Hanuang.com – Ketua Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wahrul Fauzi Silalahi Kunjungi beberapa kantor yang menaungi organisasi media yang ada di Lampung Selatan. Salah satunya PWI dan SMSI Lamsel, Kamis, (31/10/19).
Kehadiran Wahrul Fauzi dan rombongan yakni menjelaskan atas dibukanya kantor pengaduan rakyat oleh DPD Nasdem di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Lamsel.
“Ini sejalan dengan Manifesto Partai Nasdem. Partai ini dilahirkan dari rahim rakyat dan wajib terus bersama rakyat,” ungkap Ketua DPD NasDem Lamsel, Wahrul Fauzi Silalahi.
Menurutnya, Negara ini diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, mandat untuk menjadikan rakyat Indonesia yang hidup adil, makmur, dan sejahtera. Merdeka sebagai Negara, merdeka sebagai rakyat. Merdeka yang dimaksud berarti kebutuhan rakyat yang terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik indah didengar, namun tak pernah mewujud.
Disinilah Negara Indonesia yang merdeka memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusilangsung pada kesejahteraan rakyat.
Demokrasi berjalan tanpa bimbingan ideologi politik, tanpa program politik yang konsisten, dan pada akhirnya menjauhkan Negara dari mandat konstitusionalnya.
“Itulah alasannya kenapa harus ada Kantor Pengaduan Rakyat. Semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tambah Wahrul yang tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung.
Pengaduan rakyat tersebut diantaranya berkenaan dengan masalah hak pertanahan/agraria, Lingkungan Hidup, Keadilan Hukum, Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan, serta Hak Informasi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyatakan Nasdem berkewajiban memastikan semua kadernya yang ada dalam lembaga pemerintahan eksekutif maupun legislatif ataupun diluar pemerintahan dapat bersama-sama rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
“Nasdem ini partai kaum buruh, petani, perempuan, para ulama dan semua agama serta suku bangsa. Nasdem milik rakyat,” tegas Wahrul yang lama dikenal sebagai Pengacara Rakyat ini.
“Kantor Pengaduan Rakyat dibentuk dengan gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan kehadiran Negara dalam pemenuhan hak warga Negara, serta membangun politik warga Negara berdasarkan cita-cita kesejahteraan, kesetaraan, dan gotong royong” bebernya.
“Kami akan fasilitasi kepentingan rakyat itu dengan mendekatkan dan meleburkan diri bersama rakyat. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai jika diperjuangkan bersama-sama,” tandasnya.
Penanganan Pengaduan Rakyat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada aparatur pemerintahan terkait melalui Nasdem.
Politisi muda Nasdem ini menjelaskan, pengaduan dapat berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun.
Pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan mereka setiap hari, mendorong Pemerintah sebagai penyedia layanan untuk terus menciptakan pelayanan yang berkualitas sesuai harapan masyarakat.
Hal yang paling penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarkan oleh pemerintah adalah adanya kesetaraan posisi tawar antara masyarakat sebagai pengguna layanan dengan pemerintah atau aparatur penyedia pelayanan publik.
Dia berharap kantor pengaduan ini dapat menginventarisir masalah serta mencarikan penyelesaiannya hingga membuat formulasi.
“Output kantor pengaduan rakyat ini adalah terwujudnya pelayanan publik terbaik bagi masyarakat tanpa diskriminasi,” terang wakil rakyat ini.
Partai Nasdem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia dengan mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah Negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan Negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip Bhineka Tunggal Ika.
Selain itu, Nasdem juga memiliki 3 kader terbaiknya yang berhasil duduk dalam parlemen DPRD Lamsel, 9 anggota di DPRD Provinsi Lampung, dan 59 anggota di DPR RI serta 3 pada posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024.
“Perjuangan tidak berhenti bersamaan dengan selesainya masa kampanye. Justru perjuangan untuk membela kepentingan rakyat harus lebih kuat,ketika kader Nasdem berada dalam pemerintahan,” tutupnya.
Hal senada diungkapkan Alpandi selaku Ketua PWI Lamsel, berharap bahwa pihak Parpol dapat bersinergi dengan berbagai lembaga yang menaungi media.
“Kita berharap parpol lain juga dapat berdampingan dan bersinergi kepada media dalam membangun Kabupaten Lampung Selatan lebih baik lagi, dan juga demi terwujudnya apa yang disampaikan. Karena sejatinya kita ada sebagai kontrol sosial bagi Pemerintah” tandasnya.
Sementara Ketua SMSI Lamsel, Vivo Trialito mengapresiasi program dari partai nasdem tersebut. Menurutnya apa yang disampaikan bisa teralisasi bukan hanya sekedar retorika belaka.
“Saya harap program itu dapat terwujud sepenuhnya, dan dapat dibuktikan langsung. Bukan hanya sekedar retorika dan wacana saja” tutupnya. (Arya)
