Connect with us

Lampung Selatan

Terjadi Asusila Di Ponpes, LBH PERPUKAD Turun Tangan Dampingi Keluarga Korban

Published

on

Hanuang.com, Lampung Selatan – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perjuangan Pemuda Untuk Keadilan (PERPUKAD) Lampung, melakukan pendampingan hukum terhadap korban pencemaran nama baik dan penyebaran fhoto Asusila anak dibawah umur yang benama ZN (14) warga Dusun Way Galih, Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Minggu (06/09/20).

Dalam perkara ini pihak keluarga meminta pendampingan Hukum kepada LBH PERPUKAD dikarenakan pihak Keluarga korban merasa dirugikan dan dipermalukan oleh pelaku penyebaran foto asusila terhadap anaknya yang masih dibawah umur dan sedang duduk dibangku pendidikan salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di sekitar tempat tinggalnya.

Ketua tim Pengacara Kuasa Hukum LBH PERPUKAD, Lena Baiti Rusli, SHi, Mengatakan akan membantu mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada pihak korban terkait Tindak Pidana UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 45 Jo 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016.

“Setelah mempelajari seperti apa perkara ini, kita akan ambil beberapa langkah-langkah awal terkait kejadian ini yang harus kita jalankan” ujarnya.

Ini poin-poin yang akan dilakukan oleh pihak LBH PERPUKAD Lampung :

  1. LBH PERPUKAD akan melakukan koordinasi terhadap pihak Ponpes yang mana ada tindak pidana dilingkungan ponpesnya, namun tidak bisa disikapi dan diselesaikan (Pembiaran_red).
  2. LBH PERPUKAD akan melanjutkan tindak pidana laporan mereka (korban_red) dipihak kepolisian kenapa tidak berjalan, jika memang tidak memenuhi unsur penyidikan, kita akan minta Surat Penghentian Penyidikan (SP3).
  3. LBH PERPUKAD akan berkoordiansi kepada pihak Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kabupaten Lampung Selatan terkait permasalahan ini.

Menurut keterangan keluarga korban yang tak ingin disebutkan idetitasnya, menjelaskan pada saat mengetahui informasi penyebaran foto asusila terhadapat keluarganya tersebut, mereka mendatangi Pondok Pesantren untuk menanyakan dan klaflrifikasi kepada pihak Ponpes terkait dugaan anak muridnya yang menyebarkan foto asusila.

“Namun pihak Ponpes seperti terkesan membiarkan dan menutupi serta cuek terhadap masalah yang menimpa keluarganya.” jelasnya.

“Kami sudah lebih dari satu kali datang menemui pimpinan Ponpes tersebut, dan dijanjikan akan menyelesaikan masalah yang menimpa Keluarga kami, dan akan mendatangkan keluarga pelaku penyebaran foto asulia yang dilakukan oleh muridnya tersebut, namun hingga sampai saat ini tidak ada kehadiran dan itikad baiknya untuk melakukan menyelesaian ataupun permohonan maaf, dengan alasan banyak kesibukan” lanjutnya.

“Kami dari pihak keluarga korban sudah menunggu dari pihak Ponpes untuk menyelesaikan terkait kejadian masalah ini, namun tidak ada tanggapan dan penyelesaian, kami merasa sudah dipermalukan dan dicemarkan nama baik keluarga, hingga akhirnya kami melaporkan masalah ini ke Polres Lamsel walaupun prosesnya belum bisa berlanjut dan akhirnya kami meminta bantuan hukum kepada LBH PERPUKAD” pungkasnya.

Orang tua korban DD (60), merasa sangat malu dan terpukul serta merasa tidak ada harga diri dengan adanya kejadian yang menimpa anaknya dan keluarganya, dia berharap agar pelaku penyebaran foto dan pencemaran nama baik keluarganya bisa ditangkap dan dproses sesuai dengan hukum yang belaku.

Terpisah, Direktur LBH PERPUKAD, Jhony Nopiansyah menanggapi perkara ini, dan akan semaksimal mungkin memperjuangkan hak-hak korban.

“Dengan membantu memberikan pendampingan hukum kepada keluarga korban untuk mencari keadilan dan mengembalikan nama baik serta agar pelaku penyebaran foto asusiala tesebut, bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku” bebernya. (*)

 5,099 total views,  24 views today

Lampung Selatan

Uji Publik DPS, Bagian Dari Keterbukaan KPUD Lampung Selatan

Published

on

By

Hanuang.com – KPU Kabupaten Lampung Selatan menggelar uji publik Data Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Lampung Selatan tahun 2020. Agenda tersebut merupakan upaya KPU dalam upaya mendapatkan tanggapan dan masukkan dari masyarakat terhadap jumlah daftar pemilih sementara (DPS) yang sebelumnya telah ditetapkan sebanyak 702.310 pemilih.

Ketua KPU Lampung Selatan, dalam Sambutannya mengatakan uji publik yang dilangsungkan di Aula Pertemuan Kantor KPU Kab. Lampung Selatan, Senin, 28 September 2020.

“ koreksi dan masukan dari stakeholder terkait jadi poin yang diharapkan pada pelaksanaan agenda tersebut” ujarnya.

Selanjutnya Uji Publik disampaikan oleh Anggota KPU Kab. Lam-Sel Divisi Program, Data dan Informasi Asma Emilia menjelaskan kronologi penetapan Daftar Jumlah pemilih (A.KWK) sejumlah 744.681, data A.KWK didapat dari hasil Sinkronisasi dan penyandingan data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap DPT Pileg terakhir 2019, dengan jumlah pemilih tersebut sebagai dasar dilakukannya pencocokan dan penelitian oleh PPDP. Lanjut asma, setelah di lakukan pencoklitan oleh PPDP tersebut dan telah ditetapkan dalam rapat pleno berjenjang menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 702.310 pemilih.

“Ini bagian dari pengumuman DPS untuk mendapat tanggapan dan masukkan masyarakat. Kami berharap ada tanggapan dan masukkan sebab bisa jadi masih ada masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih,” ujar Asma Emilia, S.E, Komsioner KPU Lampung Selatan Divisi Program, Data dan Informasi itu.

Dijelaskan Asma, direntang waktu 29 September sampai 3 Oktober 2020 nanti, proses perbaikan data pemilih akan memasuki tahap pleno terbuka DPS hasil perbaikan oleh PPS, tanggal 4-6 Oktober 2020 pleno terbuka DPSHP di PPK, sedangkan di Kabupaten akan pleno terbuka tanggal 7-9 Oktober 2020 untuk menetapkan DPT. Ia mengatakan DPS memerlukan pencermatan bersama dari semua pihak.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadis Kerpendudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan, Edy Firnandi, Perwakilan Kesbangpol Lampung Selatan, Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda Chotimatuzzahra,S.E.M.M, Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda, Subagyo, S.H.M.H, Ketua STAI YASBA Kalianda, Drs, Yakub Yuhira, M.Pd, Tim Kampanye Pasangan Calon, Mahasiswa serta elemen lainnya

“Tujuan utamanya untuk validitas DPS. Ini bagian dari keterbukaan penyelenggara Pemilu kepada pemilih atau masyarakat bagi perbaikan data yang transparan dan akuntabel,” ujar asma.

Uji publik ini menjadi sangat penting untuk menjamin seluruh masyarakat yang memenuhi syarat terakomoidir dalam daftar pemilih. KPU Lampung Selatan juga membuka posko pelayanan Melindungi hak Pilih baik di tingkat PPS, PPK maupun KPU untuk menyempurnakan data pemilih. (*)

 478 total views,  478 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pemdes Sukaratu Gelar Musrenbangdes 2020, Berikut Bidang Yang Diusulkan

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaratu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Camat Kalianda, Zaidan, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi beserta jajaran, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Dalam usulan E-planning, kita mengusulkan Infrastruktur yakni diantaranya Rabat beton/talut di Dusun VI, Irigasi sabah juyu, Talut Way Itom, Bedah rumah dan Pamsimas,” ungkapnya.

Selain bidang infrastruktur, pihaknya juga mengusulkan bidang ekonomi diantaranya yakni pengadaan hewan ternak, pengadaan bibit pertanian, dan pengadaan alat tenun.

Selain dalam usulan E-planning, pihaknya telah mengusulkan berbagai poin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2021. Adapun bidang diantaranya :

  1. Bidang Pembangunan
  2. Bidang pemberdayaan
  3. Bidang Penanggulangan Bencana Mendesak Desa

Terpisah, Camat Kalianda, Zaidan, menjelaskan bahwa tahun ini masyarakat akan mengahadapi pesta demokrasi dalam Pemilu Kepala Daerah.

Dirinya berharap agar masyarakat dapat menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi oleh hal-hal yang memantik kerusuhan.

“Ayo kita sukseskan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga kondusifitas di desa kita” ucapnya. (Arya)

 595 total views,  595 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Gelar Musrenbangdes 2020, Desa Kedaton Prioritaskan Infrastruktur, Ekonomi, dan Sosial

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Kedaton, Junaidi beserta jajaran, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, beserta warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Kedaton, Junaidi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Semuanya sudah kita rumuskan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), dan kita sampaikan disini, Selain itu juga kita sampaikan untuk usulan melalui APBD Tahun Anggaran 2022” ucapnya.

“Dalam E-planning dimana format usulannya telah ditentukan dan disepakati yakni 4 Infrastruktur, 2 Ekonomi, dan 2 Sosial” jelasnya.

“Kita juga sudah mengusulkan yang lain diluar dari E-planning kepada wakil rakyat yang nantinya akan dimasukkan melalui Pokok pikiran (Pokir)” tutupnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes tetap menggunakan standar Covid-19.

“Standar Covid-19 tetap diterapkan, mengingat virus Corona ini sudah menjadi Pandemi” ucapnya.

Selain itu dirinya mengimbau, dalam memasuki tahapan Pilkada tetap menjaga kondusifitas agar pelaksanaan berjalan lancar dan sukses.

“Menyambut Pemilu kepala daerah, mari kita sukseskan dengan menjaga kondusifitas diwilayahnya masing-masing” tambahnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2021 tetap mengacu kepada Permendes No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Yang mana didalamnya mengatur 18 bidang kriteria diantaranya yakni :

  1. Desa tanpa kemiskinan
  2. Desa tanpa kelaparan
  3. Desa sehat dan sejahtera
  4. Pendidikan desa berkualitas
  5. Keterlibatan perempuan desa
  6. Desa layak air bersih dan sanitasi
  7. Desa bersinergi bersih dan terbarukan
  8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
  9. Infrastruktur dan Inovasi desa sesuai kebutuhan
  10. Dena tanpa kesenjangan
  11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
  12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
  13. Desa tanggap perubahan iklim
  14. Desa peduli lingkungan laut
  15. Desa peduli lingkungan darat
  16. Desa damai berkeadilan
  17. Kemitraan untuk pembangunan desa
  18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (Arya)

 569 total views,  568 views today

Continue Reading

Trending Topic