Connect with us

Lampung Selatan

Nanang Terima Evaluasi SAKIP Dari Kementerian PAN & RB, Hasilnya Memuaskan

Published

on

Hanuang.com – Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mencapai sasaran indikator kinerja atau baik.

Kepastian itu terungkap setelah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel Nanang Ermanto menerima Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II tahun 2018, yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Komjen Pol Drs. Syafruddin, M.Si, di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/1/2019).

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Lamsel M. Sefri Masdian, S.Sos mengatakan, Plt. Bupati Lamsel Nanang Ermanto menghadiri undangan dari Kementerian PAN-RB dalam rangka penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP Wilayah II, meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung.

Evaluasi itu katanya, dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

“Kementerian PAN-RB pada tahun 2018 lalu telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Instansi Pemerintah di Wilayah II. Dan alhamdulillah, Lampung Selatan mencapai sasaran sesuai indikator kinerja,” ujar Sefri di ruang Kerjanya, (6/1).

Sementara, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabiitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, secara nasional, hasil SAKIP tahun 2018 menunjukkan masih terdapat 5 kabupaten/kota dengan predikat D, 97 kabupaten/kota dengan predikat CC, 185 kabupaten/kota dengan predikat B, 40 kabupaten/kota dengan predikat BB, dan 9 pemerintah kota dengan predikat A.

“Rata-rata nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP kabupaten/kota adalah sebesar 56,53, meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 53,94. Meskipun masih dalam kategori CC,” ungkap Muhammad Yusuf dalam sambutannya.

Dia melanjutkan, untuk hasil evaluasi SAKIP pada pemerintah provinsi menunjukkan, masih terdapat 5 pemerintah provinsi dengan predikat CC, 18 dengan predikat B, 6 berpredikat BB, 4 berpredikat A, dan 1 yang berpredikat AA, yakni Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

“Dari hasil evaluasi pada tahun 2018 ini, terhitung tingkat efisiensi didapat dari 25 provinsi dan 217 kabupaten/kota sebesar Rp65,1 triliun. Ini (efisiensi) didapat dari kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan dan tidak memiliki daya ungkit dalam pencapaian sasaran pembangunan,” katanya.

Sedangkan, Plt. Bupati Bupati Lamsel, Nanang Ermanto mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab Lamsel yang konsisten mencapai perbaikan akuntabilitas kinerja.

Nanang juga berharap, hasil evaluasi tersebut menjadi motivasi bagi jajarannya untuk melakukan kinerja terbaik untuk masyarakat Kabupaten Lamsel.

Berdasarkan pantauan tim ini, ikut hadir mendampingi Plt. Bupati Lamsel, Sekretaris Daerah Fredy SM, Kepala BPKAD Lamsel Injti Indriati, Kepala Bappeda Lamsel Wahidin Amin, Inspekturkab Joko Sapta, dan Kepala Organiasi Puji Sukamto. (Arya/Kmf)

 1,616 total views,  6 views today

Lampung Selatan

Pastikan Ketersediaan Pangan, DKP Lamsel Gelar Pertemuan Teknis Dengan UPT Pertanian

Published

on

By

Hanuang.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan menggelar pertemuan teknis dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian dan Petugas Pengumpul Data Lumbung Pangan (PPL), di Aula DKP setempat, Selasa (27/7/2021).

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti para Kepala UPT Pertanian dan PPL dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala DKP Lampung Selatan, Yansen Mulia mengatakan, maksud diadakannya pertemuan teknis itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang cadangan pangan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan stoknya di lapangan.

“Pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap menurunya produksi pertanian. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan ingin mendata ketersediaan pangan di daerah-daerah,” ujar Yansen.

Disamping itu kata Yansen, yang tak kalah penting pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan disetiap desa dalam wilayah kecamatan masing-masing.

“Jadi saya minta betul data lumbung pangan yang disampaikan nanti benar-benar update dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengisi data yang dibuat-buat, harus akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Baik itu lumbung pangan swadaya masyarakat atau lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah,” kata Yansen.

Yansen berharap, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya dapat mengetahui sebaran lumbung pangan yang ada di masyarakat. Sehingga memudahkan pemerintah daerah mengetahui kondisi lumbung pangan untuk dikembangkan pembangunan berikutnya.

“Jadi ketika saya, atau dari provinsi bahkan dari pusat datang, kelompoknya memang betul-betul ada, dan lumbung pangannya juga ada. Sekalipun dalam kondisi baik atau rusak ringan. Dan yang tahu kondisinya, ya PPL dan UPT di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Yansen mengatakan, pada kesempatan itu dirinya juga meminta kepada UPT Pertanian dan PPL untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nmor 31 Tahun 2017 kepada pengusaha penggilingan padi di Lampung Selatan.

Yansen menyebut, setiap pengusaha yang memproduksi beras kemasan dan bermerek wajib melakukan registrasi produk dagangannya guna mendapatkan sertifikat.

“Jadi mulai sekarang kita melakukan pendataan untuk meregistrasi (pendaftaran) penggilingan padi. Karena nanti tidak ada lagi penggilingan padi yang mengeluarkan produk beras yang berkualitas tetapi dengan merk orang lain,” tuturnya.

Yansen mengungkapkan, dengan pendataan penggilingan padi itu diharapkan akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan untuk masyarakat selaku konsumen dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk.

Dia berharap, setiap kecamatan ada satu contoh penggilingan padi yang telah memenuhi syarat bisa mengeluarkan beras berkualitas secara resmi dan punya merk dagang sendiri.

“Karena saya lihat kita punya banyak penggilingan padi yang bagus. Tetapi hasilnya dikirm keluar daerah dan kembali lagi kesini sudah dikemas dengan merk orang lain,” tandasnya. (Az)

 77 total views,  77 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Kementerian PUPR Bangun Pengaman Pantai Sepanjang 3,47 Km di Pesisir Lamsel

Published

on

By

Hanuang.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun pengaman pantai di kawasan pesisir pantai Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa dan Desa Maja Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Diketahui, kawasan pesisir Sukaraja dan Maja merupakan pantai yang membentang di garis pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda dan Gunung Anak Krakatau.

Pada tanggal 22 Desember 2018 lalu, telah terjadi bencana tsunami yang disebabkan oleh longsoran akibat letusan Gunung Anak Krakatau sehingga mengakibatkan kerusakan bangunan pengaman pantai di kawasan pesisir Kalianda dan Rajabasa.

Akibat bencana itu, sebanyak 123 orang meninggal dunia. Sejumlah sarana dan prasarana seperti rumah penduduk, sekolah dan tempat ibadah rusak serta menyisakan luka dan trauma yang mendalam bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai.

Untuk meningkatkan rasa aman sekaligus mengantisipasi musibah tsunami terjadi kembali, tahun ini Kementerian PUPR membangun pengaman pantai sepanjang 3,47 km di kawasan pesisir pantai di Kabupaten Lampung Selatan yang sering mengalami abrasi.

Rinciannya, pembangunan Pengaman Pantai Desa Sukaraja tepatnya daerah Kujau sampai Lapangan Merpati sepanjang 2,14 km dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.450.546.100.

Kemudian, pembangunan Pengaman Pantai Desa Maja sepanjang 1,33 km dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.261.703.300.

Atas pembangunan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pengaman pantai tersebut.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Administrasi Umum, M. Darmawan mewakili Bupati Lampung Selatan saat diwawancarai wartawan Televisi Swasta Nasional ANTV di lokasi proyek pembangunan pengaman pantai, Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Selasa (27/07/2021).

Darmawan mengatakan, dengan dibangunnya pengaman pantai atau tanggul penangkis ombak tersebut, setidaknya dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Disamping juga dapat mencegah terjadinya abrasi pantai.

“Kami juga nantinya berencana akan mengembangkan sektor pariwisata di wilayah pembangunan pengaman pantai atau tanggul penangkis ombak. Sehingga diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi masyarakat sekitar,” tambah Darmawan.

Darmawan berharap pembangunan pengaman pantai tersebut dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik serta tanpa adanya kendala yang berarti.

Selain itu, Darmawan juga menginginkan agar pemerintah pusat dapat kembali membangun tangul serupa di wilayah pesisir pantai lainnya di Kabupaten Lampung Selatan. Mengingat masih banyak kawasan pesisir lain yang membutuhkannya.

“Kita berharap semua (pembangunan) dapat berjalan dengan lancar. Intinya berikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung Selatan,” kata Darmawan.

Darmawan juga mengingatkan kepada masyarakat sekitar agar dapat mendukung pelaksanan pembangunan pengaman pantai tersebut.

Sebab kata Darmawan, selain pekerja dalam proyek itu sebagian besar adalah penduduk lokal, untuk material bangunannya terutama batu belah juga diambil dari lokasi sekitar.

“Artinya proyek pemerintah pusat ini telah memberi nilai tambah bagi masyarakat disini ditengah masa sulit pandemi Covid-19. Dan nantinya bila bangunan tanggul sudah jadi, untuk dapat dimanfaatkan sebaik baiknya dan dijaga bersama. Sehingga masa pemanfatannya akan menjadi lebih panjang,” pesan Darmawan.

Pada bagian lain, Rimlan selaku penanggungjawab proyek dari PT. Mina Fajar Abadi, menyatakan akan memperbaiki jalan-jalan yang rusak sebagai akibat dari proyek pembangunan pengaman pantai tersebut.

“Kami akan perbaiki jalan yang rusak sebagai dampak pengerjaan proyek pembangunan pengaman pantai. Ada kok anggarannya,” tutur Rimlan.

Selain itu, pihak PT. Mina Fajar Abadi juga akan menghibahkan lahan seluas 18 meter persegi kepada pemerintahan desa yang diperuntukkan sebagai wisata mini.

“Nanti lahan seluas 18 meter persegi ini kami hibahkan kepada pemerintah desa. Rencananya akan kami buat sebagai lokasi wisata mini, sudah kami timbun,” pungkasnya. (Kmf)

 98 total views,  98 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Tak Mau Kalah, Sekarang Giliran Persit Kodim Lamsel Berbagi Kepada Masyarakat

Published

on

By

Hanuang.com – Ketua Persit KCK Cabang XXXIII Kodim 0421 Lampung Selatan (Lamsel) melaksanakan Bakti Sosial, Selasa, (27/07/21).

Baksos kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Persit KCK, Dewi Enrico bersama anggota yang menyasar masyarakat di sekitar Kalianda.

“Kami sengaja melakukan kegiatan sosial ini untuk membantu masyarakat, walaupun tidak banyak yang dapat kami berikan mudah – mudahan bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kami merasa sangat haru juga berbaur senang bisa bertatap muka langsung dengan warga yang kami berikan bantuan ini” ujarnya.

“Sekali lagi kami berpesan sekaligus menghimbau kepada warga masyarakat, untuk selalu melakukan prokes ditengah pandemi, jaga kesehatan diri masing masing dan keluarga dan jangan lupa untuk senantiasa selalu berdoa” tutupnya. (*)

 504 total views,  504 views today

Continue Reading

Trending Topic