Connect with us

Lampung Selatan

Komisi II DPRD Lampung Minta Pemprov Anggarkan Honorarium Mitra KPH

Published

on

Hanuang.com, KALIANDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk menganggarkan Honorarium untuk kesejahteraan di tingkat daerah bagi mitra KPH yaitu Tenaga bakti rimbawan.

Permintaan tersebut bukam tanpa sebab, melainkan timbul dari keluhan seluruh
Tenaga Bakti Rimbawan saat Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi beserta jajaran menggelar kegiatan Reses di Kantor UPTD KPH Gedong Wani dan KPH Raja Basa, Way Pisang, dan Batu Serampok pada Kamis, (3/9/2020) lalu.

Menurut Wahrul, pihaknya menyikapi hal tersebut setelah terbentuk dan berfungsinya Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di Provinsi Lampung berdasarkan Perubahan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi pengelolaan kawasan hutan di tarik menjadi kewenangan Provinsi dan Dinas Kabupaten/kota di hapuskan atau ditiadakan.

“Keberadaan KPH sebagai pengelola Hutan (Hutan Produksi dan Hutan Lindung) di tingkat tapak tentunya harus menjadi perhatian serius Pemprov Lampung dengan memperhatikan anggaran daerah dalam mendukung kerja kerja di lapangan. Oleh sebab itu kita meminta kepada Pemprov untuk memasukkan Pengganggaran Tenaga Bakti Rimbawan mulai tahun anggaran 2021,” Jelas Wahrul.

Masih kata Wahrul, Mengingat status KPH adalah UPTD di bawah dinas provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan maka secara pengawasan status tenaga bakti rimbawan adalah pengawas pemerintah daerah sehingga tidak bias lagi secara terus menerus di bebankan dengan anggaran DIPA APBN Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Artinya, permintaan kita bukan tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi, hal ini menyangkut nasib para petugas dilapangan. Maka dari itu kepada Bapak Gubernur kita minta agar dapat mengalihkan status kepegawai honorer pemerintah daerah dan membiayai honorasiumnya dari APBD Provinsi Lampung Mulai tahun 2021, Dikarenakan tahun anggaran 2021 Kementrian LHK tidak lagi menganggarkan honorarium tenaga bakti rimbawan,” Pungkas Wahrul. (*)

 461 total views,  4 views today

Lampung Selatan

Uji Publik DPS, Bagian Dari Keterbukaan KPUD Lampung Selatan

Published

on

By

Hanuang.com – KPU Kabupaten Lampung Selatan menggelar uji publik Data Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Lampung Selatan tahun 2020. Agenda tersebut merupakan upaya KPU dalam upaya mendapatkan tanggapan dan masukkan dari masyarakat terhadap jumlah daftar pemilih sementara (DPS) yang sebelumnya telah ditetapkan sebanyak 702.310 pemilih.

Ketua KPU Lampung Selatan, dalam Sambutannya mengatakan uji publik yang dilangsungkan di Aula Pertemuan Kantor KPU Kab. Lampung Selatan, Senin, 28 September 2020.

“ koreksi dan masukan dari stakeholder terkait jadi poin yang diharapkan pada pelaksanaan agenda tersebut” ujarnya.

Selanjutnya Uji Publik disampaikan oleh Anggota KPU Kab. Lam-Sel Divisi Program, Data dan Informasi Asma Emilia menjelaskan kronologi penetapan Daftar Jumlah pemilih (A.KWK) sejumlah 744.681, data A.KWK didapat dari hasil Sinkronisasi dan penyandingan data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap DPT Pileg terakhir 2019, dengan jumlah pemilih tersebut sebagai dasar dilakukannya pencocokan dan penelitian oleh PPDP. Lanjut asma, setelah di lakukan pencoklitan oleh PPDP tersebut dan telah ditetapkan dalam rapat pleno berjenjang menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 702.310 pemilih.

“Ini bagian dari pengumuman DPS untuk mendapat tanggapan dan masukkan masyarakat. Kami berharap ada tanggapan dan masukkan sebab bisa jadi masih ada masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih,” ujar Asma Emilia, S.E, Komsioner KPU Lampung Selatan Divisi Program, Data dan Informasi itu.

Dijelaskan Asma, direntang waktu 29 September sampai 3 Oktober 2020 nanti, proses perbaikan data pemilih akan memasuki tahap pleno terbuka DPS hasil perbaikan oleh PPS, tanggal 4-6 Oktober 2020 pleno terbuka DPSHP di PPK, sedangkan di Kabupaten akan pleno terbuka tanggal 7-9 Oktober 2020 untuk menetapkan DPT. Ia mengatakan DPS memerlukan pencermatan bersama dari semua pihak.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadis Kerpendudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan, Edy Firnandi, Perwakilan Kesbangpol Lampung Selatan, Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda Chotimatuzzahra,S.E.M.M, Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda, Subagyo, S.H.M.H, Ketua STAI YASBA Kalianda, Drs, Yakub Yuhira, M.Pd, Tim Kampanye Pasangan Calon, Mahasiswa serta elemen lainnya

“Tujuan utamanya untuk validitas DPS. Ini bagian dari keterbukaan penyelenggara Pemilu kepada pemilih atau masyarakat bagi perbaikan data yang transparan dan akuntabel,” ujar asma.

Uji publik ini menjadi sangat penting untuk menjamin seluruh masyarakat yang memenuhi syarat terakomoidir dalam daftar pemilih. KPU Lampung Selatan juga membuka posko pelayanan Melindungi hak Pilih baik di tingkat PPS, PPK maupun KPU untuk menyempurnakan data pemilih. (*)

 439 total views,  439 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pemdes Sukaratu Gelar Musrenbangdes 2020, Berikut Bidang Yang Diusulkan

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaratu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Camat Kalianda, Zaidan, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi beserta jajaran, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Dalam usulan E-planning, kita mengusulkan Infrastruktur yakni diantaranya Rabat beton/talut di Dusun VI, Irigasi sabah juyu, Talut Way Itom, Bedah rumah dan Pamsimas,” ungkapnya.

Selain bidang infrastruktur, pihaknya juga mengusulkan bidang ekonomi diantaranya yakni pengadaan hewan ternak, pengadaan bibit pertanian, dan pengadaan alat tenun.

Selain dalam usulan E-planning, pihaknya telah mengusulkan berbagai poin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2021. Adapun bidang diantaranya :

  1. Bidang Pembangunan
  2. Bidang pemberdayaan
  3. Bidang Penanggulangan Bencana Mendesak Desa

Terpisah, Camat Kalianda, Zaidan, menjelaskan bahwa tahun ini masyarakat akan mengahadapi pesta demokrasi dalam Pemilu Kepala Daerah.

Dirinya berharap agar masyarakat dapat menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi oleh hal-hal yang memantik kerusuhan.

“Ayo kita sukseskan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga kondusifitas di desa kita” ucapnya. (Arya)

 554 total views,  554 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Gelar Musrenbangdes 2020, Desa Kedaton Prioritaskan Infrastruktur, Ekonomi, dan Sosial

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Kedaton, Junaidi beserta jajaran, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, beserta warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Kedaton, Junaidi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Semuanya sudah kita rumuskan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), dan kita sampaikan disini, Selain itu juga kita sampaikan untuk usulan melalui APBD Tahun Anggaran 2022” ucapnya.

“Dalam E-planning dimana format usulannya telah ditentukan dan disepakati yakni 4 Infrastruktur, 2 Ekonomi, dan 2 Sosial” jelasnya.

“Kita juga sudah mengusulkan yang lain diluar dari E-planning kepada wakil rakyat yang nantinya akan dimasukkan melalui Pokok pikiran (Pokir)” tutupnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes tetap menggunakan standar Covid-19.

“Standar Covid-19 tetap diterapkan, mengingat virus Corona ini sudah menjadi Pandemi” ucapnya.

Selain itu dirinya mengimbau, dalam memasuki tahapan Pilkada tetap menjaga kondusifitas agar pelaksanaan berjalan lancar dan sukses.

“Menyambut Pemilu kepala daerah, mari kita sukseskan dengan menjaga kondusifitas diwilayahnya masing-masing” tambahnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2021 tetap mengacu kepada Permendes No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Yang mana didalamnya mengatur 18 bidang kriteria diantaranya yakni :

  1. Desa tanpa kemiskinan
  2. Desa tanpa kelaparan
  3. Desa sehat dan sejahtera
  4. Pendidikan desa berkualitas
  5. Keterlibatan perempuan desa
  6. Desa layak air bersih dan sanitasi
  7. Desa bersinergi bersih dan terbarukan
  8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
  9. Infrastruktur dan Inovasi desa sesuai kebutuhan
  10. Dena tanpa kesenjangan
  11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
  12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
  13. Desa tanggap perubahan iklim
  14. Desa peduli lingkungan laut
  15. Desa peduli lingkungan darat
  16. Desa damai berkeadilan
  17. Kemitraan untuk pembangunan desa
  18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (Arya)

 537 total views,  536 views today

Continue Reading

Trending Topic