Connect with us

Luar Daerah

Presiden Apresiasi, Rapor Pemerintah WTP Selama Tiga Tahun Berturut-Turut

Published

on

Hanuang.com – Presiden RI, Ir. Joko Widodo bersyukur atas capaian pemerintah pusat yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 setelah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian ini diraih pemerintah pusat untuk tiga kali berturut-turut sejak tahun 2016.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 29 Mei 2019.

“Alhamdulillah kita wajib bersyukur ke hadirat Allah SWT untuk 3 tahun berturut-turut sejak 2016 pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, dan juga untuk laporan pemeriksaan LKPP tahun 2018 ini. Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan secara standar akuntasi pemerintahan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, menyampaikan bahwa sebanyak 82 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapatkan opini WTP. Jumlah tersebut mencapai 95 persen dan terjadi peningkatan dibanding tahun lalu dengan 80 laporan mendapatkan WTP. Sementara sebanyak 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

“Dari hasil pemeriksaan LKPP saya lihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP. Tahun 2016 74, tahun 2017 80, tahun 2018 82. Artinya ini sudah mencapai 95 persen dari jumlah K/L yang ada. Serta ada penurunan entitas pemeriksaan yang mendapatkan WDP. Dari 8 di tahun 2016, menjadi 6 di tahun 2017, dan 4 di tahun 2018,” kata Presiden menanggapi laporan yang disampaikan.

Adapun keempat kementerian atau lembaga yang mendapatkan opini WDP yaitu Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara satu kementerian atau lembaga yang mendapat opini TMP adalah Badan Keamanan Laut.

Terhadap hal tersebut Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kementerian atau lembaga yang mendapatkan opini WDP maupun TMP bisa segera melakukan koordinasi dan terobosan untuk menyelesaikan beberapa temuan dari BPK. Ia pun berharap tahun depan tidak ada lagi kementerian atau lembaga yang mendapatkan WDP atau TMP.

“Saya minta segera dilakukan koordinasi dan terobosan untuk menyelesaikan beberapa temuan dari BPK seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua, belanja dibayar dimuka, belanja barang, belanja modal, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset yang tak berwujud agar laporannya tahun depan menjadi lebih bagus dan memperoleh WTP,” tuturnya.

Kepala Negara juga mengingatkan kepada semua kementerian atau lembaga agar benar-benar membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan rakyat ini.

“Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara dan pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat bahwa yang namanya uang negara uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran BPK yang telah bekerja siang malam sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 bisa diterima dengan baik.

“Beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK tadi kepada pemerintah untuk perbaikan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang akan segera pemerintah tindak lanjuti,” pungkasnya. (Arya)

Jakarta, 29 Mei 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

 1,026 total views,  3 views today

Luar Daerah

Panglima TNI Terima Courtesy Call Delegasi Pemerintah Korea Selatan

Published

on

By

Hajuang.com – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.  menerima Courtesy Call (CC) Minister of Defence Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan H.E. GANG Eun-Ho, bertempat di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/03/2021). 

Dalam kegiatan Courtesy Call tersebut, kedua belah pihak membahas kerjasama industri pertahanan.

Sekaligus menyampaikan surat undangan dari pemerintah Korea Selatan kepada Panglima TNI untuk menghadiri acara peluncuran pengembangan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment (KFX) dan Indonesia Fighter Xperiment (IFX) kerja sama Pemerintah Korsel dan Indonesia. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusmanto, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Dento Priyono dan Kapuskersin TNI Laksma TNI R.Teguh Isgunanto, M.A. (Puspen TNI)

 1,750 total views,  27 views today

Continue Reading

Luar Daerah

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha dan Pariwisata di Pulau Dewata

Published

on

By

Hanuang.com, Bali – Sebanyak 500 orang mengikuti pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Haris Hotel & Residences Sunset Road, Kota Denpasar, Bali, pada Selasa, 16 Maret 2021. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bali turut meninjau jalannya vaksinasi tersebut.

Pelaksanaan vaksinasi massal ini terselenggara atas kerja sama Pemerintah Provinsi Bali dengan para pelaku pariwisata melalui sejumlah asosiasi di sektor pariwisata setempat. Hal itu merupakan salah satu upaya mengatasi penyebaran pandemi sekaligus menjaga keseimbangan dan percepatan pemulihan ekonomi Bali yang memang bertumpu pada sektor pariwisata.

“Ada beberapa asosiasi yang terlibat berkolaborasi bersama-sama baik dalam proses verifikasi sampai vaksinasi. Vaksinasi ini kita awali dengan pendataan secara komprehensif meliputi nama lengkap dengan kuesioner kesehatannya untuk bisa merangkul para pelaku usaha wisata di Bali,” ujar Agus Made Yoga Iswara, Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Chapter Bali, saat ditemui di lokasi.

Dalam waktu satu minggu, tepatnya mulai 22 Februari hingga 28 Februari, terdata sebanyak 90.195 peserta yang berasal dari sektor pariwisata Bali. Kemudian, sejak 10 Maret 2021 lalu, vaksinasi bagi para pelaku usaha pariwisata tersebut mulai berjalan.

Para pelaku usaha pariwisata, dalam skema kerja sama tersebut, menyiapkan lokasi pelaksanaan vaksinasi dan mendata para pekerja pariwisata setempat untuk kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan langsung menindaklanjuti inisiatif tersebut dan mengoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan agar dapat dilakukan vaksinasi.

“Saat ini tercatat kurang lebih 3.810 pelaku pariwisata yang sudah divaksinasi dari total 90.195. Jadi kurang lebih ada 3,7 persen yang divaksinasi,” tuturnya.

Skema kerja sama yang ditempuh itu merupakan bentuk usaha bersama dalam rangka gotong royong memulihkan dan menjaga kepercayaan terhadap pariwisata Bali yang terdampak pandemi.

Selain itu, vaksinasi massal tersebut juga dilakukan dengan maksud untuk tetap menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat, khususnya pekerja di sektor pariwisata, selama menjalankan aktivitasnya dengan produktif.

“Harapannya ini menjadi penciptaan trust yang baik dan juga confidence untuk pelaku pariwisata Bali untuk bangkit. Kolaborasi inilah yang sangat indah terjadi di Bali. Dalam proses vaksinasi ini, stakeholder pariwisata bergotong royong mendukung program pemerintah seperti apa yang terjadi hari ini,” kata Agus.

Hadir dalam peninjauan tersebut di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, dan Gubernur Bali Wayan Koster. (BPMI)

 1,734 total views,  27 views today

Continue Reading

Luar Daerah

Kehadiran TNI-POLRI di Papua Berikan Rasa Aman Warga Dari Ancaman KKB

Published

on

By

Hanuang.com, Papua – Kehadiran dari TNI-Polri di Papua, diyakini telah memberikan rasa aman untuk seluruh warga di Tanah Cenderawasih. Mengingat, aparat selalu bertugas untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat luas.

Demikian dikatakan oleh, Kepala Suku Dani, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua, Jembatan Murib. Ia meminta masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” kata Jembatan Murib, Selasa (16/3/2021).

Jembatan Murib mengungkapkan, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini. Sebagai masyarakat harus patuh terhadap pemerintah.

“Selain itu pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua mulai dari pembangunan hingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jembatan Murib juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak. Sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kepada TNI-Polri untuk meningkatkan pengamanan di Papua. Hal itu lantaran, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus memberikan rasa takut kepada masyarakat.

“Meminta pemerintah dan pemerintah daerah bersama TNI-Polri untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah-wilayah rawan gangguan KKSB, khususnya di obyek vital dengan mempersempit ruang gerak KKSB, dan memutus komunikasi serta jalur pemasok kebutuhan KKSB, mengingat sepanjang tahun 2021 aksi kriminalitas oleh KKSB sudah banyak terjadi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menegaskan, adanya TNI-Polri merupakan simbol dari bentuk negara hadir dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Papua.Sebab itu, Fakhiri memastikan, jajarannya bakal menindak tegas KKB yang kerap memberikan ancaman dan teror di tengah masyarakat.

“TNI dan Polri hadir untuk memastikan bahwa negara hadir di Intan Jaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum,” kata Irjen Fakhiri. (*)

 1,747 total views,  27 views today

Continue Reading

Trending Topic