Connect with us

Hukum

Dituntut 8 Tahun Penjara, Zumi Zola Menangis Bacakan Pleidoi

Published

on

Gubernur Jambi Non Aktif, Zumi Zola Saat Menjalani Persidangan Di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis, (22/11/18)

Hanuang.com – Gubernur Jambi Non Aktif, Zumi Zola dituntut hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Zumi dianggap jaksa terbukti menerima gratifikasi serta memberi suap.

Dengan adanya tuntutan tersebut, Zumi Zola memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan tuntutan yang ringan dan direndahkan tuntutan desanya karena terkait terpuruknya ekonomi Gubernur Jambi Non Aktif tersebut.

“Saya memohon agar mendapatkan hukum seringan-ringannya dan tuntutan denda yang dijatuhkan rendah karena ekonomi saya sudah terpuruk,” ujar Zumi Zola menangis membacakan nota pembelaan (pleidoi), Kamis, (22/11/18).

Dalam membacakan Nota Pembelaan, Zumi Zola menangis saat menyinggung anak dan keluarganya. Karena dirinya mengaku sedih selama berada di ruang tahanan yang memisahkan dengan anak dan keluarga.

“Saya pernah menulis, merasa sedih dan terpukul saat masuk tahanan karena tidak pernah terbayang dalam hidup saya. Kehidupan dalam tahanan tidak terbesit sedikit pun dimata dan kepala saya. Waktu itu saya langsung tertuju istri, anak dan keluarga saya” bebernya dengan muka sedih dan meneteskan air mata.

Diketahui dalam nota pembelaannya, Zumi Zola menyebutkan bahwa Apif Firmansyah yang menyusun strategi kemenangan dirinya saat Pilkada Jambi.

Apif Firmansyah selalu mendekati tokoh dan kontraktor selama Pilkada Jambi. Namun hal itu menjadi boomerang bagi dirinya untuk membayar balas budi.

“Berbagai tuntutan untuk minta agar saya membalas budi bermunculan saat saya mulai menjabat Gubernur Jambi. Ada yang mengaku tim sukses, keluarga. Namun jika permintaan agar mereka mendapat fasilitas berupa pengerjaan proyek dan sebagiannya saya penuhi, maka saya akan dibelenggu dan dikunci kepada dinas yang berada di bawah saya,” tutur dia.

Zumi juga menjelaskan bahwa selama aktif menjabat Gubernur Jambi, selalu menghindari interaksi dengan kontraktor dan pimpinan DPRD Jambi agar tidak terjadi penyuapan antara pihak eksekutif dengan pihak lain.

“Ternyata apa yang saya dan staf saya untuk mencegah adanya permintaan tidak berhasil,” kata Zumi menangis. 

“Berdasarkan hal ini, agar fakta ini jadi pertimbangan saya bukan aktor utama. Kami bukan pihak yang aktif berusaha melakukan penyuapan tetapi selalu berusaha menghindari, jelas Zumi. (Arya)

Sumber (detik.com)

 2,002 total views,  3 views today

Hukum

65 Ribu Lebih Benih Lobster Ilegal Berhasil Diamankan Jajaran Polres Lamsel

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan (Lamsel) menggelar Press Release tentang ungkap kasus Peredaran Benih Lobster Ilegal.

Acara yang digelar di Mapolres Lamsel sementara di GOR Way Handak (GWH) Kalianda, Lamsel, dipimpin langsung oleh Kapolres Lamsel, AKBP. Mohamad Syarhan SIK, Senin, (24/06/19).

AKBP. Mohamad Syarhan, menjelaskan bahwa penyelundupan benih lobster tersebut dari pulau Jawa tujuan Sumatera dan berhasil digagalkan di Dermaga II, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Bakauheni, dengan modus diangkut menggunakan kendaraan pribadi.

“Barang Ilegal ini diangkut dari Pandeglang, Banten, dengan tujuan Jambi, adapun modusnya yakni dimasukkan plastik yang sudah diberi oksigen, selanjutnya dimasukkan box dan dikirim menggunakan kendaraan pribadi, beruntung anggota dapat mengamankan barang Ilegal tersebut dengan kejeliannya” ungkapnya.

Sedikitnya, jajaran Polres Lamsel berhasil mengamankan 14 Box berisi benih lobster atau sebanyak 65. 075 ekor, dan mengamankan satu kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna metalik dengan nomor polisi (Nopol) B 1373 PRI.

Selain mengamankan pelaku dan barang bukti, pihak Polres juga mengamankan satu buah kendaraan jenis Toyota Avanza warna silver dengan Nopol A 1866 KS beserta pengendaranya yang diduga merupakan salah satu gerombolan yang bertugas dalam pengawalan.

Adapun para pelaku yakni EN, GI, NW, GH, warga Provinsi Banten, dan kini keemapt pelaku diamankan di Mapolres Lamsel dan diancam dengan Pasal 88 Jo Pasal 16 UU No. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Milyar. (Arya)

 9,373 total views,  2 views today

Continue Reading

Hukum

Diduga PTSL Di Desa Sukatani Dijadikan Ajang Bisnis Oknum Kades

Published

on

By

Kepala Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lagiman

Hanuang.com – Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria & Tata Ruang (ATR) dianggap sangat membantu bagi masyarakat kalangan bawah yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam bentuk sertifikat.

Namun berbeda di wilayah Lampung Selatan (Lamsel), tepatnya di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lamsel yang mana PTSL tersebut diduga seperti menjadi bisnis oleh oknum Kades dan Pemerintahannya.

Dimana Tahun 2018 di Desa tersebut, untuk mendaftarkan tanah menjadi sertifikat tidak sesuai dengan peraturan dari ATR BPN yang sebesar Rp. 200.000.

Diketahui Desa Sukatani mendapatkan 250 bantuan dalam pembuatan sertifikat melalui PTSL, dan peserta ditarif lebih besar dari aturan yang berlaku.

“Saya salah satu pemohon untuk pembuatan sertipikat PTSL Tahun 2018 Desa Sukatani yang diminta biaya oleh bapak ketua RT sebagai panitia desa sukatani sebesar Rp 1.500.000” ungkap salah seorang peserta yang enggan disebut namanya.

“Saya membuat 2 sertifikat yang satu sertifikat atas nama saya sendiri dan yang satunya atas nama istri saya diminta biaya Rp 1.500.000 /bidang, jadi jumlah biaya dua sertipikat tersebut Rp 3.000.000 tetapi saya baru bayar Rp 1.100.000 sisanya Rp 1.900.000 kalau sertifikat sudah jadi kata pak RT” bebernya.

Terpisah, Sanudin ketua RT/RW 02/02, Dusun Sukajadi, Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lamsel, sebagai salah satu Panitia penyelenggara program sertipikat PTSL Tahun anggaran 2018 Desa Sukatani saat dikonfirmasi dikediamannya menjelaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan program tersebut sesuai dengan hasil musyawarah Kelompok Masyarakat (Pokmas).

“Kalau biaya pembuatan sertipikat PTSL Rp 1.500.000/sertipikat itu tidak benar karena hasil musyawarah dengan Pokmas kemaren untuk biaya pembuatan sertpikat PTSL pemohon hanya dikenakan biaya pembuatan sertipikat Rp. 700.000 dan biaya Sporadik Rp 500.000 jadi jumlahnya Rp 1.200.000 bukan Rp 1.500.000” jelas Pak RT.

“Untuk di wilayah RT saya hanya ada 28 pemohon dan biaya Sporadik Rp 500.000/lembar sudah lunas dan sudah saya setorkan lunas dengan Kepala Desa, kalau biaya sertipikat Rp 700.000/lembar banyak yang belum lunas tetapi sebagian dananya sudah saya setorkan dengan ketua pokmas (rian)” tutup pak RT.

Sedangkan menurut Kades setempat, Lagiman, yang mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah selesai semua (Tahun 2018_red) dan tidak ada masalah.

“Sporadik itu memang kita tarik biaya Rp. 500.000, dan untuk sertifikatnya cuma Rp. 200.000, bahkan ada yang tidak bayar hingga sekarang” jelasnya.

“Itu hanya akal-akalan lawan politik saya saja karena sekarang lagi tahun politik, dan saya kembali maju mencalonkan diri di Pilkades 2019 untuk Desa Sukatani” bebernya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, diduga ungkapan Kades tersebut berbeda dengan kenyataannya, dimana hingga saat ini masih ada warga yang belum menerima sertifikat bahkan terus menjerit akan tingginya biaya PTSL tersebut. (Arya)

 13,015 total views,  2 views today

Continue Reading

Hukum

Jangan Khawatir Mudik Di Lampung, Tim Anti Begal Polres Lamsel Siap Melakukan Pengamanan

Published

on

By

(Tim Anti Begal Polres Lampung Selatan)

Hanuang.com – Jelang arus mudik 2019, Polres Lampung Selatan (Lamsel) kembali membentuk tim anti begal yang akan beroperasi di jalan lintas timur dan tengah di wilayah hukum Lamsel, Selasa, (21/05/19).

Diketahui bahwa Tim anti begal yang dibentuk oleh Polres Lamsel tersebut beranggotakan gabungan dari semua satuan yang ada di Polres Lamsel.

Kapolres Lamsel AKBP. Mohamad Syarhan, SIK, mengatakan bahwa tim anti begal dibentuk khusus untuk membuat para pemudik yang melintas di jalan lintas Timur dan Tengah Lamsel merasa aman dan nyaman.

“Kegiatan ini kita lakukan dalam rangka antisipasi gangguan kriminal arus mudik dan arus balik. Saya membentuk tim ini untuk di jalur lintas timur dan tengah,” kata Syarhan, (21/05/19).

Ia menerangkan, nantinya team anti begal yang sudah mulai beroperasi hari ini hingga akhir masa arus balik akan bekerja 24 jam mengamankan para pemudik dengan perlengkapan senjata lengkap.

“Ini (tim anti begal, red) akan bekerja 1 x 24 jam selama operasi ketupat berjalan dan memastikan jalur untuk mudik bebas dari tindak kriminalitas, teknisnya di lapangan nanti dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, AKP. Tri Maradona dan Kasat Intel, IPTU Andi Nuraya” bebernya.

Tim anti begal juga tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang tegas terukur (tembak ditempat_red) jika ada aksi kejahatan atau kriminal yang dirasa membahayakan pemudik maupun anggota kita sendiri.

“Apabila ada pelaku melalukan tindakan kejahatan petugas kepolisian tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas terukur. Kami akan memberikan keamanan dan kenyamanan sehingga pemudik bisa berkumpul dengan keluarga,” tutupnya. (Arya/Kur)

(Kapolres Lampung Selatan, AKBP. Mohamad Syarhan SIK Beserta Jajaran)

 42,561 total views,  2 views today

Continue Reading

Trending Topic