Hanuang.com – Kabupaten Lampung Selatan kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Daerah yang dikenal sebagai “Beranda Sumatra” ini resmi ditetapkan sebagai lokus kunjungan lapangan dan studi dokumentasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka penyusunan buku Refleksi Satu Dasawarsa Dana Desa.
Kunjungan tim Kemenkeu RI tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lampung Selatan, Erdiyansyah, di Kantor Dinas PMD, Selasa (5/5/2026). Pertemuan ini turut melibatkan jajaran Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kajian strategis tersebut.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Kemenkeu RI, Sukma Aji, menjelaskan bahwa penyusunan buku ini merupakan amanah nasional yang berada dalam pemantauan Bappenas. Tujuannya adalah menghasilkan kajian berstandar internasional mengenai perjalanan dan dampak dana desa selama sepuluh tahun terakhir.
“Lampung Selatan dipilih karena memiliki karakteristik wilayah yang lengkap, mulai dari kawasan pegunungan hingga pesisir pantai. Selain itu, sebagai gerbang Pulau Sumatra, daerah ini memiliki potensi limpahan ekonomi dari Pulau Jawa,” ujar Sukma.
Menurutnya, buku refleksi tersebut akan mengupas lima aspek utama, yakni kondisi desa sebelum dana desa, perkembangan regulasi, ekspektasi pemerintah daerah, capaian output, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.
Dalam proses penelitian, empat desa ditetapkan sebagai sampel utama, yakni Sidowaluyo, Balinuraga, Kecapi, dan Canggung. Keempat desa ini dinilai mampu merepresentasikan praktik tata kelola dana desa di berbagai karakter wilayah, baik agraris maupun pesisir.
“Kami juga melihat adanya sinergi menarik antara kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dengan KSPP/KDMP,” tambah Sukma.
Menanggapi hal tersebut, Erdiyansyah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Lampung Selatan sebagai bagian dari kajian nasional tersebut. Ia menilai kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan perkembangan desa yang terus didorong sebagai identitas daerah.
“Empat desa yang menjadi sampel ini mencerminkan kondisi wilayah kami, baik dari sektor pertanian maupun potensi wisata pesisir,” jelasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian desa, di antaranya Desa Rejo Mulyo yang meraih predikat BUMDes terbaik tahun 2024 serta penguatan kolaborasi dengan KDMP. Selain itu, KDMP Bumi Sari di Kecamatan Natar telah ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional.
Erdiyansyah berharap, kajian yang dilakukan Kemenkeu tidak hanya menjadi dokumentasi akademik, tetapi juga mampu menjadi pemicu semangat bagi desa-desa lain untuk terus berinovasi dalam pengelolaan dana desa.
“Semoga ini menjadi motivasi bagi desa-desa di Lampung Selatan untuk semakin maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Arya)
