Hanuang.com — Pemerintah membutuhkan media untuk memperoleh dan menyampaikan informasi secara independen mengenai berbagai kebijakan maupun aktivitas pemerintahan kepada masyarakat. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan insan pers semestinya dibangun dalam semangat keterbukaan, saling menghormati, serta komunikasi yang sehat.
Dalam konteks tersebut, kritik terhadap oknum dalam tim media pemerintah seharusnya tidak serta-merta dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah ataupun upaya untuk menjatuhkan citra pemimpin.
Justru sebaliknya, kritik dapat menjadi bagian dari evaluasi agar pola komunikasi antara pemerintah dan wartawan berjalan lebih baik.
Media memiliki fungsi penting dalam memastikan publik mendapatkan informasi yang utuh. Wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi yang sudah disiapkan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melihat, mendokumentasikan, mengonfirmasi, dan mengajukan pertanyaan berdasarkan kepentingan publik.
Pemerintah tentu memiliki aturan teknis, protokol, serta pertimbangan keamanan dalam setiap kegiatan. Namun, pengaturan teknis tersebut idealnya tidak berkembang menjadi pembatasan yang justru membuat kerja jurnalistik menjadi sulit.
Pemerintah tidak akan runtuh hanya karena wartawan diberi ruang untuk mengambil gambar.
Citra keterbukaan juga tidak akan roboh hanya karena muncul pertanyaan yang tidak masuk dalam daftar pertanyaan yang dianggap aman.
Sebaliknya, ruang untuk bertanya dan memperoleh informasi secara proporsional justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Di lapangan, persoalan komunikasi terkadang muncul bukan karena kebijakan pimpinan, melainkan akibat cara kebijakan tersebut diterjemahkan oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya.
Keterbatasan teknis yang sebenarnya sederhana jangan sampai berubah menjadi persoalan komunikasi yang lebih besar. Sebab, ketika wartawan merasa dipersulit untuk memperoleh informasi, persoalannya tidak lagi sekadar mengenai akses dokumentasi atau pengaturan kegiatan.
Lebih jauh, hal tersebut dapat membentuk persepsi mengenai seberapa terbuka sebuah pemerintahan terhadap pers dan masyarakat.
Karena itu, evaluasi terhadap kinerja tim media bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kritik justru dapat menjadi cermin untuk melihat apakah semangat keterbukaan yang dibangun oleh pemerintah sudah benar-benar dirasakan hingga ke lapangan.
Terlebih, sikap sejumlah oknum jangan sampai membuat citra keterbukaan yang selama ini melekat pada Gubernur Lampung justru ikut dipertanyakan.
Pemimpin dapat memiliki visi komunikasi yang terbuka, tetapi implementasinya sangat bergantung pada orang-orang yang menjalankan fungsi komunikasi tersebut.
Di sinilah pentingnya memastikan setiap anggota tim memahami bahwa tugas mereka bukan sekadar mengatur siapa yang boleh berada di dekat pejabat, kapan kamera boleh diarahkan, atau pertanyaan apa yang boleh disampaikan.
Lebih dari itu, mereka merupakan bagian dari jembatan komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Pers bukan musuh pemerintah. Wartawan juga bukan pihak yang harus selalu ditempatkan berseberangan dengan kekuasaan.
Media yang kritis justru dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan yang mungkin tidak terlihat dari ruang rapat atau laporan formal.
Begitu pula sebaliknya, pemerintah berhak memberikan klarifikasi ketika terdapat informasi yang tidak tepat. Hubungan yang sehat bukan berarti tidak boleh berbeda pandangan, melainkan mampu mengelola perbedaan tersebut melalui komunikasi yang terbuka.
Jangan sampai semangat menjaga citra pemerintah justru menghasilkan tindakan yang kontraproduktif.
Sebab, dalam pemerintahan, kadang yang paling cepat menutup pintu bukanlah pemimpinnya, melainkan orang yang terlalu bersemangat menjaga gagang pintu.
Pada akhirnya, keterbukaan bukan sekadar slogan yang disampaikan dalam forum resmi. Keterbukaan harus terlihat dalam praktik, termasuk ketika pemerintah berhadapan dengan wartawan yang bertanya, mengambil gambar, melakukan konfirmasi, ataupun menyampaikan kritik.
Jika komunikasi antara pemerintah dan pers tetap dijaga dengan baik, maka kritik tidak perlu dianggap sebagai ancaman.
Kritik adalah bagian dari demokrasi, sementara keterbukaan adalah salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik.
Dan ketika pintu informasi dibuka dengan proporsional, yang masuk bukan hanya kamera dan pertanyaan wartawan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Arya)
