Connect with us

Lampung Selatan

Plt. Bupati Lamsel Shalat Ied Di Lapangan Korpri Pemkab

Published

on

Hanuang.com – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto bersama ribuan masyarakat melaksanakan Shalat Idul Fitri 1440 Hijriah, di Lapangan Korpri Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (5/6/2019).

Turut hadir juga anggota Forkopimda Lampung Selatan, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Sekretaris Daerah beserta sejumlah pejabat utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, dihadapan ribuan jamaah Shalat Ied, Nanang mengingatkan, momentum Idul Fitri hendaknya dijadikan sebagai tonggak awal untuk membuka lembaran baru masa depan yang semakin baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang makin adil, makmur dan sejahtera dengan menghadirkan sikap perilaku sebagai kaum muslimin yang bertaqwa.

“Marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan, menuju kebaikan, dengan tetap menjaga amalan puasa kita di bulan Ramadhan yang baru saja kita tinggalkan. Dan kita berupaya untuk tetap menjaganya sepanjang tahun berikutnya,” imbuhnya.

Nanang juga mengatakan, melalui perayaan Idul Fitri dengan kondisi yang kembali ke fitrah, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan hati, menyatukan niat dan ikhtiar serta tekad untuk bersama-sama membangun Kabupaten Lampung Selatan yang lebih maju, aman, mandiri, adil dan sejahtera.

“Mari Kita laksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik, dengan cara yang santun dan menghadirkan etika yang berbudaya agar daerah ini dapat tumbuh dan maju menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Dalam suasana Idul Fitri yang penuh bahagia, ia juga mengimbau masyarakat untuk membangun ukhuwah islamiyah sekaligus ukhuwah wathaniyah untuk membangun kedewasaan dan toleransi, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama.

Sehingga diharapkan, Kabupaten Lampung Selatan tetap aman, kondusif dan tetap dalam lindungan Allah SWT.

Selanjutnya, dalam kesempatan itu, Nanang juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan atas kekhilafan, kealpaan dan kesalahan selama memimpin daerah yang dikenal sebagai pintu gerbang Jawa-Sumatera.

“Dari lubuk hati yang paling dalam atas nama pemerintah daerah, pribadi dan keluarga, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian untuk membangun daerah dan bangsa yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Sementara, pantauan tim ini, usai melaksanakan Shalat Idul Fitri 1440 Hijriah, Plt Bupati Lampung Selatan menggelar Open House dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat di Rumah Dinas Bupati setempat. (Arya/Aziz)

 7,622 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Pam Gakplin Prokes Covid-19 Diwilayah Natar Terus Digalakkan

Published

on

By

Hanuang.com – Koramil Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus menggelar Pam New Normal dan Patroli Diwilayahnya, Rabu, (28/07/21).

Kali ini giat tersebut digelar di Pasar Natar dan Mall Candra dengan memberikan himbauan terkait penegakan disiplin Protokol Kesehatan.

“Kita juga memberikan peringatan atau sanksi kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan” ujar salah seorang Babinsa. (*)

 335 total views,  335 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Satreskrim Polres Lamsel Amankan Pelaku Pemalsuan Surat Rapit Antigen di Bakauheni

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan (Lamsel) menggelar ungkap kasus Tindak Pidana Pemerasan dan pemalsuan surat Rapid Test Antigen yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Rabu, (28/07/21).

Sedikitnya dua pelaku dengan inisial W (37) karyawan kontrak ASDP dan Inisial D (29) selaku Travel gelap ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Kapolres Lamsel, AKBP. Edwin menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan pasal berbeda. Dimana W disangkakan Pasal 368 KUHPidana dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 Tahun.

Sedangkan tersangka Inisal D dikenakan Pasal 263 KUHPidana atau Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 268 ayat (2) dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

“Pada 21 Juli 2021 telah dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pungli, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasi penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui modus operandi para pelaku tindak pidana tersebut diantaranya dengan cara menggunakan surat Rapid Test Antigen palsu dan memasukkan penumpang melalui jalur Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni tanpa menggunakan Rapid Test dengan membayar Sejumlah uang” ujar AKBP. Edwin.

Sebelumya tim yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP. Enrico D. Sidauruk, melakukan penindakan diawali dengan under cover dengan menunjuk dua personil untuk menjadi penumpang yang akan menyebrang ke Merak dan belum mempunyai surat Rapid Test Antigen.

Pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB berhasil diamankan dua orang tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pemalsuan Surat Rapid Test.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, para pelaku menggunakan Rapit Test Antigen dari nama Klinik Budi Pratama asal Lampung, yang mana diketahui bahwa klinik tersebut tidak ditemukan keberadaannya di Bumi Ruwa Jurai. (*)

 682 total views,  682 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pastikan Ketersediaan Pangan, DKP Lamsel Gelar Pertemuan Teknis Dengan UPT Pertanian

Published

on

By

Hanuang.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan menggelar pertemuan teknis dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian dan Petugas Pengumpul Data Lumbung Pangan (PPL), di Aula DKP setempat, Selasa (27/7/2021).

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti para Kepala UPT Pertanian dan PPL dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala DKP Lampung Selatan, Yansen Mulia mengatakan, maksud diadakannya pertemuan teknis itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang cadangan pangan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan stoknya di lapangan.

“Pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap menurunya produksi pertanian. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan ingin mendata ketersediaan pangan di daerah-daerah,” ujar Yansen.

Disamping itu kata Yansen, yang tak kalah penting pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan disetiap desa dalam wilayah kecamatan masing-masing.

“Jadi saya minta betul data lumbung pangan yang disampaikan nanti benar-benar update dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengisi data yang dibuat-buat, harus akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Baik itu lumbung pangan swadaya masyarakat atau lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah,” kata Yansen.

Yansen berharap, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya dapat mengetahui sebaran lumbung pangan yang ada di masyarakat. Sehingga memudahkan pemerintah daerah mengetahui kondisi lumbung pangan untuk dikembangkan pembangunan berikutnya.

“Jadi ketika saya, atau dari provinsi bahkan dari pusat datang, kelompoknya memang betul-betul ada, dan lumbung pangannya juga ada. Sekalipun dalam kondisi baik atau rusak ringan. Dan yang tahu kondisinya, ya PPL dan UPT di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Yansen mengatakan, pada kesempatan itu dirinya juga meminta kepada UPT Pertanian dan PPL untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nmor 31 Tahun 2017 kepada pengusaha penggilingan padi di Lampung Selatan.

Yansen menyebut, setiap pengusaha yang memproduksi beras kemasan dan bermerek wajib melakukan registrasi produk dagangannya guna mendapatkan sertifikat.

“Jadi mulai sekarang kita melakukan pendataan untuk meregistrasi (pendaftaran) penggilingan padi. Karena nanti tidak ada lagi penggilingan padi yang mengeluarkan produk beras yang berkualitas tetapi dengan merk orang lain,” tuturnya.

Yansen mengungkapkan, dengan pendataan penggilingan padi itu diharapkan akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan untuk masyarakat selaku konsumen dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk.

Dia berharap, setiap kecamatan ada satu contoh penggilingan padi yang telah memenuhi syarat bisa mengeluarkan beras berkualitas secara resmi dan punya merk dagang sendiri.

“Karena saya lihat kita punya banyak penggilingan padi yang bagus. Tetapi hasilnya dikirm keluar daerah dan kembali lagi kesini sudah dikemas dengan merk orang lain,” tandasnya. (Az)

 1,898 total views,  874 views today

Continue Reading

Trending Topic