Connect with us

DPRD

DPRD dan Pemkab Lamsel Setujui KUPA-PPAS Perubahan APBD TA 2021

Published

on

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD setempat menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2021.

Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yang dilaksanakan secara virtual dari ruang DPRD setempat, Rabu (8/9/2021).

Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi yang didampingi wakilnya yakni, Wakil Ketua I Agus Sartono, Wakil Ketua II Agus Sutanto dan Wakil Ketua III Waris Basuki menandatangani berita acara Nota Kesepakatan tersebut dari gedung DPRD setempat.

Sementara, mewakili Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Wakil Bupati Pandu Kesuma Dewangsa menandatangani Nota Kesepakatan itu dari Aula Rajabasa, kantor bupati setempat disaksikan 37 anggota DPRD dari jumlah 50 anggota secara keseluruhan.

Hadir juga anggota Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin, beserta Staf Ahli Bupati, Asisten, dan Kepala OPD dilingkup Pemkab Lampung Selatan.

Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi mengatakan, rapat paripurna itu merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna tanggal 23 Agustus 2021 dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Sesuai dengan tahapannya, KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah dibahas di Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sehingga hari ini Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan atas pembahasan tersebut,” ujar Hendry Rosyadi mengawali rapat paripruna tersebut.

Hendry menyebut, dalam pendapat akhirnya, delapan Fraksi di DPRD Lampung Selatan menyatakan sepakat menerima dan menyetujui KUPA-PPAS Perubahan APBD 2021.

Delapan Fraksi itu yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Nasdem Hanura Perindo.

“Maka kesimpulan rapat paripurna DPRD hari ini adalah menyetujui rancangan tentang KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2021,” ucap Hendry Rosyadi.

Sementara, melalui forum rapat paripurna itu, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta jajaran Sekretariat DPRD yang telah melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA 2021.

“Nota Kesepakatan Perubahan KUPA-PPAS APBD ini adalah rangkuman persetujuan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam proses awal penyusunan dokumen penganggaran rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021,” ujar Pandu.

Lebih lanjut Pandu menyampaikan, dengan adanya kesepakatan atau persetujuan itu, menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan.

Dirinya berharap, apa yang telah disepakati adalah hasil yang terbaik dan akan menjadi salah satu persembahan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

“Untuk itu, seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran dari Badan Anggaran DPRD telah kami catat dan terima. Dan akan menjadi materi bagi kami dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2021,” kata Pandu.

Pandu menambahkan, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa dengan telah ditanda tanganinya Nota Kesepakatan Perubahan KUPA-PPAS tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing perangkat daerah dengan berpedoman pada pagu dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama.

“Selanjutnya berdasarkan pada RKA tersebut, kami akan menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021,” pungkasnya. (Az)

 1,967 total views,  7 views today

DPRD

Serap Aspirasi Masyarakat, Deden Alindo Reses di Desa Margasari

Published

on

By

Hanuang.com – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Deden Alindo, menggelar Reses di Desa Margasari, Kecamatan Sragi, Lamsel, Senin, (19/04/21).

Hadir dalam giat tersebut, Pjs. Kades Margasari, Suhadi, Babinsa Koramil Palas, Serda Kisnoto, Ketua LPM, aparatur pemerintah dan juga masyarakat.

Suhadi mengatakan mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada anggota DPRD Lamsel dalam rangka reses tersebut.

“Tentunya kami bisa menyampaikan beberapa aspirasi kepada bapak” ungkapnya.

“Pada kesempatan kali ini, kami meminta serta memohon kepada bapak Komisi III bidang Pembangunan, agar dapat memperjuangkan pembangunan didesa Margasari ini, terutama akses jalan/infrastruktur, agar desa ini bisa berkembang lebih cepat lagi” tutupnya.

Hal senada diungkapkan Deden Alindo, bahwa kehadirannya dalam rangka terjun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi serta keluh-kesah yang ada.

“Kedatangan saya kesini adalah dalam rangka reses menyerap aspirasi masyarakat, dan untuk selanjutnya mohon doanya apa yang dinginkan oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa Margasari akan saya perjuangkan tentang usulan untuk pembangunan infrastruktur, sebagai jalan penghubung desa Margasari dengan Mandalasari yang belum sama sekali tersentuh pembangunannya” bebernya. (*)

 4,808 total views,  7 views today

Continue Reading

DPRD

Pembahasan Pansus LKPJ Bupati Lamsel, DPRD Semprot Direktur RSUD Bob Bazar

Published

on

By

Hanuang.com – Anggota pansus LKPj Bupati Lampung Selatan, Jenghis Khan Khaikal tersulut emosi dengan menggebrak meja saat pembahasan bersama RSUD Bob Bazaar (RSBB). Jenggis Khan Haikal terlihat emosional saat berbantahan dengan direktur RSBB dr Media Apriliana, di Aula rumah Dinas Ketua DPRD, Selasa sore 6 April 2021.

Anggota fraksi Demokrat itu sebelumnya sempat bertanya mengenai penanganan pasien suspek Covid-19 oleh pihak RSBB. Dimana, ada warga dalam proses perawatan kesehatannya karena diduga tergejala ditangani dengan protokol kesehatan.

Namun, dengan berakhir pasien meninggal dengan prosesi pemusalaran Invictus. Namun hasil akhir swab negatif.

“Tidak usah berbantahan. Kami hanya memberikan rekomendasi untuk rumah sakit, bagaimana kedepannya dapat menjadi lebih baik. Coba ibu bayangkan, sedihnya pihak keluarga, dari prosesi perawatan hingga pemakaman dengan prokes. Namun hasil tes akhir menunjukkan negatif Covid. Bahkan untuk prosesi takziah saja tetangga takut untuk datang ke rumah duka,” sergah Jenghis sembari menggebrak meja. (row)

 4,366 total views,  5 views today

Continue Reading

DPRD

DPRD Lamsel Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati TA. 2020

Published

on

By

Hanuang.com – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD setempat secara virtual.

Nanang menyampaikan LKPJ tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Rabu siang (31/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Nanang turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta para pejabat utama dan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Hadir juga perwakilan anggota Forkopimda Lampung Selatan.

Sementara, rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Lampung Selatan, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono, didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto.

Adapun, rapat paripurna tersebut dihadiri 41 anggota dewan dari jumlah 50 orang anggota DPRD yang ada. Rinciannya, hadir secara fisik sebanyak 23 orang, hadir melalui aplikasi virtual meeting 18 orang, dan sisanya izin 9 orang.

Setelah dibuka Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menyampaikan LKPJ APBD Tahun Anggaran 2020 secara daring.

Dalam penyampaiannya, Nanang mengatakan, LKPJ yang disampaikan merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun setelah tahun anggaran berakhir yang disusun sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah.

“Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik,” kata Nanang Ermanto.

Lebih lanjut Nanang menyampaikan, bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase penduduk miskin dibandingkan dengan Tahun 2019.

“Dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan turun sebesar 0,23% dari 14,31% pada tahun 2019 menjadi 14,08% pada tahun 2020,” papar Nanang.

Kemudian lanjut Nanang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan menduduki peringkat ketujuh dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Nilai IPM Lampung Selatan sebesar 68,36 dimana peringkat pertama diduduki oleh Kota Bandar Lampung dengan nilai IPM nya sebesar 77,47,” tutur Nanang. (*)

 4,187 total views,  2 views today

Continue Reading

Trending Topic