Hanuang.com – Kekecewaan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun 2026 berujung pada aksi pembakaran sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa (11/8/2026) malam.
Ratusan warga yang sebelumnya mendatangi Bank Papua untuk menerima penyaluran dana desa kemudian bergerak menuju sejumlah kantor pemerintahan setelah dana yang mereka tunggu disebut belum diterima hingga sore hari.
Kapolres Puncak AKBP Domingos Ximenes membenarkan adanya aksi tersebut. Menurutnya, massa awalnya datang ke Bank Papua sekitar pukul 11.36 WIT untuk menerima penyaluran dana desa.
“Awalnya massa datang untuk menerima penyaluran dana desa sekitar pukul 11.36 WIT di Bank Papua,” kata Domingos saat dikonfirmasi dikutip dari kompas.com.
Namun, hingga sekitar pukul 17.40 WIT, dana desa yang ditunggu warga disebut belum diterima. Situasi kemudian berkembang menjadi aksi massa.
Massa selanjutnya bergerak menuju Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK). Di lokasi tersebut, Bupati Puncak Elvis Tabuni sempat menemui dan berdialog dengan warga untuk membahas persoalan penyaluran dana desa.
Namun, dialog tersebut belum mampu meredam kekecewaan massa.
Menurut Domingos, massa kemudian melakukan pembakaran terhadap Kantor PMK. Aksi selanjutnya meluas ke sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya.
Sejumlah kantor yang dilaporkan menjadi sasaran pembakaran antara lain Kantor Bupati Puncak, Kantor DPRD, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, serta Kantor Keuangan.
Tak hanya bangunan pemerintahan, satu unit kendaraan roda empat yang berada di halaman Kantor Bupati juga dilaporkan ikut dibakar.
Untuk mencegah aksi semakin meluas, aparat kepolisian kemudian diterjunkan ke lokasi. Personel Polres Puncak mendapat dukungan dari personel Satgas Operasi Damai Cartenz.
Sebanyak 40 personel dipimpin Kasat Sabhara bersama sejumlah tokoh masyarakat diturunkan untuk mengendalikan situasi sekaligus memberikan imbauan kepada massa agar membubarkan diri.
“Untuk menghentikan aksi pembakaran, ada 40 personel yang dipimpin Kasat Sabhara bersama beberapa tokoh masyarakat diturunkan untuk memberikan imbauan kepada massa agar membubarkan diri,” jelas Domingos.
Kehadiran aparat bersama tokoh masyarakat diarahkan untuk mengurai konsentrasi massa dan mencegah kerusuhan berkembang lebih luas.
Hingga berita ini diturunkan, aparat masih melakukan penanganan situasi di lokasi. Kepolisian juga masih melakukan pendalaman untuk mengetahui rangkaian kejadian serta pihak-pihak yang terlibat dalam aksi pembakaran sejumlah fasilitas pemerintahan tersebut.
Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa persoalan penyaluran dana desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan keuangan, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat di tingkat kampung. Di tengah situasi yang masih ditangani aparat, penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan jalur hukum menjadi penting agar kekecewaan warga tidak kembali berkembang menjadi aksi yang merusak fasilitas publik. (Arya)
