Connect with us

Lampung Selatan

Pemkab Lamsel Raih Penghargaan IKK & EP Pengelolaan APBD 2018

Published

on

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) meraih penghargaan Indek Kelola Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) tahun 2018.

Penghargaan itu, diberikan kepada Kabupaten Lamsel sebagai salah satu daerah terbaik yang mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik dalam pembangunan bidang kesejahteraan kelompok III, oleh Katadata bekerjasama dengan UGM.

Penghargaan itu serahkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. Syarifuddin, MM, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel Nanang Ermanto di Gedung XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/18) malam.

”Alhamdulillah, ini (penghargaan, red) diharapkan dapat menjadi motivasi ke depan dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Nanang usai menerima penghargaan.

Nanang menyatakan, diraihnya penghargaaan tersebut, juga tidak terlepas dari transparansi pengelolaan keuangan Kabupaten Lamsel yang transparan dan akuntabel.

Penghargaan itu juga katanya, merupakan wujud apresiasi terhadap transparansi catatan dan administrasi keuangan daerah.

“Berkat kerja sama dan kebersamaan semua OPD yang telah membuat laporan keuangan secara baik, transparan berdasarkan aturan berlaku, sehingga kita berhasil meraih penghargaan ini,” kata Nanang.

Sementara, Chief Content Officer Katadata, Heri Susanto mengatakan, diberikannya penghargaan itu bertujuan untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara.

Indeks kelola dan efektifitas pengelolaan APBD juga bertujuan untuk mendorong kompetisi para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi pemimpin daerah yang sukses mengelola APBD-nya.

“Diharapkan kegiatan ini akan memacu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam menggunakan APBD,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Heri, daerah yang berhasil mengelola APBD secara efektif dan mampu menjalankan mandatory sesuai undang-undang patut mendapatkan apresiasi.

Selain itu, sekaligus didorong untuk berbagi strategi bagaimana membangun daerah yang baik sehingga bisa memberikan berbagai implikasi positif.

“Selain bermanfaat bagi daerahnya, ini sebagai pemacu daerah lain. Disamping itu juga membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Adapun, Indeks Kelola adalah metode penilaian yang didasarkan atas keberhasilan suatu daerah dalam mengelola APBD sehingga berdampak langsung pada masyarakat.

Metode penilaian Indeks Kelola dan Efektifitas Pengelolaan APBD dirumuskan oleh katadata.co.id dibantu JariUngu.com dan sejumlah ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada.

Selain para kepala daerah penerima penghargaan, turut hadir pada acara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kantor Staff Presiden Denni Puspa Purbasari, SE, M.Sc, Ph.d, President Director Lintasarta, Arya Damar, Staff Pengajar Universitas Gajah Mada DR. Gumilang Aryo, M.A., serta sejumlah mahasiswa. (Arya/Kmf)

 1,421 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Pemkab Lamsel Kembali Keluarkan Surat Edaran Tunda KBM Tatap Muka

Published

on

By

Hanuang.com – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto memutuskan menunda rencana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka di seluruh satuan pendidikan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lampung Selatan.

Direncanakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dijadwalkan akan melaksanakan KBM secara tatap muka mulai tanggal 1 Februari 2021.

Mengingat penyebaran Covid-19 yang semakin masif dan tak terkendali, Pemkab Lampung Selatan menunda KBM tatap muka hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat karena penyebarannya yang semakin masif dan tak terkendali,” ujar Kepala Dinas Kominfo, M. Sefri Masdian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/1/2021).

Sefri menjelaskan, dalam SE Bupati Nomor 1 Tahun 2021 itu juga disampaikan, bahwa kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan orang banyak dengan jumlah maksimal 50 orang, dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari kepolisian.

Kemudian, seluruh warga masyarakat wajib dan patuh dalam menerapkan protokol kesehtan (prokes), antara lain : memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan handsanitizer.

Sefri melanjutkan, dalam SE Bupati Nomor 1 Tahun 2021 itu juga diimbau kepada pelaku usaha atau fasilitas publik, wajib menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan.

“Posko Satgas Covid-19 tingkat kecamatan, kelurahan dan desa juga diaktifkan kembali. Apabila terdapat pelanggaran protokol kesehatan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sefri.

Selain itu, untuk memutus rantai penyebaran Covis-19, Bupati Lampung Selatan juga mengeluarkan SE Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas Sukarela.

Dalam SE Nomor 2 Tahun 2021 itu dijelaskan bahwa, dilakukan perubahan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dilingkungan Pemkab Lampung Selatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin masif dan tidak terkendali dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Bagi perangkat daerah yang melakukan pelaksanaan kedinasan di rumah atau tempat tinggal (work from home) pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah,” kata Sefri menerangkan.

Sementara, bagi perangkat daerah yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, tetap melaksanakan tugasnya dengan pengaturan sesuai dengan kekhususan masing-masing (SOP selama masa pandemi).

Selanjutnya, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) yang terkonfirmasi atau ada gejala Covid-19, agar Kepala Perangkat Daerah dapat melaporkan ke Satuan Tugas Covid-19 dan ASN yang kontak langsung dengan ASN yang terkonfirmasi Covid-19, agar dapat melakukan tes Antigen/PCR/SWAB.

“Terkait dengan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah agar dapat melakukan penutupan kantor sementara selama tiga hari dan melaksanakan tugas di rumah (work from home). Untuk selanjutnya agar dilakukan penyemprotan disinfektan,” tutur Sefri.

Diketahui, berdasarkan data Seksi Surveilans Imunisasi Dinas Kesehatan Lampung Selatan, update Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan periode 18 Maret 2020 sampai dengan 25 Januari 2021, jumlah kasus konfrimasi (positif) sebanyak 587 kasus.

Rinciannya, kasus suspek : 0 kasus, kasus probable : 5 kasus, kasus konfirmasi (positif) : 587 kasus, kematian konfirmasi : 30 kasus, konfirmasi positif masih isolasi : 123 orang, selesai isolasi (sembuh/negatif) : 895 orang, dan discarded (bukan Covid-19) : 895 orang. (Aziz)

Download SE Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2021 : disini

Download SE Bupati Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 : disini

 166 total views,  166 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Ciptakan Lamsel Religi, Pemkot Bengkulu Gelar MoU Dengan Kabupaten Gerbang Sumatera

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menerima kunjungan Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan beserta jajaran di Aula Sebuku, rumah dinas bupati Lampung Selatan, Kamis (28/1/2021).

Tiba di rumah dinas bupati Lampung Selatan, Helmi Hasan disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin beserta pejabat utama dan Kepala OPD terkait, serta Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Agus Sartono.

Kedatangan adik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan itu dalam rangka menjalin kerjasama terkait pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

Adapun, ruang lingkup Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemkab Lampung Selatan meliputi empat poin.

Pertama, koordinasi dan komunikasi antara kedua belah pihak. Kedua, harmoniasi dan sinkronisasi program dan kegiatan. Ketiga, penyediaan data dan informasi program unggulan daerah yang mendukung peningkatan kehidupan masyarakat yang relius.

Kemudian keempat, kerjasama meliputi bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, investasi dan penanaman modal.

Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perdagangan dan perindustrian, serta bidang lainnya yang disepakati antara kedua belah pihak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin menyambut baik adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemkab Lampung Selatan dalam rangka pendayagunaan potensi daerah guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

Untuk itu, dirinya menyatakan, Kesepakatan Bersama (MoU) tersebut harus ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD terkait dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“OPD harus segera menyiapkan dokumen Perjanjian Kerja Sama mengenai teknis pelaksanaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak,” ujar Thamrin yang menyampaikan sambutan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto.

Dalam kesempatan itu, Thamrin juga sempat memaparkan selayang pandang Kabupaten Lampung Selatan serta capaian program unggulan daerah yang telah dan atau akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Diantaranya, pembangunan Agro Wisata Way Handak dengan luas 5 Hektar, yang bertujuan sebagai salah satu sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa dibidang pertanian dan perikanan.

Kemudian, ada juga pembangunan Taman dan Kebun Edukasi bagi masyarakat yang terletak di areal Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan. Lalu, pengembangan Kawasan Industri yang berada di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Katibung.

“Kabupaten Lampung Selatan juga menjadi daerah pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi Bakauheni yang didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Lampung, sekaligus sebagai salah satu program strategis nasional,” ungkap Thamrin.

Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan, Thamrin mengatakan, pihaknya telah menerapkan sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online (PAKE OLI).

“Sistem PAKE OLI merupakan aplikasi perangkat lunak yang berbasis website. Aplikasi ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Capil,” katanya.

Diakhir, Thamrin berharap, dengan adanya Kesepakatan Bersama itu, dapat saling menguntungkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua belah pihak.

Sementara, dalam sambutannya, Helmi Hasan menyampaikan, tujuan dari kerja sama itu adalah untuk saling berbagi kebaikan terkait program unggulan di masing-masing daerah.

Sebab menurutnya, disetiap daerah pasti memilki program unggulan yang dapat diterapkan guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

“Inilah kenapa harus ada kerja sama antar daerah. Karena kebaikan disuatu daerah bisa kita ambil, sehingga kebaikan yang ada di satu daerah juga akan dirasakan oleh masyarakat di daerah lainnya,” ujar walikota yang terkenal religius ini.

Helmi Hasan menambakan, saat ini antara pemerintah daerah tidak lagi berbicara mengenai kompetisi. Akan tetapi kata dia, antara daerah satu dan daerah lainnya harus saling berkolaborasi dan bersinergi dalam setiap program unggulan.

“Sehingga harapannya daerah diseluruh NKRI akan lahir program-program yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Maka hari ini kami mengajak para kepala OPD untuk banyak melihat Kabupaten Lampung Selatan. Kita ingin berkolaborasi dan bersinergi yang diharapkan berdampak positif bagi masyarakat Bengkulu,” kata Helmi Hasan. (Aziz)

 296 total views,  296 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Polsek Katibung Tangkap Pelaku Penganiayaan di Showroom Motor

Published

on

By

Hanuang.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Katibung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan dan mengamankan satu orang tersangka.

Diketahui, pelaku tunggal penganiayaan Rizki Aprian (33) warga Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Lamsel.

Sedangkan korban Adiansah (29), warga Dusun Pardasuka, RT/RW 001/002, Kecamatan Katibung, Lamsel.

Kapolsek Katibung AKP Defrison menerangkan, pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 17.30 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap korban Adiansah (29).

“Tempat kejadian perkara (TKP) penganiayaan di show room motor milik pelaku Rizki Aprian (33) di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung,” cetus AKP Defrison, Rabu (27/1/2021).

AKP Defrison melanjutkan, sekira pukul 17.20 WIB, korban Adiansah (29) datang ke show room milik Rizki Aprian (33). Dengan maksud, mengundang untuk datang kerumah korban menyelesaikan secara kekeluargaan peristiwa pemukulan yang terjadi sebelumnya yakni Minggu pagi (24/1/2021), sekira pukul 10.30 WIB.

“Pelaku tidak terima lalu secara tiba-tiba langsung memukul hidung korban hingga jatuh tersungkur dan menginjak bagian dada korban,” sebut AKP Defrison.

Korban tidak berusaha melawan malahan mencoba menghindari keributan, namun pelaku yang merasa belum puas kembali memukul korban pada bagian wajah dan hidung hingga mengeluarkan darah.

“Warga sempat melerai kejadian penganiayaan itu, sehingga korban dapat meninggalkan TKP dan pulang kerumah. Setelah menceritakan kejadian kepada keluarga, lalu korban melapor ke Mapolsek Katibung,” rinci AKP Defrison.

Berdasarkan laporan itu, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 januari 2021, sekira jam 13.30 WIB, anggota Reskrim Polsek Katibung melakukan penangkapan terhadap tersangka Rizki Aprian (33) dikediamannya yang berada di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung.

Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa baju dan masker yang dipakai oleh korban ketika terjadi penganiayaan. Juga, hasil visum et repertum guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.

“Tersangka dijerat pasal 351 KUHPidana, dengan ancaman kurungan penjara paling lama dua tahun delapan bulan,” pungkas AKP Defrison. (*)

 666 total views,  666 views today

Continue Reading

Trending Topic