Connect with us

Nasional

Bantu Buronan Kasus Bank Bali, Brigjen Ini Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Published

on

Hanuang.com – Bareskrim Polri menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka buntut dari kasus Djoko Tjandra, Senin, (27/07/20).

“Hari ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka saudara BJP PU,” kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, dikutip dari CNN Indonesia.

Brigjen Prasetijo Utomo dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 E KUHP dan Pasal 426 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Diketahui sebelumnya bermula dari Brigjen tersebut menyalahgunakan wewenang sebagai Kakorwas Bareskrim Polri dengan menerbitkan surat jalan bagi Djoko Tjandra untuk pergi dari Jakarta ke Pontianak pada akhir Juni lalu. Yang mana dalam aturan yakni surat jalan hanya bisa diterbitkan oleh Kabareskrim dan Wakabareskrim untuk kepentingan perjalanan dinas Internal.

Selain itu juga, Ia membantu sang buronan dalam mendapatkan surat bebas Covid-19 dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, sebelumnya Kapolri, Jenderal Idham Aziz telah mencopot jabatannya. (Arya)

 3,218 total views,  3 views today

Nasional

Terkait Kode Etik, Arief Budiman Diberhentikan Dari Ketua KPU RI

Published

on

By

Keterangan Gambar : Gambar Diambil Dari Google (republika.co.id)

Hanuang.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI.

Diketahui bahwa Putusan DKPP tersebut terkait pendampingan Arief terhadap komisioner KPU Evi Novida Ginting yang menggugat surat keputusan Presiden.

“Teradu terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena di setiap kegiatan teradu di ruang publik melekat jabatan Ketua KPU,” demikian bunyi penggalan putusan DKPP dalam persidangan yang dikutip dari detik.com, Rabu (13/1/2021).

Ia juga dinyatakan bersalah karena melanggar kode etik dengan tetap menjadikan Novida sebagai Komisioner KPU.

“Memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” demikian bunyi putusan DKPP yang dibacakan Ketua DKPP Muhammad.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, KPU diminta untuk melaksanakan putusan tersebut dalam tujuh hari. (*)

Sumber : http://Detik.com

 1,348 total views,  56 views today

Continue Reading

Nasional

MUI Keluarkan Fatwa Halal Untuk Vaksin Covid-19

Published

on

By

Hanuang.com – Menyikapi vaksin yang didatangkan oleh Pemerintah untuk menanggulangi pandemi covid-19, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengeluarkan fatwa.

Fatwa MUI Nomor : 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari Sinovac Life Science Co. LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero), dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2021.

Fatwa MUI telah melalui pertimbangan-pertimbangan, diantaranya, wabah covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan dan diantara ikhtiar mencegah penularan wabah yakni melalui tindakan vaksinasi. Produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian serta kehalalannya.

Sebelumnya, komisi fatwa MUI telah menggelar rapat pada tanggal 8 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa, kesatu, vaksin covid-19 produk Sinovac Life Science Co. LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero) dalam proses produksinya tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. kedua, tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia. ketiga, bersentuhan dengan barang najis mutawassitah sehingga dihukumi mutanajjis, tetapi sudah dilakukan pensucian secara syar’i. keempat, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin covid-19.

Dalam fatwa MUI ada beberapa ketetapan yaitu, pertama, vaksin covid-19 adalah vaksin yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero) diantaranya CoronaVac, Vaksin Covid-19, dan Cov2Bio.

Kedua, vaksin yang diproduksi oleh perusahaan diatas hukumnya suci dan halal serta boleh digunakan oleh umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

Ketiga, fatwa berlaku sejak tanggal ditetapkan yang mana jika ada kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, juga menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa tersebut.

Fatwa MUI itu, ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA dan Sekretaris Komisi Fatwa, Miftahul Huda, Lc. Diketahui oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, KH. Miftachul Akhyar dan Sekretaris Jenderal, DR. H. Amirsyah Tambunan. (*)

 826 total views,  58 views today

Continue Reading

Nasional

Ketum PWI Minta Kesedian Ketua MPR RI & Menko UKM Hadir di HPN 2021

Published

on

By

Hanuang.com, Jakarta – Pengurus PWI Pusat dan Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2021 melakukan pertemuan secara Virtual dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki, Selasa, (12/01/21)

Dalam pertemuan ini Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari langsung meminta kesedian baik Ketua MPR RI dan Menteri Koperasi UKM untuk hadir pada rangkaian acara HPN 2021 yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 – 9 Februari 2021 di Ibukota Jakarta.

Meski dilakukan secara virtual pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban. Ketua Umum PWI Pusat menghaturkan rasa terima kasih atas sambutan baik dari Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam pertemuan ini mengatakan, pers adalah komponen yang sangat penting di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, jadi momentum HPN 2021 ini sangat dia dukung untuk tetap dilaksanakan meski di tengah masa pandemi covid-19.

“Atas undangan PWI, saya siap hadir baik secara aktual maupun virtual, asalkan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Bambang Soesatyo yang juga tercatat pernah berkiprah menjadi wartawan di beberapa media.

Usai melakukan pertemuan virtual dengan Ketua MPR, Panitia HPN langsung melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Seperti halnya Ketua MPR, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di awal pertemuan virtual ini langsung menyambut baik rencana PWI Pusat dan Panitia HPN 2021 untuk melakukan HPN secara virtual.

“Meskipun secara virtual, saya wajib mendukung dan ikut serta pada Hari Pers Nasional 2021. Melalui PWI saya menitipkan agar di masa pandemi saat ini UMKM senantiasa berjuang agar terus dapat bertahan demi kelangsungan hidup. UMKM saat ini juga dituntut untuk dapat beradaptasi dan berinovasi secara digital,” harap Teten Masduki.

Teten juga menaruh harapan besar agar para UMKM harus bisa beradaptasi di tengah perubahan perilaku konsumsi masyarakat saat ini.

Sementara itu Ketua Panitia HPN 2021 Auri Jaya mengatakan bahwa Peringatan HPN 2021 lokasi puncaknya tetap dilaksanakan di Ancol sesuai rencana awal, dan ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI beberapa waktu yang lalu.

“HPN kali ini akan dicanangkan sebagai HPN pertama yang di selenggarakan secara virtual oleh PWI Pusat dan di ikuti secara serentak oleh seluruh PWI Provinsi, PWI Kabupaten dan Kota serta konstituen Dewan Pers lainnya, seperti SMSI, AMSI, ATVSI, ATVLI, SPS, PRSSNI, PPPI, SGP, PFI, dimana ditargetkan akan diikuti oleh sepuluh ribu wartawan dari seluruh Indonesia secara virtual,” ujar Auri Jaya.

Langkah ini diambil akibat pandemi covid 19 yang belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Untuk itu PWI Pusat lewat Panitia HPN berinovasi peringatan HPN dikemas dalam bentuk virtual,” ujarnya.

Selain Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dan juga Ketua Panitia HPN Auri Jaya, pertemuan virtual ini juga dihadiri Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Marthen Selamet Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Abdul Aziz, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mokhtar, Ketua Bidang Pembinaan Daerah Akmad Munir, Bendahara Umum M Ihsan, Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga, Sekretaris Panitia HPN Kesit B Handoyo, Ketua Bidang Bakti Sosial HPN M Nasir, serta Penanggung Jawab Humas HPN Mercys Charles Loho. (*)

 1,002 total views,  56 views today

Continue Reading

Trending Topic