Hanuang.com – Puluhan Kepala Desa di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), mengadukan permasalahan pemotongan tunjangan ke DPRD setempat, Senin, (22/2/2021)
Pemotongan tunjangan oleh Pemkab dinilai selain sepihak juga dikhawatirkan akan mengganggu terlaksananya pelayanan terhadap warga masyarakat.
Para kepala desa yang hadir yang dikomadoi oleh Ketua Apdesi Kecamatan Kalianda, Muchlis ini langsung diterima oleh Komisi I DPRD Lamsel.
Dihadapan para anggota Komisi I DPRD Lamsel, Muchlis menyatakan bahwa pemotongan tunjangan oleh Pemkab dinilai tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini.
Karena menurutnya kepala desa adalah ujung tombak pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada warga masyarakat, sehingga tenaga dan mobilisasi dan waktu yang digunakan cukup banyak dan itu memerlukan asupan anggaran yang cukup.
Oleh karena itu pihaknya berharap agar Pemkab dapat memakluminya, dan mencabut SK Bupati tentang pemotongan tunjungan aparatur desa ini.
”Kami berharap aspirasi ini disampaikan kepada pemkab Lamsel, dan kalau ini tidak dipenuhi bisa saja kami akan mogok kerja” Ujar Muchlis diikuti oleh para kepala desa lainya.
Ketua Komisi I DPRD Lamsel, Bambang Irawan mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa yang telah meluangkan waktunya datang ke ruangan Komisi I.
Berkaitan dengan keluhan dari para kepala desa tentang pemotongan tunjangan oleh pemerintah kabupaten Lampung Selatan, tentunya pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan ini.
“Kami akan berusaha keras agar mencari jalan keluarnya, sehingga para kepala desa yang merupakan garda terdepan dalam pemerintahan tetap dapat melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat ” pungkasnya. (*)
