing melalui website atau aplikasi Ferizy. Hal ini yang telah mengubah pola pembelian tiket yang sebelumnya go show menjadi pre-journey.

“Dengan hadirnya layanan AgenBRILink di 4 pelabuhan utama, pengguna jasa dapat mudah memperoleh tiket, khususnya mereka yang masih belum memiliki akses ke layanan online Ferizy. Selain kemudahan dalam akses pembelian tiket, pengguna jasa yang membeli tiket ferry melalui AgenBRILink juga mendapatkan kepastian harga dan biaya admin yang seragam, serta dapat terhindar dari pungutan liar,” tutur Djunia.

Menurut dia, adanya AgenBRILink ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pengguna jasa penyeberangan, tetapi juga diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar pelabuhan dengan membuka lapangan usaha dan inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan. Pasalnya, dengan bergabung menjadi AgenBRILink, selain dapat menjual tiket Ferizy, juga dapat membuka layanan pembayaran tagihan, top up uang elektronik, tarik-setor tunai.

AgenBRILink merupakan perluasan layanan dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online dengan konsep sharing fee. Melalui AgenBRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di unit kerja BRI. Layanan AgenBRILink meliputi: transfer, tarik tunai, setoran pembayaran tagihan listrik PLN, air PDAM, iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, penjualan tiket penyeberangan ASDP, pembayaran cicilan,  dan lainnya.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Arga M. Nugraha mengatakan bahwa saat ini kita telah melakukan join project untuk implementasi integrasi sistem dengan ASDP. Melalui kerjasama ini nasabah BRI atau masyarakat umum akan semakin dimudahkan karena bisa melakukan pembayaran tiket penyeberangan ASDP melalui AgenBRILink terdekat.

“Hingga Mei 2021, terdapat lebih dari 458 ribu Agen BRILink diseluruh Indonesia yang mengambil peran besar dalam memberikan akses layanan keuangan masyarakat hingga pelosok negeri. Agen BRILink juga mengambil peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan Indonesia dengan melayani transaksi masyarakat di 55 ribu desa. Tercatat, jumlah AgenBRILink per akhir Mei 2021 mencapai 458.358 agen,” ujar Arga.

CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

 110 total views,  47 views today

Continue Reading

Luar Daerah

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Tinjau Pelabuhan Merak Banten

Published

on

By

Hanuang.com, Merak, 8 Mei 2021 Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah mengapresiasi layanan dan fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten memuaskan, sebagai bukti peningkatan peradaban dan citra positif bangsa dalam sektor transportasi.

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR pada Jumat (7/5) kemarin, Syarif Abdullah bersama rombongan disambut Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi bersama jajaran ASDP melakukan peninjauan di sejumlah fasilitas Pelabuhan Merak, termasuk terminal eksekutif Sosoro-Merak sekaligus memantau aktivitas penyeberangan di tengah kebijakan pelarangan mudik pada masa Angkutan Lebaran tahun ini.

Syarif mengatakan bahwa pada periode Lebaran terhitung mulai 6-17 Mei 2021, Pemerintah telah membuat kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat untuk meminimalkan terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19 lebih luas lagi. Sehingga diharapkan, pada periode 6-17 Mei mendatang, tidak ada perpindahan dari satu daerah ke daerah lain.

“Alhamdullilah saya melihat disini sudah berjalan efektif, dimana pengaturan juga telah terkoordinasi dengan baik, antara lain pihak ASDP dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kesehatan Pelabuhan, dan mitra terkait lainnya,” tuturnya.

Menurut dia kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat di masa Angkutan Lebaran ini merupakan langkah terberat yang diambil Pemerintah.

“Namun, kita harus berterima kasih dan melihat sisi baiknya bahwa tujuan Pemerintah melarang mudik adalah untuk melindungi rakyatnya. Kita minta pengertian masyarakat bahwa pelarangan mudik ini bukan kepentingan Pemerintah, tapi demi keselamatan untuk kemanusiaan, jadi masyarakat harus mendukung,” kata dia.

Dalam kunker hari ini, Syarif menyampaikan apresiasinya terkait fasilitas dan layanan ASDP di Pelabuhan Merak ini yang dinilai cukup memuaskan, khususnya di terminal eksekutif Sosoro-Merak.

“Sudah kita lihat bersama-sama, ini cukup memuaskan. Kalau naik kapal ferry sekarang sudah tidak ada bedanya seperti naik pesawat. Sama halnya dengan masuk terminal, sangat nyaman. Ini kita apresiasi, sebagai salah satu upaya yang baik dalam meningkatkan peradaban dan juga citra positif bangsa dalam sektor transportasi,” ujarnya.

Syarif berharap setelah pandemi Covid-19 berakhir, ASDP juga akan membenahi dan meningkatkan layanan dan fasilitas pelabuhan di Ketapang, Banyuwangi, dimana terdapat penyeberangan menuju Bali, yang sangat tinggi potensi kedatangan turis asing kesana mengingat Bali merupakan destinasi wisata favorit di Tanah Air.

“Kami apresiasi SDP yang terus berinovasi, dengan adanya pembaharuan layanan penyeberangam menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi, sekarang sudah terhubung Tol Trans Sumatera. Artinya, ASDP telah siap dengan konektivitas yang mumpuni dan tanggap terhadap pasar. Kini, transportasi darat menuju ke wilayah Sumatera mulai dari Palembang, Padang, mungkin sampai ke Medan dan Aceh sudah semakin cepat dengan adanya tol, dan ASDP turut berperan dalam memperkuat layanan penyeberangannya,” ujar Syarif menjelaskan.

Ia menambahkan, dengan hadirnya layanan ferry yang cepat, aman dan nyaman tentu akan menarik pengguna jasa, dan hal ini juga berdampak pada multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi di Merak, Cilegon dan wilayah disekitarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya pengembangan dan pengawasan terhadap layanan penyeberangan dan pelabuhan yang dikelola oleh ASDP, khususnya di Merak-Bakauheni yang menjadi barometer layanan di seluruh Indonesia.

“Kami akan terus berinovasi dan terus meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jasa agar dapat mengakses layanan transportasi massal yang manusiawi, andal, cepat, aman dan nyaman. Apa yang menjadi kebutuhan konsumen, hal tersebut yang harus dipenuhi secara berkelanjutan,” tutur Ira. (*)

 3,138 total views,  47 views today

Continue Reading

Luar Daerah

Sebanyak 690 AJB Palsu, Berhasil Diungkap Satgas Mafia Tanah Polda Banten

Published

on

By

Hanuang.com, KOTA SERANG – Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di Indonesia, Polda Banten kembali melakukan pengungkapan kasus mafia tanah.

Kali ini Satgas Mafia Tanah Polda Banten mengungkap sebanyak 690 akta jual beli dan akta hibah palsu yang berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

Dimana sebelumnya, Satgas Mafia Tanah Polda Banten juga telah mengungkap kasus mafia tanah berupa pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) pada bulan Februari 2021 dan sindikat pemalsuan girik palsu pada bulan Maret 2021 lalu.

Saat ditemui, Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Martri Sonny mengatakan bahwa pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang tersebut atas laporan dari masyarakat.

“Pengungkapan kasus ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/94/III/RES.1.9./2021/SPKT I/Banten pada tanggal 03 Maret 2021. Dimana kronologisnya berawal dari diketahui bahwa tandatangan atas nama Babay, S.Pd., M.Si telah dipalsukan dalam Akta jual beli dengan Nomor: 231/2019, tanggal 11 Februari 2019 oleh JS yang merupakan PNS dengan jabatan sebagai staff seksi Ekbang di Kecamatan Pabuaran. Namun JS merupakan tersangka di perkara lain. Dari peristiwa tersebut kemudian Camat Pabuaran Asnawi, S.Pd., M.Si mencari dan merekap data akta jual beli dan akta hibah yang pernah diproses pada masa jabatan Babay, S.Pd., M.Si semasa menjabat sebagai Camat Pabuaran pada kurun waktu 2016-2019,” ujar Martri Sonny di Aula Serbaguna Bidhumas Polda Banten. Kamis, (29/04/2021).

“Dan hasil perekapan dari kurun waktu bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019 terdapat beberapa blangko minuta Akta (Akta Jual Beli dan Akta Hibah) yang masih kosong, tandatangannya atas nama Babay, S.Pd., M.Si yang di palsukan oleh tersangka Dedi Setia Budi yang merupakan pekerja honorer di Kecamatan Pabuaran,” lanjut Martri Sonny.

Atas peristiwa tersebut, lanjut Martri Sonny menambahkan bahwa banyak masyarakat yang menjadi korban karena proses permohonan Akta (Akta Jual Beli dan Akta Hibah) yang diajukan melalui pihak Desa yang di proses oleh tersangka Dedi Setia Budi tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dan tandatangan PPATS (Pejabat pembuat akta tanah sementara) atas nama Babay, S.Pd., M.Si., telah dipalsukan. Serta saudara Babay, S.Pd., M.Si merasa dirugikan dimana jabatan dan wewenangnya telah dimanfaatkan oleh tersangka Dedi Setia Budi untuk melancarkan niat jahatnya.

Martri Sonny menyatakan, berdasarkan kronologis kejadian tersebut, anggota Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten langsung melakukan penggeledahan kerumah tersangka Dedi Setia Budi.

“Anggota langsung melakukan penggeledahan di rumahnya dan memperoleh bukti-bukti dari tersangka. Dan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan pemalsuan tandatangan dalam Akta Jual Beli dan Akta Hibah dari tahun 2018 hingga 2019 ketika menjadi PPATS (Pejabat pembuat akta tanah sementara) di Kecamatan Pabuaran,” imbuh Martri Sonny.

Ditempat yang sama, Kasubdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten AKBP Dedy Darmawansyah menjelaskan bahwa barang bukti berupa Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang dipalsukan tersangka sebanyak 690 akta.

“Adapun total barang bukti Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang dipalsukan tandatangannya sebanyak 690 Akta. Dimana sebanyak 669 akta ditemukan di Kecamatan Pabuaran dan 21 akta ditemukan di rumah tersangka,” jelas Dedy Darmawansyah.

“Dan dari hasil membuat akta tersebut, tersangka memperoleh jasa pertiap akta paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000 dan paling besar Rp. 4.000.000 dan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000, jika ditotalkan yang telah diterima tersangka sebesar Rp. 1.300.000.000,” lanjut Dedy Darmawansyah.

Adapun ancaman pidana terkait kasus tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) tersebut telah melanggar Pasal 263 KUHPidana, pidana penjara lama 6 tahun penjara dan Pasal 264 KUHPidana, pidana penjara paling lama 8 tahun penjara.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengapresiasi terkait pengungkapan kasus pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten.

“Ini merupakan sebuah keberhasilan yang luar biasa yang dilakukan Ditreskrimum Polda Banten melalui Subdit II Harda Bangtah,” ujar Edy Sumardi.

“Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila merasa memiliki dan telah merasa dirugikan, boleh melakukan konfirmasi ke Satgas Mafia Tanah yang ada di Ditreskrimum Polda Banten. Adapun nomor telepon Satgas Mafia Tanah yang bisa dihubungi ialah 081390545679. Jadi bagi masyarakat merasa dirugikan terkait dengan jual beli dan sebagainya terkait dengan tanah silahkan hubungi Satgas Mafia Tanah Ditreskrimum Polda Banten. Kami siap melayani, kami siap untuk melakukan penyelidikan,” tutup Edy Sumardi. (Bidhumas)

 3,969 total views,  49 views today

Continue Reading

Trending Topic