Hanuang.com – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) melakukan klarifikasi terhadap Suwadi selaku Kades Marga Catur.
Pemanggilan Kades tersebut berdasarkan Nomor 06/PP.00.02/K.LA 02/04/2023 yang berdasarkan dengan UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan Pemilu, PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Surat Imbauan Netralitas Kades No. 47/PM.00/K.LA-02-04/04/2023.
Diketahui sebelumnya saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang diselenggarakan di Balai Desa Marga Catur, sang Kades mengenakan seragam kaos salah satu Partai Politik.
Hal tersebut mengundang gejolak dikalangan masyarakat dan Parpol lainnya terkait Netralitas ASN dan banyak pihak mempertanyakan kinerja dari pengawas Pemilu.
Menanggapi hal tersebut, pihak Bawaslu melalui Panwascam Kalianda melakukan pemanggilan dalam hal klarifikasi terkait netralitas seorang pimpinan.
Yusrul Huda, selaku Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwascam Kalianda menjelaskan bahwa tahapan pencegahan telah dilakukan sebelumnya oleh pihak Panwascam melalui PKD.
“Sebelumnya kita sudah menyerahkan surat Imbauan Netralitas ASN/Kepala Desa melalui Pengawas Kelurahan dan Desa agar dipahami dan dimengerti oleh Kades maupun perangkat desa” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Riyan Hidayat selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa membenarkan bahwa pihak yang bersangkutan sudah di Klarifikasi.
“Tadi sudah kita panggil dan mintai keterangan terkait dugaan pelanggaran netralitas Kades, selanjutnya nanti akan kita kaji bersama serta hasilnya nanti akan kita koordinasikan dengan Bawaslu Kabupaten” jelasnya, Senin, (05/06/23).
Terpisah, salah satu narsum dan pakar hukum menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus Parpol.
“Berdasarkan UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, kalau mereka nyaleg ya boleh hak politik” bebernya.
“Namun perlu dipahami, di UU desa itu mengatur tentang pengurus, kalau anggota atau simpatisan tidak dijelaskan atau diatur” tambahnya.
Dilain sisi, Ketua Panwascam Kalianda, Rela Setia, mengimbau kepada seluruh Kepala Desa jajarannya agar dapat memahami isi dari Surat Imbauan Netralitas.
“Kepada Seluruh Kepala Desa Khususnya di Kecamatan Kalianda agar dapat memahami Pentingnya Menjaga Netralitas Sesuai Perintah Undang-Undang, Sebagaimana Pencegahan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kalianda melalui Surat Imbauan Netralitas Kepala Desa yang telah di berikan langsung Kepada Seluruh Kepala Desa di Kecamatan Kalianda Pada Tanggal 7 April 2023” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, saat dimintai keterangan, Suwadi mengakui kesalahannya dan menjelaskan bahwa dirinya belum sempat membaca surat Imbauan Netralitas dari Bawaslu. (Arya)
