Connect with us

Lampung Selatan

Di Lamsel, Pemenang Tender Proyek Pertanyakan SPPBJ, Ini Jawaban Kadis PUPR

Published

on

Keterangan Gambar : Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan, Syahroni Saat Menghadiri Hearing Bersama Komisi Di Rumah Dinas Ketua DPRD

Hanuang.com – Pemenang Tender Proyek di Lampung Selatan (Lamsel) mempertanyakan belum diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Mereka juga mengeluhkan tidak adanya klarifikasi atas keterlambatan penerbitan SPPBJ dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

“Dalam jadwal yang kita bisa lihat di LPSE Lampung, penerbitan SPPBJ untuk pemenang tender antara tanggal 29 Mei 2020 – 4 Juni 2020, akan tetapi, hingga hari ini, (Kamis, 11 Juni 2020) kita sebagai pemenang belum menerima SPPBJ tersebut, kita jadi tanda tanya,” ujar Ketua Konsorsium PT. Mulya Perkasa Mandiri, Khairil Adha dikantornya di Kedaton Kalianda, Kamis siang (11/6/20).

Khairil melanjutkan, saat ini sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak, yang dalam agenda ditulis dari tanggal 29 Mei sampai 19 Juni 2020.

“Jangankan mau tanda tangan kontrak, SPPBJ saja belum kita terima, ada apa ini, sudah melampaui jadwal yang ada,” tanya Khairil.

Ia mengungkapkan pada tanggal 5 Juni 2020 lalu, mereka mendatangi langsung kantor Dinas PUPR Lamsel untuk mempertanyakan SPPBJ yang belum diterbitkan untuk 16 pemenang tender.

“Namun sayang, saat itu yang ada hanya staf tanpa ada PPK maupun pimpinan PUPR, jadi kita tidak mendapatkan jawaban pasti soal SPPBJ tersebut,” imbuh Khairil.

Sejauh ini menurut Khairil, mereka sudah menjalankan semua proses tender sesuai dengan prosedur.

“Tidak ada yang terlewatkan, semua sesuai prosedur dan kita jalankan secara profesional.” Tukasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Lamsel, Syahroni, yang ditemui di aula rumah dinas ketua DPRD, usai Hearing dengan Komisi II dan IV menjelaskan, Persoalan yang ditanyakan para pemenang tender tersebut akan diselesaikan secepatnya.

“Iya, itu kita undur, minggu depan persoalan tersebut kita selesaikan, secara teknis permasalah yang tau PPK, nanti kita akan kita kirim klarifikasi ke pemenang tender.” Tukas Syaroni.

Dibawah ini rilis yang disampaikan oleh Konsorsium PT. Mulya Perkasa Mandiri yang merupakan gabungan lebih dari 10 perusahaan/kontraktor :

Berawal dari Pengumuman Lelang Dinas PUPR Kab. Lamsel pd tel 24 April 2020 melalui LPSE Provinsi Lampung sebanyak 20 paket. 

Setelah melewati tahapan Ielang mulai dari Pengumuman, Pemasukan Dokumen, Evaluasi, Pembuktian, Penetapan Pemenang sampai dengan Pengumuman Pemenang pada tanggal 19 Mei 2020, dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

  1. Dari 20 paket yang dilelangkan, sebanyak 16 paket sudah diumumkan pemenangnya oleh Pokja, dan 4 paket dikabarkan tender ulang karena tidka ada penyedia yang memenuhi persyaratan.
  2. Memasuki tahapan masa sanggah, muncul notifikasi/email ke penyedia beberapa penyedia bahwa ada sanggahan (tanpa kejelasan siapa yang menyanggah dan tidak ada hasil berita acara mengenai sanggahan tersebut).
  3. Pada tahapan SPPBJ pada tanggal (02-04 Juni 2020 (sesuai jadwal tahapan Ielang), Pokja telah mengirimkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK, untuk selanjutnya diterbitkan SPPBJ oleh PPK. Namun sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 (yang mana seharusnya sudah dalam tahapan penandatanganan kontrak), PPK belum juga menerbitkan SPPBJ.
  4. Kemudian muncul dan berkembang isu bahwa PPK tidak mau menerbitkan SPPBJ (apalagi Kontrak).
  5. Beberapa rekanan/penyedia (yang sudah merasa sebagai pemenang Ielang) bahkan tergabung dalam sebuah forum dan dikawal oleh Ormas sudah berupaya mempertanyakan persoalan ini ke PPK Dinas PUPR, namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas.

Dari kronologis diatas, muncullah pertanyaan : ADA APA DENGAN DINAS PUPR LAMSEL?

Berdasarkan PERPRES No. 54 Tahun 2010, PERMENKEU No. 190/PMK.05/2012, Peraturan LKPP No. 09 Tahun 2018 dan PERMEN-PUPR No. 14 Tahun 2020, Tugas dan Wewenang PPK salah satunya adalah ‘Menerbitkan SPPBJ”.

Disatu sisi para penyedia mempertanyakan dan meminta perihal SPPBJ yang sudah menjadi ‘HAK” mereka. Disisi Iain, PPK memiliki kewenangan untuk menerbitkan SPPBJ atau tidak (namun ada aturan yang menjadi dasar dan pedoman).

Mengacu pada PERPRES No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan LKPP No. 09 Tahun 2018, PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan :

  • Tidak ada sanggahan dari peserta
  • Sanggahan dan/atau sanggahan banding tidak benar
  • Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir
  • Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan
  • Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Memang PPK mempunyai kewenangan memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai denaan “ALASAN dan BUKTI”.

Kemudian PPK dan Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal selanjutnya PPK dan Pokja menjalani tahapan dengan berpedoman pada ‘ATURAN” yang sudah ditetapkan.

Kemudian muncul pertanyaan dan pernyataan sebagai berikut :

  • Kalau ternyata PPK tidak menerima hasil pemilihan dari Pokja, mengapa masalah “TIDAK DITERBITKANNYA SPPBJ” ini terjadi pada seluruh paket yang sudah selesai proses pemilihannya?
  • Apakah PPK tidak percaya akan kinerja dan/atau hasil kinerja Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan?
  • PPK dan POKJA harus memberikan ”PENJELASAN” mengenai hal ini secara terbuka baik kepada pemenang lelang/ lcalon Penyedia dan pihak lain yang mempunyai hak bertanya dan memperoleh jawaban.
  • Penjelasan tersebut untuk menepis dugaan/ indikasi adanya ”PERMAINAN/ REKAYASA/KONGKALIKONG”.

Namun setelah melihat dan mengamati rangkaian tahapan dalam proses pelelangan selama ini, sangat sulit rasanya untuk berkata atau berfikiran bahwa tidak ada “SESUATU”nya dalam proses LELANG ini. Banyak kejanggalan dan temuan dalam proses pelelangan ini. Mulai dari POKJA ULP, Pejabat UKPBJ, PPK, bahkan sampai PA/KPA.

Ada beberapa contoh ”POTENSI PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA” :

1. PERENCANAAN ANGGARAN

  • Contoh : rencana pengadaan yang diarahkan, pemaketan pekerjaan yang direkayasa, penentuan jadwal waktu yang tidak realistis, pemilihan metode, dan sebagainya.

2. PEMBENTUKAN POKJA ULP/PEJABAT PENGADAAN

  • Pokja ULP/Pejabat Pengadaan tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
  • Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang tertutup dan tidak transparan, tidak melayani atau menilai secara adil kepada para peserta lelang (ketidakterbukaan dan ketidakadilan).
  • Pokja ULP/Pejabat Pengadaan tidak memilki! Integritas (tidak jujur, tidak profesional, tidak transparan, dan tidak akuntabel).
  • Pokja ULP/Pajabat Pengadaan yang memihak (memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu).
  • Pokja ULP/Pajabat Pengadaan tidak Independen, bekerja dibawah tekanan PA/KPA, PPK, penyedia atau mungkin kepentingan diri sendiri, dan lain-lain.

3. PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PEMILIHAN 

  • Persyaratan teknis mengada pelaksanaan pekerjaan.
  • Kriteria kelulusan peninjauan tidak ada atau tidak Jelas.
  • Spesifikasi teknis mengarah pada produk atau kelompok tertentu.
  • Adanya penambahan kriteria peninjauan yang tidak perlu.
  • Dokumen lelang tidak standar.
  • Dokumen lelang tidak lengkap.  

4. PENGUMUMAN PELELANGAN/SELEKSI/PENGADAAN

  • Melakukan pengumuman Ielang yang tidak transparan.
  • Dokumen peserta yang tidak memenuhi syarat namun diluluskan.
  • Menggugurkan peserta dengan alasan yang tidak jelas dan substantif.
  • Dokumen administrasi ”aspal” dan dokumen kualifikasi yang tidak didukung data otentik, dan lain-lain.

5. PENJELASAN (AANWIJZING)

  • Pembatasan informasi dan deskripsi oleh Pokja ULP.
  • Tidak adanya partisipasi masyarakat.
  • Penjelasan kontroversial.
  • Perubahan penting atas dokumen pemilihan penyedia tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia.
  • Aanwijzing dilakukan secara tidak fair, dan lain-lain.

Uraian tersebut diatas hanyalah beberapa contoh potensi penyimpangan, mudah-mudahan penyimpangan tersebut tidak terjadi dan tidak terbukti di Lampung Selatan.

Kepada para POKJA, UKPBJ, PPK, PA/KPA :
PENYALAHGUNAAN JABATAN atau WEWENANG (abuse of discretion)” adalah salah satu “BENTUK KKN” dalam Pengadaan barang dan jasa.

Berhati-hati dan amanahlah dalam menjalankan “TUGAS” sebagai ASN.

INGAT, ada 3 bidang hukum yang akan siap menjerat apabila terjadi penyalahgunaan jabatan atau wewenang ini, yaitu : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM PERDATA, & HUKUM PIDANA.

 4,238 total views,  6 views today

Lampung Selatan

Lama Jadi DPO, Akhirnya Grandong Asal Desa Rawi Berhasil Dibekuk Polisi

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Polsek Penengahan mengamankan Ian alias Grandong (33) warga Desa Rawi, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (23/9/2021) sekira pukul 10.00 WIB.

Grandong ditangkap lantaran diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor BE 4829 OL, milik korban Gozali (51) Desa Belambangan Rt/Rw 001/001 Kecamatan Penengahan Lamsel yang terjadi pada
Kamis (26/10/2017) sekira pukul 11.00 WIB.

Kapolsek Penengahan, Iptu Setyo Budi Howo, SH mewakili Kapolres Lamsel AKBP Edwin, SIK, SH, MSi, Jumat (24/9/2021) mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengamankan pelaku dikediamannya.

“Pelaku ditangkap dirumahnya , Kamis (23/9/2021) sekira pukul 10.00 WIB oleh Tim Unit Reskrim Polsek Penengahan tanpa melakukan perlawanan” Tuturnya.

Kapolsek menjelaskan bahwa Grandong ditangkap dan menjadi DPO Polsek Penengahan setalah sebelumnya melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru.

“Grandong ini DPO, setelah sebelumnya melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik korban Gozali (51) Desa Blambangan Rt/Rw 001/001 Kecamatan Penengahan Lamsel” bebernya.

Adapun modus yang dipergunakan pelaku imbuh Kapolsek, yakni dengan pura-pura meminjam kendaraan yang dibawa Cepi Reza (anak korban) bersama rekannya saat duduk dipinggir lapangan desa Rawi Kecamatan Penengahan dengan alasan akan mengantar rekanya Amin dan Ridwan ke Kalianda.

Namun saat ditunggu beberapa jam pelaku tidak kunjung datang, sehingga korban akhirnya melaporkan kejadiannya ke Mapolsek Penengahan.

Saat ditangkap, kepada penyidik pelaku mengaku bahwa kendaraan milik korban sudah digadaikan sebesar Rp. 1 juta kepada Andi warga desa Lubuk Kecamatan Kalianda Lamsel.

Saat ini pelaku yang akan dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUH Pidana, bersama barang buktinya berupa sepeda motor Jenis Honda Beat dengan Plat Nomor BE 4829 OL bersama STNK an Armana sudah diamankan di Mapolsek Penengahan guna penyidikan lebih lanjut. (*)

 1,235 total views,  1,023 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Nanang Kembali Bedah Rumah Warga, Kali Ini Giliran Desa Mandah

Published

on

By

Hanuang.com – Sikap tanggap dan cepat terus dilakukan Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto untuk warganya yang membutuhkan bantuan.

Adalah Yati (49) warga Sumber Sari I Desa Mandah Kecamatan Natar yang dikunjungi Bupati Lampung Selatan. Yati (49) tinggal bersama suami dan kedua anaknya dirumah yang semi permanen yang terlihat memprihatinkan.

Saat menyambangi rumah yati (49), pada Jumat(24/09/2021). Bupati Lamsel Nanang Ermanto memberikan bantuan berupa sembako dan bahan pangan lainnya.

Selanjunya, demi melihat masyarakatnya memiliki rumah yang layak huni dan sehat. Bupati Nanang Ermanto bersama Kepala Dinas PU, Hasbie Aska segera mengupayakan program bedah rumah untuk ibu Yati dan Keluarga.

“Ini ada sedikit bantuan, semoga bisa bermanfaat dan membantu kebutuhan ibu dan keluarga sehari-hari,” Ujar Nanang.

“Nanti rumah ibu akan diperbaiki, nanti pemerintah daerah yang akan bangun melalui program bedah rumah dari pemda,” Ucapnya.

Bupati Nanang Ermanto juga mengajak warga desa yang lain untuk bergotong-royong membantu dan peduli dalam membangun rumah ibu Yati.

“Nanti, untuk materialnya kami siapkan, namun untuk pembangunannya nanti masyarakat sekitar yang akan bergotong-royong yang bantu. nanti di kordinis sama pak kadesnya,” Pungkasnya.

Mendengar hal tersebut, ibu yati menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada bupati lamsel.

“Kami sekeluarga mengucapakan terima kasih, Pak Bupati sudah mau datang mengunjungi rumah kami yang keadaannya seperti ini dan memberikan bantuan,” kata yati. (Kmf)

 1,248 total views,  1,006 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Buka Portal Jalan Yang Ditutup Warga, Nanang : “Saya Akan Bertanggungjawab Penuh”

Published

on

By

Hanuang.com – Tinjau Jalan Kabupaten di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Bupati H. Nanang Ermanto bertemu langsung dengan masyarakat desa setempat, Jum’at, (24/09/21).

Pada pertemuan itu, masyarakat Desa Mandah mengaku mengeluh karena jalan yang menjadi akses utama rusak. yang diakibatkan oleh kendaraan besar milik PT. BLJ yang diduga melebihi standar kapasitas yang telah ditetapkan yakni 7 sampai 10 ton. Untuk mencari solusi terkait hal itu, masyarakat dan pihak dari PT. BLJ direncanakan dalam waktu dekat hendak bermusyawarah untuk menemukan solusi yang sampai saat ini belum menemukan titik terang.

Dalam tinjauannya ke Desa Mandah Bupati Nanang Ermanto melakukan dialog dengan masyarakat sekitar dengan di dampingi oleh Kepala Dinas PU (Bpk. Hasbie Aska), Camat Natar (Bpk. Rendy Eko Supriyanto).

Salah satu warga Desa Mandah, Sarmani (56) mengatakan “Kami sudah melakukan dialog pak dengan pihak perusahaan namun sampai sekarang belum ada kejelasan,” Ucap Sarmani kepada Bupati Lamsel.

“Begini saja, biar ada titik terang dan masalah ini cepat diselesaikan, saya yang akan bertanggung jawab penuh dan akan langsung menemui pihak perusahaan untuk menyelesaikannya,” Ucap Nanang Ermanto.

Usai berdialog dengan warga, Bupati Nanang Ermanto bersama warga lainnya sepakatan untuk membuka portal yang dibangun oleh masyarakat setempat.

Setelah membuka portal, Bupati Nanang Ermanto langsung menuju PT. BLJ untuk berdiskusi langsung dengan pihak perusahaan guna menemukan solusi yang terbaik.

Bupati Nanang Ermanto mengatakan dalam memecahkan masalah ini harus adil dan sama-sama tidak ada yang dirugikan baik masyarakat maupun pihak PT. BLJ. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Terkait, akan segera menindak lanjuti terkait hal tersebut dan akan segera melakukan pembangunan jalan di desa mandah.

“Kapasitas dan kekuatan jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah hanya lebih kurang 7 sampai 10 ton saja, jika muatan kendaraan PT. BLJ lebih dari itu maka kedepannya jalan ini akan sering rusak,” Kata Nanang kepada pihak perwakilan PT. BLJ.

“Untuk itu, nanti akan kita cari solusi terkait hal ini dan akan pemerintah daerah fasilitasi agar pihak perusahaan dan warga dapat bermusyawaran dengan baik,” Ucapnya.

Usai pertemuan tersebut, pihak dari PT. BLJ berjanji secepatnya akan menangani masalah ini dan akan bermusyawarah dengan masyarakat terkait jalan tersebut. (Kmf)

 1,229 total views,  1,016 views today

Continue Reading

Trending Topic