Connect with us

Bandar Lampung

Sidang ABN, JPU KPK Sebut Zainudin Hasan Terima Uang Rp. 72 Milyar & Nanang Ermanto Terima Rp. 350 Juta

Published

on

Hanuang.com – JPU KPK RI, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa terdakwa Agus Bhakti Nugroho (ABN) menyetorkan uang senilai Rp. 72 Milyar kepada Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Non Aktif, Zainudin Hasan.

Sidang Tipikor terkait kasus suap Fee Proyek Dinas PUPR Lamsel tersebut digelar di ruang Garuda, Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A, Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis, (13/12/18).

”Dimana terdapat perintah dari Zainudin Hasan segala kegiatan proyek tersebut untuk berkoordinasi dengan Anjar Asmara. Begitu juga saat Direktur PT Prabu Sungai Andalas, Gilang Ramadhan, masuk, ia diminta berkordinasi dengan ABN,” bebernya.

“Terdakwa juga menerima uang Rp. 200 juta dari Anjar Asmara untuk pembiayaan Rakernas Perti (Persatuan Tarbiyah di Swisbell Hotel,” tambahnya.

Sedangkan menurut JPU KPK RI, Rini Yanti, mengatakan bahwa Anjar Asmara saat menjabat sebagai Kadis PUPR lamsel telah memberikan uang kepada Plt. Bupati lamsel, Nanang Ermanto, saat beliau (Nanang_red) menjabat sebagai Wakil Bupati Lamsel.

”Kadis PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara memberikan uang Rp. 350 juta ke Nanang,” tandasnya.

Selain itu dia menyatakan ada pembiayaan pribadi untuk bupati Lamsel Non Aktif, Zainudin Hasan yang diperuntukkan bagi pembelian lahan dan kapal pesiar.

”Untuk pembelian karpet Masjid Bani Hasan sebesar Rp. 1 miliar, pembelian tanah milik M. Alzier Dianis Thabranie Rp. 3 miliar, Selain itu, Zainudin Hasan membeli Rumah Makan Kayu dari M. Alzier Dianis Thabranie sebesar Rp. 2,6 miliar.

”Perbuatan terdakwa menerima uang dari para rekanan sejak tahun 2016 mencapai Rp. 72 miliar kemudian untuk disetorkan kepada Zainudin Hasan,” pungkasnya.

Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini sebagimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dengan Ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup dan minimal empat tahun kurungan.

Kuasa hukum terdakwa (ABN_red), Supriyadi Siregar, mengatakan bahwa pihaknya tak akan mengajukan esepsi.

”Baik yang mulia kami tidak akan mengajukan esepsi” tandasnya.

Sidang ditutup oleh Ketua Majelis Hakim, Mansyur Butami, dan akan dilanjutkan pada Kamis pekan depan, (20/12/18), dengan agenda keterangan saksi. (*)

 4,640 total views,  3 views today

Bandar Lampung

Bahas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bang Sefri Ikuti Rakor Bersama Diskominfotik Provinsi Lampung

Published

on

By

Hanuang.com – Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, M. Sefri Masdian, S.Sos mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Kegiatan rakor dibuka oleh Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi didampingi Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, di ruang command center lantai II kantor Diskominfotik setempat, Jumat pagi (18/6/2021).

Hadir juga Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Barat, Miswandi Hasan, Kepala Dinas Kominfo Kota Metro, Farida, dan perwakilan Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo mengatakan, dilaksanakanya rakor tersebut dalam rangka sinkronisasi program dinas yang menangani urusan Kominfo, Persandian, dan Statistik di Provinsi Lampung.

Adapun rakor tersebut mengangkat tema tentang Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Provinsi Lampung dalam Peningkatan Pemanfatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Lampung.

“Pertemuan ini topiknya tentang pemanfatan TIK. Dilatarbelakangi ada beberapa program provinsi dan kabupaten/kota yang bisa disinergikan dari sisi pemanfatan TIK,” ujar Ganjar Jationo yang memandu rakor itu.

Ganjar Jationo yang baru dilantik sebagai Kepala Diskominfotik oleh Gubernur Lampung pada 16 April 2021 lalu ini menambahkan, pertemuan antara Dinas Kominfo se-Provinsi Lampung itu akan diagendakan setiap dua bulan sekali secara bergilir.

“Nanti pertemuan ini kita jadikan tradisi. Bisa di provinsi yang mengadakan atau kabupaten/kota. Dan tanggal 8 Juli 2021 nanti, kami juga diundang Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan khusus untuk membahas radio pemda,” katanya.

Sementara, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi mengatakan, perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan dengan baik. Sehingga semua hambatan dan gangguan bisa teratasi dan membantu meringankan pekerjaan.

“Yang menjadi bagian penting dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah keamanannya. Dan ini perlu dijaga, terutama dibidang pemerintahan,” kata Kusnardi.

Kusnardi menyebut, Pemprov Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait Digitalisasi Pemerintahan. Yaitu bentuk layanan pemerintahan akan bertransformasi berbasis digital elektronik. Dengan demikian pelayanan akan menjadi lebih ringkas dan memudahkan masyarakat melakukan semua kegiatannya.

“Seperti contoh yang sudah terealisasikan adalah Kartu Petani Berjaya. Program ini dapat memudahkan petani untuk melakukan aktivitasnya. Mulai penyuluhan hingga pemesanan pupuk bibit dan alat penunjang lainnya bisa dipesan atau diorder lewat satu aplikasi,” ungkap Kusnardi. (Kmf)

 3,792 total views,  44 views today

Continue Reading

Bandar Lampung

Akhir Juni 2021, PWI Lampung Akan Gelar UKW Tingkat Muda dan Madya

Published

on

By

Hanuang.com – Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung memantapkan persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXIV  di Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad, Senin 14 Juni 2021. UKW untuk jenjang Madya dan Muda ini diselenggarakan pada 29-30 Juni mendatang.

Ketua PWI Lampung, Supriyadi Alfian saat memimpin rapat menyampaikan pelaksanaan UKW mandiri kali ini sebenarnya dibuka untuk semua jenjang. Namun, hingga finalisasi calon peserta hari ini, kuota jenjang Utama tak terpenuhi.

“Hanya ada tiga calon peserta untuk jenjang Utama sehingga dengan berat hati panitia pelaksana mencoret kualifikasi untuk redaktur pelaksana dan pemimpin redaksi atau penanggungjawab media tersebut,” kata Bang Yadi, sapaan akrab Ketua PWI Lampung.

Sementara untuk jenjang Madya terisi kuota dua kelas atau 12 peserta. Sedangkan jenjang Muda dengan empat kelas atau 24 peserta.

“Finalisasi ini saya pesan untuk memperhatikan prasarat yang harus dipenuhi oleh peserta, yang antara lain medianya harus berbadan hukum dan minimal sudah terdaftar administrasi di Dewan Pers. Kenapa ini penting? Karena kita tidak ingin ketika peserta lulus namun Dewan Pers tidak mengeluarkan kartu kompetensinya lantaran tidak memenuhi prasyarat,” tegas Bang Yadi.

Ia juga berharap semua calon peserta dapat mengikuti pelaksanaan pra UKW pada 28 Juni 2021 atau sehari sebelum pelaksanaan UKW digelar. Pengurus telah menunjuk dua assesor untuk memberikan pembekalan materi yang diujikan dalam UKW.

“Yang diujikan adalah standar kerja wartawan. Untuk itu, saya berharap kepada peserta agar benar-benar mengikuti seluruh tahapan dengan baik sehingga saat menjalani UKW bisa lancar tanpa hambatan dan tentunya harapan kita agar peserta dapat lulus semua,” ucap Bang Yadi. (iwr/ril)

 4,369 total views,  44 views today

Continue Reading

Bandar Lampung

Napoleon Oktober Boneparte Nahkodai Repdem Provinsi Lampung

Published

on

By

Hanuang.com, Bandar Lampung — Dengan marwah baru Repdem Lampung, yang baru saja dikukuhkan merupakan bagian dari pelopor persatuan. Dimana siap menghantarkan kandidat PDI Perjuangan kembali mendominasi berada di parlemen.

Deketahui, Pengukuhan Repdem DPD Provinsi Lampung. Periode 2021-2026 yang diketuai Napoleon Oxtober Bonaparte. SH, Sekretaris Hendra Mahdian Putra SE, dan Bendahara Yohanes Yudhi W. ST.

Secara langsung pengukuhan dilakukan oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung Sudin, SE yang disaksikan seluruh peserta Rakerda PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Bertempat di Ballroom Novotel Lampung, Selasa, (08/06).

Ketua DPD Repdem Provinsi Lampung, Napolen Oktober Boneparte dengan tegas mengatakan Repdem di daerah harus selaras dengan Dewan Pimpanan Nasional (DPN), Relawan Demokrasi Perjuangan (Repdem) menjaga persaudaraan, persatuan.

“Kami Repdem hadir sebagai banteng penangkal radikalisme yang menyusup dengan jubah-jubah keyakinan dalam beragama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga Mati yg harus dijaga oleh setiap anak bangsa dan setiap Generasi,” ujarnya.

Lanjutnya, Repdem pun memiliki program, yang mana program tersebut ada didalam poin UUD tahun 1945 tentang menangkal Redikalisme. Negara harus menjaga persatuan dan kesatuan sekalipun dengan mengerahkan bala pasukan yang siap menjaga kenyamanan dan ketentraman NKRI.

” Program Repdem yang dalam menangkal Radikalisme ialah selaras dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 alinea ke 4 tentang persatuan dan tumpah darah, dan Repdem tidak akan memberikan ruang buat paham radikalisme masuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” bebernya.

Masih kata Napoleon, untuk itu dengan Repdem sebagai sayap Partai PDI Perjuangan, Repdem Lampung khususnya akan merangkul kalangan Akedimisi, Mahasiswa, Ormas dan OKP lainnya.
Guna bersinergi mengumandangkan dengan masiv pentingnya kerukunan dan persatuan.

“Perdebatan soal pancasila sudah waktunya kita akhiri. Pancasila bukan untuk di perdebatkan, Pancasila lahir mewakili kemajemukan. Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dan terkenal budaya timurnya yaitu gotong royong dan tenggang rasanya. Untuk itu kita akan merangkul elemen masyarakat Lampung khusunya, menggaungkan kerukunan dan kesatuan juga persatuan,” jelasnya.

“Tentunya tidak hanya DPD Repdem sendiri, Tentunya dengan melibatkan peran penuh 15 DPC Repdem se-Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Lampung. Dengan semua kemampuan yang ada Insya Allah mampu mendengungkan itu kembali,” pungkasnya. (Erl)

 5,420 total views,  44 views today

Continue Reading

Trending Topic