Connect with us

Lampung Selatan

Hadiri Sosialisasi PAUD Integratif, Winarni Minta Tendik Tanamkan Pendidikan Berkarakter

Published

on

Hanuang.com – Bunda PAUD Kabupaten Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto menghadiri acara sosialisasi PAUD Holistik Integratif dan Lokakarya Bunda PAUD di Aula Rajabasa, kantor bupati Lampung Selatan, Selasa (30/4/2019).

Acara yang dibuka Staf Ahli Bupati Lampung Bidang Ekobang dan Kemasyarakatan Syahlani, diikuti peserta yang terdiri dari Kepala PAUD, para tenaga pendidik PAUD, beserta organisasi-organisasi mitra PAUD.

Hadir juga dalam acara itu Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan Thomas Amrico, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Selatan Burhanudin, camat serta Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam kesempatan itu, Winarni menyampaikan, bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif merupakan penanganan anak usia dini secara menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak secara terpadu.

Untuk itu, dirinya berharap, setelah mengikuti kegiatan tersebut, para tenaga pendidik PAUD dapat membentuk dasar kepribadian anak usia dini yang berkarakter melalui peningkatan gizi, kesehatan, dan pendidikan sejak masa prenatal yang diberikan secara holistik dan integratif.

“Melalui kegiatan ini, kiranya dapat kita dijadikan sebagai salah satu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani, sehingga anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan ini, kegiatan itu juga merupakan salah satu upaya pihaknya untuk memberikan pengetahuan bagi para tenaga pendidik PAUD, dimana anak usia dini tidak hanya diberikan dalam satu bidang pendidikan saja, tetapi yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak usia dini.

“kepada para peserta sosialisasi dan lokakarya ini, saya minta agar memperhatikan apa yang disampaikan pemateri, sehingga nantinya dapat diterapkan di masing-masing lembaga PAUD tempatnya bertugas,” imbuhnya.

Disamping itu, Winarni juga meminta kepada tenaga pendidik PAUD sebaiknya tidak memaksakan anak-anak usia dini untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Sebab menurutnya, PAUD merupakan kelompok bermain untuk melatih daya kreatif serta kemandirian anak-anak.

“Ini yang harus menjadi perhatian kita semua, khususnya tenaga pendidik dan orangtua. Jngan sampai kita paksakan ini (calistung) karena bisa berdampak buruk teradap keperibadian dan masa depan anak-anak kita,” tandasnya. (Arya)

 1,801 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Pam Gakplin Prokes Covid-19 Diwilayah Natar Terus Digalakkan

Published

on

By

Hanuang.com – Koramil Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus menggelar Pam New Normal dan Patroli Diwilayahnya, Rabu, (28/07/21).

Kali ini giat tersebut digelar di Pasar Natar dan Mall Candra dengan memberikan himbauan terkait penegakan disiplin Protokol Kesehatan.

“Kita juga memberikan peringatan atau sanksi kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan” ujar salah seorang Babinsa. (*)

 200 total views,  200 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Satreskrim Polres Lamsel Amankan Pelaku Pemalsuan Surat Rapit Antigen di Bakauheni

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan (Lamsel) menggelar ungkap kasus Tindak Pidana Pemerasan dan pemalsuan surat Rapid Test Antigen yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Rabu, (28/07/21).

Sedikitnya dua pelaku dengan inisial W (37) karyawan kontrak ASDP dan Inisial D (29) selaku Travel gelap ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Kapolres Lamsel, AKBP. Edwin menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan pasal berbeda. Dimana W disangkakan Pasal 368 KUHPidana dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 Tahun.

Sedangkan tersangka Inisal D dikenakan Pasal 263 KUHPidana atau Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 268 ayat (2) dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

“Pada 21 Juli 2021 telah dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pungli, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasi penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui modus operandi para pelaku tindak pidana tersebut diantaranya dengan cara menggunakan surat Rapid Test Antigen palsu dan memasukkan penumpang melalui jalur Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni tanpa menggunakan Rapid Test dengan membayar Sejumlah uang” ujar AKBP. Edwin.

Sebelumya tim yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP. Enrico D. Sidauruk, melakukan penindakan diawali dengan under cover dengan menunjuk dua personil untuk menjadi penumpang yang akan menyebrang ke Merak dan belum mempunyai surat Rapid Test Antigen.

Pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB berhasil diamankan dua orang tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pemalsuan Surat Rapid Test.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, para pelaku menggunakan Rapit Test Antigen dari nama Klinik Budi Pratama asal Lampung, yang mana diketahui bahwa klinik tersebut tidak ditemukan keberadaannya di Bumi Ruwa Jurai. (*)

 549 total views,  549 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pastikan Ketersediaan Pangan, DKP Lamsel Gelar Pertemuan Teknis Dengan UPT Pertanian

Published

on

By

Hanuang.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan menggelar pertemuan teknis dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian dan Petugas Pengumpul Data Lumbung Pangan (PPL), di Aula DKP setempat, Selasa (27/7/2021).

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti para Kepala UPT Pertanian dan PPL dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala DKP Lampung Selatan, Yansen Mulia mengatakan, maksud diadakannya pertemuan teknis itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang cadangan pangan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan stoknya di lapangan.

“Pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap menurunya produksi pertanian. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan ingin mendata ketersediaan pangan di daerah-daerah,” ujar Yansen.

Disamping itu kata Yansen, yang tak kalah penting pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan disetiap desa dalam wilayah kecamatan masing-masing.

“Jadi saya minta betul data lumbung pangan yang disampaikan nanti benar-benar update dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengisi data yang dibuat-buat, harus akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Baik itu lumbung pangan swadaya masyarakat atau lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah,” kata Yansen.

Yansen berharap, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya dapat mengetahui sebaran lumbung pangan yang ada di masyarakat. Sehingga memudahkan pemerintah daerah mengetahui kondisi lumbung pangan untuk dikembangkan pembangunan berikutnya.

“Jadi ketika saya, atau dari provinsi bahkan dari pusat datang, kelompoknya memang betul-betul ada, dan lumbung pangannya juga ada. Sekalipun dalam kondisi baik atau rusak ringan. Dan yang tahu kondisinya, ya PPL dan UPT di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Yansen mengatakan, pada kesempatan itu dirinya juga meminta kepada UPT Pertanian dan PPL untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nmor 31 Tahun 2017 kepada pengusaha penggilingan padi di Lampung Selatan.

Yansen menyebut, setiap pengusaha yang memproduksi beras kemasan dan bermerek wajib melakukan registrasi produk dagangannya guna mendapatkan sertifikat.

“Jadi mulai sekarang kita melakukan pendataan untuk meregistrasi (pendaftaran) penggilingan padi. Karena nanti tidak ada lagi penggilingan padi yang mengeluarkan produk beras yang berkualitas tetapi dengan merk orang lain,” tuturnya.

Yansen mengungkapkan, dengan pendataan penggilingan padi itu diharapkan akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan untuk masyarakat selaku konsumen dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk.

Dia berharap, setiap kecamatan ada satu contoh penggilingan padi yang telah memenuhi syarat bisa mengeluarkan beras berkualitas secara resmi dan punya merk dagang sendiri.

“Karena saya lihat kita punya banyak penggilingan padi yang bagus. Tetapi hasilnya dikirm keluar daerah dan kembali lagi kesini sudah dikemas dengan merk orang lain,” tandasnya. (Az)

 1,763 total views,  739 views today

Continue Reading

Trending Topic