Komsumsi Berita dan Penyebaran luas berita yang ada di situs ini, merupakan tanggung jawab yang menyebarkan dan mengunggah ulang di media sosial lainnya Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Hanuang.comHanuang.comHanuang.com
  • Home
  • Berita Sumatera
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Way Kanan
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pariwisata
  • Politik
  • Teknologi
Reading: Jenggis Khan Menilai Pelayanan Disduk Capil Semakin Membaik
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Hanuang.comHanuang.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Berita Sumatera
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Way Kanan
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pariwisata
  • Politik
  • Teknologi
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2026 Hanuang.com. All Rights Reserved.
DPRDLampung Selatan

Jenggis Khan Menilai Pelayanan Disduk Capil Semakin Membaik

redaksi
Last updated: 23 Februari 2023 06:08
redaksi
4 tahun ago
Share
SHARE

Hanuang.com – Anggota DPRD Lampung Selatan, Jengis Khan Haikal menilai pelayanan Dinas Kependudukan Catat Sipil (Disduk Capil) Lampung Selatan sudah cukup baik. Dari pelayanan hingga fasilitas kantor yang nyaman.

Disisi lain Legislatif dari Fraksi Demokrat itu juga menilai adanya pelayanan yang masih merepotkan masyarakat dalam perbaikan kesalahan data yang tertera pada kartu kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir, melalui sidang pengadilan Negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Demokrat, Jenggis Khan Haikal, SH.MH, pada Rabu, (25/1/23).

Menurutnya untuk perbaikan kesalahan nama atau pergantian nama harus ada salinan penetapan pengadilan. Dalam penetapan pengadilan ini tentunya masyarakat akan direpotkan, karena dalam penetapan nama harus ada saksi minal dua orang saksi dalam persidangan.

Selain itu juga, akan menjadi beban pengadilan karena tugas pengadilan sudah menumpuk di tambah sidang penetapan dalam perbaikan atau penambahan nama KTP, KK atupun administrasi lainnya.

“Harusnya dalam perbaikan dan penambahan nama yang tertera pada kartu kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir, cara administrasi belum tentu semua kesalahan masyarakat maupun pihak lainnya, tidak harus disidangkan melalui pengadilan. Ini hanya akan membuat repot masyarakat awam,” ujar Legislatif dari Fraksi Demokrat yang duduk di komisi III DPRD Lampung Selatan itu.

Dijelaskan kesalahan administrasi dan bukan kesalahan administrasi harus di pilah pilah, jika Kesalahan administrasi nama kurang lengkap, ini kan kesalahan admistrasi tentunya tidak harus merepotkan masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam UU No 30 tahun 2014 pasal 1 angka 9 tentang administrasi pemerintahan adalah istilah diskresi yaitu keputusan dan/atau tindakan yang di tetapkan dan/atau di lakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan kongrit yang di hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangan undangan yang memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap , atau tidak jelas dan/atau adanya Stagnasi Pemerintahan.

“Jadi maksud nya UU ini pejabat boleh mengambil tindakan administrasi demi pelayanan masyarakat. Kecuali perobahan nama total keseluruhan baru ada penetapan pengadilan. Ya kita juga mengerti bahwa dalam Perpres no 96 pasal 53 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk bahwa perubahan nama penduduk harus ada salinan penetapan pengadilan Negeri. Kalau ini sependapat, tapi ini perobahan nama total keseluruhan nama di robah,” kata Jenggis menjelaskan.

Lebih lanjut dikatakan, Kalau kesalahan administrasi hanya nama kurang lengkap.

“Saya kira tidak harus sampai ke pengadilan, karena jika mendengar nama pengadilan masyarakat konotasi nya masyarakat mempunyai kesalahan besar, karena pengadilan identik dengan kejahatan perdata, sehingga menjadi ketakutan.

“Saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi pertimbangan Disduk Capil dalam melayani masyarakat yang sangat membutuhkan, khususnya dalam perbaikan kesalahan data,” pungkasnya. (Jasmin)

TAGGED:DPRDLampung SelatanPemkab Lamsel
Share This Article
Facebook Email Print
Byredaksi
Farihan, S.H
Previous Article Jual Barang Kiriman, Sopir Travel di Lampung Timur Diamankan Polisi
Next Article Teken MoU, Pemkab Bersama Kejari Lamsel Jalin Kerja Sama Penyelenggaraan MPP
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sambut Tahun Baru 2023, Kadis Damkar dan Penyelamatan Lakukan Monitoring Ke Tempat Wisata
Lapor 110, Pemudik Alami Mobil Mogok di Bakauheni Dapat Bantuan Cepat Polisi
Nanang : “Ayo Sukseskan Pemilu 2024, Dengan Memberikan Data Yang Benar Kepada Pantarlih”
Nanang Lantik Kades Kunjir & Tejang Sebesi
Ini Penjelasan Bupati Lamsel Terkait Dirinya Jadi Saksi Tipu Gelap Proyek
  • Beranda
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Privacy Policy
  • Term & Conditions

Find Us on Socials

© www.hanuang.com. All Rights Reserved.
Join Us!
Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..
[mc4wp_form]
Zero spam, Unsubscribe at any time.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?