Hanuang.com – Pemerintahan Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dilaporkan mengalami kelumpuhan total setelah seluruh perangkat desa mengundurkan diri secara massal. Akibatnya, selama lebih dari dua bulan terakhir pelayanan publik di kantor desa praktis terhenti, memicu gelombang protes dari masyarakat, Jumat (7/8/2026).
Kekecewaan warga memuncak ketika berbagai layanan administrasi desa tidak lagi berjalan. Masyarakat yang membutuhkan surat menyurat, administrasi kependudukan, hingga pelayanan dasar lainnya mengaku tidak dapat memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya.
Sebagai bentuk protes, warga membentangkan spanduk besar di depan Kantor Desa Sinar Palembang. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kepala Desa segera dinonaktifkan karena dinilai tidak mampu menjalankan roda pemerintahan desa.
Tidak hanya melakukan aksi di lapangan, warga juga mengambil langkah resmi dengan mengajukan Surat Permohonan Audiensi bernomor 4/SP/VIII/2026 kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Surat tersebut telah diterima di Kantor Gubernur Lampung pada hari yang sama oleh petugas bernama Deden.
Dalam surat itu, masyarakat menyampaikan tiga poin utama pengaduan. Pertama, dugaan penyimpangan atau korupsi Dana Desa dengan nilai yang disebut mencapai ratusan juta rupiah. Kedua, Kepala Desa disebut tidak aktif berkantor selama hampir satu tahun. Ketiga, Kantor Desa Sinar Palembang telah tutup selama lebih dari dua bulan setelah seluruh perangkat desa mengundurkan diri secara massal.
Situasi tersebut dinilai telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai kebutuhan administrasi tidak dapat diproses sehingga menghambat kepengurusan dokumen penting dan pelayanan publik lainnya.
Warga juga mengusulkan agar audiensi dengan Gubernur Lampung dilaksanakan pada Senin, 11 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB di Kantor Gubernur Lampung. Sebanyak 15 tokoh masyarakat dijadwalkan hadir untuk menyampaikan aspirasi sekaligus melaporkan kondisi pemerintahan desa yang mereka nilai sudah berada dalam situasi darurat.
“Kami sudah tidak tahu lagi harus mengadu ke mana. Pelayanan mati, uang desa diduga diselewengkan, Kades juga tidak pernah ngantor. Kami minta Bapak Gubernur turun tangan,” ujar Sudaryanto, salah seorang perwakilan warga dikutip dari penagaruda.co.
Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah konkret agar pelayanan publik di Desa Sinar Palembang dapat kembali berjalan dan berbagai dugaan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Desa Sinar Palembang maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan terkait aksi protes maupun surat permohonan audiensi yang diajukan masyarakat. (Arya)
