Connect with us

Lampung Selatan

Luar Biasa…!!! Hari Ini Ormas GML Kukuhkan Satu Kabupaten & 10 Kecamatan Di Lampung

Published

on

Hanuang.com – Ormas Gema Masyarakat Lokal (GML) Lampung, kembali mengepakkan sayapnya di beberapa penjuru yang ada di Provinsi Lampung, Jum’at, (27/09/19).

Tidak tanggung-tanggung, kali ini ormas yang mengutamakan kearifan lokal tersebut menggelar pengukuhan akbar sekaligus penyerahan SK, yang mana dalam hal ini satu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Tanggamus, dan sepuluh Dewan Pimpinan Kecamatan yang ada di Lampung, yakni diantaranya, 5 Kecamatan Di Lamsel (Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Sidomulyo, dan Kecamatan Way Panji) dan 5 Kecamatan Di Lamteng (Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bekri, Kecamatan Anak Tuha, dan Kecamatan Terbanggi Besar) dikukuhkan.

Acara yang digelar di Kantor DPP GML Lampung, Jalan Trans Sumatera, Soekarno Hatta, Dusun IV, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lamsel, dihadiri seluruh anggota DPP, DPD, maupun DPK GML.

Berikut Daftar Nama Pimpinan Ketua DPD & DPK yang dikukuhkan :

  • Ketua DPD Tanggamus : Siswanto
  • Ketua DPK Kalianda : Slamet Riyadi
  • Ketua DPK Rajabasa : Andi Suwandi
  • Ketua DPK Penengahan : Raden Berlian
  • Ketua DPK Sidomulyo : Zaini
  • Ketua DPK Way Panji : Joko
  • Ketua DPK Bumi Ratu Nuban : M. Hanibal, Amd
  • Ketua DPK Bekri : M. Rifa’i, Amd
  • Ketua DPK Gunung Sugih : Anton Pribadi
  • Ketua DPK Anak Tuha : Iswan, W
  • Ketua DPK Terbanggi Besar : Doni Irawan

Pengukuhan tersebut banyak mendapatkan apresiasi dari kalangan lainnya, dikarenakan Ormas GML ini masih terbilang baru, namun sudah menjadi suatu pertimbangan dari berbagai elemen karena belum satu tahun telah menggema dan telah membentuk berbagai perwakilan di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali, banyak simpatisan dan warga masuk dan mendaftarkan diri menjadi bagian dan anggota dari Ormas GML ini” ungkap Rizal Anwar selaku Ketua Umum GML.

“Tidak ada unsur paksaan dalam Ormas kita ini, yang penting berniat memajukan wilayahnya dengan tetap mengangkat kearifan lokal masing-masing daerah. Karena Ormas kita ini tetap satu komando” tambahnya.

“GML ini bukan milik perorangan maupun pribadi, tapi GML milik kita semua, GML berdiri dari Lampung untuk Indonesia, Jadi wajib semua anggota GML melebarkan dan membesarkan serta menjaganya” tutupnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, hingga saat ini Ormas yang dikenal memperjuangkan pribumi ini terus buming dan menggema. Selain itu dalam waktu dekat Ormas GML akan mengadakan silaturahmi Akbar dalam rangka HUT Ormas GML yang pertama.

Untuk pengurus Kabupaten Tanggamus yang lama telah dibekukan dan diganti sepenuhnya oleh DPD yang baru atas perintah dan izin dari DPP GML. (Arya)

 5,747 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Pam Gakplin Prokes Covid-19 Diwilayah Natar Terus Digalakkan

Published

on

By

Hanuang.com – Koramil Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus menggelar Pam New Normal dan Patroli Diwilayahnya, Rabu, (28/07/21).

Kali ini giat tersebut digelar di Pasar Natar dan Mall Candra dengan memberikan himbauan terkait penegakan disiplin Protokol Kesehatan.

“Kita juga memberikan peringatan atau sanksi kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan” ujar salah seorang Babinsa. (*)

 82 total views,  82 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Satreskrim Polres Lamsel Amankan Pelaku Pemalsuan Surat Rapit Antigen di Bakauheni

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan (Lamsel) menggelar ungkap kasus Tindak Pidana Pemerasan dan pemalsuan surat Rapid Test Antigen yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Rabu, (28/07/21).

Sedikitnya dua pelaku dengan inisial W (37) karyawan kontrak ASDP dan Inisial D (29) selaku Travel gelap ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Kapolres Lamsel, AKBP. Edwin menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan pasal berbeda. Dimana W disangkakan Pasal 368 KUHPidana dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 Tahun.

Sedangkan tersangka Inisal D dikenakan Pasal 263 KUHPidana atau Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 268 ayat (2) dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

“Pada 21 Juli 2021 telah dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pungli, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasi penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui modus operandi para pelaku tindak pidana tersebut diantaranya dengan cara menggunakan surat Rapid Test Antigen palsu dan memasukkan penumpang melalui jalur Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni tanpa menggunakan Rapid Test dengan membayar Sejumlah uang” ujar AKBP. Edwin.

Sebelumya tim yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP. Enrico D. Sidauruk, melakukan penindakan diawali dengan under cover dengan menunjuk dua personil untuk menjadi penumpang yang akan menyebrang ke Merak dan belum mempunyai surat Rapid Test Antigen.

Pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB berhasil diamankan dua orang tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pemalsuan Surat Rapid Test.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, para pelaku menggunakan Rapit Test Antigen dari nama Klinik Budi Pratama asal Lampung, yang mana diketahui bahwa klinik tersebut tidak ditemukan keberadaannya di Bumi Ruwa Jurai. (*)

 431 total views,  431 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pastikan Ketersediaan Pangan, DKP Lamsel Gelar Pertemuan Teknis Dengan UPT Pertanian

Published

on

By

Hanuang.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan menggelar pertemuan teknis dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian dan Petugas Pengumpul Data Lumbung Pangan (PPL), di Aula DKP setempat, Selasa (27/7/2021).

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti para Kepala UPT Pertanian dan PPL dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala DKP Lampung Selatan, Yansen Mulia mengatakan, maksud diadakannya pertemuan teknis itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang cadangan pangan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan stoknya di lapangan.

“Pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap menurunya produksi pertanian. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan ingin mendata ketersediaan pangan di daerah-daerah,” ujar Yansen.

Disamping itu kata Yansen, yang tak kalah penting pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan disetiap desa dalam wilayah kecamatan masing-masing.

“Jadi saya minta betul data lumbung pangan yang disampaikan nanti benar-benar update dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengisi data yang dibuat-buat, harus akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Baik itu lumbung pangan swadaya masyarakat atau lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah,” kata Yansen.

Yansen berharap, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya dapat mengetahui sebaran lumbung pangan yang ada di masyarakat. Sehingga memudahkan pemerintah daerah mengetahui kondisi lumbung pangan untuk dikembangkan pembangunan berikutnya.

“Jadi ketika saya, atau dari provinsi bahkan dari pusat datang, kelompoknya memang betul-betul ada, dan lumbung pangannya juga ada. Sekalipun dalam kondisi baik atau rusak ringan. Dan yang tahu kondisinya, ya PPL dan UPT di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Yansen mengatakan, pada kesempatan itu dirinya juga meminta kepada UPT Pertanian dan PPL untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nmor 31 Tahun 2017 kepada pengusaha penggilingan padi di Lampung Selatan.

Yansen menyebut, setiap pengusaha yang memproduksi beras kemasan dan bermerek wajib melakukan registrasi produk dagangannya guna mendapatkan sertifikat.

“Jadi mulai sekarang kita melakukan pendataan untuk meregistrasi (pendaftaran) penggilingan padi. Karena nanti tidak ada lagi penggilingan padi yang mengeluarkan produk beras yang berkualitas tetapi dengan merk orang lain,” tuturnya.

Yansen mengungkapkan, dengan pendataan penggilingan padi itu diharapkan akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan untuk masyarakat selaku konsumen dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk.

Dia berharap, setiap kecamatan ada satu contoh penggilingan padi yang telah memenuhi syarat bisa mengeluarkan beras berkualitas secara resmi dan punya merk dagang sendiri.

“Karena saya lihat kita punya banyak penggilingan padi yang bagus. Tetapi hasilnya dikirm keluar daerah dan kembali lagi kesini sudah dikemas dengan merk orang lain,” tandasnya. (Az)

 1,645 total views,  621 views today

Continue Reading

Trending Topic