Connect with us

Lampung Selatan

Rakor Lanjutan, Fredy : “Pemerintah Akan Bangun Huntap Tipe 36 Luas Lahan 98 Meter Persegi”

Published

on


Hanuang.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait penanganan infrastruktur di wilayah terdampak tsunami Selat Sunda di Lamsel.

Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Lamsel Ir. Fredy SM, MM sebagai upaya percepatan dalam mewujudkan hunian tetap (huntap) relokasi bagi warga yang rumahnya rusak berat akibat dihempas gelombang tsunami.

Hadir dari pihak Kementerian PUPR, Iriyadi selaku Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur dan Hunian Bagi Pengungsi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung serta perwakilan Ditjen Penyedian Perumahan Kementerian PUPR.

Fredy mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel terus mengupayakan lahan yang bisa dijadikan sebagai hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumah yang rumahnya hancur diterjang tsunami Selat Sunda, pada akhir tahun lalu.

Dia mengakui, ketersediaahn lahan memang menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk membangun huntap.

Sebab katanya, tidak banyak lahan yang tersedia di lokasi yang dekat dengan pemukiman warga yang terkena dampak tsunami bisa di bebaskan untuk lokasi pembangunan huntap.

“Kalau di sekitar Kalianda, kita (Pemkab Lamsel) punya banyak lahan, tapi masyarakat kan maunya tidak jauh-jauh dari lokasi semula,” ujar Fredy.

Fredy melanjutkan, berdasarkan data tim di lapangan, terdapat 537 rumah rusak berat yang sudah di SK-kan oleh Plt. Bupati Lamsel. Jumlah itulah yang nanti menjadi acuan pihaknya untuk membangun huntap.

“Ini (537) yang sudah kita kunci, tapi ada juga 195 warga yang punya lahan sendiri sudah mengajukan kepada pemda, nanti tetap kita bangunkan (huntap),” tuturnya.

Lebih lanjut Fredy mengungkapkan, saat ini Pemkab Lamsel tengah menjajaki pembebasan lahan seluas 1,5 hektare di Desa Way Muli Timur. Di lokasi itu, nantinya akan dibangun huntap dengan tipe 36 bagi korban tsunami.
“Ini standarnya yang kita bangun, ukuran 7×14 meter persegi tipe rumah 36. Nanti luas bangunan bisa menyesuaikan dengan luas tanah 98 meter persegi,” kata Fredy.

Sementara, Kepala Satgas Penanganan Infrastruktur dan Hunian Pengungsi, Iriyadi menyatakan data rumah rusak berat yang diterima Kementerian PUPR sebanyak 491.
Angka itu katanya, berdasarkan data yang disampaikan BNPB saat kunjungan Presiden Jokowi pasca tsunami Selat Sunda awal Januari lalu.

“Memang yang kami catat sama dengan data yang bapak (Sekda) sampaikan. Namun ketika rapat di Jakarta kemarin, yang terkunci hanya 491. Angka ini yang muncul sewaktu kunjungan Pak Presiden. Nanti ini perlu kita diskusikan apakah masih bisa direvisi,” katanya.

Iriyadi menyampaikan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Rumah juga berharap Pemkab Lamsel bisa secepatnya menentukan lokasi yang akan dijadikan huntap bagi korban tsunami di Lamsel.

“Kami ingin memastikan penentuan lokasi untuk huntap kapan bisa tersedia, begitu lahan ada, Kementerian PUPR langsung mengadakan lelang. Maka, sangat ditunggu kecepatan penyediaan lahan tersebut,” tuturnya.

Selain itu, Iriyadi juga berharap, pemerintah setempat juga harus bisa memastikan semua masyarakat yang terdampak tidak kembali ke lokasi semula setelah proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai dilakukan.

“Karenya kenyataan di lapangan, ada beberapa yang rumahnya tidak terlalu mengalami kerusakan dan tetap tinggal di bibir pantai. Jangan sampai ini menjadi kecemburuan sosial, ini yang juga harus menjadi pertimbangan,” imbuhnya. (Arya/Kmf)

 1,937 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Musrenbang Jati Agung, Nanang-Pandu Gelontorkan Anggaran Pembangunan Sebanyak Rp. 46 Milyar

Published

on

By

Hanuang.com – Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Jati Agung dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 kali ini digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan (Lamsel), Selasa, (02/03/21).

Dibuka langsung oleh Bupati Lamsel, H. Nanang Ermanto Musrenbang kali ini diselenggarakan secara minimalis dengan peserta terbatas sesuai protokol kesehatan pandemi Covid-19.

Terlihat dilokasi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lamsel (Nanang-Pandu) kompak hadir pada musyawarah tertinggi tingkat kecamatan terserbut.

Turut hadir pula, Sekretaris Daerah Lamsel, Thamrin, S.Sos, MM, Anggota DPRD Lamsel Fraksi PAN, Baiquni Aka Sanjaya, S.T., M.T, Anggota DPRD Lamsel Fraksi Gerindra, Amelia Nanda Sari, S.H, para pejabat utama dan Kepala OPD dilingkup Pemkab Lampung Selatan, serta Uspika Jati Agung.

Pada kesempatan tersebut Bupati Lamsel, H. Nanang Ermanto menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan masyarakat jati agung untuk pasangan (Nanang-Pandu).

“Pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat, mari kita hilangkan segala perbedaan jangan sampai kita terkotak-kotak, ayo bersama-sama kita membangun Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintai ini agar terwujud masyarakat Lampung Selatan yang berintegritas, maju dan sejahtera,” Ucapnya.

Nanang juga menyampaikan Pemerintah Daerah telah menggelontorkan anggaran sebesar 46 Miliar untuk kecamatan Jati Agung, Nanang juga berharap agar apa yang dihasilkan dalam forum musrenbang terserbut dapat menjaring aspirasi masyarakat sehingga program yang dihasilkan merupakan kegiatan yang menjadi prioritas/acuan dalam pembangunan di tahun mendatang.

“Kita harus mensyukuri adanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, dibutuhkan sinkronisasi yang baik antara rencana Pemerintah Pusat dengan rencana Pemerintah Daerah. Untuk itu saya berharap partisipasi semua kekuatan atau pelaku pembangunan yang ada dalam masyarakat untuk secara bersama-sama merumuskan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas di Kecamatan Jati Agung,” Jelasnya. (Riko)

 1,043 total views,  1,043 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Danramil Katibung Terjunkan Puluhan Personel Bantu Ratusan Rumah Warga Yang Terendam Banjir

Published

on

By

Hanuang.com – Akibat Intensitas curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banjir setinggi 50 cm sampai dengan 100 meter di desa Rangai Tri Tunggal, dan Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Lampung Selatan (Lamsel), Selasa, (02/03/21).

Sebanyak 909 KK di desa Rangai Tri Tunggal dan 84 KK di desa Tarahan rumahnya terendam banjir. Tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir tersebut.

Tampak Danramil 421-10/Katibung, Kapten Inf Sugeng Pamuji dan Anggota bersama Aparatur Desa dan masyarakat bergotong-royong membantu warga yang terdampak banjir.

Danramil 421-10/Katibung Kapten Inf. Sugeng Pamuji disela kegiatan mengatakan bahwa saat ini kondisi air di dua desa yang terdampak banjir sudah berangsur surut.

“Hanya di Dusun Rangai Utara Desa Rangai Tri Tunggal yang masih belum surut dengan ketinggian air 10 Cm sampai 15 Cm” terang Kapten Sugeng.

“Rencananya di tahun 2021 program dari Pemerintah Pusat akan membangun gorong-gorong di samping Hotel Mutiara KM 19 dan di depan Masjid Nurul Iman Desa Rangai Tri Tunggal untuk mengurangi genangan air yang masuk ke pemukiman warga saat musim penghujan” tambahnya.

Berikut Data rumah warga yang terdampak banjir dengan ketinggian air masuk rumah 50 Cm di dua desa tersebut.

Desa Rangai Tri Tunggal :

  1. Dusun Rangai Selatan I :
    a. RT 01 : 20 KK
    b. RT 02 : 62 KK
    c. RT 03 : 21 KK
  2. Dusun Rangai Selatan II :
    a. RT 04 : 35 KK
    b. RT 05 : 30 KK
  3. Dusun Rangai Utara :
    a. RT 01 : 62 KK
    b. RT 02 : 84 KK
  4. Dusun Pulo Pasir :
    a. RT 01 : 23 KK
    b. RT 02 : 40 KK
    c. RT 03 : 20 KK
  5. Dusun Sukamaju :
    a. RT 01 : 60 KK
  6. Dusun Kampung Baru :
    a. RT 01 : 17 KK
    b. RT 02 : 14 KK
    c. RT 03 : 25 KK
  7. Dusun Perum BRI I :
    a. RT 01 : 47 KK
    b. RT 02 : 44 KK
    c. RT 03 : 39 KK
    d. RT 04 : 47 KK
    e. RT 05 : 55 KK
  8. Dusun Perum BRI II :
    a. RT 01 : 76 KK
    b. RT 02 : 56 KK

Desa Tarahan :

  1. Dusun Batu Payung :
    a. RT 02 : 24 KK
    b. RT 03 : 60 KK (Jho/Arya)

 1,112 total views,  1,112 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pengusiran Wartawan, KJHLS Siap Layangkan Surat Ke PT. Nutech Integrasi Integrasi Bakauheni

Published

on

By

Hanuang.com – Soal adanya dugaan pengusiran wartawan yang dilakukan oknum Manager PT. Nutech Sinergitas Bakauheni, Komunitas Jurnalis Harian Lampung Selatan (KJHLS) angkat bicara.

Ketua KJHLS, Ma’i mengaku miris, dengan masih adanya kasus pengusiran wartawan. Padahal, kinerja pers jelas diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999.

Ma’i mengatakan, semestinya seluruh instansi negara baik pemerintahan maupun swasta, dapat lebih menghargai kinerja pers. Mingingat, pers adalah pilar ke-empat Demokrasi.

“Pers bekerja sesuai dengan amanah UU. Yaitu mencari data, mengolah dan mempublikasikan dalam bentuk berita. Hal itu, juga tidak luput dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Karenanya, tidak ada dasar hukum apapun yang dapat diklaim untuk membantah amanah UU tersebut,” Tegas Ma’i yang merupakan reporter Radar Tv Lampung, di Sekretariat KJHLS, Komplek Ragom Mufakat II, Kalianda, Selasa, (2/3/2021).

Mendampingi Ma’i, Sekretaris Jendral (Sekjend) KJHLS, Dony Armadi menyatakan, secara kelembagaan pihaknya bakal melayangkan surat resmi kepada perusahaan yang diduga alergi terhadap wartawan.

Menurutnya, agar isu yang tersebar tidak semakin runcing, KJHLS meminta agar perusahaan segera melakukan klarifikasi dalam bentuk Press Conference.

“Salah satu poin dalam surat yang akan kami sampaikan kepada perusahaan adalah mengenai klarifikasi. Sejauh ini, kami selaku organisasi yang menaungi jurnalis harian di Lamsel masih menunggu itikad baik perusahaan,” Ketusnya.

Dony yang merupakan pemimpin redaksi media-baru.com juga menegaskan, jika itikad baik tidak ditunjukan pihak perusahaan yakni dalam bentuk klarifikasi dan jumpa pers, maka pihaknya tidak segan-segan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

“Dugaan kasus pengusiran terhadap wartawan merupakan bentuk perbuatan yang dengan sengaja menghalang-halangi pekerjaan pers. Sehingga, wartawan tidak dapat melakukan peliputan. Hal ini jelas diatur dalam pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999, bahwa pelaku dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta,”lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Insiden pengusiran wartawan tersebut dialami Ali Imron wartawan media online globaldrafnews.com, saat hendak melakukan peliputan advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perpukad di PT. Nutech Integritasi Bakauheni, Jum’at (26/2/2021) sekitar pukul 14.30 wib.

Mirisnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, yang melakukan pengusiran adalah Manager perusahaan itu sendiri. Bahkan, pihaknya mengusir wartawan dengan tak beretika melontarkan kalimat kasar.

Lebih lagi, bukan hanya wartawan yang diusir oknum tersebut, melainkan juga dengan beberapa lawyers yang hendak melakukan advokasi di perusahaan itu.

Padahal, saat terjadi pengusiran, wartawan sudah sempat menjelaskan bahwa dirinya adalah salah seorang pers yang hendak melakukan peliputan. Namun, pihak oknum itu enggan mendengar dan tetap melakukan pengusiran.

Diketahui, sejumlah Lawyer bersama dengan wartawan mengunjungi PT. Nutech Integritasi Bakauheni lantaran menindaklanjuti pengaduan dari ke 10 orang karyawan perusahaan.

Dimana, 10 karyawan itu melakukan aksi mogok kerja yang sudah berlangsung sejak Minggu (21 februari 2021), sebagai bentuk kekecewaan. Faktornya, diawali dari kerja lembur saat libur panjang akhir pekan pada bulan November dan lembur ketika liburan Natal serta Tahun Baru Desember 2020 lalu, yang hingga hari ini belum dilakukan pembayaran. (Red)

 1,165 total views,  1,165 views today

Continue Reading

Trending Topic