Connect with us

Lampung Selatan

Tidak Tercover, DPRD Ajukan Hak Aspirasi Kenaikan Pendapatan Aparatur Desa Se-Lamsel

Published

on

Hanuang.com – DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) mengajukan hak aspirasi terkait tak tercovernya penganggaran pendapatan aparatur desa setara golongan II/a sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 Tahun 2019 dalam pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD di aula rumah dinas jabatan ketua DPRD, Kamis (24/10/2019).

“Karena belum tercover di KUA-PPAS, maka kami mengajukan hak aspirasi. Sesuai amanah dalam PP 11 itu, harus dilaksanakan tahun ini juga,” kata Ketua DPRD Lamsel, H. Hendry Rosyadi, SH, MH.

Menurut Hendry, jika dianggarkan, sesuai PP tersebut aparatur desa bisa memiliki pendapatan setara dengan ASN golongan II dengan total budget anggaran Rp. 50 Miliyar untuk seluruh aparatur desa se-Lampung Selatan.

“Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, maka per Januari 2020 besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. Kemudian besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 dan besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00,” bebernya.

Disamping itu, banggar DPRD juga menyoroti target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) terkait angka kemiskinan, PDRB, IPM dan pertumbuhan ekonomi serta target kenaikan PAD. Penyerapan anggaran, tingginya SILPA dan kegagalan tender.

Sementara, TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Fredy Sukirman menyambut baik masukan dan kritikan DPRD, terlebih lagi aspirasi terkait pendapatan aparatur desa.

“Perlu kami sampaikan, bahwa DAU ada peningkatan sebesar Rp. 19 M. Dana perimbangan tidak ada peningkatan. Dana khusus naik Rp 18 M,” kata Fredy.

Lebih lanjut, Fredy mengungkapkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 2.236.077.507.308,49.

“Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 284.217.373.446,49, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.435.516.316.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 516.343.817.362,00,” imbuh Fredy.

Sedangkan untuk Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 2.243.553.663.529,49. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.226.242.935.712,44 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.017.310.727.817,05.

Kemudian lanjutnya, Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 31.638.156.221,00. Sedangkan dari Silpa tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 24.162.000.000,00 yang dialokasikan untuk melakukan pembayaran pokok utang. (Arya)

 2,004 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Balitbang Lamsel Akan Gelar Sosialisasi Penginputan Data Inovasi Daerah

Published

on

By

Hanuang.com – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Lampung Selatan akan mengadakan sosialisasi penginputan data inovasi daerah. Kegiatan itu dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2021.

Kepala Balitbang Kabupaten Lampung Selatan, Syahlani, SH, MH, mengatakan, kegiatan sosialisasi akan diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 17 Juni 2021. Nantinya kegiatan itu akan diikuti oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Lampung Selatan.

“Kegiatannya akan berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis besok. Karena jumlah peserta cukup banyak, prokes harus kita ikuti. Makanya kami bagi dua,” jelasnya saat ditemui Diskominfo Lamsel, di ruang kerjanya, Selasa (15/6/2021).

Sebelumnya, kata Syahlani, perwakilan dari seluruh OPD telah mengirimkan alamat email. Dimana nantinya akan menjadi akun dari masing-masing OPD untuk menginput data ke aplikasi yang telah disiapkan.

“Kemarin perwakilan OPD sudah mengirimkan alamat email. Nah nanti inputnya melalui aplikasi yang telah disiapkan. Besok kita belajar sama-sama,” kata Syahlani.

Pada kesempatan itu, Syahlani mengungkapkan terkait tiga bentuk inovasi daerah yang akan dinilai pada lomba inovasi daerah. Yakni, inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, serta inovasi daerah lainnya.

“Penilaian IID ini berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk atau bidang. Tentunya telah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dari aspek input, proses, output, dan outcome,” ungkapnya.

Lebih lanjut Syahlani menyampaikan, dalam penilaian tersebut terdapat pula beberapa persyaratan yang menjadi penilaian IID oleh tim penilai dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Persyaratan tersebut diantaranya, memiliki kebaharuan dan keunikan sebagian atau keseluruhan, kegiatan inovasi daerah yang diusulkan minimal telah berjalan dua tahun, dan bukan merupakan kegiatan yang sedang direncanakan atau sedang dikerjakan.

Kemudian, kegiatan inovasi daerah yang diusulkan adalah kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah. Kegiatan inovasi daerah yang diusulkan juga telah memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat serta bersifat berkelanjutan.

“Nanti kita lihat dari OPD, inovasi apa yang sudah dibangun selama ini. Nah nanti ini ada syarat dan kriterianya, masuk atau tidak. Tim penilai dari Kemendagri langsung yang menilai, bukan kami,” pungkasnya. (ptm)

 794 total views,  361 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Winarni Didapuk Menjadi Bunda Literasi Lampung Selatan

Published

on

By

Hanuang.com – Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto dilantik sebagai Bunda Literasi Kabupaten Lampung Selatan.

Pelantikan Bunda Literasi Kabupaten Lampung Selatan yang dibarengi dengan Bunda Literasi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Mesuji, Pesisir Barat dan Pesawaran tersebut digelar di Ballroom Hotel Swissbell Bandar Lampung, Selasa (15/6/2021).

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lampung Selatan Qori Nilwan.

Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Provinsi Lampung dengan tema “Penguatan Sisi Hulu Budaya Baca Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat” yang juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten/Kota dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Perpustakaan Nasional dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung.

Dalam sambutan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengucapkan terima atas Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

“Saya mewakili Pemerintah Pusat merasa bangga sekaligus mengucapkan terima atas Komitmen Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Istri Gubernur dan Istri para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dalam mengupayakan Buku di masyarakat kita”, kata Muhammad Syarif Bando.

“Karena tugas kita bersama dalam memberantas Budaya Buta Aksara, tidak akan ada kemerdekaan di Negeri ini apabila para pendahulu kita tidak melahap habis buku-buku yang ada baik terbitan Dalam Negeri maupun buku dari Luar Negeri”, pungkas Muhammad Syarif Bando.

“Bisa kita lihat ketika Bung Karno, Muhammad Hatta dan para Pendiri Negeri lainnya meletakkan UUD 1946 dan Pancasila sebagai Pondasi yang sangat kokoh bagi Negeri ini”, tandas Muhammad Syarif Bando.

Sementara itu Fahrizal Darminto saat membacakan sambutan Gubernur Lampung mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, mudah-mudahan dapat mengedukasi masyarakat Lampung dalam rangka meningkatkan minat baca, sekaligus ajang promosi perpustakaan”, ujarnya.

“Minat baca masyarakat Lampung masih rendah dan kita sebagai aparat Pemerintah ini merupakan tanggung jawab kita untuk mengedukasi dan meningkatkan minat baca masyarakat kita”, kata Fahrizal Darminto.

Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal meminta kepada seluruh Bunda Literasi Kabupaten/Kota untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat.

“Bunda Literasi Kabupaten/Kota yang juga para Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) saya minta melalui TP PKK dapat mensosialisasikan Literasi kepada masyarakat kita dengan memberikan Buku Bacaan, Permainan yang mengedukasi kepada anak-anak kita”, tandas Riana Sari Arinal.

“Mudah-mudahan dengan dukungan Literasi anak-anak kita lebih senang membaca sehingga akan menambah kosakata yang didapat sehingga dapat menambah wawasan anak-anak kita”, cetus Riana Sari Arinal. (Kmf)

 814 total views,  358 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Sekda Lamsel Kukuhkan TPAKD dan Resmikan Galeri Investasi Desa Cinta Mulya

Published

on

By

Hanuang.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, S.Sos, MM, mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021.

Pengukuhan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/240/I.06/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021.

TPAKD yang dikukuhkan terdiri dari unsur Pemkab Lampung Selatan, pimpinan instansi vertikal, pimpinan lembaga jasa keuangan, akademisi dan pelaku usaha.

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Selasa (15/6/2021), turut dihadiri Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Emilia Kusumawati, anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Fraksi PKB, Romli.

Hadir juga Perwakilan Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Lampung, Alfin M. Hoesni, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Hendi Prayogi, Direktur Utama Bank Lampung, Presley Hutabarat, Camat dan Uspika Candipuro, dan Kepala Desa Cinta Mulya.

Menyampaikan amanat Bupati Lampung Selatan, Sekda Thamrin menyambut baik atas dikukuhkannya TPAKD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021.

“Insya Allah tim ini akan bekerja dengan baik dan profesional sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan,” ujar Thamrin.

Thamrin juga berharap, TPAKD Kabupaten Lampung Selatan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya serta memiliki komitmen untuk saling mendukung. Sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kabupaten Lampung Selatan.

“Oleh karena itu, kehadiran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan berbagai usahanya,” katanya.

Selain mengukuhkan TPAKD Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin bersama Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung dan pimpinan lembaga yang hadir meresmikan Galeri Investasi Desa Nabung Saham di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro.

Thamrin mengatakan, dengan hadirnya Galeri Investasi tersebut, harus menjadi program yang strategis dalam upaya mengembangkan perekonomian lokal.

“Tentu kita sangat gembira, biasanya kan program seperti ini adanya di kota-kota besar. Saya berharap sinergitas program ini dapat mendorong berkembangnya perekonomian lokal. Apalagi sekarang eranya digital,” kata Thamrin.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Emilia Kusumawati sangat mendukung dengan dikukuhkannya TPAKD dan peresmian program Galeri Investasi Nabung Saham di Kabupaten Lampung Selatan.

“Pembentukan TPAKD di Kabupaten Lampung Selatan ini adalah salah satu titik awal. Meskipun tidak ada TPAKD akses keuangan tetap bisa tumbuh, tetapi dengan TPAKD bisa lebih terarah,” kata Emilia Kusumawati.

Menurutnya, TPAKD ini bisa memperluas akses keuangan daerah apalagi saat ini di tengah pandemi Covid-19. Sehingga dibutuhkan percepatan akses keuangan daerah, dengan TPAKD mendukung mewujudkan akses pertumbuhan perekonomian daerah.

“Tentunya kami pemerintah provinsi sangat mendukung akses keuangan di daerah tetap berjalan. Apalagi ditengah pandemi, program ini sangat cocok. Ditambah program Smart Village di Desa Cinta Mulya yang memang program unggulan pak gubernur,” ujarnya.

Sementara itu, pada acara tersebut Desa Cinta Mulya juga memperoleh penghargaan dari Kepala OJK Provinsi Lampung dan Bupati Lampung Selatan sebagai Penggiat Desa Inklusi Keuangan dan Pilot Project program Smart Village Provinsi Lampung. (Aziz)

 818 total views,  358 views today

Continue Reading

Trending Topic