Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Lampung Selatan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian prestisius tersebut menjadi bukti nyata konsistensi Pemkab Lampung Selatan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan anggaran yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dalam prosesi yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).
Momentum tersebut terasa istimewa karena penyerahan dilakukan bersamaan dengan 14 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung. Namun, raihan satu dekade opini WTP menjadikan Lampung Selatan tampil sebagai salah satu daerah dengan rekam jejak pengelolaan keuangan paling konsisten di provinsi tersebut.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang dinilainya telah bekerja keras menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10,” ujar Bupati Egi.
Menurut Egi, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol administratif, melainkan amanah besar untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya menghadirkan inovasi dalam pengelolaan keuangan agar penggunaan APBD semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Tentunya ini menjadi sebuah motivasi buat kami. Penghargaan ini juga menjadi dorongan untuk terus berinovasi, bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk kebermanfaatan masyarakat banyak melalui program-program yang berdampak positif serta berkelanjutan,” kata Egi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut merupakan hasil dari sinergi seluruh perangkat daerah dan komitmen kuat pimpinan daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan sistem pengendalian internal, serta konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi faktor penting di balik capaian tersebut.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga dinilai berperan besar dalam menciptakan sistem yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah turut mendukung terciptanya tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel,” tambah Rini.
Raihan opini WTP kesepuluh ini sekaligus menjadi penegasan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Pemkab Lampung Selatan terus menjaga komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Lebih dari sekadar penghargaan, opini WTP menjadi cerminan kepercayaan publik bahwa setiap rupiah anggaran daerah dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. (Arya)
