Hanuang.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel), menganggarkan satu unit bangunan Hunian Tetap (Huntap) korban tsunami Lamsel sebesar Rp. 50 juta.
Diketahui bahwa rincian anggaran itu, diperuntukkan pembelian material sebesar Rp. 45 juta, sedangkan Rp. 5 juta untuk biaya pekerja (tukang_red) dalam pengerjaan Huntap yang akan dibangun.
Sebanyak 524 Huntap akan dibangun dengan anggaran untuk pembuatan Hunian Tetap sebesar Rp. 26,2 miliar yang tersebar di 9 Desa di tiga Kecamatan diantaranya Rajabasa, Kalianda, dan Sidomulyo.
“Betul pak, 45 Juta bahan Material, 5 juta upah pekerja yang dikelola masyarakat sebagai Swadayanya,” ujar Ferro Parendo, ST, selaku PPK mendampingi Kepala BPBD Lamsel, Darmawan, Kamis, (23/04/20).
Fero menjelaskan, dalam prosesnya nanti, penerima diwajibkan membuat kelompok di masing-masing desa yang terdampak. Sementara pengelolaan anggaran Huntap secara bertahap.
“Kalau untuk jumlah (tiap kelompok_red) belum bisa dipastikan, namun sesuai kebutuhan di masing-masing desa yang akan dibentuk oleh kepala desa, 1 kelompok bisa 10 orang atau dibawah 10, atau bisa lebih, maksimal 15 orang tiap kelompok.” jelasnya.
Untuk anggaran bahan material sebesar Rp. 45 juta, dikelola secara bertahap sesuai barang yang diorder oleh kelompok, 40 persen, 30 persen, dan terakhir 30 persen, beserta pembayaran upah pekerja,” lanjutnya.
Ketika disinggung adanya info penerima Huntap harus menyiapkan dan menanggung anggaran sebesar Rp. 5 juta untuk biaya tukang. Fero dengan tegas mengatakan bahwa penerima tidak dibebankan biaya, sebab pengerjaan dilakukan secara swadaya masyarakat.
“Siapa yang menyatakan, secara teknis belum ada sosialisasi dari BPBD. Baru tahap Penetapan SK dan Pembentukan kelompok, opini tersebut diluar tanggungjawab BPBD,” tegasnya.
Kemudian lanjut Fero, dalam pengerjaannya setiap kelompok mengajukan apa saja yang akan dibelanjakan untuk proses pembuatan Huntapnya.
“Yang menentukan belanja kelompok, rencana pembelian, sudah ada dalam dokumen perencanaan yang disusun oleh konsultan mengenai RAB nya,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam Konsep swakelola ini, yang jelas adalah pertama Pemberdayaan Masyarakat, terutama mereka-mereka yang mungkin terkena PHK atau kehilangan lapangan kerja akibat Pandemi COVID-19, kedua Peningkatan Perekonomian Usaha Mikro di daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya wilayah Pesisir Rajabasa, Kalianda, dan sekitarnya.
Sebelumnya beredar kabar bahwa anggaran untuk Huntap sebesar Rp. 48 miliar, dirinya kembali mengatakan bahwa, untuk 524 unit, totalnya hanya menghabiskan Rp. 26,2 miliar, sisanya untuk fasilitas umum (Fasum) dan prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
“Untuk Huntap Rp. 26 Milyar, sisanya untuk FSU, Mulai dari Perencanaan, Fisik dan Pengawasan, Fisiknya Jalan, gorong-gorong, Drainase, serta Penyediaan Air Bersih. Dan itu melalui jalur lelang, dikerjakan oleh Pihak ketiga dan sudah dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), rinciannya lokasi yang dibangun mendapatkan PSU di Kecamatan Rajabasa dan Kalianda,” tutupnya.
Adapun 9 Desa huntap tersebut terbagi di 3 Kecamatan diantaranya, Kecamatan Rajabasa terletak di Desa Kunjir 138 Unit, Waymuli Timur 129 Unit, Waymuli Induk 58 Unit, Sukaraja 20 Unit, Rajabasa 34 Unit, Banding 13 Unit, dan Sebesi 78 Unit.
Kecamatan Kalianda, terletak di Kelurahan Kalianda 34 unit, Desa Maja 18 Unit, sedangkan di Kecamatan Sidomulyo, terletak di Desa Suak, sebanyak 2 Unit. (Arya)
