Connect with us

Advertorial

Kemendikbud Bersama KPCPEN dan Kemenkeu Luncurkan Program BSU

Published

on

Hanuang.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kementerian Keuangan meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

Bantuan dengan total anggaran Rp3,6 triliun ini menyasar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Agar guru-guru (honorer) kita juga mendapatkan subsidi, khususnya non-PNS, karena kita tahu persis bahwa masyarakat kita, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita saat ini sangat terdampak dengan COVID-19 ini,” ujar Dr. Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud dalam Dialog Produktif bertema ‘Subsidi Upah Mendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS’ di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (19/11/2020).

BSU disalurkan pada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Besaran yang diterima setiap PTK sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali.

“Kami mengacu pada bantuan BSU yang ada di Disnaker. Bantuan yang diluncurkan tempo hari, 600 ribu per bulan. Tetapi kalau di Disnaker dikali 4 bulan, sehingga dapatnya 2,4 juta. Karena kita belakangan, dikali 3 bulan, makanya nilainya 1,8 juta,” terang Kahar.

Syarat PTK yang mendapat BSU sangat sederhana, Warga Negara Indonesia (WNI), berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu pra kerja sampai 1 Oktober 2020.

“Sebenarnya tiga kelompok ini saja yang kami sasar. Setelah itu baru kami lihat secara administratif bahwa mereka ini terdaftar di Info GTK kemudian PDDikti,” ungkap pejabat Kemendikbud tersebut.

“Penyaluran sudah kita laksanakan sejak tanggal 16 November. Pada tanggal itu langsung kita eksekusi, karena datanya sudah ada di kami, tidak perlu menunggu data dari lapangan. Tinggal kita lakukan pemadanan dengan BPJS dan Pra Kerja saja,” jelas Kahar yang menargetkan pencairan dana BSU akan selesai pada akhir November 2020.

Syarat mencairkan dana juga sangat sederhana. Penerima bantuan cukup membawa KTP, NPWP (jika ada), mengunduh SK di info GTK atau PDDikti dan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

Setelah melengkapi keseluruhan proses, penerima bantuan akan diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai Rp1,8 juta dipotong pajak hingga 30 Juni 2021.

“Data-data di kami mudah-mudahan valid. Apalagi kami setelah melakukan validasi dengan pemadanan data melalui BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kartu pra kerja, kami semakin yakin data-data kami gak ada double. Karena kita sudah sama-sama berkoordinasi di data yang ada,” ungkap Kahar.

Dia juga menambahkan, Dinas Pendidikan setempat akan segera memperbaharui data jika ada calon penerima bantuan yang yang sesuai syarat tetapi belum terdaftar.

“Tentu di kami melihat bahwa data tersebut sudah terdaftar di tanggal 30 Juli.Tapi kalau baru menginput data tentu tidak,” tutupnya. (*)

 345 total views,  3 views today

Advertorial

Cerita Para Tenaga Pendidik Dalam Mensiasati Kegiatan Belajar Mengajar Ditengah Pandemi COVID-19

Published

on

By

Hanuang.com – Deswita Supriyatni MPd, adalah seorang Dosen Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR). Perempuan peraih medali perak PON 2004 cabang olahraga Dayung ini tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika dia harus memberikan materi perkuliahan sepenuhnya secara daring kepada para mahasiswanya.

“Materi pembelajaran yang saya sampaikan identik dengan tatap muka dan praktek. Sekarang mau tidak mau harus melalui teknologi media tatap muka virtual,” ujar Deswita dalam Dialog Produktif dengan tema ‘Mendukung Para Pendidik Tetap Berkarya’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (25/11/2020).

Deswita sadar betul jika kini dia bersandar sepenuhnya pada teknologi. Karena itu, dosen yang mengajar di STKIP Pasundan ini mengemas materi perkuliahannya dalam teknologi penyampai pesan suara dan video, sehingga para mahasiswanya tetap dapat mengikuti materi dari mata kuliah yang sedang diajarkan, jika terjadi gangguan jaringan internet.“

Saya berusaha kreatif dalam mengemas dan menyampaikan materi agar para mahasiswa tetap dapat menyimak maksimal walaupun mereka mengalami gangguan koneksi internet. Karena banyak mahasiswa yang ada di daerah umumnya mengalami hambatan pada jaringan internet,” katanya.

Begitulah, para guru tak boleh kehilangan ide, meski situasi pandemi berdampak pada proses belajar mengajar. Mereka harus bersiasat dengan situasi saat ini. Pendidik lainnya juga berbagi kisah tentang proses mengajar mereka di tengah pandemi ini. Arya Wiratman, seorang guru SDS Islam Ibnu Hajar Cipayung Jakarta Timur punya tantangan lain.

“Kondisi pandemi saat ini dengan pembelajaran jarak jauh melalui kelas virtual dan video pembelajaran sangat monoton buat anak-anak. Kami dituntut mengemas pembelajaran seperti saat tatap muka di kelas. Mereka harus tetap merasakan rasa pembelajaran tatap muka dan bersosialisasi dengan teman-temannya,” katanya.

Sri Murni S.Pd., M.Pd, yang menjadi dosen STKIP PGRI Bandar Lampung juga berbagi cerita di forum yang sama. Dia mengaku bahwa dirinya perlu melakukan terobosan dengan mulai menggunakan beberapa media pembelajaran dalam proses belajar mengajar jarak jauh.

“Harus lebih giat dan semangat dalam menggunakan media pembelajaran yang lain agar materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi namun harus tetap dilakukan untuk para mahasiswa,” tukasnya. (*)

 4,864 total views,  12 views today

Continue Reading

Advertorial

Dua BUMN Diterjunkan Dalam Pendistribusian Vaksin COVID-19 Ke Masyarakat

Published

on

By

Hanuang.com – Kementerian Kesehatan menargetkan usia 18-59 tahun untuk program vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Untuk mengintegrasikan sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19, Pemerintah menggandeng dua BUMN, Telkom dan Bio Farma sebagai penanggung jawab hingga pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat. 

“Di dalam masing-masing program ini baik vaksin bantuan pemerintah atau mandiri, ada proses distribusi, ada proses pendaftaran serta vaksinasi, ada proses layanan vaksinasinya dan tentu ada proses penggabungan data. End to end process ini bukan sesuatu yang simpel dan mudah. Karena ini mungkin pertama kalinya kita punya hajatan sebesar ini, terutama di bidang health care ya,” terang Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Ayubi,dalam Webinar KPCPEN, dengan tema ‘Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19’, Selasa (24/11/2020).

Seluruh data saat ini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintergrasian antar kementerian dan lembaga terkait.

“Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya, kementerian atau lembaga, operator telco untuk validitas calon penerima vaksin,” ujar Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk pada kesempatan yang sama.

Mantan bos Bukalapak ini yakin dengan sistem yang tengah dibangun ini dan akan lebih mempermudah dan mempercepat proses vaksinasi.

“Nanti ketika vaksin sudah ada, kita akan memonitor produksi, bagaimana pengirimannya, jumlahnya dan di-matching-kan dengan kebutuhan vaksin tadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sistem vaksinasi ini akan langsung dapat memberikan data berdasarkan prioritas atau sasaran yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini kemudian akan digunakan untuk program vaksinasi bantuan pemerintah, maupun jalur mandiri.

“Sehingga orang yang terdaftar di satu sistem, tidak terdaftar di sistem lainnya,” tambah Fajrin.

Sebagai pihak produsen dan distributor vaksin COVID-19, Bio Farma memastikan keamanan hingga ketersediaan vaksin yang akan dipantau secara digital. Sistem ini akan melabeli botol hingga tempat penyimpanan vaksin dengan barcode – menjadi model pertama di Asia Tenggara.

“Ada informasi detail mengenai ID-nya, kapan akan expired, batch number-nya berapa, serial number-nya berapa, dan seterusnya ada. Ini adalah mungkin yang pertama kali di Asia Tenggara,” terang Soleh Ayubi.

Tak hanya pada wadah penyimpanan, sistem digitalisasi ini juga akan memantau hingga pendistribusian vaksin.

“Masing cold room, chiller, truk dan motor ini akan dipasang sensor lokasi, sensor suhu dan untuk yang truk akan dipasang sensor perilaku. Kita akan tahu pasti, misalkan ada 83 truk, kita tahu masing-masing posisinya ada di mana, berdasarkan barcode tadi akan tahu di dalam truk isinya berapa, sedang di mana, menuju ke mana, kita akan tahu secara  real time,” ujarnya menambahkan.

Proses Pendaftaran Mandiri lebih lanjut dijelaskan Soleh, masyarakat yang akan melakukan vaksinasi massal COVID-19 secara mandiri akan dibagi menjadi tiga cara pendaftaran. Pertama melalui aplikasi, kedua melalui website dan ketiga dengan proses manual langsung di lokasi tempat pemberian vaksin.

Mengingat jumlah vaksin COVID-19 yang terbatas, Soleh memastikan telah mengantisipasi aksi nakal lembaga atau rumah sakit tertentu yang berniat menimbun vaksin.

“Kemudian ada proses untuk Pre Order, nah ini juga penting sekali. Penting terutama untuk yang distribusi, sehingga kita akan tahu demand yang real di lapangan itu berapa. Seperti yang saya sampaikan tadi vaksin ini sangat terbatas. Jadi tidak bisa misalkan satu klinik bilang saya request 100 juta dosis tanpa demand yang real. Ini juga dengan feature seperti ini tentu bisa meminimalkan penimbunan,” pungkas dia. (*)

 2,855 total views,  12 views today

Continue Reading

Advertorial

Pemberian Vaksin Jadi Cara Indonesia Dalam Memerangi Wabah Penyakit

Published

on

By

Hanuang.com – Vaksin bukanlah hal baru buat masyarakat Indonesia. Sudah puluhan tahun Indonesia akrab dengan vaksin. Sejarah vaksin di Indonesia secara resmi dimulai tahun 1956, ketika dilakukannya vaksinasi cacar. Pemberian vaksin ini diakui sebagai salah satu upaya pencegahan yang cukup efektif dalam upaya memerangi satu wabah penyakit.

Upaya vaksinasi ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, vaksinasi campak pada tahun 1963, BCG untuk penyakit TBC di tahun 1973, vaksinasi tetanus toksoid tahun 1974 dan imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) tahun 1976, dan vaksinasi polio yang dimulai tahun 1981.

Pada tahun 1991 dirilis kembali vaksinasi untuk polio, kemudian vaksinasi Hepatitis B tahun 1997, hingga kampanye pencegahan kanker serviks untuk anak perempuan, dan vaksin HPV pada tahun 2016. Setahun setelahnya, pemerintah juga mengedarkan vaksin Rubella dan Haemophilus Influenza tipe B (HIV).

Selain pencegahan, vaksinasi yang dilakukan pemerintah merupakan upaya melindungi rakyatnya dari wabah penyakit yang mematikan jika melihat kembali kebelakang, upaya perlindungan pemerintah dapat kita lihat dengan aksi  Kementerian Kesehatan yang mengkampanyekan penanggulangan luar biasa untuk mencegah difteri pada anak selama 3 putaran – yang dimulai sejak Desember 2017 hingga akhir tahun 2018. 

“Di tahun 2018, Kemenkes menggelar Outbreak Responses Immunization atau ORI. Aksi ini merupakan salah satu upaya penanggulangan luar biasa difteri yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat. Program ini menyasar bayi berusia 1 tahun sampai dengan anak berusia kurang dari 19 tahun,” ujar dr. Reisa Broto Asmoro, Jubir Satgas COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dalam dalam Dialog Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru bertema ‘Tata Laksana Vaksinasi di Indonesia’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (23/11/2020).

Selain melakukannya secara massal, Indonesia juga mengenal pemberian vaksin secara rutin, yang bisa diakses seluruh anak Indonesia di seluruh penjuru nusantara. Pemberian vaksin ini lebih dikenal dengan istilah imunisasi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

“Kalau imunisasi rutin diberikan pada anak di umur tertentu. Misalkan pemberian Hepatitis 0 yang baru diberikan kepada bayi baru lahir. Pada hal-hal tertentu kita bisa memberikan imunisasi secara bersamaan, massal, dikampanyekan, seperti yang akan diberikan pada COVID-19 nanti,” terang dr. Jane Supardi, Pakar Imunisasi dalam forum yang sama.

Sebagai tenaga kesehatan yang menjadi salah satu ujung tombak pengawalan kesehatan masyarakat, dia berharap sekali masyarakat sadar dan paham bahwa vaksin berperan aktif meningkatkan angka harapan hidup manusia
Dulu waktu vaksin belum ada, kematian karena difteri, campak, pneumonia banyak sekali. Kemudian begitu ada vaksin, beberapa penyakit itu mulai hilang, karena sudah ada vaksinnya,” ungkap dr. Jane.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan untuk berperan secara terus menerus dan konsisten untuk mengkampanyekan pentingnya imunisasi, utamanya pada anak sejak usia dini- karena banyak penyakit yang dapat dicegah lewat vaksin ini.

“Jadi masyarakat kita itu harus terus diberi pengetahuan, tentang penyakit-penyakit yang sudah bisa dicegah dengan imunisasi. Jangan nanti lupa, lalu berubah pikiran, tidak mau disuntik karena sakit, lalu menghindari suntikan. Itulah yang banyak terjadi sekarang, sehingga muncul lagi penyakit-penyakit lama, yang dulu sudah mulai hilang, muncul lagi seperti difteri,” ujar pakar imunisasi tersebut.

Kini ketika menghadapi wabah penyakit COVID-19, pemerintah juga tengah mengupayakan vaksinnya. Pemerintah memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang nantinya akan tersedia, sudah melalui tahapan uji pra klinik dan klinik yang memastikan keamanan, kehalalan dan keefektifannya. (*)

 3,433 total views,  12 views today

Continue Reading

Trending Topic