Connect with us

Lampung Selatan

Buka Kantor Pengaduan Rakyat, Nasdem Minta Dukungan Sejumlah Organisasi Media

Published

on

Hanuang.com – Ketua Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wahrul Fauzi Silalahi Kunjungi beberapa kantor yang menaungi organisasi media yang ada di Lampung Selatan. Salah satunya PWI dan SMSI Lamsel, Kamis, (31/10/19).

Kehadiran Wahrul Fauzi dan rombongan yakni menjelaskan atas dibukanya kantor pengaduan rakyat oleh DPD Nasdem di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Lamsel.

“Ini sejalan dengan Manifesto Partai Nasdem. Partai ini dilahirkan dari rahim rakyat dan wajib terus bersama rakyat,” ungkap Ketua DPD NasDem Lamsel, Wahrul Fauzi Silalahi.

Menurutnya, Negara ini diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, mandat untuk menjadikan rakyat Indonesia yang hidup adil, makmur, dan sejahtera. Merdeka sebagai Negara, merdeka sebagai rakyat. Merdeka yang dimaksud berarti kebutuhan rakyat yang terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik indah didengar, namun tak pernah mewujud.

Disinilah Negara Indonesia yang merdeka memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusilangsung pada kesejahteraan rakyat.

Demokrasi berjalan tanpa bimbingan ideologi politik, tanpa program politik yang konsisten, dan pada akhirnya menjauhkan Negara dari mandat konstitusionalnya.

“Itulah alasannya kenapa harus ada Kantor Pengaduan Rakyat. Semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tambah Wahrul yang tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung.

Pengaduan rakyat tersebut diantaranya berkenaan dengan masalah hak pertanahan/agraria, Lingkungan Hidup, Keadilan Hukum, Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan, serta Hak Informasi.

(Wahrul Fauzi Silalahi Saat Memberikan Cinderamata Kepada Alpandi Selaku Ketua PWI Lamsel)

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyatakan Nasdem berkewajiban memastikan semua kadernya yang ada dalam lembaga pemerintahan eksekutif maupun legislatif ataupun diluar pemerintahan dapat bersama-sama rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

“Nasdem ini partai kaum buruh, petani, perempuan, para ulama dan semua agama serta suku bangsa. Nasdem milik rakyat,” tegas Wahrul yang lama dikenal sebagai Pengacara Rakyat ini.

“Kantor Pengaduan Rakyat dibentuk dengan gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan kehadiran Negara dalam pemenuhan hak warga Negara, serta membangun politik warga Negara berdasarkan cita-cita kesejahteraan, kesetaraan, dan gotong royong” bebernya.

“Kami akan fasilitasi kepentingan rakyat itu dengan mendekatkan dan meleburkan diri bersama rakyat. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai jika diperjuangkan bersama-sama,” tandasnya.

Penanganan Pengaduan Rakyat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada aparatur pemerintahan terkait melalui Nasdem.

Politisi muda Nasdem ini menjelaskan, pengaduan dapat berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun.

Pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan mereka setiap hari, mendorong Pemerintah sebagai penyedia layanan untuk terus menciptakan pelayanan yang berkualitas sesuai harapan masyarakat.

Hal yang paling penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarkan oleh pemerintah adalah adanya kesetaraan posisi tawar antara masyarakat sebagai pengguna layanan dengan pemerintah atau aparatur penyedia pelayanan publik.

(Wahrul Fauzi Silalahi Saat Memberikan Cinderamata Kepada Vivo Trialito Selaku Ketua SMSI Lamsel)

Dia berharap kantor pengaduan ini dapat menginventarisir masalah serta mencarikan penyelesaiannya hingga membuat formulasi.

“Output kantor pengaduan rakyat ini adalah terwujudnya pelayanan publik terbaik bagi masyarakat tanpa diskriminasi,” terang wakil rakyat ini.

Partai Nasdem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia dengan mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah Negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan Negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu, Nasdem juga memiliki 3 kader terbaiknya yang berhasil duduk dalam parlemen DPRD Lamsel, 9 anggota di DPRD Provinsi Lampung, dan 59 anggota di DPR RI serta 3 pada posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024.

“Perjuangan tidak berhenti bersamaan dengan selesainya masa kampanye. Justru perjuangan untuk membela kepentingan rakyat harus lebih kuat,ketika kader Nasdem berada dalam pemerintahan,” tutupnya.

Hal senada diungkapkan Alpandi selaku Ketua PWI Lamsel, berharap bahwa pihak Parpol dapat bersinergi dengan berbagai lembaga yang menaungi media.

“Kita berharap parpol lain juga dapat berdampingan dan bersinergi kepada media dalam membangun Kabupaten Lampung Selatan lebih baik lagi, dan juga demi terwujudnya apa yang disampaikan. Karena sejatinya kita ada sebagai kontrol sosial bagi Pemerintah” tandasnya.

Sementara Ketua SMSI Lamsel, Vivo Trialito mengapresiasi program dari partai nasdem tersebut. Menurutnya apa yang disampaikan bisa teralisasi bukan hanya sekedar retorika belaka.

“Saya harap program itu dapat terwujud sepenuhnya, dan dapat dibuktikan langsung. Bukan hanya sekedar retorika dan wacana saja” tutupnya. (Arya)

 1,406 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Polri Imbau Masyarakat Waspada Terhadap Penipuan Berkedok Investasi

Published

on

By

Hanuang.com, Jakarta – Polri mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan berkedok investasi dan masyarakat pun diminta tidak mudah termakan dengan janji atau keuntungan besar yang ditawarkan oleh pengelola.

“Karena biasanya cara-cara penipuan seperti itu sehingga masyarakat tertarik untuk berinvestasi,” kata Brigjen Rusdi Hartono Karo Penmas Divisi Humas Polri, Jumat (22/1/2021).

Ia mengatakan masyarakat harus memastikan perusahaan investasi memiliki izin yang lengkap dari instansi berwenang jika masyarakat ingin berinvestasi. Dengan begitu, penipuan dapat diminimalisasi.

Karopenmas pun meminta masyarakat melaporkan ke polisi jika mengetahui aktivitas yang mencurigakan dari kegiatan pengumpulan dana atau investasi. Hal ini penting agar polisi dapat segera menindaklanjuti.

“Sehingga tidak berkembang menjadi sesuatu yang malah merugikan masyarakat luas. Seperti PT. Kampung Kurma telah melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Rusdi menyebut penyidik Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan penipuan investasi di PT. Kampung Kurma. Hasil penyelidikan sementara, PT. Kampung Kurma tidak berizin.

“Artinya, kegiatan di perusahaan tersebut ilegal,” imbuh dia.

PT. Kampung Kurma diduga melanggar Pasal 8, Pasal 16 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; serta Pasal 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Rusdi mengatakan penyidik sudah memeriksa 70 orang saksi dan korban. Kemudian menyita dokumen-dokumen serta aset berupa lokasi usaha yang diatasnamakan PT Kampung Kurma tersebut.

“Seperti di Banten itu Pandeglang dan Kabupaten Lebak, kemudian satu lokasi di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cirebon. Maka, total keseluruhan enam lokasi atas nama PT. Kampung Kurma,” tutur Rusdi.

Selain itu, Bareskrim Polri juga tengah mendalami kasus dugaan penipuan investasi di PT Jouska Finansial Indonesia atau Jouska Group dengan terlapor Aakar Abyasa FidzunoChief Executive Office (CEO) PT Jouska Finansial Indonesia.

Kasus ini awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh kuasa hukum sejumlah nasabah Jouska, Rinto Wardana. Laporan terdaftar dengan nomor LP/5.263/IX/ YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 3 September 2020.

Rinto mengatakan ada puluhan nasabah menjadi korban penipuan investasi. Total kerugian disebut mencapai Rp10 miliar.

Aakar disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (*)

Sumber : Tribratanews.polri.go.id

 1,798 total views,  829 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Bupati Lamsel Buka Musda VI DPD Partai Amanat Nasional

Published

on

By

Hanuang.com, KALIANDA – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, membuka sekaligus berikan sambutan pada acara Musda VI DPD PAN Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (23-1-2021).

Kehadiran orang nomor satu di Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto tersebut, disambut Sekretaris DPW PAN Propinsi Lampung sekaligus Ketua DPD PAN Lampung Selatan, Ahmad Fitoni beserta jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Bupati Nanang Ermanto mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terselenggaranya MUSDA VI PAN Lamsel yang diselenggarakan di Sekretariat DPD PAN Lamsel Jl. Kusuma Bangsa, Kalianda (depan pom bensin Sebayak, red).

“Selaku Pimpinan Daerah, saya mengapresiasi atas terselenggaranya Musda ke VI DPD PAN Lamsel. Saya yakin, musda ini dapat menghasilkan pengurus baru yang solid dan kredibel dalam memajukan serta mewujudkan cita-cita partai kedepannya yang berkontribusi besar dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Nanang.

Pada bagian lain, Sekretaris DPW sekaligus Ketua DPD PAN Lampung Selatan, Ahmad Fitoni pada kesempatan itu menjelaskan, hasil kunjungannya ke masyarakat diberbagai kesempatan, menyatakan bahwa hal utama yang dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan.

“Masyarakat sangat butuh pekerjaan. Jika tidak dimulai dengan persatuan antar pemangku kebijakan, yang menjadi korban adalah masyarakat,” ujar Ahmad Fitoni.

“Oleh karenanya, saya berharap pemerintah daerah dapat mensosialisasikan regulasi, terutama regulasi yang menyangkut dunia usaha, lebih intens lagi, sehingga masyarakat atau kalangan pengusaha dapat memahami persyaratan untuk memudahkan mereka memulai usahanya” tambah Fitoni.

“PAN siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memdukung program serta memajukan Lampung Selatan, tegas Fitoni.

Nanang Ermanto sendiri menjelaskan, lesunya perekonomian baik regional maupun skala nasional, salah satu penyebabnya adalah pandemi covid-19 yang belum juga berakhir.

Pandemi Covid-19 tidak hanya membuat perekonomian lesu, tetapi juga kerap menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Oleh karenanya, pada kesempatan itu, Nanang Ermanto meminta kepada jajaran pengurus PAN Lampung Selatan, dari DPD hingga tingkat ranting untuk turut andil dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan.

“Saya yakin, dengan semangat gotong-royong dan persatuan, kita akan mampu membawa daerah kita keluar dari berbagai kesulitan,”kata Nanang.

“Dengan silaturahmi, kebersamaan dan gotong-royong, PAN akan selalu menyinari untuk membangkitkan perekonomian di Lampung Selatan,” pungkas Nanang. (Kmf)

 1,784 total views,  789 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Winarni Percantik Kebun Edukasi Dengan Tanaman Bunga

Published

on

By

Hanuang.com – Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) lakukan penanaman bunga di Kebun Edukasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel, Jum’at (22/1/2021).

Hj. Winarni Nanang Ermanto selaku Ketua TP PKK Lamsel dengan didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lamsel, Yani Thamrin dan Sekretaris Yayasan Jantung Indonesia Cabang Lamsel, Rosdiana Ariswandi melakukan Penanaman Bunga di Kebun Edukasi Pemkab Lamsel.

Guna mempercantik Kebun Edukasi Pemkab Lamsel, Hj. Winarni Nanang Ermanto bersama Yani Thamrin, Rosdiana dan jajaran, usai melakukan senam bersama di Gedung Olahraga Wai Handak (GWH) melakukan Penanaman Bunga Perdana di Kebun Edukasi Pemkab Lamsel yang terletak di samping Rumah Dinas Bupati.

Pada kesempatan itu Winarni Nanang Ermanto berharap kebun edukasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelajar dan masyarakat sebagai tempat rekreasi dan belajar bercocok tanam dengan baik.

“Selain mendukung Program Kerja Bupati Lampung Selatan dengan mempercantik Kebun Edukasi, Tim Penggerak PKK, DWP dan YJI juga berencana untuk membuat kebun Tanaman Obat Keluarga (TOGA)”, kata Winarni.

“Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dapat menjadi contoh baik bagi TP PKK, DWP dan YJI yang berada di Kecamatan-kecamatan”, ujar Winarni. (Kmf)

 3,796 total views,  775 views today

Continue Reading

Trending Topic