Connect with us

Bandar Lampung

Menunggu Kepastian Hukum Selama 2 Tahun, Perbuatan Ibu Sri Bukan Perbuatan Pidana

Published

on

Hanuang.com, Bandarlampung – Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Cabang Peradi Bandar Lampung menyerahkan salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung di kediaman Ibu Sri Sukaisih yang berlamat di Jalan Endro Suratmin Way Dadi Bandar Lampung tanggal 20 Juni 2020.

Ketua tim perkara Rustamaji, S.H.,M.H, dan Anggota Tim Perkara Nurddin, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., dan Wahyu,S.H.
Perkara ini berawal laporan Korban Edwar Horison atas tindakan ibu Sri Sukaisih yang menyewakan ruko kepada Ahmad Budiman pada tanggal 26 September 2017.

Tim Penasihat Hukum PBH DPC Peradi Bandar Lampung dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 26 September 2018 telah menyampaikan bukti Bahwa sebelumnya ada perkara sengketa kepemilikan antara Korban sebagai Penggugat dengan ibu Sri Sukaisih sebagai Tergugat sebagaiamana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 167/PDT.G/20/2015/PN.Tjk tanggal 16 Maret 2016 yang menyatakan sah kwitansi jual beli antara ibu Sri Sukaisih dengan Hi.Sahrowardi bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada tanggal 4 Oktober 2018 Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan dengan nomor 728/Pid.B/2018/PN.Tjk yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  • menyatakan Terdakwa Sri Sukaisih Binti Muhammad Shar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Penyerobotan tanah”;
  • menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  • menyatakan berupa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi (leges) sebagai bukti sewa dari Sri Sukaisih ke Ahmad Budiman tanggal 25 September 2017 sampai dengan 25 September 2018 dengan sewa Rp. 24.000.000.

B. 1 (satu) exemplar fotocopy (leges) SHM Nomor 9025/Sukarame atas nama Edwar Harison yang dikeluarkan di Teluk Betung Bandar Lampung tanggal 8 Desember 1986 dengan nomor surat ukur nomor 3076/1986 dengan luas 1080 M².

C. 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.

Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Bandar Lampung tanggal 22 Oktober 2018 Mengajukan Banding atas putusan nomor 728/Pid.B/2018/PN.Tjk dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 107/PID/2018/PT.TJK, tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa).
  • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang tanggal 4 Oktober 2018 nomor 728/Pid.B/2018/PN.Tjk yang diminjtkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

  • Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
  • Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van Rechtvervolging).
  • Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
  • Menetapkan barang bhukti berupa :

A. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi (leges) sebagai bukti sewa dari Sri Sukaisih ke Ahmad Budiman tanggal 25 September 2017 sampai dengan 25 September 2018 dengan sewa Rp. 24.000.000.

B. 1 (satu) exemplar fotocopy (leges) SHM Nomor 9025/Sukarame atas nama Edwar Harison yang dikeluarkan di Teluk Betung Bandar Lampung tanggal 8 Desember 1986 dengan nomor surat ukur nomor 3076/1986 dengan luas 1080 M².

C. 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa; Tetap terlampir dalam berkas

  • Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara

Dalam putusan banding, ibu Sri Sukaisih dinyatakan bahwa perbuatan sewa ruko yang dilakukannya bukanlah perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September dengan Pasal 385 ke-4 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 107/PID/2018/PT.TJK, tanggal 15 November 2018b dan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 233 K/Pid/2019 : mengadili Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut; dan membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradila dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara.

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut, Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facte yang menyatakan perbuatan Terdakwa pada dakwaan tungaal telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mesrtinya serta mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, terdakwa menyatakan bahwa tanah yang terletak di jala Endro Suratmin Kelurahan Way Dadi-Bandar Lampung dikuasai karena diperoleh dengan cara membeli dari saksi Syahrowardi seharga Rp. 123.000.000, pada tanggal 29 September 2000, sedangkan saksi Syahrowardi menyatakan tidak pernah menjual tanahnya yang telah SHM nya tersebut kepada Terdakwa, saksi hanya menjual tanahnya tersebut kepada Saksi Hendra Muyawan yang kemudian SHMnya dibalik nama menjadi atas nama anaknya yaitu Edwar Horison.

Pertimbangan dan fakta hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung yang relevan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan atas sebidang tanah antara Terdakwa Ibu Sri Sukaisih dengan Saksi Korban Edwar Horison, permasalahan kepemilikan tanah sedemikian rupa itu adalah erupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan hakim perdata.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung Putusan Banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor 107/PID/2018/PT.TJK tidak bertentangan dengan hukum dan atau/undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan di tolak.

Dengan Demikian Pputusan perkara tersebut telah inkrah, sehingga klien kami Ibu Sri Sukaisih telah sangat jelas dan nyata tidak melakukan tindakan pidana seperti yang didakwakan dan di tuntut Jaksa Penuntut Umum. (Rilis)

 3,607 total views,  3 views today

Bandar Lampung

Bahas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bang Sefri Ikuti Rakor Bersama Diskominfotik Provinsi Lampung

Published

on

By

Hanuang.com – Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, M. Sefri Masdian, S.Sos mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Kegiatan rakor dibuka oleh Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi didampingi Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, di ruang command center lantai II kantor Diskominfotik setempat, Jumat pagi (18/6/2021).

Hadir juga Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Barat, Miswandi Hasan, Kepala Dinas Kominfo Kota Metro, Farida, dan perwakilan Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo mengatakan, dilaksanakanya rakor tersebut dalam rangka sinkronisasi program dinas yang menangani urusan Kominfo, Persandian, dan Statistik di Provinsi Lampung.

Adapun rakor tersebut mengangkat tema tentang Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Provinsi Lampung dalam Peningkatan Pemanfatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Lampung.

“Pertemuan ini topiknya tentang pemanfatan TIK. Dilatarbelakangi ada beberapa program provinsi dan kabupaten/kota yang bisa disinergikan dari sisi pemanfatan TIK,” ujar Ganjar Jationo yang memandu rakor itu.

Ganjar Jationo yang baru dilantik sebagai Kepala Diskominfotik oleh Gubernur Lampung pada 16 April 2021 lalu ini menambahkan, pertemuan antara Dinas Kominfo se-Provinsi Lampung itu akan diagendakan setiap dua bulan sekali secara bergilir.

“Nanti pertemuan ini kita jadikan tradisi. Bisa di provinsi yang mengadakan atau kabupaten/kota. Dan tanggal 8 Juli 2021 nanti, kami juga diundang Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan khusus untuk membahas radio pemda,” katanya.

Sementara, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi mengatakan, perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan dengan baik. Sehingga semua hambatan dan gangguan bisa teratasi dan membantu meringankan pekerjaan.

“Yang menjadi bagian penting dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah keamanannya. Dan ini perlu dijaga, terutama dibidang pemerintahan,” kata Kusnardi.

Kusnardi menyebut, Pemprov Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait Digitalisasi Pemerintahan. Yaitu bentuk layanan pemerintahan akan bertransformasi berbasis digital elektronik. Dengan demikian pelayanan akan menjadi lebih ringkas dan memudahkan masyarakat melakukan semua kegiatannya.

“Seperti contoh yang sudah terealisasikan adalah Kartu Petani Berjaya. Program ini dapat memudahkan petani untuk melakukan aktivitasnya. Mulai penyuluhan hingga pemesanan pupuk bibit dan alat penunjang lainnya bisa dipesan atau diorder lewat satu aplikasi,” ungkap Kusnardi. (Kmf)

 4,502 total views,  97 views today

Continue Reading

Bandar Lampung

Akhir Juni 2021, PWI Lampung Akan Gelar UKW Tingkat Muda dan Madya

Published

on

By

Hanuang.com – Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung memantapkan persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXIV  di Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad, Senin 14 Juni 2021. UKW untuk jenjang Madya dan Muda ini diselenggarakan pada 29-30 Juni mendatang.

Ketua PWI Lampung, Supriyadi Alfian saat memimpin rapat menyampaikan pelaksanaan UKW mandiri kali ini sebenarnya dibuka untuk semua jenjang. Namun, hingga finalisasi calon peserta hari ini, kuota jenjang Utama tak terpenuhi.

“Hanya ada tiga calon peserta untuk jenjang Utama sehingga dengan berat hati panitia pelaksana mencoret kualifikasi untuk redaktur pelaksana dan pemimpin redaksi atau penanggungjawab media tersebut,” kata Bang Yadi, sapaan akrab Ketua PWI Lampung.

Sementara untuk jenjang Madya terisi kuota dua kelas atau 12 peserta. Sedangkan jenjang Muda dengan empat kelas atau 24 peserta.

“Finalisasi ini saya pesan untuk memperhatikan prasarat yang harus dipenuhi oleh peserta, yang antara lain medianya harus berbadan hukum dan minimal sudah terdaftar administrasi di Dewan Pers. Kenapa ini penting? Karena kita tidak ingin ketika peserta lulus namun Dewan Pers tidak mengeluarkan kartu kompetensinya lantaran tidak memenuhi prasyarat,” tegas Bang Yadi.

Ia juga berharap semua calon peserta dapat mengikuti pelaksanaan pra UKW pada 28 Juni 2021 atau sehari sebelum pelaksanaan UKW digelar. Pengurus telah menunjuk dua assesor untuk memberikan pembekalan materi yang diujikan dalam UKW.

“Yang diujikan adalah standar kerja wartawan. Untuk itu, saya berharap kepada peserta agar benar-benar mengikuti seluruh tahapan dengan baik sehingga saat menjalani UKW bisa lancar tanpa hambatan dan tentunya harapan kita agar peserta dapat lulus semua,” ucap Bang Yadi. (iwr/ril)

 5,087 total views,  95 views today

Continue Reading

Bandar Lampung

Napoleon Oktober Boneparte Nahkodai Repdem Provinsi Lampung

Published

on

By

Hanuang.com, Bandar Lampung — Dengan marwah baru Repdem Lampung, yang baru saja dikukuhkan merupakan bagian dari pelopor persatuan. Dimana siap menghantarkan kandidat PDI Perjuangan kembali mendominasi berada di parlemen.

Deketahui, Pengukuhan Repdem DPD Provinsi Lampung. Periode 2021-2026 yang diketuai Napoleon Oxtober Bonaparte. SH, Sekretaris Hendra Mahdian Putra SE, dan Bendahara Yohanes Yudhi W. ST.

Secara langsung pengukuhan dilakukan oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung Sudin, SE yang disaksikan seluruh peserta Rakerda PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Bertempat di Ballroom Novotel Lampung, Selasa, (08/06).

Ketua DPD Repdem Provinsi Lampung, Napolen Oktober Boneparte dengan tegas mengatakan Repdem di daerah harus selaras dengan Dewan Pimpanan Nasional (DPN), Relawan Demokrasi Perjuangan (Repdem) menjaga persaudaraan, persatuan.

“Kami Repdem hadir sebagai banteng penangkal radikalisme yang menyusup dengan jubah-jubah keyakinan dalam beragama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga Mati yg harus dijaga oleh setiap anak bangsa dan setiap Generasi,” ujarnya.

Lanjutnya, Repdem pun memiliki program, yang mana program tersebut ada didalam poin UUD tahun 1945 tentang menangkal Redikalisme. Negara harus menjaga persatuan dan kesatuan sekalipun dengan mengerahkan bala pasukan yang siap menjaga kenyamanan dan ketentraman NKRI.

” Program Repdem yang dalam menangkal Radikalisme ialah selaras dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 alinea ke 4 tentang persatuan dan tumpah darah, dan Repdem tidak akan memberikan ruang buat paham radikalisme masuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” bebernya.

Masih kata Napoleon, untuk itu dengan Repdem sebagai sayap Partai PDI Perjuangan, Repdem Lampung khususnya akan merangkul kalangan Akedimisi, Mahasiswa, Ormas dan OKP lainnya.
Guna bersinergi mengumandangkan dengan masiv pentingnya kerukunan dan persatuan.

“Perdebatan soal pancasila sudah waktunya kita akhiri. Pancasila bukan untuk di perdebatkan, Pancasila lahir mewakili kemajemukan. Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dan terkenal budaya timurnya yaitu gotong royong dan tenggang rasanya. Untuk itu kita akan merangkul elemen masyarakat Lampung khusunya, menggaungkan kerukunan dan kesatuan juga persatuan,” jelasnya.

“Tentunya tidak hanya DPD Repdem sendiri, Tentunya dengan melibatkan peran penuh 15 DPC Repdem se-Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Lampung. Dengan semua kemampuan yang ada Insya Allah mampu mendengungkan itu kembali,” pungkasnya. (Erl)

 6,130 total views,  95 views today

Continue Reading

Trending Topic