Connect with us

Lampung Selatan

Terkait Kerumunan Massa di KPU, Besok Bawaslu Lamsel Panggil Ketiga Bapaslon Bupati

Published

on

Wazzaki, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan

Hanuang.com – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) melakukan pemanggilan terhadap 3 (tiga) Bapslon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Selasa, (07/09/20).

Bawaslu Lamsel melalui Surat Nomor : 097/K.LA-02/PM.00.02/IX/2020 lakukan pemanggilan berupa undangan untuk dimintai keterangan terhadap 3 pasang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan.

Pemanggilan yang dijadwalkan 3 hari berturut-turut yakni dari tanggal 8 – 10 September 2020. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminta keterangan terkait adanya temuan di lapangan pada saat melakukan pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Lamsel.

Pada saat melakukan pendaftaran masing-masing Bapaslon menbawa arak-arakan massa pendukung dalam jumlah banyak menuju kantor KPU. Tindakan tersebut dinilai telah melanggar protocol Kesehatan terkait menjaga jarak dan upaya untuk memutus adanya penyebaran virus COVID-19.

Menurut Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Hendra Fauzi, ia mengatakan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 4-6 September 2020.

“Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terdapat rombongan masa pendukung bakal calon yang mengabaikan protokol kesehatan Covid-19” ujarnya.
“Maka terhadap hal ini Bawaslu melakukan pemanggilan kepada bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Lampung Selatan”. Katanya.

Hal tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada pasal 58 menyebutkan bahwa untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Daring.

Sementara dalam hal rapat umum dan tatap muka pasal 64 Ayat 2 menyebutkan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta rapat umum, serta dapat diikuti peserta rapat umum melalui Media Daring.

Selain peserta bapaslon pilkada, bawaslu lamsel juga menghimbau kepada penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Lampung.

”Pasal 7 Protokol Kesehatan Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungkutan Suara, Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)” bebernya.

Ketua Bawaslu juga menabahkan bahwa pemanggilan ini sesuai Undang-Undang terkait kewenangan bawaslu untuk meminta keterangan tentang adanya kerumunan masa yang diduga melalaikan protocol Kesehatan. Jika terbukti maka bawaslu mengambil tindakan sesuai undang-undang.

“sesuai Undang-Undang bahwa kewenangan bawaslu yang melekat untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020, jika ada temuan atau dugaan pelanggaran maka akan diambil tindakan sesuai peraturan”.Katanya.

Selain itu menurut Koordinator Devisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Lampung Selatan Wazzaki mengatakan bahwa ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita Bersama pada saat pilkada kali ini.

“Yaitu selain untuk memberi jaminan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya juga jangan sampai pilkada menjadi ajang penularan wabah virus corona” Paparnya.


“Maka semaksimal mungkin bagi penyelenggara ataupun peserta pilkada harus melaksanakan protocol Kesehatan dalam setiap tahapan atau kegiatan apapun” Tutupnya. (Arya)

 2,411 total views,  4 views today

Lampung Selatan

Uji Publik DPS, Bagian Dari Keterbukaan KPUD Lampung Selatan

Published

on

By

Hanuang.com – KPU Kabupaten Lampung Selatan menggelar uji publik Data Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Lampung Selatan tahun 2020. Agenda tersebut merupakan upaya KPU dalam upaya mendapatkan tanggapan dan masukkan dari masyarakat terhadap jumlah daftar pemilih sementara (DPS) yang sebelumnya telah ditetapkan sebanyak 702.310 pemilih.

Ketua KPU Lampung Selatan, dalam Sambutannya mengatakan uji publik yang dilangsungkan di Aula Pertemuan Kantor KPU Kab. Lampung Selatan, Senin, 28 September 2020.

“ koreksi dan masukan dari stakeholder terkait jadi poin yang diharapkan pada pelaksanaan agenda tersebut” ujarnya.

Selanjutnya Uji Publik disampaikan oleh Anggota KPU Kab. Lam-Sel Divisi Program, Data dan Informasi Asma Emilia menjelaskan kronologi penetapan Daftar Jumlah pemilih (A.KWK) sejumlah 744.681, data A.KWK didapat dari hasil Sinkronisasi dan penyandingan data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap DPT Pileg terakhir 2019, dengan jumlah pemilih tersebut sebagai dasar dilakukannya pencocokan dan penelitian oleh PPDP. Lanjut asma, setelah di lakukan pencoklitan oleh PPDP tersebut dan telah ditetapkan dalam rapat pleno berjenjang menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 702.310 pemilih.

“Ini bagian dari pengumuman DPS untuk mendapat tanggapan dan masukkan masyarakat. Kami berharap ada tanggapan dan masukkan sebab bisa jadi masih ada masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih,” ujar Asma Emilia, S.E, Komsioner KPU Lampung Selatan Divisi Program, Data dan Informasi itu.

Dijelaskan Asma, direntang waktu 29 September sampai 3 Oktober 2020 nanti, proses perbaikan data pemilih akan memasuki tahap pleno terbuka DPS hasil perbaikan oleh PPS, tanggal 4-6 Oktober 2020 pleno terbuka DPSHP di PPK, sedangkan di Kabupaten akan pleno terbuka tanggal 7-9 Oktober 2020 untuk menetapkan DPT. Ia mengatakan DPS memerlukan pencermatan bersama dari semua pihak.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadis Kerpendudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan, Edy Firnandi, Perwakilan Kesbangpol Lampung Selatan, Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda Chotimatuzzahra,S.E.M.M, Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda, Subagyo, S.H.M.H, Ketua STAI YASBA Kalianda, Drs, Yakub Yuhira, M.Pd, Tim Kampanye Pasangan Calon, Mahasiswa serta elemen lainnya

“Tujuan utamanya untuk validitas DPS. Ini bagian dari keterbukaan penyelenggara Pemilu kepada pemilih atau masyarakat bagi perbaikan data yang transparan dan akuntabel,” ujar asma.

Uji publik ini menjadi sangat penting untuk menjamin seluruh masyarakat yang memenuhi syarat terakomoidir dalam daftar pemilih. KPU Lampung Selatan juga membuka posko pelayanan Melindungi hak Pilih baik di tingkat PPS, PPK maupun KPU untuk menyempurnakan data pemilih. (*)

 431 total views,  431 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pemdes Sukaratu Gelar Musrenbangdes 2020, Berikut Bidang Yang Diusulkan

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaratu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Camat Kalianda, Zaidan, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi beserta jajaran, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Dalam usulan E-planning, kita mengusulkan Infrastruktur yakni diantaranya Rabat beton/talut di Dusun VI, Irigasi sabah juyu, Talut Way Itom, Bedah rumah dan Pamsimas,” ungkapnya.

Selain bidang infrastruktur, pihaknya juga mengusulkan bidang ekonomi diantaranya yakni pengadaan hewan ternak, pengadaan bibit pertanian, dan pengadaan alat tenun.

Selain dalam usulan E-planning, pihaknya telah mengusulkan berbagai poin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2021. Adapun bidang diantaranya :

  1. Bidang Pembangunan
  2. Bidang pemberdayaan
  3. Bidang Penanggulangan Bencana Mendesak Desa

Terpisah, Camat Kalianda, Zaidan, menjelaskan bahwa tahun ini masyarakat akan mengahadapi pesta demokrasi dalam Pemilu Kepala Daerah.

Dirinya berharap agar masyarakat dapat menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi oleh hal-hal yang memantik kerusuhan.

“Ayo kita sukseskan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga kondusifitas di desa kita” ucapnya. (Arya)

 540 total views,  540 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Gelar Musrenbangdes 2020, Desa Kedaton Prioritaskan Infrastruktur, Ekonomi, dan Sosial

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Kedaton, Junaidi beserta jajaran, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, beserta warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Kedaton, Junaidi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Semuanya sudah kita rumuskan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), dan kita sampaikan disini, Selain itu juga kita sampaikan untuk usulan melalui APBD Tahun Anggaran 2022” ucapnya.

“Dalam E-planning dimana format usulannya telah ditentukan dan disepakati yakni 4 Infrastruktur, 2 Ekonomi, dan 2 Sosial” jelasnya.

“Kita juga sudah mengusulkan yang lain diluar dari E-planning kepada wakil rakyat yang nantinya akan dimasukkan melalui Pokok pikiran (Pokir)” tutupnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes tetap menggunakan standar Covid-19.

“Standar Covid-19 tetap diterapkan, mengingat virus Corona ini sudah menjadi Pandemi” ucapnya.

Selain itu dirinya mengimbau, dalam memasuki tahapan Pilkada tetap menjaga kondusifitas agar pelaksanaan berjalan lancar dan sukses.

“Menyambut Pemilu kepala daerah, mari kita sukseskan dengan menjaga kondusifitas diwilayahnya masing-masing” tambahnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2021 tetap mengacu kepada Permendes No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Yang mana didalamnya mengatur 18 bidang kriteria diantaranya yakni :

  1. Desa tanpa kemiskinan
  2. Desa tanpa kelaparan
  3. Desa sehat dan sejahtera
  4. Pendidikan desa berkualitas
  5. Keterlibatan perempuan desa
  6. Desa layak air bersih dan sanitasi
  7. Desa bersinergi bersih dan terbarukan
  8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
  9. Infrastruktur dan Inovasi desa sesuai kebutuhan
  10. Dena tanpa kesenjangan
  11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
  12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
  13. Desa tanggap perubahan iklim
  14. Desa peduli lingkungan laut
  15. Desa peduli lingkungan darat
  16. Desa damai berkeadilan
  17. Kemitraan untuk pembangunan desa
  18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (Arya)

 529 total views,  528 views today

Continue Reading

Trending Topic