Connect with us

Lampung Selatan

Winarni Kukuhkan Ketua TP PKK Terpilih Dari Dua Kecamatan

Published

on

Hanuang.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto mengukuhkan sembilan Ketua Tim Penggerak PKK Desa dari Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa secara terpisah.

Di Kecamatan Kalianda, Winarni mengukuhkan lima Ketua Tim Penggerak PKK Desa, di Lapangan Desa Sukatani, pada Selasa (20/8/2019) pagi.

Mereka yaitu, Desi Melda Ridwansyah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kecapi, Ratu Barokah Junaidi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kedaton, Juminah Joni Arizon sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Merak Belantung, Rusmilawati Lagiman sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukatani dan Yuni Fitria Fajri Suryadi Putera sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kesugihan.

Kemudian, siang harinya, Winarni kembali mengukuhkan empat Ketua Tim Penggerak PKK Desa dari Kecamatan Rajabasa, di Lapangan Desa Rajabasa.

Mereka yakni, Juliyah Syafrudin Ali sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cugung, Salma Diana Rusdi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Batu Balak, Suwakti Syarif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hargo Pancuran dan Lely Yuliani Hermansyah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rajabasa.

Dalam arahannya, Winarni mengatakan, Tim Penggerak PKK Desa merupakan motor sekaligus ujung tombak pembangunan yang ada di desa.

Untuk itu Winarni berharap, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dapat bersinergi dengan pemerintahan yang ada di desanya.

“Dengan pergantian Ketua Tim Penggerak PKK Desa, diharapkan dapat memberikan semangat dan gairah baru dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat di desa,” kata Winarni.

Disamping itu, Winarni juga meminta dukungan dari para Kepala Desa terkait program-program pokok Tim Penggerak PKK Desa. Sebab katanya, semua dana pembangunan desa, telah dialokasikan pemerintah pusat melalui desa, yang didalamnya juga terdapat alokasi dana pemberdayaan masyarakat desa.

“Saya harap program-program Tim Penggerak PKK Desa juga mendapat dukungan dari para Kepala Desa. Karena Tim Penggerak PKK adalah motor para wanita-wanita Desa,” tandasnya.

Adapun, pelantikan para Ketua Tim Penggerak PKK Desa tersebut merupakan tindak lanjut dari pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III di 131 desa dari 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan. (Arya)

 923 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Pam Gakplin Prokes Covid-19 Diwilayah Natar Terus Digalakkan

Published

on

By

Hanuang.com – Koramil Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus menggelar Pam New Normal dan Patroli Diwilayahnya, Rabu, (28/07/21).

Kali ini giat tersebut digelar di Pasar Natar dan Mall Candra dengan memberikan himbauan terkait penegakan disiplin Protokol Kesehatan.

“Kita juga memberikan peringatan atau sanksi kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan” ujar salah seorang Babinsa. (*)

 513 total views,  513 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Satreskrim Polres Lamsel Amankan Pelaku Pemalsuan Surat Rapit Antigen di Bakauheni

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan (Lamsel) menggelar ungkap kasus Tindak Pidana Pemerasan dan pemalsuan surat Rapid Test Antigen yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Rabu, (28/07/21).

Sedikitnya dua pelaku dengan inisial W (37) karyawan kontrak ASDP dan Inisial D (29) selaku Travel gelap ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Kapolres Lamsel, AKBP. Edwin menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan pasal berbeda. Dimana W disangkakan Pasal 368 KUHPidana dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 Tahun.

Sedangkan tersangka Inisal D dikenakan Pasal 263 KUHPidana atau Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 268 ayat (2) dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

“Pada 21 Juli 2021 telah dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pungli, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasi penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui modus operandi para pelaku tindak pidana tersebut diantaranya dengan cara menggunakan surat Rapid Test Antigen palsu dan memasukkan penumpang melalui jalur Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni tanpa menggunakan Rapid Test dengan membayar Sejumlah uang” ujar AKBP. Edwin.

Sebelumya tim yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP. Enrico D. Sidauruk, melakukan penindakan diawali dengan under cover dengan menunjuk dua personil untuk menjadi penumpang yang akan menyebrang ke Merak dan belum mempunyai surat Rapid Test Antigen.

Pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB berhasil diamankan dua orang tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pemalsuan Surat Rapid Test.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, para pelaku menggunakan Rapit Test Antigen dari nama Klinik Budi Pratama asal Lampung, yang mana diketahui bahwa klinik tersebut tidak ditemukan keberadaannya di Bumi Ruwa Jurai. (*)

 859 total views,  859 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pastikan Ketersediaan Pangan, DKP Lamsel Gelar Pertemuan Teknis Dengan UPT Pertanian

Published

on

By

Hanuang.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan menggelar pertemuan teknis dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian dan Petugas Pengumpul Data Lumbung Pangan (PPL), di Aula DKP setempat, Selasa (27/7/2021).

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti para Kepala UPT Pertanian dan PPL dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala DKP Lampung Selatan, Yansen Mulia mengatakan, maksud diadakannya pertemuan teknis itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang cadangan pangan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan stoknya di lapangan.

“Pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap menurunya produksi pertanian. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan ingin mendata ketersediaan pangan di daerah-daerah,” ujar Yansen.

Disamping itu kata Yansen, yang tak kalah penting pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan disetiap desa dalam wilayah kecamatan masing-masing.

“Jadi saya minta betul data lumbung pangan yang disampaikan nanti benar-benar update dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengisi data yang dibuat-buat, harus akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Baik itu lumbung pangan swadaya masyarakat atau lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah,” kata Yansen.

Yansen berharap, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya dapat mengetahui sebaran lumbung pangan yang ada di masyarakat. Sehingga memudahkan pemerintah daerah mengetahui kondisi lumbung pangan untuk dikembangkan pembangunan berikutnya.

“Jadi ketika saya, atau dari provinsi bahkan dari pusat datang, kelompoknya memang betul-betul ada, dan lumbung pangannya juga ada. Sekalipun dalam kondisi baik atau rusak ringan. Dan yang tahu kondisinya, ya PPL dan UPT di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Yansen mengatakan, pada kesempatan itu dirinya juga meminta kepada UPT Pertanian dan PPL untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nmor 31 Tahun 2017 kepada pengusaha penggilingan padi di Lampung Selatan.

Yansen menyebut, setiap pengusaha yang memproduksi beras kemasan dan bermerek wajib melakukan registrasi produk dagangannya guna mendapatkan sertifikat.

“Jadi mulai sekarang kita melakukan pendataan untuk meregistrasi (pendaftaran) penggilingan padi. Karena nanti tidak ada lagi penggilingan padi yang mengeluarkan produk beras yang berkualitas tetapi dengan merk orang lain,” tuturnya.

Yansen mengungkapkan, dengan pendataan penggilingan padi itu diharapkan akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan untuk masyarakat selaku konsumen dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk.

Dia berharap, setiap kecamatan ada satu contoh penggilingan padi yang telah memenuhi syarat bisa mengeluarkan beras berkualitas secara resmi dan punya merk dagang sendiri.

“Karena saya lihat kita punya banyak penggilingan padi yang bagus. Tetapi hasilnya dikirm keluar daerah dan kembali lagi kesini sudah dikemas dengan merk orang lain,” tandasnya. (Az)

 2,075 total views,  1,051 views today

Continue Reading

Trending Topic